TANAH LAUT – Puluhan warga Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dibekali mengenai pentingnya mempersiapkan cadangan pangan sebagai upaya menyiasati kondisi kelangkaan pangan.
Hal ini sebagaimana yang dilakukan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo, pada kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Kamis (2/6).
Suasana Sosper Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel
“Ketahanan pangan ini kan suatu kewajiban sebenarnya, bukan hanya bagi negara namun juga bagi masyarakat sendiri. Karena pada posisi-posisi tertentu kita khawatir terjadi kelangkaan pangan,” katanya.
Mengingat pentingnya informasi tersebut untuk diketahui masyarakat, menurut Imam, setiap bulannya ia gencar melakukan sosialisasi Perda tersebut dan Perda lainnya terkait, seperti Perda penyelenggaraan ketahanan pangan dan perda revolusi hijau.
“Perda ini saling berkaitan sebenarnya, karena dengan adanya penanaman, ini bisa menahan air dan pada saat msim penghujan ia melepas air untuk keperluan-keperluan masyarakat itu sendiri,” lanjut pria kelahiran Bojonegoro tahun 1961 tersebut.
Kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan perda ini dimanfaatkan oleh para peserta yang sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan wakil rakyatnya tersebut.
Sebagian peserta mengeluhkan terkait kelangkaan pupuk subsidi yang sulit didapatkan, mereka menganggap bahwa distribusi pupuk subsidi ini tidak tepat sasaran, yang semula diprioritaskan untuk tanaman pangan, malah sampai ke para petani sawit.
Menanggapi hal tersebut, Imam berharap adanya pengawasan distribusi yang serius oleh pihak yang bertanggungjawab, agar dapat mendistribusikan kepada yang ditargetkan, kalau perlu melibatkan aparat kepolisian dan TNI. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Nasional Bulutangkis Piala Presiden mendatang.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya telah menerima kunjungan dari PBSI Kalimantan Selatan yang meminta dukungan, untuk turut serta mensukseskan piala presiden tersebut.
“Kami telah menerima kunjungan dari PBSI Kalsel, untuk memberikan dukungan terhadap arahan Presiden Jokowi, untuk turut serta mensukseskan Kejuaraan Bulutangkis Piala Presiden tersebut,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Namun, lanjutnya, sebelum mengikuti kejuaraan bulutangkis piala presiden, PBSI Kalimantan Selatan diminta untuk melakukan seleksi atlet dengan menggelar kejuaraan bulutangkis di daerah masing-masing.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan kepada PBSI Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan kejuaraan bulutangkis di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu piala Gubernur,” ucapnya.
Sementara itu, Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Dispora Kalsel akan menggelar kejuaraan bulutangkis piala Gubernur.
Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono
“Dalam rangka mendukung kejuaraan bulutangkis piala Presiden. Maka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dekat ini akan menggelar kejuaraan bulutangkis piala Gubernur Se Kalimantan Selatan,” ungkap Budiono.
Menurut Budi, diselenggarakannya Kejuaraan bulutangkis piala Gubernur ini bekerjasama dengan PBSI Kalimantan Selatan.
“Rencana pertandingan sendiri akan digelar pada tanggal 20 sampai 26 Juni 2022 di GOR Bulutangkis Hippindo Banjarmasin,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan terhadap upaya penambahan modal Bank Kalsel, ditunjukkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (2/6).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari dan Akhmad Zacky Hafizie dengan dihadiri para Anggota Dewan, beserta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Banjar Saidi Mansyur menerangkan, dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12/POJK.03/2020 yang mewajibkan Bank Kalsel memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, paling lambat 31 Desember 2024.
“Dukungan terhadap Bank Kalsel dilakukan sebagai upaya mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja Bank Kalsel, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan dividen,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin, dengan didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala Cabang Martapura, Suriadi dan Iwan, turut hadir secara langsung untuk mendengarkan penyampaian Raperda tersebut.
Selepas kegiatan, Fachrudin mengamini adanya kewajiban yang harus dipenuhi atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator.
Atas hal ini, telah dibuat skenario pemenuhan modal yang telah disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham dan tetap menjaga porsi pada masing-masing Pemegang Saham.
“Khusus untuk Kabupaten Banjar, berdasarkan skenario yang telah kami susun, perhitungan porsi minimal penambahan modal yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp15 miliar. Namun, dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemkab Banjar, terutama dari Bupati Banjar untuk meningkatkan porsi ini, Alhamdulillah pada hari ini sudah diajukan ke DPRD Banjar untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp38.250.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Total penyertaan modal tersebut akan diberikan setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024,” ungkap Fachrudin.
Disamping penyertaan modal yang dilakukan melalui anggaran daerah, Pemkab Banjar juga akan melakukan penyertaan modal melalui aset yang dimiliki oleh daerah.
“Penambahan modal juga dilakukan melalui penyertaan aset daerah, yang mana saat ini sedang dalam proses apraisal oleh Pemkab. Banjar. Apabila dikalkulasi, jumlah penyertaan modal Kabupaten Banjar tentunya jauh melebih porsi skenario minimal yang ditetapkan,” tambahnya.
Saat ini, posisi Modal Inti Bank Kalsel per 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1,94 triliun, menunjukkan progres yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemkab Banjar tentunya patut disyukuri dan menjadi angin segar yang menambah optimisme Bank Kalsel untuk mewujudkan kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum yang ditetapkan regulator.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Pemkab Banjar atas komitmen dan dukungan yang diberikan kepada Bank Kalsel. Tak terkecuali juga kepada seluruh Pemegang Saham serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang senantiasa menjaga asa Bank Kalsel dalam upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator. Besarnya dukungan ini akan kami tindaklanjuti dengan komitmen memberikan layanan terbaik, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Menurut perkiraan BMKG, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun ini, tidak lebih ekstrem dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap mengerahkan 20 helikopter guna membantu penanganan karhutla di provinsi ini.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Mujiyat mengungkapkan jumlah tersebut lebih besar di banding tahun 2021 lalu yang hanya sebanyak 16 buah.
“Tahu lalu kan hanya 12 (helikopter) water bombing dan 4 patroli, nah sekarang ditambah menjadi 16 water bombing dan 4 patroli, artinya ada hitung-hitungannya tersendiri oleh BNPB,” ungkap Mujiyat baru-baru tadi.
Ia mengakui bantuan helikopter tersebut masih dalam tahap perencanaan, karena dirinya juga berharap karhutla di Kalsel tidak menimbulkan dampak besar.
“Mudah-mudahan karhutla tahun ini makin ringan dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.
Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel, mencatat 21 kali kejadian karhutla di Kalsel sejak Januari hingga 30 Mei lalu dengan luasan lahan terbakar sebesar 42 hektare.
Berdasarkan wilayah Mujiyat membeberkan, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala sangat berpotensi mengalami karhutla dalam waktu dekat, akibat arah angin yang saat ini lebih condong ke kabupaten tersebut.
“Dari data BMKG dua kabupaten tersebut harus segera menetapkan status siaga karhutla karena ancamannya sudah sangat mendekati,” ucapnya.
Mujiyat menambahkan, pihaknya juga akan segera menetapkan status siaga karhutla Kalsel, jika kedua kabupaten tersebut telah terlebih dahulu menetapkan status siaga. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan turut serta memperkenalkan pariwisata, dengan menggelar gowes bareng (Gobar) bersama komunitas sepeda di Kota Banjarbaru dan Martapura.
Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan komunitas sepeda masyarakat di Banjarbaru dan Martapura, untuk menggelar gowes bareng dikawasan Bukit Batu, Aranio, Kabupaten Banjar.
“Pelaksanaan kegiatan tanggal 5 Juni 2022 mendatang. Dengan star dilaksanakan pada jam 6 pagi. Dengan finis di kawasan Bukit Batu,” jelas Budiono, kepada sejumlah wartawan, Kamis (2/6).
Menurutnya, kawasan Bukit Batu merupakan tempat wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh warga.
“Sedangkan saat ini untuk peserta sudah mendaftar sebanyak 300 orang,” ujarnya.
Ini menurut Budiono, langkah turut serta mempromosikan tempat wisata dengan kegiatan olahraga.
“Dalam rangka turut serta mempromosikan tempat-tempat wisata di Kalimantan Selatan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan olahraga di tempat wisata tersebut,” tuturnya.
Dengan adanya kegiatan olahraga di tempat wisata ini, maka diharapkan pariwisata di Kalimantan Selatan akan semakin maju dan semakin dikenal oleh masyarakat. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, ternyata berdampak dengan sulitnya para petani ternak di kota Banjarbaru dalam menyediakan pasokan untuk hewan kurban. Seperti yang dialami Masdarmaji, peternak sekaligus Ketua Kelompok Tani Lembu Selatan di Kawasan Loktabat Selatan Banjarbaru.
Petani Ternak Loktabat Selatan, Masdarmaji
Kepada Abdi Persada FM, Darmaji mengungkapkan bila biasanya setiap tahun harus menyediakan stok sapi untuk kurban kurang lebih 100 ekor, kini dengan jumlah sapi yang hanya ada 30 ekor saja, mengharuskan dirinya mencari pasokan ke peternak lainnya.
“Mau gimana lagi, permintaan banyak. Tapi yang ada cuma segini, jadi sementara kami mencari tambahannya dengan membeli ke peternak lain, tapi yang dari lokal saja,” ujarnya, Kamis (2/6).
Bukan hanya Darmaji, pengepul hewan ternak skala besar di kawasan Loktabat Utara, Saprin Abdullah juga mengeluhkan dampak yang terjadi akibat mewabahnya PMK ini.
Pengepul Hewan Kurban Loktabat Utara, Saprin Abdullah
“Dengan adanya wabah PMK ini, kami ya susah untuk pengadaan sapi. Terbataslah. Walau bisa mendatangkan dari daerah bebas dari PMK, tetap saja kami takut nantinya sapi kami tertular. Makanya kami coba koordinasi dengan dinas terkait, bagaimana solusi persoalan kekurangan ketersediaan stok sapi ini. Di kami permintaan banyak, sampai 3.000 ekor, sementara yang ada ini hanya 200 lebih saja,”ucap Saprin, saat disambangi Abdi Persada FM di lokasi kandang ternaknya.
Sementara itu, menanggapi keluhan para peternak dan penyedia hewan kurban ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Banjarbaru Abu Yajid Bustami mengaku tidak dapat memungkiri bahwa pasca mewabahnya PMK ini, pemerintah memperketat lalu lintas hewan ternak dari luar.
“Memang ada kebijakan bahwa dengan adanya PMK ini, Banjarbaru juga termasuk daerah dilarang memasok sapi dari luar. Sehingga, ditingkat petani maupun pengepul ada keterbatasan menyediakan stok,” ucap Yajid.
Meski begitu menurut Yajid, data yang dimiliki pihaknya, untuk Banjarbaru ada tersedia kurang lebih 1.300 ekor, yang tersebar di petani hewan ternak yang ada dibeberapa lokasi, diantaranya adalah kawasan Cempaka.
“Kebutuhan hewan kurban biasanya untuk kota Banjarbaru saja kurang lebih 900 ekor, jadi dipastikan mencukupi,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan, jika ada masyarakat atau petani kesulitan mendapatkan hewan kurban, dapat berkoordinasi dengan DKP3 kota Banjarbaru.
“Bagi yang membutuhkan nantinya melalui bidang peternakan, akan kami arahkan ke petani lokal sebagai pemelihara hewan ternak, terutama untuk kurban,” tutupnya. (RDM/RH)
KOTABARU – Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ternyata daerah tersebut merupakan kategori blank spot.
Yani Helmi dan warga memamerkan produk UMKM asli Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru
Salah seorang warga Pulau Sembilan Gisman memaparkan selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa berkomunkasi belum juga bisa dinikmati oleh pihaknya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersama anggota menghadiri acara pembukaan Festival Budayaan Saijaan (FBS) 2022 di Kotabaru
“Kami akui memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil dan berharap bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik,” paparnya usai mendapat kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di stand produk UMKM Setdakab Kotabaru, Rabu (1/6) malam.
Dengan adanya fasilitas telekomunikasi ini, dirinya berharap selain akan membantu sektor pendidikan jaringan ini tenru juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.
“Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet apalagi SMA yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat ini masih susah mendapatkan sinyal contohnya ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan otomatis mereka harus ke desa seberang,” jelas Gisman.
Dia menginginkan pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan itu dapat setara seperti kecamatan lainnya di Kotabaru.
“Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju,” harapnya.
Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Pemkab Kotabaru bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa ditanamkannya satu batang BTS agar akses jaringan internet dapat dinikmati oleh warga Pulau Sembilan secara maksimal.
“Tahun 2018 silam saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru untuk memberikan tanah untuk dipasang BTS supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting,” ucapnya.
Terlebih, menurutnya, jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru hanya bisa diakses di satu wilayah saja yakni terdapat di pulau marabatuan.
“Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI yang jelas terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot seperti Pulau Sembilan bisa terakses baik,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel itu.
Seiring digalakannya Smart Kampung, dia menegaskan agar setidaknya pemkab setempat bisa segera memfasilitasi keinginan dari warga yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.
“Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja melainkan cakupannya sudah luas contohnya saja peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet dan harus didukung pemerintah apakah itu kabupaten, provinsi bahkan pusat karena dananya dari APBN,” urainya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS ini melalui koordinasi Diskominfo dan Kemen Kominfo RI.
“Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi,” bebernya.
Dengan adanya BTS, lanjut Ariadi, tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyang pendidikan.
“Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi dan ini menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemen Kominfo RI akan diusulkan melalui alokasi anggaran APBD Pemprov Kalsel.
“Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka, akan kita diusahakan melalui APBD,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
KOTABARU – Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 di Kabupaten Kotabaru resmi dibuka, Rabu (1/6) malam. Kegiatan yang sekaligus juga sebagai tanda Hari Jadi kabupaten ke 72 ini mendapat perhatian lebih dari ribuan warga yang menonton pertunjukan tersebut meski sempat dilanda hujan deras.
Suasana pertunjukan pembukaan Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022. (Foto : Erwin/Abdi Persada)
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staff Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan, kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juni 2022 selain bakal membuka peluang ekonomi di Kalsel juga sebagai kebangkitan sektor pariwisata berskala nasional.
“Ini harus kita jadikan makna sebagai energi positif dalam mendorong, mewujudkan serta kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat di Kalsel khususnya yang ada di Kotabaru ini,” ujarnya.
Dihadapan ribuan warga, Gubernur juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan itu mengingat lebih dari dua tahun pertujukan tersebut baru bisa digelar seiring terkendalinya COVID-19.
“Kami menyambut baik komitmen Pemkab Kotabaru untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan dan potensi daerah,” ucapnya.
Diakuinya, Kotabaru merupakan daerah yang memiliki kekayaan besar terhadap pemulihan perekonomian kerakyatan dengan memanfaatkan segudang keindahan alam.
“Secara administratif Kotabaru berbatasan langsung dengan Kaltim. Oleh karenanya, daerah ini memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian baru, terlebih, seiring prediksi Bappenas RI dengan berpindahnya IKN maka salah satu daya tariknya adalah berbagai macam pilihan wisata disetiap lokasi,” paparnya.
Sementara itu Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus mengungkapkan, sejalan dengan rangkaian pemulihan ekonomi, kegiatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Yang mana, penyelenggaraannya masuk dalam deretan program dari pemerintah secara nasional.
“FBS ini akan terus kami dengungkan dalam kharisma event nusantara yang telah disusun. Bahkan, Pemkab Kotabaru patut berbangga dengan masuknya penyelenggaraan ini ke tingkat nasional,” ucapnya di atas panggung.
Didampingi Wakil Bupati Kotabaru Andy Rudi Latif, dirinya menyebut, pagelaran yang menghadirkan artis nasional dan sejumlah penggiat seni Kalimantan Selatan itu turut mendukung penuh agar wisata dapat kembali bangkit.
“Ini sangat luar biasa dan kami sangat berterima kasih atas semuanya termasuk kementerian serta seluruh warga yang turut mendukung dalam memajukan ekonomi di Kotabaru,” jelasnya.
Di lokasi stand UMKM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi berpendapat dengan adanya Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 dipastikan dapat mendorong kebangkitan ekonomi menyusul banyaknya pilihan wisata di Kotabaru.
Official pembukaan FBS 2022 dibuka lagu Paris Berantai diatas panggung. (Foto : Erwin/Abdi Persada)
“Ini adalah suatu bentuk kebangkitan ekonomi. Selain itu, efektivitas pariwisatanya pun mampu terdorong positif dan ini salah satu keinginan bersama,” ungkapnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Peningkatan Kinerja dan Pelayanan menjadi penekanan Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin kepada sejumlah kepala SKPD lingkup pemko Banjarbaru, terlebih pada 7 (tujuh) pejabat yang baru dilantik, Rabu (31/5).
Menurut Aditya, selain diminta untuk mensukseskan visi dan misi kota Banjarbaru, sejumlah kepala SKPD yang baru dilantik ini juga diminta meningkatkan kinerja tugas pokok masing-masing di setiap SKPD yang dipimpinnya.
Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin
“Mudah-mudahan dengan pelantikan ini membawa semangat baru untuk Kota Banjarbaru. Bisa memberikan kinerja yang baik bagi pembangunan dan pelayanan yang ada di kota Banjarbaru,” harapnya didampingi Sekdako Banjarbaru Said Abdullah, di aula Gawi Sabarataan Setdako Banjarbaru, usai pelantikan.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Gustafa Yandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Ekonomi Makro pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mengaku siap meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan publik dengan mewujudkan profesionalisme ASN lingkup Pemko Banjarbaru.
Kepala BKPP Banjarbaru, Gustafa Yandi
“Saat ini saya dipercaya Wali Kota banjarbaru, menjadi kepala BKPP Kota Banjarbaru, pastinya ini merupakan tantangan bagi saya. Dan berjanji akan melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsi jabatan ini,” ucapnya.
Disampaikan Yandi, melihat isu strategis dalam RPJMD kota Banjarbaru adalah harus ada peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) guna optimalisasi pelayanan publik.
“Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami, dan kedepan saya ingin ada pengukuran indeks profesionalitas ASN secara kontinyu,” ujarnya.
Dengan pengukuran tersebut menurutnya, dapat dilihat, bagaimana kompetensi, kualifikasi kompetensi dan kinerja dari masing-masing ASN.
“Dari situ akan kita ketahui bagaimana yang bersangkutan kita tingkatkan kompetensinya dan kualifikasinya. Karena semua akan berdampak pada peningkatan kinerja. Dan terpenting juga bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinan. Disitulah profesionalisme ASN dapat terwujud,” tutupnya.
Seperti diketahui, 7 jabatan kepala SKPD yang kini telah resmi terisi dari hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemko Banjarbaru selain BKPP adalah, Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan jabatan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru. (RDM/RH)
HULU SUNGAI SELATAN – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Selasa (31/5). Diharapkan kehadiran MPP ini dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pelayanan terpadu melalui MPP, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk mengurus perizinan maupun administrasi.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan para jajarannya, untuk terus melakukan inovasi dan terobosan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Menurutnya pembangunan MPP kabupaten HSS dapat dijadikan momentum, untuk memotivasi penyelenggara layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel. Disamping itu kami terus mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga berkomitmen untuk terus memacu kabupaten dan kota untuk segera membangun MPP.
Sampai saat ini Kalimantan Selatan telah memiliki tiga MPP yaitu di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo hadir secara virtual pada peresmian MPP Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan.
“Hari ini Deputi bidang Pelayanan Publik bersama jajaran Kementerian PANRB hadir untuk menyaksikan sekaligus meresmikan. Saya yakin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya,” ucap Tjahjo Kumolo.
Gagasan utama MPP adalah memadukan berbagai layanan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, BUMN/D, dan swasta. Hadirnya MPP merupakan sebuah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada percepatan dan pengintegrasian seluruh pelayanan, baik ditingkat provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten HSS.
Pembangunan MPP di daerah merupakan bagian dari tindak lanjut visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam fokus reformasi birokrasi. Lahirnya MPP memberikan kecepatan proses perizinan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang ada di daerah.
“Saya atas nama pemerintah pusat menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas lahirnya MPP Hulu Sungai Selatan. Jaga dan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan ramah dan senyum, yang penting kecepatan sehingga masyarakat puas dengan kinerja aparatur sipil negara,” tambah Tjahjo. . Pada kesempatan yang sama, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry menyampaikan, MPP HSS menjadi sebuah terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan MPP memberikan kecepatan pelayanan sekaligus untuk mengubah pola pikir ego antar-perangkat daerah.
“Pada era digitalisasi saat ini, memberikan pengaruh besar untuk menyinergikan program pemerintah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” pungkasnya. (MenpanRB-RIW/RDM/RH)
