Kategori: News

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Kominikasi Dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi Pencegahan stunting di Kalsel di salah satu Kedai Coffee di Kota Banjarbaru pada Senin (27/2). Dalam sosialisasi yang dihadiri para jurnalis yang bertugas di Provinsi Kalsel tersebut, Diskominfo Kalsel menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diauddin, Kepala Bidang (Kabid) Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Suharto.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diauddin menyampaikan, saat ini angka stunting di Kalsel berada di 24,6 persen, dan termasuk tiga besar daerah tertinggi penurunanya se Indonesia dalam kasus stunting. Langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel, untuk terus menggalakkan penurunan angka stuntung, salah satunya yakni menjalin komitmen dengan kepala daerah di Kalsel, untuk menurunkan angka stunting di tahun 2023.

“Untuk kedepan kita punya tugas berat, Kalsel jadi tertinggi penurunannya, dari tahun 2021 – 2022. Jadi target kita masih jauh untuk mengejar angka stunting di 14 persen ditahun 2024,” ucap Diauddin.

Selain menjalin komitmen dengan kepala daerah di Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel juga terus menggalakkan program Bapak Asuh di Banua Untuk kabupaten dan kota, yang juga melibatkan Forkopimda serta Kepala SKPD.

“Pihak swasta turut dilibatkan. Wilayah-wilayah yang memiliki CSR, semuanya diminta kontribusi untuk penurunan stunting,” lanjut Diauddin.

Diauddin menambahkan, program Bapak Asuh sudah dijalankan di Banua Kalsel sejak beberapa tahun sebelumnya. Seperti untuk wilayah Kabupaten Balangan, satu perusahaan swasta ikut serta penurunan stunting di Kalsel, dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

“Jadi kita mintakan komitmen perusahaan yang ada dan mereka bersedia,” tutup Diauddin. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, mengimbau seluruh Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru – baru tadi.

Syarifuddin menjelaskan, untuk semakin mengembangkan sektor pariwisata, saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah mempersiapkan berbagai program, seperti lomba desa wisata dan kota kreatif di seluruh Indonesia.

“Kami terus jalin koordinasi di tiga belas Kabupaten dan Kota, untuk mempersiapkan berbagai lomba,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Pemerintah kabupaten dan kota hendaklah menyambut baik semua program itu, dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif, apalagi beberapa wilayah sudah memiliki Perda Pengembangan Ekraf.

“Pemerintah pusat sudah memberikan jalan, kalau program itu terlaksana, tentu dapat memberi dampak positif kesejahteraan masyarakat di Banua,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dari data sementara ini di Kalimantan Selatan, baru ada satu kota kreatif, yaitu Kota Banjarbaru. Hal itu terlihat dari banyak masyarakat yang menekuni di bidang ekonomi kreatif diantaranya kampung pejabat (Pengolah Jamu Loktabat), dan kampung purun.

“Semoga di tahun 2023 ini akan ada lagi kota atau desa kreatif lain,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akibat Salah Input data, banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Provinsi Kalimantan Selatan tidak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal itu disampaikan, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin kepada wartawan, usai menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas, pada Sabtu (25/2).

Menurut Mukhlis, banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak menerima KIP karena mencantumkan pekerjaan orang tua mereka sebagai swasta. Padahal, lanjutnya, pekerjaan sebenarnya adalah buruh harian lepas, tukang ojek bahkan pengangguran yang seharusnya masuk kriteria penerima bantuan.

“Siswa mengisi data pekerjaan orang tuanya hanya umum, menuliskan swasta. Sementara kita ketahui, swasta ini bisa dimaknai, dia bisa pemborong, pengusaha, pedagang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mukhlis mengimbau kepada para siswa yang tidak mampu agar tidak malu mengisi data pekerjaan orang tua sesuai dengan pekerjaan sebenarnya. Mengingat kalau salah memasukkan data justru dapat merugikan diri sendiri.

“Makanya pada saat pengisian data di sekolah, kami tekankan kepada anak-anak jangan malu menulis pekerjaan orang tua yang sebenarnya, kalau buruh harian lepas, jujur saja,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menjelaskan menjelaskan salah satu persoalan yang dikemukakan dalam sosialisasi tersebut, yaitu terkait dengan program KIP dimana banyak Ketua RT yang berasumsi data penerima KIP dimulai dari pihak sekolah.

“Padahal saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan data yang diambil dari Ketua RT,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Suripno menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan sehingga ke depan pelaksanaan program KIP ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain mendapat keluhan tentang KIP, dalam Sosper Nomor 3 Tahun 2017, Suripno Sumas juga menerima aspirasi terkait sistem penerimaan peserta didik baru yang diterapkan secara zonasi. Salah satu keluhannya, adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah manapun karena jarak tempat tinggal yang tidak strategis. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyambangi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Sabtu (25/2) pagi.

Sebelum ke lokasi banjir, Gubernur akrab disapa Paman Birin singgah terlebih dahulu membeli makanan di warung-warung yang dilewati, untuk selanjutnya dibagikan kepada warga terdampak banjir.

Tiba di kawasan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, kedatangan Paman Birin dsambut gembira oleh warga.

Sembari membagikan makanan, Paman Birin juga mendengar langsung keluhan warga di lokasi banjir itu.

“Semoga warga Cempaka sabar menghadapi cobaan banjir ini. Dan mari kita bersama-sama bergotongroyong saling membantu,” kata Paman Birin.

Kecamatan Cempaka memang seringkali terkena banjir ketika dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi, seperti yang terjadi sejak Jumat (24/2) malam hingga Sabtu (25/2) pagi.

Salah satu warga, Akhyar, mengatakan banjir yang melanda di Sungai Tiung ini sudah terjadi beberapa hari ini. Ia pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Paman Birin atas keprihatinannya kepada rakyat yang terkena musibah.

“Terimakasih Paman Birin atas perhatiannya. Bantuan Paman Birin sangat membantu warga,” ungkap Akhyar.

Selain di Kecamatan Cempaka, beberapa waktu lalu Paman Birin beserta rombongan juga beberapa kali melakukan hal serupa di sejumlah Desa di Kabupaten Banjar. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 189 tahun 2023 tentang kouta haji Indonesia tahun 1444 H / 2023 M yang ditandatangani secara elektronik oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 13 Februari 2023, disebutkan Kalimantan Selatan mendapatkan kuota sebanyak 3.818 orang.

“Alhamdulillah untuk Banua kita Kalsel kembali mendapatkan kuota normal. Hal ini patut kita syukuri bersama, setelah dua tahun tertunda karena pandemi pada tahun 2020 dan 2021, serta pembatasan kuota pada tahun 2022 lalu, akhirnya pada tahun ini kuota kita kembali normal seperti pada tahun 2019,” terang Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin

Selanjutnya, Tambrin merincikan, dari kuota 3.818 tersebut terdiri dari jemaah haji sebanyak 3.583 orang, untuk prioritas lanjut usia 191 orang, untuk pembimbing KBIHU 11 orang, dan untuk Petugas Haji Daerah 33 orang.

“Kuota ini merupakan kuota pembagian dari kuota nasional yang berjumlah 221.000 yang terdiri dari kuota haji reguler 203.320 dan kuota haji khusus 17.680,” tambahnya.

Tambrin mengungkapkan, bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsional berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim, dan atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

Selanjutnya jika sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1443 H/ 2022 M:
(1)Aceh: 4.378, (2) Sumatera Utara: 8.328, (3) Sumatera Barat: 4.613, (4). Riau: 5.047, (5) Jambi: 2.909, (6) Sumatera Selatan: 7.012 (7) Bengkulu: 1.636 (8) Lampung: 7.050 (9) DKI Jakarta: 7.926 (10) Jawa Barat: 38.723 (11) Jawa Tengah: 30.377 (12) DI Yogyakarta: 3.147 (13) Jawa Timur: 35.152 (14) Bali: 698 (15) NTB: 4.499 (16) NTT: 668 (17) Kalimantan Barat: 2.519 (18) Kalimantan Tengah: 1.612 (19) Kalimantan Selatan: 3.818 (20) Kalimantan Timur: 2.586.

(21) Sulawesi Utara: 713 (22) Sulawesi Tengah: 1.993 (23) Sulawesi Selatan: 7.272 (24) Sulawesi Tenggara: 2.019 (25) Maluku: 1.086 (26) Papua: 1.076 (27) Bangka Belitung: 1.065 (28) Banten: 9.461 (29) Gorontalo: 978 (30) Maluku Utara: 1.076 (31) Kepulauan Riau: 1.291 (32) Sulawesi Barat: 1.453 (33) Papua Barat: 723 (34) Kalimantan Utara: 416. (KakanwilKemenagKalsel-RIW/NRH/RH)

BANJAR – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diimbau agar lebih peka dan peduli dengan lingkungan sekitar dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Imbauan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada Kamis (23/2).

Rachmah berharap melalui sosialisasi Perda tersebut, pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa lebih meningkat.

“Dimana diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan melaporkan kepada Ketua RT maupun pihak Kelurahan, apabila menemukan kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak. Contohnya anak-anak disuruh mengemis atau dipekerjakan menjadi badut untuk mencari nafkah”, jelasnya.

Sementara, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar, Masruroh menyambut baik kegiatan sosialisasi Perda yang dilakukan Anggota Dewan tersebut dan akan menyebarluaskannya kepada masyarakat disekitarnya.

“Insya Allah kita akan turut menyosialisasikan Perda ini, apalagi kami di wilayah induk ada majelisnya, mungkin nanti akan bekerjasama dengan Anggota Dewan”, tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, juga dirangkai dengan kegiatan Aisyiyah yang mengangkat tema “Penguatan Peran Keluarga Sebagai Basis Utama Pendidikan”. Tampak para peserta kegiatan ini yang berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar dan anggota Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalsel sangat antusias mengikuti sosialisasi Perda ini. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Banjarmasin menggelar Opening (Pembukaan) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 dengan berbagai macam kegiatan selama satu bulan ke depan.

Kepala SMA Negeri 7, Tumiran menjelaskan gelaran Opening HUT ke 48 tahun SMAN 7 ini akan diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti jalan santai, penampilan musik remaja, Asean Festival, Kampung Banjar, pentas seni setiap kelas, fashion show, paduan suara, lomba dance, drama musikal, serta tarian kreasi tradisional.

“Rangkaian kegiatan selama satu bulan akan kami gelar, karena di SMAN 7 ada banyak ekstra kurikuler,” katanya kepada wartawan, Jum’at (24/2).

Disampaikan Tumiran, setelah terlaksana seluruh kegiatan, pihaknya akan menggelar Closing (Penutupan) HUT ke- 48. Ia berharap penutupan nanti dapat dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Alhamdulillah pelaksanaan Opening HUT Ke-48 ini berjalan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah mengatakan, di momen ulang tahun ke 48 diharapkan dapat semakin memotivasi dan memacu semangat seluruh keluarga besar SMAN 7 Banjarmasin, agar dapat terus memajukan sekolah dengan melahirkan siswa siswi hebat, sebagai calon penerus cita-cita Bangsa di masa depan.

“Diusia yang sudah hampir setengah abad dan cukup matang ini, diharapkan SMAN 7 Banjarmasin dapat semakin maju dan mencetak generasi berkualitas,” tuturnya.

Untuk diketahui, Opening HUT ke 48 tahun, dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah. Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Daryatno, dan para Kepala Sekolah SMA.

Acara Opening HUT ke-48 yang digelar di halaman SMAN 7 yang ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng dan disertai pelepasan balon, berlangsung sangat meriah dengan penampilan band. Sementara ratusan siswa dan siswi tampak antusias mengikuti kegiatan, bahkan mereka menggunakan kostum unik. (NHF/NRH/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menaruh harapan besar agar pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal ini pun juga sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan.

“Adanya aturan ini tentu diharapkan adalah pelayanan yang maksimal. Tak hanya ditingkat rumah sakit tetapi puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang juga dikoordinir pemerintah daerah,” ujarnya usai melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021, di Desa Pakatellu, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Jumat (24/2) siang.

Dalam perda ini, tutur Paman Yani (sapaan akrab), sudah mengatur berbagai macam fasilitas dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan.

“Ada pula tentang obat-obatan, alat kesehatan yang memadai bagi masyarakat agar pemberian layanan baik rumah sakit dan sebagainya bisa berjalan secara optimal sesuai perda tersebut,” ucapnya.

Legislatif asal Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru ini berharap, setelah disosialisasikannya perda penyelenggaraan kesehatan, masyarakat mampu memahami secara mendalam. Agar setidaknya antara pemerintah dan warganya dapat mengetahui regulasi dan tata cara mendapat layanan.

“Aturan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat yang ada di Kalsel. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi mereka,” harap politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, mengungkapkan, dengan adanya perda yang mengatur penyelenggaraan kesehatan. Secara hukum pihaknya sudah terlindungi atas aturan tersebut.

“Setiap regulasi yang dibuat kami dari Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendukung untuk kemaslahatan masyarakat di banua ini,” tuturnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Desa Pakatellu, Hamaruddin, mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang diberikan. Bahkan, dirinya menyebut, informasi ini sangat bermanfaat.

“Dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat mampu terlayani dengan baik apalagi penyelenggaraan kesehatan yang disosialisasikan sangat bermanfaat bagi kami,” jelasnya. (RHS/NRH/RH)

BANJARBARU – Berdasarkan dinamika atmosfer, wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terdapat potensi peningkatan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah pada 24 Februari hingga 4 Maret 2023. Hampir seluruh wilayah Kalsel masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas yang bervariasi dari ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Wilayah di Kalsel yang perlu diwaspadai memiliki cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir, yaitu wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Iswantoro menyampaikan dalam mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan angin kencang di Kalsel, masyarakat dihimbau agar selalu waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometerologi, dan terus memperbaharui perkembangan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan memanfaatkan kanal media BMKG.

“Pada bulan Februari ini, tingkat potensi banjir yang diperkirakan rendah hingga menengah, terjadi di sebagian besar Kecamatan di Kalimantan Selatan,” ungkap Iswantoro kepada Abdi Persada FM pada Jum’at (24/2).

Iswantoro menambahkan, BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor menetapkan status siaga untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota hingga Sabtu (25/2) nanti. Daerah itu berstatus siaga karena masih berpotensi diguyur hujan lebat dan berpotensi banjir. Yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

“Delapan daerah lainnya berstatus waspada. Yaitu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin,” lanjut Iswantoro.

Daerah yang berstatus waspada ini dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Cuaca ekstrim ini diakibatkan pengaruh dari gelombang Kelvin dan gelombang dengan low frecuency yang berpropagasi (merambat) ke arah timur dan mencakup wilayah Kalsel.

“Ini meningkatkan potensi dalam pertumbuhan awan konvektif yang memicu terjadinya hujan di wilayah Kalsel,” tambah Iswantoro.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui BPBD Provinsi Kalsel menghimbau masyarakat di Banua agar berhati-hati terhadap dampak hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, jalan licin, longsor, dan pohon tumbang. (MRF/NRH/RH)