BANJARMASIN – Forum Perduli Bangsa dan Negara (Forpeban) serta Pemuda Islam Kalsel melakukan unjuk rasa, ke Pemerintah Kota Banjarmasin terkait adanya dugaan Pelanggaran Jam Buka Cafe dan Penjualan Minuman Keras (Miras).
Kedatangan puluhan orang pendemo ke Balaikota Banjarmasin, diterima oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Banjarmasin Machli Riyadi, Senin (22/5).
Ketua DPD Pemuda Islam Kalsel Rolly Irwan mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Pemerintah Kota Banjarmasin, tentunya untuk menyampaikan, laporan tersebut.
“Kami datang untuk menyampaikan adanya pelanggaran peraturan daerah tentang jam tayang (Buka) cafe di Kota Banjarmasin ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melaporkan adanya pelanggaran penjualan minuman keras di cafe di kota ini.
*Sehingga, kami mengharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari para pendemo tersebut.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Banjarmasin Machli Riyadi
“Tentu kami akan menindaklanjuti adanya laporan tersebut,” ucapnya.
Dan, akan melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari laporan tersebut, bersama dengan pihak terkait lainnya.
“Kami akan menggelar rapat dengan pihak pihak terkait, untuk menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran tersebut,” ujar Machli.
Sedangkan, salah satu pemilik cafe Saud Natan Samosir mengaku, jika tempat usahanya cafe memiliki kelengkapan perizinan, serta untuk minuman keras juga memiliki izin.
Pemilik Cafe Saud Natan Samosir
“Tempat usaha kami tentunya memiliki izin yang lengkap,” ucap Saud Natan. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Mobil Samsat Keliling (Samkel) milik UPPD Banjarmasin II yang belum sempat dibayarkan kini telah dilunasi. Hal itu pun dibuktikan dengan dikeluarkannya notis pembayaran pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pajak Daerah, Riandy Hidayat, langsung menanggapi kejadian tersebut dan merespon atas ketidaktahuan dari aset yang sempat menunggak itu.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel Riandy Hidayat
“Setelah kami telusuri itu bukan plat dari Banjarbaru melainkan dari Banjarmasin II. Menunggaknya itu 1 tahun 3 bulan. Sudah kami tindaklanjuti dan dari Kepala UPPD Banjarmasin II juga mengabarkan pajaknya sudah dilunasi,” ungkap kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, baru-baru tadi.
Ia turut menghimbau agar seluruh UPPD dapat memerhatikan hal ini. Mengingat, membayar pajak tidak hanya diwajibkan kepada masyarakat saja melainkan juga ada dari pemda sendiri.
“Nah, ini perlu diingat untuk seluruh unit pendapatan agar turut memerhatikan asetnya tak hanya Samkel, motor antar jemput juga. Dicek, agar tidak terjadi keterlambatan atas pembayaran pajak. Kita ketahui, meskipun aset milik pemda, Samkel tetap ikut berkontribusi terhadap pajak daerah,” tutur mantan Kepala UPPD Samsat Rantau ini.
Atas perhatian serta partisipasi dari masyarakat yang juga sekaligus sebagai wajib pajak, tentu dirinya sangat berterima kasih dalam keikutsertaanya untuk turut ikut mengingatkan bahwa pajak juga menjadi bagian dari tanggungjawab bersama.
“Kami turut mengapresiasi atas kerjasama dari masyarakat yang telah mengingatkan ketaatannya membayar pajak untuk daerah. Sekali lagi dari kami ucapkan terima kasih banyak,” ucapnya.
Sebagai tindaklanjut, dibeberkannya, pihak Bapenda akan melakukan proses balik nama yang terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian dengan Pemerintah (Pemkot) Kota Banjarmasin.
“Rencananya memang mau dilakukan balik nama. Saat ini sedang diurus di BPKPAD Kota Banjarmasin. Kami juga masih menunggu kepastian. Supaya nanti kami lebih protek lagi terhadap aset ini mending dilakukan proses peralihan,” bebernya.
Diketahui saat ini, aset yang merupakan hibah dari pemda setempat pemberkasannya masih dalam tahap peralihan. Sehingga, perlu waktu panjang untuk perpindahan nopol madya ke provinsi.
“Dari hasil informasi yang kami dapatkan, saat ini masih berproses. Karena kelengkapan pemberkasannya masih ada pada Pemkot Banjarmasin. Setelah, dinyatakan lengkap baru bisa dilakukan balik nama,” paparnya.
Kendati begitu, dirinya memastikan tanggungan aset Samkel dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Kalsel melalui UPPD Samsat Banjarmasin II.
“Jelas, seluruhnya tetap menjadi tanggungjawab kami dari Pemprov Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Terhitung mulai hari ini, Senin (22/5) layanan kantor cabang utama Bank Kalsel pindah ke lantai dua kantor pusat Bank Kalsel. Kondisi ini dikarenakan adanya renovasi kantor cabang utama, hingga tiga atau empat bulan mendatang.
Kepala Cabang Utama Bank Kalsel, Firmansyah menjelaskan, selama renovasi berlangsung, layanan dipindahkan ke lantai 2.
‘Jadi nasabah yang ingin melakukan layanan perbaikan atau keperluan terkait layanan Bank Kalsel bisa langsung naik ke lantai dua,” ucapnya.
Firmansyah menambahkan, renovasi dilakukan untuk peningkatan pelayanan Bank Kalsel kepada nasabahnya. Selain itu Firmansyah juga memastikan, meski pindah ke lantai dua, namun semua layanan perbankan akan tetap dilayani dengan sepenuh hati.
“Hanya pindah tempat sementara saja dan semua layanan perbankan tetap bisa kami layani seperti biasa”, tutupnya. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel pada senin (22/5). Apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim ini, diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan tenaga kontrak lingkup Diskominfo Provinsi Kalsel.
Usai pelaksanaan Apel, Muhammad Muslim menyampaikan, agar momentum peringatan Harkitnas ini dapat menjadi motivasi dan semangat menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan program pengawalan digitalisasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Manfaat momentum Harkitnas untuk memantapkan infrastruktur, terutama pengoptimalan jaringan intranet untuk menyambungkan (jaringan) lintas SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Kedepannya juga lintas kabupaten-kota,” ucap Muslim.
Dilanjutkan Muslim, pembangunan infrastruktur ini harus dimantapkan dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas pengiriman data yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem informasi lainnya. Termasuk diantaranya agar sistem jaringan kita, khususnya di kabupaten-kota terutama di Daerah yang masih blank spot bisa segera tertuntaskan.
“Untuk itu kami harapkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota terjalin dengan baik,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)
YOGYAKARTA – Urang Banjar yang tergabung dalam Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) dan Mahasiswa Kalimantan Selatan di Yogyakarta, melangsungkan halal bihalal dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin disalah satu hotel berbintang pada Sabtu (20/5) malam.
Kesenian Banjar Sinoman Hadrah menyambut kedatangan Paman Birin yang menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat KKB se- Dunia ini, bersama Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, ulama Kalsel KH Ahmad Supian Al-Banjari sebagai pengisi tausiah, dan qariah juara antar bangsa asal Kalsel, Hj Ramadhan Najwa, yang melantunkan ayat suci Al-Qur’an di awal acara.
Halal bihalal sekaligus pelantikan KBB Yogyakarta
Bubuhan Banjar yang baru maupun sudah turun temurun berdiam di Yogyakarta ini, nampak gembira dan bangga bisa bertemu langsung dengan Paman Birin, gubernur dua periode.
Apalagi, Paman Birin datang tidak datang tangan kosong. Melainkan membawakan oleh-oleh wadai khas Banjar, bingka dengan beragam rasa dan kue Lam Bakar dari Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disuguhkan untuk disantap bersama.
Dengan diiringi alunan musik panting, suasana keakraban ini pun membuat warga perantauan di Yogyakarta terasa pulang kampung ke Banua.
Tidak kalah menambah nuansa daerah dalam pertemuan, Paman Birin mengenalkan beberapa baju kaos dengan tulisan “Kalsel Babussalam” dan kain sasirangan untuk diperkenalkan kepada bubuhan Banjar di Yogyakarta itu.
“Silaturahmi ini tentunya akan banyak hal yang dapat dipetik dan membawa manfaat”, ujar Paman Birin.
Kemudian, berbagai masukan informasi dari bubuhan Banjar yang ada di Yogyakarta sangat diharapkan demi terwujudnya kesuksesan berbagai pembangunan di Banua.
Paman Birin yakin, bubuhan Banjar yang menetap di Yogyakarta dan telah berkiprah dalam pelaksanaan pembangunan di DI Yogyakarta, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa.
“Terlebih sekarang dan ke depan Provinsi Kalsel bersiap-siap untuk menjadi daerah penyangga dan daerah pendukung IKN Nusantara di Kalimantan Timur”, sebutnya.
Menjaga hubungan baik dan terus bekerja sama antar daerah yaitu antara pemerintah Provinsi Kalsel dengan Yogyakarta, adalah salah satu simbol hubungan erat antara Yogyakarta dengan masyarakat Banjar.
Salah satu contoh hubungan baik ini, terbangunnya Masjid Quwatul Islam di tengah kota Yogyakarta.
“Sinergitas ini saya diharapkan terus terjalin erat dan dapat saling memberi manfaat”, tambahnya.
Berdirinya Masjid Quatul Islam juga tidak lepas dari peran Pemprov Yogyakarta yang menghibahkan tanah tempat masjid dibangun.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya sangat mengucapkan terima kasih dan merasa bangga terhadap pemerintah provinsi Yogyakarta,” ucap Paman Birin.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini Bubuhan Banjar tidak saja tersebar di kawasan Nusantara, namun di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia dan negara lainnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Halal Bihalal Warga Kalsel, Alfian Noor Sofyan dalam laporannya menyebutkan, halal bihalal ini dihadiri bubuhan Banjar dan mahasiswa Kalsel dari perwakilan asrama milik provinsi Kalsel dan kabupaten kota.
“Saat ini ada 17 asrama milik pemerintah provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Kota”, sebut Alfian.
Adapun kegiatan anggota KBB di Yogyakarta ujarnya, masih rutin dilakukan arisan, dan kegiatan keagamaan, tersebut masuk peringatan haul KH Ahmad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul setiap tahunnya.
“Kami sangat kangen dengan sampeyan (Paman Birin, red), mudahan-mudahan pian tetap bisa hadir,” ujarnya.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X diwakili Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi, Cahyo Hidayat mengajak semua pihak untuk menjadikan momentun ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga.
Acara dirangkai dengan pelantikan Pengurus Wilayah KBB Yogyakarta, dan penyerahan bantuan hibah keagamaan secara simbolis kepada Pengurus Masjid Quwwatul Islam senilai Rp100 juta.
Terkait perkumpulan bubuhan Banjar ini, KKB sebelumnya dinamai “Karukunan Kulawarga Banjar Yogya” atau KAKABAYO, yang dulunya didirikan Husaini Majedi pada tahun 1960-an. Untuk mahasiswa Kalsel, khususnya Banjar di Yogyakarta, mereka membuat paguyuban mahasiswa yang dinamakan Persatuan Mahasiswa Kalimatan Selatan (PMKS), didirikan sejak 1999.
Mahasiswa asal kabupaten/kota di Kalsel juga membuat paguyubannya di sana seperti “Keluarga Mahasiswa Barito Kuala”, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara” atau KM HSU, “Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Tapin atau KPMT, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Tengah” atau KM HST, ‘Keluarga Mahasiswa Kabupaten Banjar Yogyakarta” atau KMKBY, “Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu” atau IKMA Tanbu, “Keluarga Mahasiswa Balangan” atau KM Balangan, “Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Banjarmasin” atau IKPM Banjarmasin, “Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Selatan” atau KM HSS, “Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Tabalong” atau HPMT, HMSKK Sa-Ijaan dari Kotabaru, dan “Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Banjarbaru” atau IPMABA.
Sementara, mahasiswa Kalsel di UGM juga membuat suatu paguyuban yang dinamakan “GAMA Kalsel”. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (19/5).
Didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah dan Kabid Kewaspadaan Nasional, Agus Prabowo dan Kesbangpol Banjarmasin, Tapin dan Hulu Sungai Tengah tersebut, studi tiru diterima Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara yang juga Ketua FKPT Jepara dan Sekban FKPT Jepara, Teguh Budiawan.
Dalam sambutannya, Edy Supriyanta menjelaskan soal pembentukan FKPT Jepara yang baru dilantik Februari lalu oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Boy Rafly Amar. Kaban Kesbangpol Kalsel, Heriansyah mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pj Bupati Jepara dalam kegiatan studi tiru tersebut.
Sementara itu, Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi menjelaskan tujuan studi tiru ke Jepara ini, ingin belajar bagaimana pembentukan FKPT Jepara yang salah satu dari dua FKPT yang dibentuk BNPT di kabupaten. Selain itu, ingin membangun silaturahmi dan sharing informasi serta belajar mengapa Kabupaten Jepara bisa membentuk FKPT.
“Kami ingin mengadopsi FKPT Jeparan bisa diterapkan di Kabupaten/kota di Kalsel,” ujarnya.
Mengenai pembentukan FKPT Jepara, Pj Bupati menyerahkan kepada Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara.
Diceritakan Lukito pembentukan FKPT Jepara berdasarkan Keputusan Kepala BNPT RI Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT kabupaten Jepara masa bakti 2023 – 2025.
Tentu ujar Lukito ada tahapannya sebelum ada keputusan Kepala BNPT RI yakni kunjungan dan koordinasi ke BNPT RI setelah mendapatkan restu dari bupati dan dukungan dari tokoh masyarakat dan ormas. Kemudian dilanjutkan penyampaian proposal dan direspon BNPT yang langsung melakukan kunjungan kerja ke Jepara dengan membentuk tim formatur pembentukan pengurus FKPT Kabupaten Jepara.
Namun terpenting pertimbangan dari BNPT pembentukan FKPT Jepara yakni adanya fasilitas vital yakni PLTU dan banyaknya pekerja asing di Jepara. Termasuk Jepara tempat pembaiatan (pengangkatan) anggota pelaku terorisme. “Jepara aman, tapi kasus bom Bali dan aksi teror di daerah lain, selalu terkait dengan pembaiatan anggota terorisme di daerah ini,” paparnya. (PWI.Kalsel-RDM/RH)
TANAH BUMBU – Potensi pajak daerah terus digenjot. Apalagi hadirnya Perda Nomor 5 Tahun 2011, implementasi terhadap target penerimaan mampu tercapai secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan dalam mengoptimalkan pendapatan kas daerah tentu manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak termasuk perbaikan infrastruktur hingga pembangunan.
“Kita ketahui, 70 persen untuk kabupaten 30 persennya lagi Pemprov Kalsel. Tujuannya apa, satu saja yakni pembangunan di banua,” ujar Legislator dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Saking antusiasnya mengikuti sosialisasi perda pajak daerah di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Simpang Empat, Tanah Bumbu peserta dari masyarakat ikut membludak hingga ke teras rumah
Ia menuturkan, pendapatan daerah tak hanya meliputi potensi pajak daerah saja. Melainkan juga ada disektor penerimaan dibidang jasa dan retribusi.
“Kita ketahui ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak air permukaan tetapi ada juga pajak bagi hasil cukai rokok hingga bahan bakar kendaraan bermotor. Bahkan, tadi juga masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi ini hingga mencapai ratusan ini membuktikan bahwa keingintahuan mereka sangat besar terhadap perda tersebut,” tutur legislator Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangam dan sering disapa Paman Yani ini.
Dari sini pun tentu dia berharap melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah dapat sepenuhnya membantu mengoptimalkan pendapatan. Sehingga, target-target yang telah ditentukan bisa tercapai sesuai ketetapan dari Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Dari pihak legislatif tentu menginginkan adanya kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan capaian target bisa terealisasi bahkan kalau bisa melampui itu makin bagus lagi,” harapnya.
Terlepas dari itu, ia menjelaskan semenjak perjuangan dari tahun 2018 hingga sekarang pemberian kemudahan untuk pelayanan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) akhirnya dapat terpenuhi. Pasalnya, Polda Kalsel melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) sudah menyetujui dan siap mengakomodasi adanya layanan ini.
“Dengan adanya fasilitas ini tentu bisa membantu warga yang berada di daerah pelosok di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Saya lihat Badan Pendapatan Daerah Kalsel sangat serius dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajaknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan, sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat rencananya Bapenda bersama Polda Kalsel bakal membangun gedung BPKB sebagai sarana kemudahan bea balik nama.
Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, saat menyampaikan pajak apa saja yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel
“Dengan adanya ini pasti sangat memudahkan masyarakat. Kita ketahui banyak membeli kendaraan second, nah, keberadaan kantor BPKB ini balik nama sangat membantu sekali. Selain ringan ongkos juga tidak perlu lagi ke Banjarmasin,” ungkapnya.
Hadirnya Paman Yani ditengah sosialisasi, menurut dia, harapan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan menemukan titik terang. Apalagi, pemaparan soal pajak daerah yang fungsinya hanya diprioritaskan untuk pembangunan.
“Adanya beliau yang terus memberikan pengetahuan ke masyarakat khususnya di Tanah Bumbu terkait pajak daerah ini diharapkan bisa ikut berkontrubusi untuk kemajuan di banua,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Lembaga Konsultasi dan Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia (LKAKI), kini telah hadir di Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah secara resmi menggelar Deklarasi di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Jumat (19/5). Disaksikan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Irfan Sayuti.
Ketua LKAKI Kalsel Siswansyah menyampaikan, tentunya kehadiran LKAKI ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam permasalahan ketenagakerjaan.
Ketua LKAKI Kalsel Siswansyah
“Kami hadir untuk membantu pemerintah,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Menurut Siswansyah, LKAKI Provinsi Kalimantan Selatan merupakan, satu satu lembaga hukum ketenagakerjaan, yang ada di Indonesia ini.
Oleh karena itu, pihaknya berterima kasih kepada pihak pihak terkait lainnya, yang telah mendukung terbentuknya LKAKI Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Terutama atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasinya.
“Pihaknya berharap dengan adanya LKAKI ini, masyarakat dapat terbantu, terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan, yang mereka alami,” jelas Siswansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti mengaku, bersyukurlah dengan adanya LKAKI di Provinsi ini.
Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti
“Diharapkan dengan hadirnya LKAKI disini, dapat membantu Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Menurut Irfan, kasus ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 lalu, tercatat kurang lebih 50 kasus. Seperti, PHK dan permasalahan upah, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta, proses seleksi Direksi PT Air Minum Bandarmasih berjalan transparan. Hal itu disampaikan, Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, kepada wartawan baru-baru tadi.
Hakim mengatakan, saat ini sudah dibuka pendaftaran seleksi bakal calon direksi untuk masa jabatan 2023 – 2028, dan telah terpilih 11 orang untuk dilakukan tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dan Dewan Komisaris PT Air Minum Bandarmasih, ia berharap dapat berjalan transparan.
“Kami ingin rekruitmen calon direksi PTAM Bandarmasih berjalan dengan baik dan transparan di lapangan,” pintanya
Disampaikan Hakim, dengan nanti terpilih direksi PT Air Minum Bandarmasih, maka ada banyak pekerjaan rumah yang akan dilakukan, diantaranya harus mampu melakukan distribusi khusus ke wilayah pinggir kota Banjarmasin, yang masih kesulitan mendapat pasokan air bersih.
“Calon terpilih nanti lebih memahami kondisi PTAM Bandarmasih,” jelasnya
Lebih lanjut Hakim menambahkan, bagi jajaran direksi yang baru nanti, juga harus mampu membuat inovasi yang kreatif dan lebih baik, agar PT Air Minum Bandarmasih dapat semakin berkembang secara cepat, sebagai perusahaan sehat dan mandiri.
“Semoga direksi yang terpilih menjadikan PTAM Bandarmasin menjadi perusahaan profesional,” tutup Politisi PKB DPRD Banjarmasin
Untuk diketahui, PT Air Minum Bandarmasih membuka lowongan untuk posisi direksi. Ada tiga posisi yang dicari dan akan dilakukan seleksi, Direktur Utama, Direktur Umum dan Pemasaran, Direktur Operasional. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Untuk meningkatkan daya saing penjualan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banua Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membuat rumah kemasan. kehadiran Rumah Kemasan sendiri sangat penting untuk mempertahankan keberadaan para pelaku UMKM, dikarenakan dapat meningkatkan produksi dan juga pemasaran, dikarenakan menariknya kemasan, menjadi salah satu alasan pembeli untuk membeli produk mereka.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, pihaknya menargetkan Provinsi Kalimantan selatan akan memiliki rumah kemasan pada akhir tahun 2023 mendatang. Rumah kemasan diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM Banua untuk memperbaiki kemasan produk sehingga masyarakat dapat lebih tertarik. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan studi banding bersama Komisi II DPRD Kalsel dan Bank RI Perwakilan Kalsel, untuk melihat secara langsung rumah kemasan yang ada di Jawa Barat, sehingga dapat mempelajari dan menerapkannya pada rumah kemasan di Kalsel.
“Keberadaan rumah kemasan itu diharapkan bisa meningkatkan kembali penjualan produk pelaku UMKM,” ucap Rifai.
Dilanjutkan Rifai, Rencananya pengerjaan fisik bangunan rumah kemasan akan dibangun di Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, yang bertempat di KM 18 Kota Banjarbaru. Dan akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi.
“Rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel,” lanjut Rifai.
Ia menambahkan, program rumah kemasan dirasa penting untuk keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banua Kalsel, Di mana hadirnya rumah kemasan dapat mewadahi IKM-IKM untuk membuat desain label maupun cetak kemasan, dengan harga yang terjangkau. (MRF/RDM/RH)
