News – Laman 473 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gubernur Kalsel Gelar Halal Bihalal Bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menggelar Halal Bihalal bersama para Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama, di kediaman pribadinya, di Kampung Keramat, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada Rabu (31/5).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, kegiatan halal bihalal ini bukan hanya sekedar sarana silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan segala kemampuan dalam menjawab berbagai permasalahan keumatan yang terjadi.

Para alim ulama yang dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, menurut Paman Birin, memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memperkokoh etika, moral dan spiritual kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (peci hitam), saat menjamu salah satu tokoh agama dalam acara halal bihalal*

“Para alim ulama tidak saja berperan menjaga moral bangsa dan etika beragama, tetapi sekaligus berfungsi untuk mencerahkan, mencerdaskan dan membimbing umat dengan ajaran nilai-nilai keislaman,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, para habaib serta para ulama maupun tokoh-tokoh agama harus didukung oleh semua pihak.

“Sehingga keberadaannya diharapkan mampu berdiri tegak ditengah-tengah umat Islam dengan keanekaragaman organisasi mazhab dan amalan keseharian,” tuturnya.

Paman Birin menyebutkan saat ini umat Islam termasuk di Kalimantan Selatan, tengah menghadapi pengaruh negatif yang menyebabkan terkikisnya akidah dan akhlak.

Kondisi itu, lanjutnya, membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus bekerja keras dan bekerjasama untuk mengawasi dan membentengi, serta membimbing umat Islam di Kalsel.

*Doa bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama disela kegiatan halal bihalal bersama di kediaman Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor*

“Hal itu dapat dimulai dari pembangunan akidah di keluarga, generasi muda dan masyarakat, dengan cara mengajak mereka untuk berbuat amar makruf nahi mungkar,” ungkapnya.

Tak lupa, Paman Birin juga berterimakasih dan mengapresiasi Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama di banua yang selama ini terus berjuang mengisi majelis taklim, berdakwah dan membimbing umat Islam di provinsi ini.

“Mari kita mantapkan semangat dalam berbuat baik, demi kemajuan, ketentraman dan kemaslahatan umat beragama yang ada di banua Kalimantan Selatan, Kalsel Babussalam,” tutupnya. (SYA/NRH/APR)

BPKAD Kalsel Tunggu Usulan Dana Pemilu 2024 Secara Resmi Dari Bakesbangpol

BANJARBARU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sampai kini belum menerima usulan anggaran PEMILU 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Bahkan, tinggal satu bulan lagi masa usulan ini resmi ditutup.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Perencanaan Anggaran, Fatkhan, mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu usulan resmi melalui keterangan surat yang disampaikan instansi tersebut agar dapat segera dilakukan verifikasi dan proses. Selanjutnya, pengesahan bakal dilaksanakan.

“Terhadap kejelasannya, hingga kini belum kami menerima surat resmi dari Badan Kesbangpol Kalsel. Mengingat, surat resmi yang mereka kirim menjadi usulan dasar kami untuk mengalokasikan dana hibah yang dikhususkan bagi KPU dan BAWASLU,” ujarya, kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (31/5) siang.

Namun demikian, pihaknya memastikan alokasi dana cadangan melalui APBD untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala daerah sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp200 miliar.

“Itu masuk pada APBD 2023 dan 2024. Jadi, nanti penggunaanya tergantung situasi. Intinya kami sudah siap menganggarkan,” bebernya.

Ia juga merincikan, dari alokasi untuk penyelenggaraan PEMILU 2024 dilakukan bertahap.

“Sesuai regulasi yang ada bahwa pencairan itu dilakukan sebesar 40 persen untuk 2023. Nah, 2024 sekitar 60 persen,” ungkapnya.

Ia mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel secepatnya menyerahkan usulan itu paling lambat sebelum penyampaian Kupa dan perubahan PPAS 2023. Hal ini juga sudah merujuk dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Yang jelas sebelum penyampaian penyusunan rancangan perubahan Kua PPAS TA 2023 minggu pertama pada Agustus ini. Sehingga, kami meminta Kesbangpol segera mengirimkan usulan anggaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD,” jelasnya.

Sementara dari hasil data yang didapatkan, Badan Kesbangpol telah mengusulkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp196 miliar lebih.

Dari rincian ini setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel akan mendapatkan Rp131 miliar lebih yang tercatat di 2023 sekitar 40 persen atau Rp52 miliar lebih. Sisanya di 2024 mencapai Rp79 miliar lebih yang diakumulasikan jadi 60 persen.

Sedangkan, BAWASLU Kalsel bakal mendapatkan jatah Rp65 miliar lebih. Dari rinciannya, 40 persen sedikitnya Rp26 miliar lebih dari 40 persen di 2023. Serta 60 persen di 2024 sebesar Rp39 miliar lebih. (RHS/NRH/APR)

Pantau Asrama Kalsel di Malang, DPRD dan Pemprov Kalsel Upayakan Perbaikan Pada Anggaran Perubahan

Malang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan pemantauan terhadap asrama-asrama mahasiswa asal Kalsel yang terletak di luar daerah.

Kali ini rombongan DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias didampingi dua anggotanya yaitu Dewi Damayanti Said dan Imam Kanapi beserta Biro Umum Pemprov Kalsel yang diwakili Kepala Bagian Keuangan dan Aset, Zainul Arifin menyambangi Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) Pangeran Hidayatullah yang berada di Lowokwaru Malang Provinsi Jawa Timur, Senin (29/5) malam.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan pihaknya memilih waktu malam hari untuk berkunjung ke AMKS Pangeran Hidayatullah, bertujuan untuk bertemu langsung dengan para mahasiswa penghuni asrama, dan mendengarkan masukan dari mereka.

“Karena kalau kita lakukan siang hari, dikhawatirkan akan berbenturan dengan jadwal kuliah para mahasiswa tersebut”, ungkapnya.

Mendapat kesempatan bertemu wakil rakyatnya, mahasiswa menggunakannya untuk menyampaikan berbagai masukan, terkait hunian asrama yang ditempati mereka, seperti ada beberapa barang dari asrama yang sudah tidak layak pakai, serta beberapa sisi bangunan yang mulai dimakan usia.

Mahasiswa menginginkan agar kebutuhan lainnya seperti, karpet, komputer dan printer dapat dipenuhi untuk menunjang belajar mereka. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya pemasangan cctv untuk mengurangi resiko kriminalitas.

“Mengingat kota Malang belakangan ini mulai rawan dengan tindakan kriminalitas”, jelas mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Biro Umum Pemprov Kalsel, Zainul Arifin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti masukan-masukan yang disampaikan para Mahasiswa tersebut.

“Usulan dari penghuni asrama akan diupayakan masuk dalam pengajuan anggaran pada perubahan anggaran tahun ini”, tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/APR)

Jemaah Haji Sakit, Tambrin: Hanya Tertunda Bukan Batal Berangkat

Banjarbaru – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd menerangkan, semua jemaah haji yang tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) nya karena sakit, tidak bisa dikatakan batal keberangkatannya.

“Jadi artinya bukan batal apalagi gagal berangkat, hanya tertunda sementara atau selama masa perawatannya saja,” tegas Tambrin, pada Rabu (31/5).

Tambrin menjelaskan, tertundanya keberangkatan jemaah haji tersebut, berdasarkan rekomendasi dari Tim Kesehatan.

“Apabila ternyata jemaah tersebut sudah dinyatakan sehat dan mendapatkan rekomendasi layak untuk diberangkatkan dari Tim Kesehatan, maka akan kita berangkatkan pada kloter yang lain,” ujar Tambrin yang juga Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat meninjau poliklinik kesehatan yang ada di asrama haji Embarkasi Banjarmasin.

Menurut Tambrin, informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terutama kepada para keluarga jemaah haji, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah tunda berangkat tersebut.

Hingga Rabu (31/5) Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 2 kloter jemaah haji. Yakni kloter pertama dari kabupaten Banjar dan kloter kedua dari Tabalong.

Dari dua Kloter tersebut masing-masing ada terdapat 1 orang jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, yakni Liham Ibak Surip dari kloter 1, dimana posisinya sudah berada dikediamannya, serta Rusinah Suntung Asab (82) dari kloter 2 yang saat ini masih berada di rumah sakit Anshari Saleh di Banjarmasin.

Tambrin mengharapkan, tidak ada lagi jemaah yang sakit di kloter selanjutnya, dan dia juga mengajak, agar bersama sama mendokan jemaah haji yang saat ini sedang dalam perawatan, dapat segera diberikan kesembuhan.

“Terutama bagi jemaah haji yang menunggu jadwal keberangkatannya saya berpesan, terus jaga kondisi kesehatan, karena ini modal utama yang harus dijaga dan dipelahara dengan sebaik baiknya menjelang proses keberangkatan,” pungkasnya. (KanwilKemenagKalsel-RIW/APR)

Raih 4 Penghargaan Nasional BKN Award 2023, Paman Birin : Penyemangat Pelayanan Kepegawaian Semakin Maju

JAWA BARAT – Kabar gembira! Pemerintah Provinsi Kalsel meraih 4 (empat) penghargaan nasional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award Tahun 2023 yang digelar di Bandung pada Selasa (30/5).

Salah satu penghargaan yang diterima provinsi Kalsel

Pertama Kalsel meraih Peringkat 1 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT disusul Jatim, Jabar, Aceh dan Sumatera Utara.

Kemudian, Kalsel berhasil meraih Peringkat 2 Kategori Pengembangan Kompetensi, bersama dengan Jatim di peringkat 1 dan Jabar, Jateng serta NTT di peringkat selanjutnya.

Penghargaan ketiga adalah Peringkat 3 yang berhasil diraih oleh Kalsel pada kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaia, bersama dengan Kaltim dan Jabar di peringkat 1 dan 2, serta NTB dan Jatim di peringat 4 dan 5.

Keempat, Pemprov Kalsel meraih peringkat 3, Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, bersama Kaltim dan Jabar di peringkat 1 dan 2 serta Lampung dan Jatim di peringkat 4 dan 5.

Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan, bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam bidang manajemen kepegawaian di Kalsel.

“Alhamdulilah. Suatu kebanggaan bagi Kalsel atas penghargaan tingkat nasional untuk empat kategori ini. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan pelayanan dalam manajemen kepegawaian yang semakin baik dan maju,” ujarnya.

Paman Birin pada kesempatan itu juga mengapresiasi kinerja yang selama ini telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel yang terus berinovasi dan bergerak maju dalam implementasi penerapan manajemen kinerja.

Seluruh pemenang BKN Award Tahun 2023 diumumkan dalam Forum Evaluasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian ASN se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023 di Bandung, Jawa Barat.

Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian); dan Instansi Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota).

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan elemen penilaian indeks implementasi manajemen ASN.

Pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Pengumuman BKN Award 2023 itu turut dihadiri Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil. (Biroadpim-RIW/RH)

Wujud Peduli Lingkungan, Dispora Ajak Pemuda Pepelingasih Menanam Pohon

BANJARBARU – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Aksi Peduli Lingkungan Tahun 2023, dengan menanam pohon, di Lapangan Golf Swargaloka, Banjarbaru, Selasa (30/5).

Kepala Dispora Provinsi Kalsel, Hermansyah diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan aksi ini dilaksanakan dengan melibatkan para peserta Pelatihan Berbasis Iptek, yang tergabung dalam Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih).

“Pada aksi penanaman pohon ini, kami melibatkan pemuda Pepelingasih,” ungkapnya.

Rokhyatin menyampaikan jenis pohon yang ditanam yaitu pohon trembesi dan mahoni sebanyak 75 pohon sesuai dengan jumlah peserta. Hal ini dilakukan agar disekitar lapangan golf tampak rindang dan sejuk.

“Bagian belakang kawasan lapangan golf sudah rindang, sehingga penanaman pohon dilakukan dibagian depan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Rokhyatin, aksi peduli lingkungan berupa penanaman pohon ini, merupakan arahan Gubernur Kalsel agar selalu menjaga lingkungan dengan menggencarkan program revolusi hijau dengan menanam pohon.

“Kami berharap aksi yang dilakukan ini, dapat bermanfaat dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kalsel untuk terus menggelorakan revolusi hijau,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dimulai dengan Apel Bersama, kemudian dilanjutkan dengan aksi penanam pohon yang dilakukan pejabat dilingkup Dispora Kalsel, diantaranya Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bahri, Kabid Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Effendi, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono, Plt Kabid Pengembangan Pemuda Anugrah, serta lainnya. (SRI/NRH/RH)

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, UPPD Samsat Banjarmasin I Sosialisasikan PKB di Pasar Pekauman

BANJARMASIN – Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Satuan Adminstrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin I berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja Cabang Kalsel dan Polda Kalsel melakukan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke Pasar Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (30/5).

Rombongan UPPD Samsat Banjarmasin I dipimpin Kepala UPPD Samsat Banjarmasin I, Ani Hanisyah didampingi Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja Cabang Kalsel, Jullyanto Eka P.N dan Pamin 1 SiSTNK Subdit Regident Direktorat Lalulintas Polda Kalsel, Ipda Nova Anggraeni beserta jajarannya masing-masing.

Suasana Sosialisasi PKB oleh UPPD Samsat Banjarmasin I, Polda Kalsel dan PT Jasa Raharja Cabang Kalsel di Pasar Pekauman

Kepala UPPD SAMSAT Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PKB. Mengingat, lanjutnya, hingga saat ini tunggakan PKB masih sekitar Rp1 triliun.

“Banyak tunggakan pajak di tempat kami hingga kini kisarannya sekitar Rp1 triliun”, katanya kepada wartawan, usai kegiatan sosialisasi.

Menurut Ani, hal itu disebabkan diantaranya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dibayar setiap tahun sekali dan pajak yang dibayar setiap lima tahun sekali yang disebut pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Jadi warga mengira bayar pajak kendaraan itu yang lima tahun sekali ketika bayar STNK. Tapi mereka tidak melihat notif pajak yang setiap satu tahun sekali harus dibayar juga”, jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Anni juga melakukan sosialisasi terkait program pemutihan pajak kendaraan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 mendatang.

“Ini salah satu program untuk mempermudah dan meringankan wajib pajak yang telat atau tidak membayar dengan menghapus maupun mengurangi pembayaran denda”, tambahnya.

Sementara, Pamin 1 SiSTNK Subdit Regident Direktorat Lalulintas Polda Kalsel, Ipda Nova Anggraeni menjelaskan tentang ketentuan penghapusan data kendaraan setelah STNK mati lima tahun tidak diperpanjang selama dua tahun yang akan segera diterapkan.

“Jika hal itu terjadi maka akan dilakukan penghapusan data ranmor, sehingga ranmor tersebut tidak bisa berjalan di jalan raya”, tuturnya.

Sedangkan, Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja Cabang Kalsel, Jullyanto Eka P.N mengatakan ada beberapa manfaat dalam membayar PKB, diantaranya adanya asuransi dan santunan bagi pengguna wajib pajak jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Karena dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB, masyarakat sudah sekaligus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas angkutan jalan”, tambahnya.

Ditambahkan Jullyanto, PT Jasa Raharja Cabang Kalsel telah membayar santunan untuk pengguna wajib pajak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, terhitung dari Januari 2023 hingga saat ini sebesar Rp11 miliar lebih. (NRH/RH)

Raih Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi 2023, Dispersip Kalsel Siap Dampingi SMKN 1 Amuntai Bersaing di Tingkat Nasional

Banjarmasin – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Amuntai berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Tahun 2023, dan berhak mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Nurliani, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar, kepada wartawan, usai acara penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba, di gedung teater Dispersip Kalsel, Senin (29/05).

Menurut Wildan, pihaknya akan melakukan pembinaan kembali terhadap SMKN 1 Amuntai agar dapat bersaing dengan provinsi lain dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2023 ini.

“Kita akan persiapkan, pasti kita akan bina agar dapat maksimal,” ungkap Wildan.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan SMKN 1 Amuntai, Ewi Hermawari, mengaku akan mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa lebih baik di ajang nasional.

“Kita akan evaluasi dan benahi lagi dari berbagai sisi yang kurang. Semoga dapat dibantu dan didampingi Dinas Perpustakaan kabupaten dan provinsi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Lomba, Muhammad menyampaikan, perlombaan tahun ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena menitikberatkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dengan salah satu persyaratannya adalah harus terakreditasi minimal C.

Selain itu, instrumen penilaiannya pun juga berbeda. Kalau sebelumnya lebih melihat kepada fisik dan sarana prasarana, tahun ini diarahkan pada 2 komponen utama, yaitu transformasi perpustakaan dan implikasinya terhadap pembelajaran.

“Di situ salah satu indikatornya, seberapa banyak kegiatan yang bisa diciptakan oleh perpustakaan itu, hingga implikasinya terhadap prestasi siswa,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, ada enam daerah yang mengikuti lomba pada tahun ini, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, dan Kotabaru.

Adapun peringkat ke 2 diraih SMK Darusalam Martapura, juara 3 diraih SMA Negeri Marabahan, harapan 1 SMA Negeri 7 Banjarmasin, disusul harapan 2 oleh SMA Negeri 1 Kotabaru, dan SMKN 1 Tapin meraih Harapan 3. (NRH/APR)

BRIN Lakukan Riset Kebun Raya Banua, Kalsel Dijadikan Contoh Penerapan Bagi Daerah Lain

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tertarik untuk melakukan kajian di Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi salah satu yang menjadi lokasi utamanya adalah Kebun Raya Banua.

Pelaksana Fungsi Pemantauan Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Widodo, menerangkan, hadirnya para rombongan peneliti ahli dari BRIN ke Kalsel ini tak lain untuk mempelajari secara mendalam metode apa saja yang dilaksanakan untuk pemanfaatan sebuah lokasi penelitian selanjutnya dapat diterapkan.

“Jadi kami ingin melakukan praktik baik yang ada di Kalsel baik kajian dan model untuk dapat diterapkan di daerah lain,” ungkapnya, usai melakukan kunjungan kerja ke kantor BRIDA Kalsel diikuti perwakilan kabupaten/kota, di aula pertemuan utama BRIDA, Selasa (30/5) siang.

Terkait model yang akan jadi tujuan mereka untuk dilakukan kajian adalah Kebun Raya Banua.

“Ini merupakan best practice (praktik yang baik) yang akan kita tuliskan dan pelajari modelnya agar bisa diterapkan di daerah lain,” tambah Agus.

*Suasana kunker yang dilaksakanan BRIN di aula BRIDA Kalsel yang diikuti seluruh perwakilan dari peneliti kabupaten/kota*

Dalam kunjungan kerja (kunker) bersama tiga rekannya di BRIN, Agus membeberkan, usulan pembentukan BRIDA tak diinginkan ditingkat provinsi saja melainkan juga ternyata juga dikehendaki di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Tadi ada juga beberapa kabupaten/kota mengusulkan menjadi BRIDA. Yang jelas, kami berharap daerah lainnya juga mengikuti jejak yang sama seperti Pemerintah Provinsi Kalsel,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, menyambut gembira atas kunjungan yang dilaksanakan BRIN. Salah satunya penyelenggaraan untuk pembinaan BRIDA di Kalsel.

*Suasana saat diskusi pada kunker yang dilaksanakan BRIDA Kalsel bersama BRIN dihadapan peneliti kabupaten/kota*

“Dari kedatangan mereka. Kami dapat memanfaatkan agar BRIDA Kalsel lebih berkembang terutama kepada peneliti ditempat kita untuk dapat meningkatkan kapasitasnya baik Bimtek atau lainnya,” katanya.

Terkait riset yang akan dilaksanakan, Amin berharap Kebun Raya Banua bisa memberikan manfaat dan nilai yang lebih terhadap kemajuan daerah.

“Dengan kuatnya riset maka daerah akan semakin maju,” pungkasnya.

Selanjutnya, Rabu (31/5) besok, BRIN akan melakukan kunjungan ke lokasi tujuan mereka yaitu Kebun Raya Banua yang sekaligus melakukan pendekatan dalam pelaksanaan riset atau kajian. (RHS/APR)

Percepat Penurunan Stunting, BI Kalsel Serahkan Bantuan PSBI di Barito Kuala

Batola – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung upaya percepatan penurunan stunting guna menyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), bertempat di Kantor Kecamatan Tabunganen, Barito Kuala, Senin (29/5).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo mengatakan, PSBI adalah program sosial yang dilakukan BI secara sistematis dan terencana melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial.

“Bantuan PSBI untuk mempercepat penurunan stunting merupakan bagian yang terintegrasi dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkesinambungan,” tutur Wahyu.

Isu stunting telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan mengungkap, angka prevalensi stunting di Kalsel menunjukkan perbaikan. Yakni dari semula 30% pada 2021, menjadi 24,6% pada 2022.

Kendati demikian, angka prevalensi stunting Kalsel pada tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 21,6%. Hal itulah yang melandasi pemikiran BI untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel.

*Penerima bantuan berfoto bersama Pj Bupati Batola, Kepala Perwakilan BI Kalsel dan Ketua TP PKK Provinsi*

Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat mengapresiasi sinergi dan dukungan yang diberikan BI untuk penanganan stunting. Pihaknya juga berharap PSBI bisa mempercepat penurunan angka stunting sesuai targetnya.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting agar target 14% bisa dicapai pada 2024. Untuk itu, kami mengapresiasi dukungan yang BI berikan guna mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Barito Kuala,” ucap Mujiyat.

Senada dengan itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalsel yang juga selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel, Hj. Raudatul Jannah mengatakan, dukungan yang BI berikan sangat tepat sasaran mengingat Barito Kuala adalah daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel.

“Dengan tingkat prevalensi stunting sebesar 33,6%, Barito Kuala menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel. Untuk itu, kami mengapresiasi upaya BI mempercepat penurunan stunting melalui penyerahan bantuan PSBI,” ujar istri Gubernur Kalsel itu.

Total nilai PSBI yang diserahkan BI Kalsel sebesar Rp230 juta, terdiri dari empat jenis bantuan. Pertama, intervensi gizi spesifik berupa susu bagi baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang menderita stunting. Kedua, intervensi sensitif berupa alat kesehatan dan alat permainan edukatif untuk empat fasilitas kesehatan Barito Kuala, masing-masing berlokasi di Kecamatan Alalak, Belawang, Tabukan, dan Tabunganen.
Ketiga, intervensi sensitif berupa instalasi jamban komunal untuk sanitasi bagi kelompok masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus. Terakhir, ada pula intervensi sensitif berupa instalasi pipa Pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) bagi kelompok masyarakat di Desa Samuda.

Selain penerima bantuan, seremoni penyerahan bantuan PSBI di Barito Kuala juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat, Kades, warga, dan guru SD di Barito Kuala, serta BKKBN Kalsel selaku sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel. (KPwBIKalsel-RIW/APR)