Kategori: News

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan 6 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di tahun 2023 ini.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Kalsel Ahmad Bagiawan mengatakan, hanya dua pelatihan yang diselenggarakan langsung di BPSDMD Kalsel. Sedangkan 4 lainnya diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

“Ada Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu,” katanya, Jumat (28/7).

PKA di Kabupaten/Kota, ungkap Bagiawan, dilakukan dengan pola fasilitasi. Artinya, BPSDMD Kalsel hanya mengirimkan Widyaiswara, untuk memberikan pelatihan kepada Pejabat Eselon III disana.

“Pesertanya pun kalau di daerah itu ya pejabat yang ada di kabupaten/kota penyelenggara. Kalau di tempat kita (BPSDMD Kalsel) pesertanya campuran. Dari provinsi ada, kabupaten/kota ada, bahkan dari Kalteng juga,” bebernya.

Bagiawan berujar, pola fasilitasi ini dilakukan karena keterbatasan APBD. Pola ini menururtnya, membuat pendapatan BPSDMD Kalsel tidak maksimal. Lantaran pihaknya tidak mendapatkan pemasukan dari sewa gedung dan kamar untuk peserta.

“Kalau pelatihannya dilaksanakan di tempat kita, otomatis peserta akan menginap disini. Pemasukan kita juga akan bagus. Apalagi rata-rata pelatihan dilaksanakan 90 hari,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Bagiawan yang juga Plh Kepala BPSDMD Kalsel berharap, keinginan pihaknya untuk menjadikan BPSDMD Kalsel sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) segera terwujud. Agar pelaksanaan pelatihan tidak bergantung dengan APBD.

“Kemarin dari pihak kita sudah melakukan studi tiru ke Jawa Barat untuk melihat kelengkapan disana. Karena BPSDMD Jawa Barat sudah berstatus BLUD,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Edukasi Rupiah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan SMA dan SMK di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pesan itu mengemuka dari kegiatan Peluncuran Model Integrasi Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah ke dalam Kurikulum Mata Pelajaran Ekonomi dan Pendidikan Pancasila tingkat SMA dan SMK se-Kalimantan Selatan disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (27/7)
siang.

Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, metode yang digunakan dalam model integrasi edukasi Rupiah ke dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA/SMK ini, adalah pelatihan untuk pelatih (training of trainer, ToT).

“Jadi, BI memberi edukasi CBP Rupiah kepada para guru. Kemudian, para guru akan menyampaikan materi edukasi Rupiah yang telah dipelajari dari BI tersebut, kepada para pelajar dan peserta didik,” jelas Bimo.

Dengan metode ToT, menurut Bimo, proses transfer ilmu akan lebih efektif dan efisien ketimbang metode sosialisasi pada umumnya. Selain itu, kepastian pelajar untuk mengenal salah satu simbol kedaulatan negara ini diperkuat dengan mengintegrasikan edukasi Rupiah ke dalam kurikulum pendidikan.

Lebih lanjut, Kepala Disdikbud Kalsel yang diwakili staf Disdikbud Kalsel, Muhammad Dong menyatakan dukungannya terhadap inovasi yang dilakukan BI. Bentuk konkret terhadap dukungan yang dilakukan pihaknya adalah mengeluarkan surat edaran agar semua guru SMA dan SMK di Kalsel mengintegrasikan muatan CBP Rupiah ke dalam mata pelajaran Ekonomi dan Pendidikan Pancasila.

“Kami mendukung inovasi yang dilakukan BI. Untuk itu, kami akan mengeluarkan surat edaran agar para guru memberikan edukasi Rupiah melalui mata pelajaran Ekonomi dan Pendidikan Pancasila,” kata Dong.

Seperti diketahui, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Integrasi CBP Rupiah ke dalam kurikulum pendidikan SMA dan SMK merupakan salah satu terobosan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Untuk meningkatkan pemahaman dunia pendidikan tentang Rupiah, kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber. Ada Fauzi Rahman selaku perwakilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mata Ajar Ekonomi dan Pendidikan Pancasila, yang menjelaskan model intergrasi edukasi CBP Rupiah ke dalam kurikulum pendidikan.

Selain itu, ada pula Lektor Kepala Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Bambang Subiyakto, yang membawakan materi tentang nilai-nilai kepahlawanan dalam uang Rupiah.

Kegiatan digelar secara hibrida. Peserta luring terdiri dari perwakilan guru SMA dan SMK dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel berjumlah 62 orang. Sementara peserta daring terdiri dari 150 orang perwakilan guru mata pelajaran Ekonomi dan Pendidikan Pancasila tingkat SMA dan SMK se-Kalsel. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, membagikan bubur di halaman Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), di Banjarbaru, Jumat (28/7) pagi. Ini sebagai bentuk memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah atau lebih tepatnya dimomen Hari Asyura.

“Jadikan ini sebagai nilai-nilai semangat kita untuk terus bergotong royong,” ujarnya usai membagikan bubur Asyura kepada ribuan pegawai dilingkup Pemprov Kalsel.

Orang nomor satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengungkapkan, melalui kegiatan itu diharapkan makna yang tersirat mampu lebih dijadikan contoh.

“Tentu merupakan makna dari ajaran Agama Islam dan berbagi itu sangai baik,” ungkapnya.

Terlebih, ia berpesan, pada momentum kali ini masyarakat yang juga turut melaksanakan kegiatan serupa dapat lebih mengedepankan persaudaraan dan silaturahmi dengan menunjukkan saling berbagi.

“Saya turut mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 H, maka peringatan yang hanya ada satu tahun sekali tentu harus dijadikan tempat untuk menjalin silaturahmi,” tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel juga sempat terjun membantu memasak bubur Asyura untuk ribuan lebih pegawai dilingkup pada pagi harinya. Hingga dilanjutkan dengan berbagi bubur diperingatan 10 Muharram. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat persiapan pelaksanaan “Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, pada Kamis (27/7).

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mitra Kerja lingkup Pemprov Kalsel seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Perhubungan Kalsel.

Mengingat, dalam kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, juga diisi dengan berbagai acara seperti Pawai Festival Nusantara, Pameran Seni Rupa dan Karasminan Banua Seribu Sungai yang akan dilaksanakan pada 4-10 Agustus 2023.

“Kita memohon bantuan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas saat Pawai Festival Nusantara berlangsung, bantuan Dinas Koperasi dan UMKM karena kegiatan ini juga ada bazaar kuliner dan produk-produk UMKM, bantuan Diskominfo Kalsel untuk mengekspos kegiatan ini kepada seluruh masyarakat Kalsel maupun diluar Kalsel,” jelasnya.

Selain SKPD mitra kerja, Suharyanti juga melibatkan berbagai komunitas seni untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Salah satunya, Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan (IPKS) yang akan mengisi Pameran Seni Rupa. Diharapkan kegiatan ini dapat lebih mengangkat, mengembangkan serta melestarikan kebudayaan kesenian di Kalsel maupun provinsi Kalimantan lainnya.

“Inilah yang menjadi sebuah kebanggaan atau rasa syukur karena kita dengan beberapa seniman sudah saling mendukung dan support untuk melestarikan kesenian di Kalsel”, tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanti juga mengajak masyarakat di Kalsel agar turut menyukseskan pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke 1 dengan berkunjung ke Taman Budaya.

“Ada pertunjukan-pertunjukan cabang seni yang telah kami siapkan. Selain itu, ada bazaar kuliner dan produk-produk UMKM yang tidak hanya berasal dari Kalsel, tetapi juga Provinsi tetangga, Kalteng,” tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, Pawai Festival Nusantara, Pameran Seni Rupa dan Karasminan Banua Seribu Sungai dilaksanakan juga dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke 73. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Kalimantan Selatan saat ini sudah resmi ada di Provinsi ini, setelah secara resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Yansen Binti, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/7). Dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Gubernur mengatakan, Pelantikan Gerdayak ini di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi ini.

“Dengan kehadiran Gerdayak dapat turutserta dalam pembangunan di Banua ini,” ucapnya.

Gubernur berharap, Gerdayak dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Banjar, sehingga hidup sejahtera dapat terwujud di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua DPP Gerdayak Yansen Binti menjelaskan, saat ini untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilantik untuk Gerdayak di 13 Kabupaten dan Kota.

Sehingga, lanjut Yansen, pihaknya berharap dengan keberadaan Gerdayak di Provinsi ini, dapat berkontribusi untuk pembangunan di daerah tersebut.

“Gerdayak sudah terbentuk diseluruh Tanah Air, sehingga anggotanya dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing masing,” jelasnya lebih lanjut.

Begitu juga, lanjut Yansen, dengan Gerdayak yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Sedangkan, Ketua DPD Gerdayak Provinsi Kalimantan Selatan Achmad Murjani mengatakan, kehadiran Gerdayak tentunya untuk memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gerdayak juga akan memberikan kontribusi, dalam membangun IKN mengingat Kalsel merupakan, salah satu pendukung pembangunan IKN tersebut,” ucap Murjani. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (26/7). Dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

“Rencana aksi daerah Kepemudaan ini perlu didukung oleh Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten dan kota. Untuk menyamakan program kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Daerah,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan.

Namun, lanjutnya, untuk saat ini hanya ada satu daerah saja, yang telah membuat rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut. Yaitu, Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengetahui penyebab belum dibentuk rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, di 12 daerah lainnya tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.

Sehingga, tambahnya, permasalahan dalam pembentukan rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, mendapatkan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

“Dan, diharapkan dalam waktu dekat segera terbentuk rencana aksi daerah Kepemudaan, diseluruh daerah di Banua ini,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 519 orang, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga guru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (27/7) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberhasilan 519 orang PPPK Jabatan Tenaga Guru ini dalam menerima SK, adalah buah dari kerja keras dan do’a tanpa henti yang telah mereka lakukan,” ungkap Roy.

PPPK Jabatan Tenaga Guru adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Sehingga diharapkan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan berinovasi untuk melahirkan cara ajar yang dapat terus relevan dengan perkembangan jaman.

“Saudara adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Maka, penting untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang pendidik dan pengajar yang profesional,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya, pada Rabu, (26/7).

Dalam rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel dan mitra kerja lainnya, salah satu materi yang dibahas adalah tentang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) agar bisa lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani mengatakan PAP merupakan salah satu potensi besar untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, lanjut Paman Yani, agar PAP ini bisa diterapkan menyeluruh maka perlu komunikasi antara Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan para pengusaha.

“Untuk PAP, kalau ini mau diterapkan secara masif, maka mestinya ada komunikasi antara Bapenda dengan pengusahanya bahwa ini ada tarif pajak air permukaan dengan harga dan kualitas air,” katanya.

Paman Yani menjelaskan kegiatan ini sudah dilakukan di kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam pertemuan tersebut Pemprov Kalsel melalui Bapenda dan Pemkab Tanbu melaksanakan sosialisasi secara persuasif kepada perusahaan-perusahaan agar dapat membayar kewajiban Pajak Air Permukaannya (PAP).

“Karena itu saran saya, bukalah kran untuk melakukan komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Saya sudah mencoba memberikan contoh di Kabupaten Tanbu, beberapa waktu lalu. Diharapkan kabupaten/kota lainnya juga melaksanakannya,” tuturnya.

Namun, lanjut Paman Yani, ada lagi persoalan yaitu masih banyak perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) sehingga sesuai regulasi, Pemprov Kalsel tidak dapat menarik retribusi dari PAP.

“Karena persoalan saat ini yang dihadapi perusahaan untuk mengurus izin SIPA agak sulit,” jelasnya.

Untuk itu, Paman Yani meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama-sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mencarikan solusi agar izin SIPA dipermudah dan supaya legal dalam penarikan pajak.

Paman Yani juga menyoroti persoalan belum adanya sanksi bagi wajib pajak air permukaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan retribusi kepada pemprov.

“Kebijakan punishment harusnya ada, minimal izinnya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah,” tambahnya.

Ia juga berharap dengan adanya rapat dengar pendapat ini bisa menjadi pemicu dan penguat upaya meningkatkan pendapatan dari PAP. (NRH/RDM/RH)