BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga-nya menggelar Festival lomba Olahraga Dualomba, yaitu perpaduan olahraga bersepeda dan lari tingkat Internasional, serta Futsal Se-kalimantan Selatan.
Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono menjelaskan, digelarnya lomba tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan serta HUT RI Tahun 2023.
“Sampai saat Jumat 28 Juli 2023 lalu sudah ada 5 negara yang mendaftar untuk ikut pada lomba tersebut,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Lima negara tersebut diantaranya, Jerman, Irlandia, Singapura, Alzazair, serta lainnya. Untuk peserta dari Internasional ditargetkan sebanyak 10 negara.
“Sedangkan, untuk secara keseluruhan peserta sebanyak 200 yang ditarget. Namun, yang sudah mendaftar sebanyak 257 orang,” jelas Budiono.
Untuk tempat pelaksanaan, di kawasan perkantoran Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, pada tanggal 5 Agustus 2023.
Selain itu, digelar juga lomba Futsal Se-kalimantan Selatan.
“Pada lomba futsal ini terbuka untuk umum, dibuktikan dengan e-KTP Provinsi Kalimantan Selatan, apabila tidak ber KTP Kalsel tidak boleh,” ujarnya.
Budiono mengatakan, sampai saat ini sudah terdaftar 32 tim futsal dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kegiatan olahraga yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan serta Kemerdekaan RI ini, sebagai upaya untuk memasyarakat olahraga,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin, menghadiri acara Ijazah Talqin Dzikir bersama Arrazy Hasyim atau yang kerap disapa Abuya Arrazy Hasyim, di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Martapura, (2/8).
Suasana Ijazah Talqin Dzikir bersama Abuya Arrazy Hasyim, di Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Martapura, Rabu (2/8)
Dalam sambutannya, Paman Birin menekankan pentingnya pemerintah menjalin hubungan dengan dan para ulama, serta mengambil contoh dari kebijaksanaan dan sikap bijak yang pernah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kelampayan pada zamannya.
“Penting bagi kita untuk mencontoh sikap hubungan yang sangat mesra antara umaro dan ulama sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada zamannya,” ujar Paman Birin.
Paman Birin juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada mensyi’arkan dakwah Datu Kelampayan.
Dukungan tersebut, diharapkannya, dapat memperkuat peran pondok pesantren dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel secara luas.
Sementara itu, Abuya Arrazy dalam kesempatan itu memberikan Ijazah Talqin Dzikir kepada peserta yang hadir. Ia juga mengajak mereka dalam dzikir dan kesaksian keyakinan.
Abuya Arrazy Hasyim (mic) saat memimpin tahlil dan dzikir kepada santri dan tamu yang hadir
Dalam suasana khidmat, Abuya Arrazy mengajak para santri untuk menutup kedua mata, kemudian membaca tahlil dengan sungguh-sungguh dalam hati. Menguatkan kesaksian akan “Tidak ada tuhan kecuali Allah SWT”.
Selanjutnya, para santri diminta membuka kedua mata sambil mengucapkan “Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam” sebagai kunci penutupnya.
Semangat acara ini mencerminkan harmoni agama dan politik dalam mendukung kemajuan masyarakat. (BIRO.ADPIM/SYA/RDM/RH)
BANJAR – Sebanyak 300 orang peserta perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Jambore di Alam Roh 20, Desa Kiram, Kabupaten Banjar, mulai 2 hingga 3 Agustus 2023.
Foto pejabat Pemprov Kalsel bersama peserta Jambore Pokdarwis se-Kalsel, di Alam Roh 20, Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Rabu (2/8).
Mengusung tema ‘Menuju Desa Wisata Berbasis Geopark, Unggul, Aman, Sejahtera (Dewi Bungas)’, jambore yang diinisiasi Dinas Pariwisata (Dispar) Kalsel ini bertujuan membina dan meningkatkan wawasan SDM Pokdarwis di Kalsel, khususnya terkait dengan kepariwisataan dan Geopark Meratus.
Mewakili Gubernur saat membuka kegiatan, Rabu (2/8), Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah mengapresiasi jambore ini.
Ketua TP PKK Kalsel Raudhatul Jannah, saat memberikan sambutan pembukaan Jambore Pokdarwis
Menurutnya, Pokdarwis memiliki peran penting terhadap kemajuan sektor pariwisata. Sehingga kelompok itu harus mampu mengelola destinasi wisata dengan baik agar mendatangkan pendapatan bagi penduduk lokal.
“Tentu saja ini juga bisa menjadi salah satu penyumbang pendapatan Kalsel. Untuk itu, pengelola Pokdarwis harus terus berkreasi dan berinovasi agar kunjungan wisatawan terus meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Raudatul juga meminta dukungan Pokdarwis Kalsel untuk bersama-sama mendorong Geopark Meratus agar terdaftar sebagai UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saya memohon keterlibatan aktif Pokdarwis sebagai mitra pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat status UGG Meratus. Terutama untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dispar Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyebut, Pokdarwis merupakan garda terdepan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar geosite Geopark Meratus.
“Peran Pokdarwis sangat penting sekali, karena mereka merupakan garda terdepan. Mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat disekitar geosite,” jelasnya.
Ia juga mendukung permintaan Ketua TP PKK yang sekaligus Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, terkait inovasi Pokdarwis demi kemajuan pariwisata.
“Kami sangat sependapat dengan Ibu Raudatul Jannah, jadi Pokdarwis harus bisa mengangkat potensi-potensi wisata yang mereka kelola, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin bersama Tenaga Ahli (TA) menggelar ekspose draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada Rabu (2/8) di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Kalsel.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan raperda ini merupakan inisiatif dari Komisi I untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan terkait penyiaran di Banua.
Saat ini, lanjut Rachmah, Provinsi Kalsel belum memiliki perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Padahal, menurutnya, perda tersebut sangat penting untuk menata lembaga penyiaran di Kalsel agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami harapkan setelah ini kita bisa segera memasuki pembahasan bersama pansus, semoga perda ini nantinya bisa lebih fokus dalam mengatur hal-hal dalam rangka kegiatan penyiaran di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan, Akademisi Ilmu Komunikasi, Fahrianoor, selaku Tenaga Ahli Penyusunan Perda Provinsi Kalsel tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Ia mengungkapkan bahwa saat ini belum ada ketercukupan hukum secara kuantitatif dan kualitatif yang mengatur tata kelola penyiaran di Provinsi Kalsel.
“Permasalahan utama di Provinsi Kalsel yakni belum adanya kerangka hukum yang mengefektifkan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang secara kolektif kolegial dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah yang tertib dan profesional,“ terangnya.
Fahri menjelaskan materi yang diatur dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran ini diantaranya yakni asas dan tujuan, jasa penyiaran, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan pidana, serta aturan peralihan.
Setelah pemaparan dari tenaga ahli, Wakil Ketua DPRD serta Ketua dan Anggota Komisi I DPRD memberikan tanggapan dan gagasannya masing-masing untuk penyempurnaan Perda ini. Selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih mendalam. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menyambut hari Dharma Karya Dhika ke-78 tahun ini, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Legal Expo 2023, di pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin. Legal Expo berlangsung selama 2 hari, mulai Rabu (2/8) hingga Kamis (3/8). Acara ini dibuka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Sekdaprov Kalsel (baju putih di tengah) berfoto bersama usai membuka Legal Expo 2023
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Faisol Ali mengatakan, bahwa kegiatan Legal Expo ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 tahun Kementerian Hukum dan HAM.
Dimana sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial berupa pengentasan stunting, pengecekan kesehatan gratis, yang dilaksanakan di Kelurahan Pemurus Dalam, dan donor darah yang dipusatkan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin, serta berbagai kegiatan lainya.
Faisol melanjutkan, Legal Expo merupakan salah satu wujud nyata Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk layanan dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana dalam hal ini masyarakat merupakan pengguna layanan.
“Legal Expo ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi, agar masyarakat tidak menemui kendala dan hambatan dalam pelayanan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Ditambahkan Faisol, banyak sekali layanan yang menjadi tugas dan fungsi yang diampu Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu melalui legal expo ini, secara terpadu seluruh layanan akan diberikan kepada masyarakat secara serentak, selama dua hari, mulai 2-3 Agustus 2023.
Adapun layanan yang diberikan, berupa Layanan Kekayaan Intelektual. Diantaranya berupa konsultasi pendaftaran merek, dan konsultasi pencatatan hak cipta. Kemudian ada Layanan Administrasi Hukum Umum, berupa konsultasi pendirian Perseroan Perorangan, serta pengaduan pelanggaran HAM dan bantuan hukum gratis.
“Di sini juga ada layanan imigrasi, berupa penerbitan paspor. Bahkan peminatnya banyak sekali, melebihi kuota yang disiapkan,” tutup Faisol.
Sementara itu, kepada wartawan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung kegiatan Kanwil Kemenkumham Kalsel ini. Mengingat layanan yang diberikan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Khususnya pengunjung pusat perbelanjaan.
“Kalo bisa ini jadi agenda rutin Kanwil Kemenkumham. Tidak hanya di mal ini, tapi juga di lokasi strategis lainnya,” ujarnya.
Usai membuka acara, Sekdaprov Kalsel juga menyempatkan diri melihat secara langsung proses pemberian layanan kepada masyarakat di Legal Expo 2023. Termasuk meninjau sejumlah stand lapas dan rutan di Kalsel, yang memperlihatkan produk unggulan para warga binaan mereka.
“Produknya bagus-bagus. Bahkan tadi Ketua Dewan memborong di salah satu stand. Saya harap, produk warga binaan ini menjadi modal mereka ke depan, pasca menjalani hukuman,” tutup Roy.
Hadir pada acara pembukaan Legal Expo ini, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan perwakilan unsur Forkopimda Provinsi Kalsel. Sejumlah warga binaan dari lapas di kabupaten Banjar, juga turut hadir memeriahkan acara, dengan menampilkan kesenian Panting serta tari Radap Rahayu. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam menghasilkan sarjana yang berkualitas di Banua ini, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al Banjari, dapat lebih unggul.
Harapan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mewakili Gubernur Sahbirin Noor, pada saat menghadiri, Sidang Terbuka Senat, Pengukuhan Guru Besar, dan Wisuda Tahun 2023, di Gedung Sultan Suriansyah, Rabu (2/8)
Staf Ahli Gubernur Setdaprov Kalsel Sulkan
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap Uniska yang telah melaksanakan wisuda kepada para mahasiswa mereka,” ungkapnya.
Pada momentum ini, lanjut Sulkan, diharapkan Uniska dapat menjadi lebih unggul, dalam mencetak sarjana dibidang masing masing.
“Dan, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap para wisuda ini, dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banua ini,” ucap Sulkan lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel juga meminta kepada para sarjana yang baru diwisuda, agar dapat menciptakan dunia usaha sendiri.
“Kepada seluruh sarjana yang baru ini, untuk dapat mengasah mental mereka, dalam memasuki dunia kerja. Karena persaingan dunia kerja saat ini cukup berat,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Sulkan, para sarjana yang baru tersebut, diminta dapat menciptakan dunia usaha.
Maka, tambahnya, dalam menjalankan bidang usaha tersebut, para sarjana baru diminta agar memiliki keuletan dalam menjalan usaha mereka tersebut.
Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan dan inspeksi langsung terhadap titik api yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (1/8).
“Pemantauan melalui jalur udara ini dilakukan diwilayah yang rawan terjadinya Karhutla seperti Liang Anggang, Bati-bati, Kurau, Tambang Ulang, Martapura Barat, dan Jejangkit,” ungkap Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi.
Dari, lanjutnya, pemantauan tersebut, terlihat adanya sejumlah titik api bahkan titik air juga sudah mulai menyusut.
“Kedepannya akan diadakan rapat dengan melibatkan Badan Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR, dan Kanwil BPN untuk mengetahui siapa pemilik lahan-lahan yang terbakar tersebut,” ujar Kapolda lagi.
Menurut Andi, Tim gabungan ini aktif melakukan koordinasi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca kering dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya Karhutla.
Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran.
“Diharapkan dengan adanya pemantauan dan tindakan proaktif ini, dapat meminimalisir risiko Karhutla dan memastikan keselamatan warga serta keberlanjutan sumber daya alam di Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.
Pada pemantauan ini dilakukan secara intensif dan terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Satgas Karhutla, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan upaya bersama dalam menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak negatif Karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pemantauan yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Sahbirin Noor. (POLDA-KALSEL/SRI/RDM/RH)
TANAH LAUT – Kantor Samsat Bantu Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang ditempati untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mengurus pembayaran pajak dikabarkan masa pinjam pakainya segera berakhir.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengharapkan, agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memikirkan hal tersebut. Mengingat, samsat bantu juga turut berkontribusi dalam pengumpulan penerimaan.
“Kami berharap kepada Bapenda Kalsel selaku induk yang sekiranya dapat menanggarkan untuk samsat pembantu supaya bisa melayani masyarakat secara maksimal,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD yang dilaksanakan di kantor induk layanan UPPD Samsat Pelaihari dalam rangka monitoring terkait relaksasi pengurangan pajak di Kabupaten Tanah Laut, Senin (31/7).
Padahal, dikatakan legislatif yang duduk di rumah banjar tersebut, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Pelaihari sangat berpotensi memiliki tiga kantor samsat pembantu sebagai pemaksimalan dalam merealisasikan target pendapatan.
“Mereka ini cuma memiliki satu saja Samsat Pembantu. Targetnya kan ada tiga, tetapi satu ini pun kerjasamanya akan selesai. Lokasinya ada di Desa Kintapuri,” beber legislatif yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalsel.
Desakan ini juga berasalan, karena masa kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk pinjam pakai kantor Samsat Pembantu Kintap segera berakhir.
“Jadi, perlu adanya kemandirian untuk memiliki kantor pembantu sendiri dan pengelolaannya juga sendiri sehingga dalam memberikan pelayanan juga maksimal,” paparnya.
Apalagi, kata dia, letak geografis Kabupaten Tanah Laut sangat luas sehingga keberadaan kantor samsat pembantu diperlukan. Terlebih, persebaran perusahaan baik bergerak dibidang batu bara dan sawit untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) lebih efisien terhadap waktu.
“Ada dua perusahaan lagi yang menjadi wajib pajak untuk membayar PAP. Tentu, kami selaku legislatif di Komisi II turut mendorong dan mendukung agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan tentu keberadaan samsat bantu juga turut berkontribusi lebih agar pembangunan juga merata termasuk di Tanah Laut.
“Kami rutin melakuan monitoring kepada perusahaan yang tersebar di Tanah Laut. Terbaru, kami juga berhasil mendapatkan dua wajib pajak baru disektor PAP. Minggu depannya, ada dua perusahaan lagi yang bakal menyampaikan datanya kepada kami,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
TANAH LAUT – Wakil Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan dengan program yang jalankan bersama mitra kerja di UPPD Samsat Pelaihari. Termasuk berhasil merealisasikan capaian penerimaan selama relaksasi hingga 55 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi saat melakukan monitoring layanan di UPPD Samsat Pelaihari, Senin (31/7) siang.
“Nah, berkaitan pendapatan. Hasilnya yang saya terima dari diskusi dengan jajaran UPPD Pelaihari bahwa realisasinya memang cukup menggembirakan sebut saja dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berada diangka 55 persen terhitung sampai 31 Juli 2023,” ujarnya usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Komisi II dalam rangka monitoring di UPPD Samsat Pelaihari terkait Relaksasi Pengurangan Pajak di Kabupaten Tanah Laut, Senin (31/7) siang.
Paman Yani menyerahkan voucer diskon sebagai bentuk apresiasi terhadap WP di Kabupaten Tanah Laut
Ia berharap, dengan adanya capaian ini tentu legislator membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel dapat terealisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
“Mudah-mudahan mulai Agustus – Desember 2023 target ini tercapai,” harapnya.
Apalagi, dirinya mengaku takjub dengan adanya terobosan dalam meningkatkan minat wajib pajak yang turut berkontribusi terhadap daerah di Kalsel khususnya di Tanah Laut.
“Kartu voucer ini sangat menguntungkan karena banyak merchant khusus didalamnya karena UPPD Pelaihari sudah bekerjasama dengan dua dealer ternama di Kalsel,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, untuk meningkatkan daya tarik wajib pajak agar turut berkontribusi terhadap penerimaan pihaknya juga memberikan terobosan baru yakni memberikan voucer diskon.
“Jadi, wajib pajak yang sudah melakukan transaksi pembayaran mendapatkan diskon di biaya service dan penggantian sparepart sebesar 10 persen untuk dua dealer resmi yang ada di Tanah Laut,” ungkapnya.
Terlebih, kata dia, untuk lebih meningkatkan minat transaksi pembayaran pada masa relaksasi tentu sudah banyak pula berbagai promosi yang dilakukan.
“Termasuk ada radio di daerah ini, sosialisasi ke seluruh pasar yang ada di Tala serta menggunakan promosi melalui videotron yang difasilitasi Pemkab Tala,” bebernya.
Di lokasi yang sama, Penanggung jawab Jasa Raharja Cabang Kalsel, Triyono, mengungkapkan, sebagai bentuk tindaklanjut menekan adanya tunggakan kendaraan bermotor, program relaksasi tersebut dianggap sudah tepat dilaksanakan.
“Kami turut mensupport adanya kebijakan yang diberikan Paman Birin termasuk Gubernur juga mendukung adanya undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan data ranmor. Nah, dengan diadakannya relaksasi tersebut diharapkan masyarakat di sini dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Kanit Regident Satlantas Polres Tanah Laut, Iptu Dewi Febriani, menyampaikan, selalu memberikan dukungan serta kontribusi terhadap peningkatan kas daerah.
“Kami turut membantu UPPD Pelaihari dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya ikut turun ke lapangan dalam mensosialisasikan adanya program relaksasi ini kepada wajib pajak,” tukasnya.
Dari hasil kunker yang dilaksanakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani itu juga berkesempatan menyerahkan voucer diskon kepada warga yang beruntung melakukan pembayaran pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pelaihari dan disaksikan seluruh jajarannya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya lengkap menjadi 5 orang, setelah Bawaslu RI melantik 2 (dua) komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, pada Rabu (26/7). Keduanya yakni Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat dan Thessa Aji Budiono.
Bawaslu Provinsi Kalsel saat mengenalkan komisioner baru
Dan 5 (lima) hari pasca pelantikan, 2 komisioner baru ini akhirnya dikenalkan kepada media dan juga staf Bawaslu Provinsi, pada Senin (31/7). Acara perkenalan ini, dihadiri seluruh jajaran komisioner Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu dan seluruh jajaran staf Bawaslu Provinsi, serta insan pers.
Dalam sambutannya saat memperkenalkan komisioner baru, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono mengatakan, bahwa dirinya optimis, lembaga pengawas pemilu ini dapat bekerja dengan maksimal, dan mensukseskan jalannya pemilu serta pilkada serentak tahun 2024.
“Saat saya dipercaya oleh teman – teman menjadi ketua, dengan komposisi yang ada ini, tidak takut menghadapi tantangan,” tegasnya.
Sebab menurut Aries, komisioner Bawaslu saat ini merupakan komposisi ideal untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin nanti akan muncul saat pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Terutama terkait masalah hukum dan sengketa pemilu. Hal itu mengingat latar belakang pendidikan sebagian besar komisioner Bawaslu, berkaitan dengan hukum.
“Orang – orang hebat ada di samping saya. Kami melangkah bersama. Maka setiap masalah datang, kami akan menghadapinya bersama,” tutupnya.
Selain mengenalkan komisioner baru, Bawaslu Provinsi Kalsel juga melakukan perombakan posisi koordinator divisi. Salah satunya adalah Akhmad Mukhlis, sebagai koordinator divisi hukum dan sengketa.
Sementara itu, sebelum mengenalkan komisioner baru, Bawaslu Provinsi Kalsel juga mengaktifkan kembali media center. Pengaktifan kembali media center ini, ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Aries Mardiono.
Diharapkan, media center ini dapat dimanfaatkan insan pers dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menjaring informasi seputar pemilu, serta melakukan diskusi antar media dan juga komisioner. Tujuannya tidak lain, untuk memberikan pemberitaan yang lebih akurat, seputar pemilu dan pilkada serentak 2024. (RIW/RDM/RH)
