BANJARBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Napsiani Samandi meninjau pengerjaan box culvert yang menjadi penghubung antar kawasan di Jalan Budi Waluyo Kelurahan Sungai Ulin.
Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Napsiani Samandi
Menurutnya, pengerjaan sudah rampung dan dapat segera dilintasi.
“Kami sudah meninjau langsung ke lokasi. Alhamdulillah, pengerjaan box culvert sudah selesai dan mulai besok sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar Napsiani, Senin (2/10) disela peninjauan.
Disampaikan Napsiani, informasi terkait kerusakan gorong-gorong di jalan penghubung antar kawasan ini, diterimanya dari masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi Kadis PUPR Banjarbaru yang merespon cepat.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR yang telah memperbaiki kerusakan fasilitas jalan sehingga bisa dilintasi dan memperlancar akses masyarakat menuju suatu kawasan,” ungkapnya.
Ditekankan, pengerjaan box culvert yang rusak sudah semestinya cepat dikerjakan sebelum musim hujan, sehingga tidak terhambat air yang memenuhi gorong-gorong dan akses lalu lintas dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Sungai Ulin Rahmat mengatakan, pihaknya senang atas kunjungan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru yang meninjau langsung pengerjaan box culvert sehingga memperlancar akses jalan antar kawasan tersebut.
Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Sungai Ulin Rahmat Pandewanto
“Kami berterima kasih bapak Napsiani selaku wakil rakyat di DPRD Banjarbaru meninjau langsung pengerjaan box culvert yang sudah selesai dan tentu memperlancar akses antar kawasan,” ujar Rahmat didampingi sejumlah warga.
Disampaikan Rahmat, gorong-gorong selebar 4 meter itu menjadi penghubung jalan antar kawasan menuju Batas Kota, Jalan Sungai Ulin dan akses menuju Kota Martapura yang dilintasi baik roda dua maupun roda empat.
“Pengerjaannya sudah selesai dan jika cor semen mengeras maksimal, maka mulai besok box culvert sudah bisa dilintasi dan akses penghubung antar kawasan di Jalan Budi Waluyo I ini bisa dilewati,” ucapnya. (RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan membagikan puluhan ribu masker gratis kepada masyarakat yang melintas di jalan raya, Senin (2/10).
Suasana Pembagian Masker oleh Dinsos Kalsel di Bundaran Kayutangi
Kegiatan tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam upaya meminimalisir dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi mengatakan Dinsos Kalsel menyediakan sebanyak 50 ribu lembar masker yang dibagikan oleh 15 SKPD khususnya di lingkup Dinsos Kalsel kepada masyarakat.
“Hari ini serempak sekitar 50 SKPD lingkup Pemprov yang membagikan masker gratis tepat jam 09.00 wita sesuai perintah Gubernur Kalsel, Paman Birin untuk mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan,” jelasnya.
Achmadi menjelaskan pada Senin (2/10) ini, Dinsos Kalsel membagikan masker gratis di dua titik yaitu depan kantor Dinsos Kalsel di Jalan Suprapto Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kawasan Bundaran Kayutangi di Jalan Brigjen H Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara.
“Di luar 50 ribu masker itu, Dinsos Kalsel juga telah menyiapkan sebanyak 10 ribu lembar masker tambahan untuk dibagikan secara gratis kalau ada masyarakat yang memerlukannya,” tuturnya.
Achmadi menambahkan, selain pembagian masker gratis, Dinsos Kalsel juga akan siap membagikan air bersih, air minum siap saji dan dapur umum jika masyarakat terdampak karhutla yang tidak dapat beraktivitas.
“Kita siap mendirikan dapur umum untuk beberapa wilayah yang terdampak yang perlu diwaspadai, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Ratusan personel gabungan dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ratusan personil gabungan dikerahkan dalam operasi pembasahan titik rawan karhutla
Ratusan personil ini di antaranya TNI, Polri, Manggala Agni, UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel.
Wakil Menteri LHK RI, Alue Dohong, saat memimpin apel gabungan yang dilaksanakan di posko penanganan karhutla Guntung Damar, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (2/10) pagi.
Kegiatan utamanya melakukan pembasahan di sejumlah lokasi rawan terbakar. Dimana, total hotspot di Kalsel yang teridentifikasi melalui hasil pemantauan mencapai ratusan.
Dalam pelaksanaan, terlebih dahulu seluruh personel gabungan melakukan apel gabungan, di posko utama Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (2/10) pagi, untuk mendapatkan arahan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Alue Dohong mengungkapkan, sebagai bentuk penanganan serius dari pemerintah tentu seluruh pihak harus turut berkolaborasi agar bisa berjalan lancar.
“Semua unsur bergabung di sini untuk penanganan Karhutla termasuk dari masyarakat dan pemerintahan dari kabupaten/kota dan gabungan ini kita harapkan bisa lebih efektif dalam melakukan pemadaman,” ungkapnya.
Apalagi, sambung dia, dampak meluasnya karhutla juga turut mencemari udara dalam beberapa pekan ini. Sehingga, perlu hal ini menjadi kewaspadaan bersama.
“Ini sudah dalam Kondisi darurat dan juga dampak dari el nino. Jelas, kita harus berusaha semaksimalnya agar nantinya kabut asap juga tidak menjadi masalah lagi,” harapnya.
Dengan diturunkannya ratusan personil, dia mengharapkan, dapat menangani dampak atas kebakaran hutan dan lahan.
“Saya yakin dengan berbagai usaha terus dikerjakan secara bersama-sama dengan seluruh personel bisa menangani dampak kabut asap agar tidak berkepanjangan. Sekarang saya juga fokus menangani dua wilayah yakni Kalsel dan Kalteng. Sementara provinsi lain ada Sumsel dan Kalbar yang jugabcukup rawan sekali dengan karhutla,” tuturnya.
Selain itu, melihat kondisi kabut asap yang mulai menebal khususnya di Banjabaru dan Banjarmasin agar sekiranya penggunaan masker mulai diperketat. Yang dikhawatirkan lagi adalah merebaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Semoga juga tidak berdampak besar terhadap sisi ekonomi, kesehatan dan lainnya,” paparnya.
Diketahui, apel gabungan penanganan karhutla di Kalsel itu turut dihadiri Direktur Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK RI Hanif Faisol Nurofiq, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Nurhandono, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel dan Hanifah Dwi Nirwana. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Setiap 1 Oktober, diperingati hari kesaktian pancasila, untuk menolak lupa terhadap peristiwa bersejarah yang mengguncang masyarakat Indonesia, yakni pemberontakan G30S PKI peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Untuk itu, pada Senin (2/10), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan upacara peringatan hari kesaktian Pancasila, sekaligus apel gabungan awal bulan Oktober di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, momen ini akan dikenang para pahlawan yang gugur dalam pemberontakan G30S PKI. Pengorbanan para pahlawan, menjadi refleksi bagi kita untuk memegang teguh nilai-nilai pancasila dan mencintai tanah air.
“Saya mengajak seluruh ASN dan karyawan-karyawati untuk bergerak membagikan masker diberbagai titik yang sudah ditentukan sebagai upaya mitigasi kabut asap yang akhir-akhir ini semakin pekat di Kalimantan Selatan,” ungkap Sahbirin Noor.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga kini terus memprioritaskan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan, dengan melaksanakan langkah-langkah strategis.
“Saya benar-benar menghimbau agar lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi baik diantara pemangku kebijakan dan juga semua pihak yang terlibat dilapangan. Kita akan bergerak dan berjuang habis-habisan untuk mencegah bencana dan dampak yang semakin meluas, ” tambah Sahbirin Noor.
Kesatuan dan persatuan harus senantiasa dilaksanakan, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 mendatang. ASN diingatkan agar senantiasa menjaga netralitas dalam panggung politik dan pilkada.
“Sebagai abdi negara, ASN mengemban tugas melayani publik dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ketidaknetralan akan mengganggu proses pelayanan publik,” tutup Sahbirin Noor.
Untuk diketahui, usai melaksanakan upacara peringatan hari kesaktian Pancasila, Gubenur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor juga melepas tim relawan pembagian masker gratis kepada masyarakat, yang akan melayani masyarakat di 4 Kabupaten-Kota untuk pemenuhan masker gratis. Adapun tim relawan yang terdiri dari seluruh SKPD Lingkup Provinsi Kalsel tersebut, akan membagikan masker gratis di 50 titik lokasi, yakni di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. (MRF/RDM/RH)
BANJAR – Dalam beberapa waktu terakhir ini, sejumlah organisasi kemasyarakatan gencar menggelar jalan santai dengan memberikan beragam hadiah menggiurkan. Termasuk hadiah umroh. Salah satunya, yang digelar Karang Taruna dan Barisan Pemadam Kebakaran Desa Malintang di desa Guntung Papuyu, Gambut, pada Minggu (1/10).
Lomba jalan santai yang dimotori Sandi Fitrian Noor ini, memberikan hadiah utama berupa umroh kepada dua orang beruntung. Dari 5 ribu lebih peserta, dua orang beruntung yang mendapatkan hadiah umroh dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor itu, adalah Muhammad Arifin warga desa Tambak Padi dan Ijar warga desa Guntung Ujung.
“Alhamdulilah saya tidak menyangka, Terima kasih Paman Birin semoga sehat dan kabul segala hajat,” ungkap Ariffin usai menerima hadiah secara simbolis.
Kegiatan ini digelar, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, serta untuk menggelorakan olahraga jalan kaki, juga ajang untuk menjalin silaturahmi.
Selain hadiah utama, panitia jalan santai juga menyediakan 791 hadiah lainnya, seperti kulkas, sepeda listrik, setrika, kompor gas, dan kipas angin.
Kepala Desa Malintang, Hamidan Noor yang merupakan Ketua Panitia menambahkan, peserta jalan santai mencapai 5.003 orang, jauh di atas jumlah yang diperkirakan sebelumnya.
“Hadiah utamanya dua tiket umrah gratis, ditambah sapi, dan banyak lainnya,” ujarnya.
Ungkapan serupa disampaikan Pambakal Guntung Papuyu Juni Hasyim, sembari menyampaikan terima kasih kepada Paman Birin yang menyumbangkan satu ekor sapi, untuk pelaksanaan peringatan Maulid nabi Muhammad SAW didesanya. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal membagikan ribuan masker guna meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalsel Berkatullah mengatakan, rencana pembagian secara serentak 50 titik di 4 kab/kota yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Batola pada 2 Oktober 2023.
“Atas Arahan Paman Birin Gubernur Kalsel, besok 2 Oktober 2023 secara serentak di 50 titik lokasi berbeda dibagikan masker gratis untuk masyarakat. Pembagian dilakukan di jalan-jalan utama. Dengan melibatkan seluruh SKPD Pemprov Kalsel,” katanya Sabtu (1/10) siang.
Menurutnya, pembagian akan dilaksanakan usai Apel Hari Kesaktian Pancasila di titik-titik strategis sepanjang jalan Banjarmasin hingga Martapura.
“Ya, setelah Apel Hari Kesaktian Pancasila dilanjutkan dengan pembagian masker secara serentak di sepanjang jalan utama mulai Kayutangi ujung (Jembatan Ansal) sampai depan Masjid Al Qaromah Martapura,” katanya.
Termasuk juga pembangian di titik simpang empat Handil Bakti Batola dan juga simpang empat Jalan Trikora Palam Banjarbaru.
Disampaikanya, pembagian masker berdasarkan kondisi udara berapa waktu terakhir, terutama saat pagi, beberapa daerah diselimuti kabut asap dampak dari karhutla.
Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar dapat mengenakan masker dengan baik.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Sri Wahyuni mengatakan pembagian masker dilakukan pihaknya sejak awal Mei sampai dengan sekarang, untuk menjaga kesehatan masyarakat dari asap Karhutla.
“Kita rutin setiap hari membagikan masker ke masyarakat yang terdampak karhutla. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Kalsel untuk selalu sigap dalam membantu penanganan karhutla,” kata Sri Wahyuni.
Selain membagikan masker pihaknya juga mendirikan posko pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla di bundaran Landasan Ulin menuju bandara lama.
Ia berharap kepada masyarakat yang terdampak akibat kabut asap karhutla, agar dapat menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak dan kalau ingin keluar rumah agar dapat mengenakan masker. (BIRO.ADPIM/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyampaikan, adanya wacana kenaikan Dana Bantuan Partai Politik pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan baru-baru tadi.
Matnor menjelaskan, dana bantuan partai politik itu sebelumnya pada 2021 Rp3,1 ribu per suara, kemudian 2023 Rp5 ribu per suara, dan untuk depan akan mengalami kenaikan sebesar Rp15 ribu per suara pada Pemilu mendatang, usulan itu sudah termuat dalam Rancangan Anggaran Belanja daerah (RAPBD) tahun 2024.
“Dana parpol itu dipergunakan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan politik,” ucapnya
Disampaikan Matnor, naiknya dua kali lipat Dana Bantuan Partai Politik ini per suara di Banjarmasin masih belum tinggi, karena ada beberapa daerah lain yang lebih besar. Selain itu dengan adanya dana parpol, dapat lebih inovatif dan mandiri, guna mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas.
“Selama ini tidak ada batas minimum atau maksimal untuk menentukan kenaikan dana bantuan parpol, semua tetap tergantung kemampuan keuangan daerah,” jelasnya
Lebih lanjut Matnor menambahkan, berdasarkan Undang Undang, bahwa setiap partai politik yang menerima bantuan dana parpol, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan yang digunakan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Kami apresiasi dana bantuan parpol selama ini telah terealisasi dengan baik, seperti pelaporan dan berkas adminstrasi keuangan sudah dilengkapi,” tutupnya
Untuk diketahui, Partai Politik yang menerima dana bantuan di Kota Banjarmasin, adalah partai yang mendapatkan kursi di DPRD Banjarmasin, yaitu PAN, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, Nasdem dan PBB. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite dan Press Conference ALCo di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, pada Jumat (29/9) sore. Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, yang dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan ekonomi fiskal dan regional Kalimantan, periode Agustus 2023, oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi.
Suasana jumpa pers pasca rapat komite
“Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin sampai dengan saat ini. Komitmen kami untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap stakeholder dan masyarakat melalui adanya press conference. Hal ini guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi,” ujar Suahasil Nazara, dalam sambutannya.
Ia melanjutkan, saat ini Indonesia termasuk negara yang mampu menjaga inflasi. Sehingga untuk itu, perlu diperhatikan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Yang perlu kita waspadai adalah ekspor dan impor kita. Kita masih memiliki ekspor lebih besar daripada impor selama 40 bulan berturut-turut. Kinerja pasar keuangan Indonesia masih kuat, rupiah masih diapresiasi hingga saat ini,” lanjutnya.
Sementara itu, sampai dengan periode Agustus 2023, kinerja makro ekonomi di Kalsel masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 4,96 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023, yaitu antara 4,40 persen sampai dengan 5,20 persen, tetapi lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai 5,17 persen.
Tingkat inflasi di Kalsel pada Agustus 2023 masih terkendali dengan baik. Inflasi di Kalsel tercatat sebesar 4,36 persen (yoy), di atas rata-rata nasional yang mencapai 3,27 persen (yoy) dan juga yang tertinggi dibandingkan regional Kalimantan.
Namun, secara month to month mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain yaitu beras, bensin, rokok kretek filter, angkutan udara, ikan gabus, dan cumi-cumi asin. Sedangkan yang menahan laju inflasi antara lain bawang merah, beras, dan pepaya.
“Saya turut bangga, bahwa dalam upaya pengendalian inflasi, Kalsel mendapatkan apresiasi dengan menerima Penghargaan Anugerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Regional Kalimantan dari Presiden RI. Di samping itu, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan masuk sebagai nominasi TPID Terbaik Tahun 2023 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi,” tambahnya.
Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja positif ekonomi Kalsel, antara lain konsumsi listrik pada Agustus 2023 yang meningkat 0,30 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2023, juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu dari 102,3 menjadi 102,5.
Nilai Tukar Petani pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,16% menjadi 108,66. Demikian juga Nilai Tukar Nelayan pada Agustus ini mengalami peningkatan 0,85 persen menjadi 99,10. Tetapi untuk Nilai Tukar Nelayan ini masih di bawah indeks psikologis 100.Sementara itu, posisi Neraca Perdagangan Kalsel pada bulan Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD950,47 juta.
Namun, nilai surplus tersebut mengalami penurunan 7,12 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan surplus neraca perdagangan dikontribusikan penurunan ekspor sebesar 7,30 persen dan penurunan impor sebesar 9,03 persen.
Penurunan ekspor disebabkan penurunan volume ekspor dari produk batu bara, sedangkan impor turun karena tidak ada permintaan terhadap spare part mobil dan kapal seperti periode sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Kalsel yang membaik, berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan kapasitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit usaha.
Kalsel merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 seIndonesia dengan tingkat kemiskinan 4,29 persen atau di bawah persentase kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Tingkat ketimpangan Kalsel sebesar 0,313 berada di bawah Tingkat Ketimpangan Nasional sebesar 0,388 termasuk dalam kategori rendah (berada di bawah koefisien gini 0,4).
Hadir pada rapat komite ini, perwakilan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Yakni Biro Perekonomian yang dihadiri Kabag Kebijakan Perekonomian, Agus Salim serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Faried Fakhmansyah. (Kemenkeusatu-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kabupaten Barito Kuala (Batola) berhasil meraih juara umum Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa Tahun 2023 Tingkat Provinsi, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Lomba tersebut digelar oleh Pemrerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel pada 25-27 September 2023.
“Lomba peningkatan iman dan taqwa tersebut, untuk para pelajar Se Kalsel yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ungkap Kepala Bagian Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.
Dengan, lanjutnya, cabang lomba yang dipertandingkan, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Hafalan Surah Pendek, Lomba Adzan Subuh, serta Ceramah Agama.
“Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan, untuk meningkatkan kualitas para pemuda di Banua khususnya dibidang keagamaan,” ucap Rokhyatin.
Dalam kesepakatan tersebut, Dispora Kalsel akan melakukan pemerataan tempat kegiatan Lomba Tingkat Provinsi tidak terfokus di Kota Banjarmasin saja.
“Kami telah mencoba pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi dilaksanakan diluar Kota Banjarmasin. Pada lomba iman dan taqwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” tutur Rokhyatin.
Oleh karena itu, lanjut Rokhyatin, kedepannya akan dilaksanakan secara bergiliran di Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Seperti, pada pelaksanaan MTQ dan Porprov.
Sehingga, begitu peserta dapat lebih mengenal daerah daerah yang ada di Banua ini. Tidak hanya di Kota Banjarmasin saja. Seperti, selama ini terfokus pada kota tersebut. (SRI/RDM/RH)
SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Jum’at (29/9).
Suasana Studi Komparasi Pansus II DPRD Kalsel ke Bapenda Jatim
Rombongan Pansus II DPRD Kalsel dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi ini diterima oleh Kepala Bapenda Jatim diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Sungging beserta jajarannya.
Ketua Pansus II DPRD Kalsel yang akrab Paman Yani ini, menyampaikan dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi catatan tentang bagi hasil dengan kabupaten/kota di Jatim.
“Ada hal-hal yang sangat menarik dan mendasar yang diungkapkan tadi. Jadi apakah ini bisa diterapkan di Kalsel, nanti kita akan lakukan pembahasan berikutnya di rapat pansus,” jelasnya.
Selain itu, menurut Paman Yani, pihaknya juga akan memasukkan pendapatan dari sektor alat berat karena di Kalsel terdapat banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi.
“Tentang pajak alat berat di Jatim tidak ditarif karena mungkin ada hal atau alasan tertentu. Tetapi di Kalsel, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang menjadi catatan khusus dari dulu, kita mengejar pendapatan dari sektor pajak alat berat. Agak sulit kalau tidak ada perda yang mengatur hal itu. Sehingga ketika saat ini, kita diberikan ruang oleh pemerintah pusat maka kita akan masukkan tentang pajak alat berat ke dalam perda,” jelasnya.
Paman Yani mengungkapkan tahapan penyusunan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan inisiatif dari pihak eksekutif tersebut sudah sekitar 80 persen. Namun, ia mengimbau agar pihak-pihak terkait terus mencari masukan agar ketika perda ini disahkan nantinya bisa secara komprehensif.
“Tinggal satu atau dua pembahasan lagi atau sekitar 80 persen sudah clear. Namun kita tetap harus mencari masukan agar tidak ada pembahasan yang tertinggal ketika perda ini disahkan nantinya,” terangnya.
Oleh karena itu, Paman Yani mendorong pihak eksekutif untuk bersama-sama menyelesaikan Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bapenda Jatim, Sungging menambahkan bahwa dalam Perda yang sedang disusun oleh Jatim, ada role sharing (aturan main) bahwa pemkab/kota harus berperan membantu provinsi dalam hal pelayanan, pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.
“Kemudian ada timbal balik yaitu pemkab/kota memberikan cashback ke provinsi untuk digunakan kembali sebagai bentuk pelayanan dan lain-lain,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Sungging, di dalam Perda Jatim akan dimuat ada sinergi antara pemkab dan pemprov dan terkait nominal bagi hasil nantinya akan diatur di Pergub. (NRH/RDM/RH)
