Kategori: News

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalsel menggelar gerakan pangan murah di Desa Penggalaman di Kabupaten Banjar. Gerakan pangan murah diselenggarakan serentak se-Indonesia di 411 titik di 38 Provinsi, dan 260 Kabupaten-Kota dalam rangka memperingati hari Pangan Sedunia Tahun 2023, pada Senin (16/10).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan pangan murah yang digagas oleh Badan Pangan Nasional, yang sangat membantu untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di musim kemarau.

“Gerakan pangan murah ini sangat bermanfaat dan membatu masyarakat berpenghasilan di bahwa, karena bahan pokok yang dijual hargan lebih murah dibanding kan harga pasar,” ucap Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, gerakan pangan murah ini di Kalsel diselenggarakan di dua daerah yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tabalang. Kegiatan ini juga serentak se-Indonesia yang dilaksanakan Pemerintah pusat.

“Pada gerakan pangan murah ini, kami menjual kebutuhan bahan pokok seperti, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan lainnya,” ungkap Syamsir.

Syamsir menambahkan, gerakan pangan murah juga merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Kalsel, selain membantu masyarakat kurang mampu, juga dapat menurunkan angka inflasi di Kalsel.

“Kami juga akan melakukan jemput bola mengadakan gerakan pangan murah di setiap Kecamatan, dan akan turun ke kabupaten untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok,” lanjut Syamsir.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel diharapkan, juga dapat menyiapkan pangan murah untuk membantu masyarakat. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pengurus DPC Himpunan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (16/10).

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Nurbani Yusuf mengatakan, 10 kabupaten dan kota yang dikukuhkan saat ini adalah Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

“Tujuan dikukuhkannya kepengurusan HNSI tersebut, dalam rangka menghadapi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HNSI Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nurbani Yusuf menjelaskan, setelah Rakerda tingkat Provinsi, DPD dan DPC Se Kalsel, mereka akan mengikuti, Musyawarah Nasional (Munas) HNSI Tahun 2023 di Bali, pada tanggal 3 – 5 November 2023 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPD HNSI Provinsi Kalsel Suriatinah mengatakan, kehadirannya Organisasi HNSI di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan dipastikan, untuk mensejahterakan nelayan di Banua.

“Tujuan didirikannya Organisasi HNSI ini, untuk meningkatkan kehidupan para nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Suriatinah, peningkatan pendidikan para nelayan juga dilaksanakan, untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut Suriatinah juga mengingatkan, Organisasi HNSI ini merupakan kerja sosial, untuk kepentingan kesejahteraan nelayan. Sehingga, jangan mencari keuntungan pribadi pada organisasi HNSI ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian turut mengingatkan, agar pemerintah daerah (pemda) bisa tetap waspada dan tak mudah terlena atas capaian inflasi yang masih terkendali.

Dari rilis angka dalam rakor pengendalian inflasi digelar secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (16/10), mencatat inflasi untuk tahun ke tahun (year on year) masih dikisaran 2,28 persen diminggu kedua, terhitung Oktober 2023. Sedangkan, bulan ke bulan (month to month) 0,19 persen.

“Agar ini tetap menjadi perhatian serius pemda. Melihat dari data yang ada inflasi masih dipengarhui tiga unsur pertama adalah makan minuman, kedua tembakau, dan ketiga adalah transportasi,” ungkapnya dalam pemaparan rapat koordinasi (rakor) inflasi dihadapan seluruh pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir secara virtual.

Tito juga menggaris bawahi, adanya dampak el nino membuat komoditias seperti beras juga digadang-gadangkan kembali andil dalam penambahan angka inflasi di Indonesia.

“Pantau dan jaga pasokan pangan serta harga bahan pokok. Utamanya produksi beras. Kontrol langsung dengan turun ke pasar karena ini menyangkut dengan inflasi,” imbaunya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan, ada tiga bahan pokok secara nasional yang mengalami kenaikan. Di antaranya beras, gula pasir dan cabai.

“Mengalami yang paling tinggi itu berada di Papua. Bahkan, dari tren yang ada gula pasir mengalami kenaikan dan ini terjadi di 338 kabupaten/kota dan perlu menjadi perhatian juga adalah cabai,” paparnya.

Menanggapi itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, menjelaskan, sebagai tindaklanjut atas mewaspadainya kenaikan harga, penyelenggaraan pangan murah terus menjadi program prioritas pemerintah daerah dalam menghadapi inflasi saat ini.

“Operasi pasar murah juga terus kita gencarkan dalam melakukan pengendalian inflasi yang ada di Kalimantan Selatan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

KENDARI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dinobatkan pemerintah sebagai  provinsi terbaik tingkat nasional di bidang  klaster logistik penanggulangan bencana.

Ini setelah BPBD Kalsel secara cepat melaksanakan arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin,  agar segera membentuk klaster logistik di bidang penanggulangan bencana.

Sebagai wujud apresiasi tersebut , pemerintah melalui Badan Nasional  Penangulangan Bencana (BNPB)  memberikan anugerah penghargaan terbaik di tingkat nasional.

“Alhamdulillah,  berkat inisiasi Gubernur Kalsel Paman Birin,  bertepatan pada  Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sulawesi Tenggara kemarin, BPBD Kalsel dinobatkan sebagai provinsi  terbaik nasional sebagai penginisiasi pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana,” terang Raden Suria Fadliansyah, Kepala BPBD Kalsel, Minggu (15/10/2023).

Suria menjelaskan, keberadaan klaster logistik penanggulangan bencana di tingkat  daerah sangat penting. 

Selain  untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat di bidang ketersediaan logistik juga memudahkan upaya percepatan penanggulangan bencana.

Klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel juga dilengkapi dengan kekuatan payung hukum berupa SK Gubernur tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.

Sementara itu berdasarkan siaran pers BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, tugas dan fungsi masing-masing stakeholder yang masuk dalam keanggotaan Klaster Logistik Daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. 

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. mengatakan penanganan bencana perlu sejalan dengan logistik dan peralatan yang memadai.

Memperbaiki tata kelola logistik dan peralatan merupakan hal sangat penting, berdasatkan data WFP 73 persen urusan penanganan darurat selesai apabila logistik dan peralatannya terpenuhi.

“Tapi tidak cukup logistik saja, perlu adanya sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Sehingga kita perlu memperkuat tata kelola ini menjadi lebih baik,” ucap Lilik. (RILIS/RDM/RH)

BATOLA – Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan aksi nyata untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menanam 1850 pohon mangrove secara serentak. Kegiatan ini digelar dalam rangka perayaan HUT ke-72 Humas Polri dan berpusat di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jumat (13/10).

Kegiatan tersebut dipimpin Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, dengan dihadiri Kasubbid Multimedia Bidang Humas Polda Kalsel beserta personel Bid Humas Polda Kalsel, personel Polres Batola, serta rekan-rekan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i menyampaikan, gerakan penghijauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Pentingnya upaya pelestarian mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Kalsel mengapresiasi kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya ini,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan penanaman pohon mangrove ini merupakan wujud komitmen Polda Kalsel dalam mendukung program pelestarian lingkungan, sekaligus merayakan HUT ke-72 Humas Polri.

“Kami berharap aksi ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Kabid Humas.

Penanaman pohon mangrove di Pulau Bakut dan Pulau Curiak diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam menjaga ekosistem laut dan melindungi daerah pantai dari erosi.

“Dengan perayaan HUT Humas Polri yang penuh makna ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terinspirasi untuk berkontribusi dalam menjaga alam dan lingkungan hidup,” tuturnya lebih lanjut

Polda Kalsel dalam kesempatan ini menanam sebanyak 1850 bibit pohon mangrove yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang menjadi fokus upaya pelestarian ekosistem pesisir.

1850 pohon itu terdiri dari Polda Kalsel 200 Pohon Rambai, Polresta Banjarmasin 100 Pohon, Polres Banjarbaru 100 Pohon, Polres Banjar 100 Pohon, Polres Tapin 100 Pohon, Polres HSS 100 Pohon, Polres HST 100 Pohon, Polres HSU 100 Pohon, Polres Tabalong 100 Pohon, Polres Balangan 200 Pohon, Polres Tala 150 Pohon, Polres Tanbu 150 Pohon, Polres Kotabaru 250 Pohon, dan Polres Batola 100 Pohon. (POLDA-KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pendapatan Daerahnya, masih memberlakukan Program Pemberian Insentif dan Relaksasi Pajak, untuk biaya balik nama kendaraan Tahun 2023. Demikian disampaikan Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 M Mirza Luthfillah.

“Program tersebut berlaku sampai 9 Desember,” ungkap Mirza, kepada Abdi Persada FM, Jumat (13/10).

Oleh karena itu, lanjut Mirza, pihaknya menghimbau kepada warga yang berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, serta Banjarmasin Barat, yang masih menggunakan plat nomor kendaraan luar, untuk memindahkan ke plat DA.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program yang diberikan tersebut,” ucap Mirza.

Program tersebut, tambahnya, masih berlaku maka dalam pengurusan balik nama tersebut, bebas sanksi administrasi, bebas denda, serta bebas biaya untuk BPN2 Nol Rupiah.

“Ada juga pengurangan sebesar 50 persen untuk pajak pertamanya, untuk biaya balik nama dari luar provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk PKB,” jelasnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, UPPD Samsat Banjarmasin 2 masih menemukan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin, yang masih menggunakan plat nomor kendaraan dari luar provinsi.

“Kendaraan dengan plat nomor luar provinsi tersebut, masih ditemukan di jalan jalan yang ada di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Karena, menggunakan fasilitas yang ada di Kota Banjarmasin, maka hendaknya pemilik mobil tersebut dapat membalik nama ke plat nomor kendaraan DA atau Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin banyaknya pengguna plat nomor kendaraan provinsi Kalimantan Selatan, maka pendapatan dari sektor pajak kendaraan semakin meningkat di UPPD Samsat Banjarmasin 2,” ucap Mirza. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (13/10).

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, disambut langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel Rusdi Hartono dan Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani.

“Tujuan kita kesini untuk menyampaikan terkait Penerapan Perda Pendapatan Layanan BLUD Pelabuhan Perikanan Batulicin,” tutur legislator yang akrab disapa Paman Yani.

Selain itu, Paman Yani menyebut kedatangan pihaknya juga untuk meninjau dan membahas tentang masukan-masukan demi kemajuan perkembangan Pelabuhan Perikanan Batulicin khususnya bagi para nelayan.

Salah satu yang menjadi atensi yakni terkait pembangunan pabrik es batu yang sangat diperlukan nelayan guna membantu menjaga kualitas ikan dengan memperlambat proses oksidasi.

“Pabrik ini harus ada, sebab ini menyangkut kualitas ikan yang dijual nelayan nantinya,” imbuh Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu.

Sementara itu Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono, menyambut positif saran dan masukan dari Komisi II DPRD Kalsel.

Rusdi mengaku akan segera mengevaluasi masukan-masukan yang diberikan, khususnya terkait permintaan pembangunan pabrik es tersebut.

“Kita juga akan merancang formula untuk lebih menajamkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelabuhan Perikanan Batulicin. Termasuk juga memperhatikan kesejahteraan nelayan seperti kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka dan lainnya,” ujar Rusdi.

Hal senada disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani, mengaku saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPRD khususnya Paman Yani, semakin memicu semangat untuk lebih mengembangkan pelabuhan yang dipimpinnya.

“Tentunya ini juga demi kesejahteraan nelayan dan juga PAD yang berdampak positif untuk pembangunan Banua kita,” katanya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Komponen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Kalimantan Selatan hingga Triwulan ke III, Semester II, tahun 2023 berhasil meraup hampir Rp1,6 triliun. Hasil capaian ini juga telah melampui target dari APBD murni sebesar Rp1,4 triliun atau merangkak naik 113 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Riandy Hidayat, mengatakan, tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor menjadi alasan kuat adanya kenaikan dari penerimaan ini.

“Memang ini menjadi primadona penerimaan kita saat ini. Tercatat dari realisasi pada September lalu telah mencapai Rp1,5 triliun lebih atau sudah hampir Rp1,6 triliun. Bahkan, ini sudah melampaui target pendapatan,” ujarnya, belum lama tadi.

Dia mengungkapkan, penerimaan tersebut diakui juga mampu menyisihkan dua komponen utama yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) yang menjadi pendapatan pokok daerah.

“Tentu juga akan berdampak terhadap rasionalisasi APBD perubahan,” bebernya.

Melihat penerimaan tersebut turut berdampak sangat baik, kata dia, optimis mampu melampaui target pada Triwulan ke IV, Semester II tahun 2023.

” Apalagi sejumlah bahan bakar kendaraan juga telah mengalami kenaikan,” tuturnya.

Dibandingkan bulan sebelumnya, angka 113 persen lebih meningkat dibandingkan Agustus lalu yang hanya terealisasi 80 persen.

“Ini juga dipengaruhi meningkatnya pembelian kendaraan bermotor di berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)