JAKARTA – Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan, pada 28-29 November 2023 di Jakarta. Monev ini diantaranya diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik.
KI Kalsel dan tim Dinas Kominfo Kalsel saat menghadiri uji publik keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Jakarta
Terkait dengan kegiatan ini, maka Komisi Informasi Provinsi Kalsel, bersama dengan PPID dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya, turut hadir pada acara tahunan ini.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Kamis (30/11), Ketua KIP Kalsel, Nawang Wijayati mengatakan, selama dua bulan jelang diselenggarakannya monev atau uji publik ini, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi di provinsi Kalsel. Sehingga peringkatnya meningkat dari posisi saat ini, 7 terbawah secara nasional.
“Diantara upaya itu adalah dengan penyelesaian 7 sengketa informasi dari berbagai badan publik. Dimana 5 diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan damai, dan 2 sisanya masih dalam proses penyelesaian sengketa,” jelas Nawang.
Tidak lupa menurut Nawang, pihaknya juga menyusun program kerja berupa sosialisasi dan edukasi, yang sudah dirancang untuk dimaksimalkan.
“Dengan seluruh upaya ini, kami menargetkan pada monev tahun depan, peringkat Kalsel naik ke 10 besar,” tutupnya.
Perlu diketahui, adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan badan publik lainnya, dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (KIP-RIW/RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi berkesempatan menyerahkan bantuan hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan di Desa Rampa Berkah serta Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Rabu (29/11).
Paman Yani saat memberikan bantuan kepada kelompok nelayan
Bantuan ini berasal dari permohonan masyarakat yang diajukannya kepada Pemprov Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Kita bersyukur dan berterimakasih kepada Pemprov Kalsel, terutama kepada Gubernur Sahbirin Noor dan kepala dinas, yang sudah memperhatikan aspirasi masyarakat kami yang ada di sarang tiung dan Rampa Berkah,” ucapnya.
Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel untuk membantu masyarakat pesisir yang mayoritas sebagai nelayan ini.
“Padahal permohonan diajukan pada saat Turdes tahun ini, namun sudah langsung direalisasikan tahun ini juga oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,” terangnya.
Ia memastikan akan kembali menjembatani keperluan kelompok nelayan ini apabila masih belum cukup terpenuhi.
“Masyarakat kami disini kan mayoritas nelayan, sehingga perlu untuk terus dikawal. Apalagi ini merupakan cermin kolaborasi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif, serta bukti nyata bahwa ini sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat yang memilih tidak kecewa,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rampa Berkah, Syamsir Alam mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pemprov Kalsel yang sudah memberikan bantuan, serta Paman Yani selaku wakil rakyat yang terus memberikan perhatian kepada masyarakat.
“Bagi kami, Paman Birin dan Paman Yani adalah bagian dari keluarga. Karena bukan hanya saat ini kami mendapatkan bantuan, tetapi sudah seringkali,” ucapnya.
Diketahui berdasarkan data yang disampaikan Kasi Sarana Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Yuliandi Surya, ada dua kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Yakni 16 unit untuk kelompok nelayan Sarang Tiung dan 9 unit untuk Rampa Berkah.
“Bantuan berupa mesin Dong Feng 26PK. Pengajuan disampaikan dan direalisasikan di tahun yang sama,” jelasnya. (ASC/RDM/RH)
KOTABARU – Para Kepala sekolah serta guru SMA Negeri dan SMK Negeri se-kabupaten Kotabaru berkumpul di SMA Negeri 1 Kotabaru, Rabu (29/11), guna mengikuti Sosialisasi Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selata.
Paman Yani saat memberikan paparan kepada para PNS
Turut hadir sebagai narasumber yakni Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Dalam paparannya legislator yang akrab disapa Paman Yani ini menyampaikan akan pentingnya menjaga semangat sebagai abdi negara seperti pada saat awal mengemban status sebagai aparatur sipil negara.
“Semangat ini harus direfresh lagi, seperti awal menjadi PNS. Agar semangat ini tidak luntur nya dan kedisiplinannya tetap terjaga,” ujarnya.
Paman Yani juga mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Disdikbud Kalsel ini, mengingat persiapan untuk menyambut bonus demografi 2045 harus dimulai dari sekarang, dan hal itu harus dimulai dari para guru yang memberikan pendidikan kepada generasi muda.
“Kualitas pendidikan ini harus ditingkatkan, karena siswa saat inilah yang akan menjadi penerus di masa akan datang, yang mana kita tentu mengharapkan generasi muda yang berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Fahrudinoor menjelaskan kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Melalui kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan guru dan kepala sekolah sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi,” ujar Fahrudinoor.
Ia pun menegaskan akan pentingnya untuk menjaga kedisplinan dan etos kerja sesuai dengan sumpah ASN yang mempunyai batas-batas terhadap apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. (ASC/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima penghargaan Bank Indonesia (BI) Award Tahun 2023.
Gubernur Kalsel (tengah) bersama para penerima BI Awards
Penghargaan yang diterima Paman Birin ini atas prestasi Provinsi Kalsel sebagai daerah dengan implementasi terbaik penggunaan QRIS di wilayah Kalimantan.
Gubernur Kalsel (kanan) saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023
BI Award 2023 diserahkan langsung Gubernur BI, Perry Warjiyo yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Rabu (29/11) malam.
Atas apresiasi Bank Indonesia ini, Paman Birin menyampaikan, bahwa keberhasilan ini sebagai wujud upaya Penprov Kalsel bersama Bank Indonesia serta stake holder terkait untuk terus menggerakan digitalisasi di Banua.
“Alhamdulilah. Penghargaan ini sebagai wujud pertumbuhan ekonomi di Banua terus meningkat dan menjadi semangat serta komitmen kita bersama untuk terus membangun daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi Banua,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga menyebut, tingginya volume penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran di Banua, tak lepas dari semakin tumbuhnya UMKM.
Untuk itu, Paman Birin terus mendorong pertumbuhan UMKM dengan aneka produk lokal yang menjangkau pasar nasional bahkan internasional.
“Kita terus dorong dan dukung untuk kemajuan UMKM. Termasuk juga digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ungkap Paman Birin.
Dalam pertemuan tahunan yang dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, tampak hadir juga sejumlah menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan perbankan nasional, serta pelaku UMKM selaku mitra kerja BI.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta perbankan, tidak menghabiskan likuiditas untuk membeli instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent, harus hati-hati tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, berdasarkan laporan pelaku usaha, peredaran uang kini makin kering.
“Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering,” tegas Jokowi.
Ada indikasi, kata Jokowi ini disebabkan pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang,” paparnya.
Di sisi lain realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga masih rendah, padahal tahun anggaran 2023 tersisa dua bulan lagi.
Senada dengan Presiden Jokowi bahwa dunia saat ini memang tak sedang baik-baik saja, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan akan banyak isu domestik negara yang berdampak ke global.
“Seperti Amerika Serikat mengalami inflasi dan suku bunga tinggi, China mengalami perlambatan ekonomi dan krisis properti. Juga ada peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan,” katanya.
Gubernur BI Perry juga mengatakan sebelumnya prospek ekonomi 2024 redup.
“Dunia masih terus bergejolak, ada perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan kini konflik Israel-Palestina yang menimbulkan fragmentasi geopolitik dan akibatnya propek ekonomi global meredup 2024 sebelum bersinar lagi di 2025,” tutur Perry. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin tandatangani berita acara Serah Terima Hibah dan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berupa SPAM Regional Banjarbakula, pada Rabu (29/11) di Jakarta.
Gubernur Kalsel (tengah) usai menandatangani berita acara hibah dan serta terima aset
Usai penandatanganan serah terima hibah, Gubernur Paman Birin mengucapkan rasa terimakasih atas serah terima hibah dan alih status penggunaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berupa SPAM Regional Banjarbakula.
“Kedepannya kami akan terus menjaga dan mengelola BMN yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi agar memberi kemanfaatan lebih kepada masyarakat,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian PUPR secara transparan menyampaikan anggaran yang sudah dibelanjakan.
Tidak hanya pada infrastruktur yang dilihat di masyarakat namun berbagai aset negara yang dihibahkan ke berbagai pihak.
“Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan nilai valuasi 6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan dari pajak, bea cukai, PNBP, dan melalui surat berharga negara,” jelas Sri.
Untuk Kalsel, selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menandatangani serah terima BMN. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sosialisasi Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.
Ratusan peserta mengikuti sosialisasi penerapan disiplin PNS di Tanbu
Kegiatan yang diikuti ratusan guru dan tenaga pendidik tersebut dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Simpang Empat, Selasa (28/11).
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut dalam upaya bersama untuk membangun kualitas PNS yang lebih baik lagi.
Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai kedisiplinan PNS sangat penting untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri.
“Sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Banua,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kalsel, Fahrudinnoor mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021.
“Supaya mereka terhindar dari hal-hal yang termasuk pelanggaran disiplin. Selain itu, para guru juga diharapkan mampu memahami batasan yang dibolehkan dan yang menjadi larangan,” terangnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta pekerjaan proyek drainase, dapat selesai tepat waktu. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (29/11).
Salah satu pekerja, di Jalan Simpang Hasanudin HM
Yamin mengatakan, saat ini masih dalam tahap pekerjaan oleh kontraktor, salah satunya proyek pembangunan trotoar, dan jaringan saluran drainase, di Jalan Simpang Hasanudin HM Banjarmasin atau lebih dikenal kawasan Tempo Doloe. Ia meminta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, terus rutin melakukan pengawasan di lapangan, agar dapat selesai tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, saat diwancara awak media
“Kawasan Kota Lama itu dikenal salah satu magnet pusat kuliner, yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar dan wisatawan, dengan dilakukan pembangunan tentu berdampak dalam pendapatan bagi pelaku UMKM,” ucapnya
Disampaikan Yamin, pembuatan trotoar dengan saluran drainase di bawahnya, dimaksudkan mengurangi dari dampak Banjir Rob, karena sering terjadi pasang surut air laut. Dimana, trotoar berfungsi bagi pejalan kaki dan drainase untuk saluran air.
“Drainase diperbaiki, jalannya dipercantik,” pinta Yamin
Lebih lanjut Yamin menambahkan, selain di kawasan Hasanuddin HM, beberapa ruas jalan juga sedang dilakukan pembangunan drainase, maka itupun juga harus selesai, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengingat, sekarang ini sudah memasuki cuaca musim penghujan di Kota Seribu Sungai.
“Kami tidak ingin ada alasan nanti, faktor cuaca terlambat penyelesaian,” tutupnya
Untuk diketahui, pekerjaan Rekonstruksi Jalan Trotoar Kawasan Kota Lama, dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarmasin, bersumber dari dana APBD 2023 sebesar Rp 7 miliar lebih, dengan waktu pelaksanaan selama 165 hari masa kalender. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 di Medan dan Aceh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung.
Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan penyusunan anggarannya.
“Untuk kegiatan PON tersebut menggunakan anggaran pada tahun 2024,” ungkap Heru, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Menurut Heru, pada penyusunan tersebut, berdasarkan kebutuhan anggaran, prediksi atlet yang akan dikirim, serta lainnya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan, untuk dapat memfasilitasi atlet yang akan bertanding pada PON Tahun 2024 tersebut,” ucap Heru.
Namun, lanjutnya, untuk besaran anggaran, masih belum diketahui. Karena belum ditetapkan pada APBD tahun 2024 mendatang.
BANJAR – Bank Kalsel terus memperkuat komitmennya dalam mendukung gerakan revolusi hijau untuk meningkatkan daya tarik tempat Wlwisata di Kalimantan Selatan khususnya Bukit Batu, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar.
Bank Kalsel melalui program CSR menyerahkan bantuan berupa gazebo dan 4 (empat) tempat sampah pilah. Penyerahan secara simbolis diserahkan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dengan disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah serta Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Selasa (28/11).
Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan Bank Kalsel, tidak hanya sebagai sumbangan fisik tetapi juga sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kalsel. Dengan adanya fasilitas baru ini di Wisata Bukit Batu, diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan baik dari wisatawan lokal maupun internasional.
“Kami berkomitmen mendukung program revolusi hijau demi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan, semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kalsel diharapkan turut mendukung pertumbuhan perekonomian di Kalsel, selain dari sumber daya alam,” ungkap Fachrudin.
Sebagai informasi, Bank Kalsel telah aktif melaksanakan berbagai program dalam mendukung semangat revolusi hijau. Salah satunya adalah program penanaman pohon, di mana setiap pembiayaan rumah melalui Bank Kalsel akan diikuti dengan penanaman pohon. Hal ini merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap program revolusi hijau yang diadvokasi Gubernur Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Beragam cara dilakukan pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) yang dilaksanakan PT Pelabuhan Indonesia Sub Reg Kalimantan. Berupa penyaluran bantuan hampir sebesar Rp2,8 miliar, kepada masyarakat di area pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Penyerahan simbolis bantuan TJSL Sub Regional Kalimantan kepada masyarakat penerima
Penyaluran program TJSL triwulan ke-3 dan ke-4 tahun 2023 ini, dilakukan pada Selasa (28/11) sore, di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional 3 Kalimantan. Meliputi bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan TIK, bantuan kesehatan pelatihan disabilitas, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan penanaman pohon, bantuan UMKM, bantuan sarana pangan, serta bantuan sarana kebersihan. Seluruhnya diserahkan langsung oleh Sub Regional Head Sub Regional Kalimantan, Sugiono, dan disaksikan Walikota Banjarmasin yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Machli Riyadi, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin, Agustinus Maun, Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Kepala Bea Cukai Banjarmasin, Camat Banjarmasin Barat serta seluruh perwakilan penerima bantuan.
Seluruh perwakilan penerima bantuan dan manajemen Sub Regional Pelindo sebagai berfoto usai acara
Bantuan Program TJSL yang telah disalurkan pada tahun 2023 dengan total sejumlah Rp 2.789.326.250 oleh Pelindo Sub Regional Kalimantan, meliputi seluruh pelabuhan cabang yang menjadi bagian wilayah kerjanya. Dimana untuk pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp1,16 miliar, pelabuhan Sampit Rp580 juta, pelabuhan Kumai Rp349 juta, pelabuhan Kotabaru Rp307 juta, pelabuhan Batulicin Rp200 juta dan pelabuhan Pulang Pisau Rp183 juta.
Dalam sambutannya, Machli Riyadi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pelindo, atas program bantuan TJSL yang telah disalurkan.
‘’Ini sejalan dengan program yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan serta pengembangan perekonomian di bidang UMKM,’’ ujarnya.
Sementara itu, Sugiono Sub Regional Head 3 Kalimantan menambahkan, bahwa manajemen selalu berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah maupun stakeholder, mendampingi keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerjanya.
“Itulah yang kini menjadi pedoman Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menjalankan roda perusahaan,’’ pungkas Sugiono. (RIW/RDM/RH)
