BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, gelaran haul Guru Sekumpul telah berjalan lancar.
Suasana rest area di halaman kantor Dispar Kalsel, beberapa waktu lalu
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada Rabu (17/1) mengatakan, haul Ulama Kharismatik Guru Sekumpul ini dihadiri 3 juta orang lebih, telah berjalan aman dan tertib pada Minggu (14/1) malam. Dimana, pihaknya memastikan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan.
“Beberapa hari sebelum digelar haul Guru Sekumpul, wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sudah berkunjung ke Banua,” ucapnya
Suasana berbagi dengan Jamaah, berangkat ke acara haul Guru Sekumpul
Ia menyampaikan, kegiatan ini berdampak dalam kemajuan wisata, dan ekonomi kreatif, diantaranya hotel berbintang maupun melati, banyak dimanfaatkan para wisatawan. Meski ada sebagian warga yang bertempat tinggal di wilayah Sekumpul, memberikan penginapan gratis, untuk menampung para jamaah tersebut.
“Gelaran ini tentu meningkatkan perekonomian di Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, adanya rumah makan, tempat wisata bahkan kuliner di Kalimantan Selatan, juga menjadi ramai dikunjungi para wisatawan yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Ia mengapresiasi, selama ini tercipta jalinan sinergisitas yang sangat bagus di lapangan.
“Wisatawan tidak hanya berkunjung, juga membeli buah tangan khas Kalsel,” tutupnya yang juga kini menjabat, Pj Bupati Tapin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kehadiran Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin pada acara HUT ke-45 Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin, disambut meriah serta gembira, para murid dan guru pada Rabu (17/1) pagi.
Pun begitu, bagi Paman Birin datang ke SMAN 5 Banjarmasin juga menjadi sesuatu yang istimewa, mengingat Gubernur dua periode ini adalah alumni sekolah tersebut.
Gubernur Kalsel saat memberikan arahan di SMAN 5 Banjarmasin
Disampaikan Paman Birin, ditetapkannya SMA Negeri 5 Banjarmasin sebagai sekolah penggerak, memberikan kesempatan agar setiap individu di sekolah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas dan integritas yang kuat, siap untuk menghadapi tantangan masa depan.
Gubernur Kalsel saat memberikan hadiah umroh untuk guru dan pensiunan guru SMAN 5 Banjarmasin
“Sebagai model satuan pendidikan bermutu, saya harapkan sekolah ini menjadi salah satu agen perubahan yang akan membawa perubahan positif dan dapat memberikan solusi bagi lingkungan disekitarnya,” ungkap Paman Birin.
Menyongsong tahun 2045 nanti, Paman Birin mengatakan, Indonesia genap berusia 100 tahun.
“Menjelang satu abad negara ini, kita harus berkontribusi dengan melakukan persiapan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkualitas dan berkarakter. Semua kalangan dari semua usia dan profesi wajib berperan serta mewujudkan indonesia emas,” jelasnya.
Paman Birin juga berharap, di usia ke-45 tahun, SMAN 5 Banjarmasin akan terus bergerak dan berkembang menjadi lebih baik guna melahirkan generasi berprestasi sebagai penyangga Banua dan mewujudkan Kalsel Babussalam.
“Perjalanan sekolah ini selama 45 tahun sudah pasti mengalami pasang surut perjuangan. Terkadang pahit tapi Insya Allah akan berbuah manis. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap dewan guru atas jasa dan sumbangsihnya mendidik putera puteri bangsa agar tumbuh dan berkembang menjadi kaum intelektual muda yang berkarakter dan berakhlak mulia,” tutup Paman Birin.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin, setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur Kalsel terkait peningkatan kualitas SDM siswa di sekolahnya.
“SMA Negeri 5 Banjarmasin sudah sangat diperhitungkan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, bahwa di tahun 2023 tadi, SMAN 5 Banjarmasin menjadi sasaran study banding dari 32 SMA se-Kalsel.
“Dan ini membuktikan bahwa gerak langkah kami di SMALIE di arah yang benar, dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah banyak mendukung sarana dan prasarana demi kemajuan sekolah kami,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga memberikan hadiah umroh kepada 12 orang pensiunan guru di SMAN 5 Banjarmasin. Para pensiunan guru tersebut merupakan para guru pengajar Paman Birin saat masih bersekolah di SMAN 5 Banjarmasin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Kreativisia Pemuda Indonesia (Kreativisia) Tahun 2024, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendy menjelaska, pada pelaksanaannya, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan yang terbaik, dalam penyelenggaraan Pekan Kreativisia tersebut.
“Saat ini kami telah mempersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sedangkan, rencana pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang.
Pada Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Kalsel akan diramaikan sebanyak 38 provinsi yang ada di Tanah Air.
“Pekan Kreativisia Tahun 2024 ini, akan banyak pemuda yang datang ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rokhyatin.
Seperti diketahui, Pekan Kreativisia memamerkan beragam program kegiatan, termasuk kompetisi nasional, dan umim dari berbagai sub bidang kreatif seperti musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi (Perangkat lunak dan perangkat keras), serta desain grafis, dan barista. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung rencana Pemerintah Kota, menaikkan tarif parkir di ritel-ritel modern di kota ini.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Senin (15/1).
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah
Awan menjelaskan, saat ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah disahkan. Dimana, tarif parkir mengalami kenaikan. Dengan demikian untuk menambah pemasukan kas daerah, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Banjarmasin, yang merencanakan kenaikan tarif parkir di seluruh ritel-ritel modern di kota ini.
“Kenaikan tarif parkir ini dapat mendorong capaian penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah,” jelas Awan
Awan menilai, selama ini tarif parkir di ritel-ritel modern memang gratis untuk para pengunjung, dan dibebankan kepada pemiliknya. Namun, seiring ramai pembeli, tentu tidaklah memberatkan, karena sebelumnya membayar pajak perbulan Rp500 ribu rupiah, dan direncanakan sebesar Rp1 juta rupiah. Ia meminta, meski mengalami kenaikan, parkir tetap gratis bagi pengunjung di ritel tersebut.
“Dari data sementara yang diketahui, ada sekitar 90 ritel-ritel modern beroperasi, di kota seribu sungai,” ungkapnya
Lebih lanjut Awan menambahkan, selama ini sektor pendapatan hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah. Sehingga, tahun 2024 ini harus mampu meningkatkan untuk kemajuan yang lebih baik lagi terutama dari segi keseluruhan pembangunan di Kota Banjarmasin.
“Dengan tercapai PAD optimal, maka dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
SURABAYA – Permasalahan banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini terus menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.
Salah satu upaya wakil rakyat “rumah banjar” untuk mencari solusi yakni melakukan studi komparasi terkait sistem drainase dan pengendalian banjir ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (15/1).
Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Komisi D DPRD Jatim
Rombongan Komisi III DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Gusti Abidinsyah diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediansyah beserta jajarannya.
Pada pertemuan ini, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah, memaparkan terkait upaya Provinsi Jatim dalam melakukan mitigasi kesiapsiagaan menjelang musim penghujan untuk bisa meminimalkan terjadinya resiko bencana banjir di Jatim. Menurutnya apa yang dilakukan di Jatim bisa jadi dapat diaplikasikan di Kalsel.
“Kemudian perlu sebenarnya kunjungan seperti ini didampingi OPD, agar informasinya sampai. Kalau ada OPD, mereka bisa mendengarkan bahwa inovasi dan kreatifitas dibutuhkan, dan memang misi ini perlu, karena yang ada di Jatim tentunya bisa berlaku juga di Kalimantan, termasuk masalah keseimbangan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan setelah kunjungan kerja ini, harapannya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kalsel bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur baik dari lingkungan OPD Pemprov Kalsel, pemerintah daerah setempat, juga dari para relawan dan masyarakat sekitar.
“Yang saya garis bawahi tadi, mereka (di Jatim) mencoba mengantisipasi terjadinya banjir, jadi istilahnya ribut diawal, bukan ribut saat banjir, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan coba melihat ini bagaimana kira-kira program di Kalsel, dinas-dinas terkait ini arahnya bagaimana dalam penanganan banjir agar kita siap menghadapi banjir itu,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hormansyah. Ia menyatakan DPRD Kalsel sesuai tupoksinya siap untuk mendukung dari sisi anggarannya.
“Mudah-mudahan kedepannya anggaran terkait mitigasi dan penanganan banjir bisa terus ditingkatkan,” harapnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pada awal tahun 2024 ini tercatat angka inflasi Provinsi Kalimantan Selatan masuk 10 besar dibawah rata-rata nasional.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, angka inflasi nasional saat ini tercatat sebesar 2,61 persen, sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 2,43 persen.
Plt Kadisdag Kalsel Sulkan
“Pemprov Kalsel tentu bersyukur atas capaian tersebut,” ungkap Sulkan, di Balai Kota Banjarmasin, baru baru tadi.
Tentunya, lanjut Sulkan, keberhasilan ini berkat upaya dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pihak terkait lainnya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui arahan Gubernur Sahbirin Noor, untuk melakukan penurunan inflasi dengan cara kondusif serta terkendali. Sehingga terbukti saat ini Kalsel masuk 10 daerah terendah angka inflasi,” ujarnya.
Sedang, di tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap fokus mempertahankan angka inflasi tetap rendah.
“Untuk mempertahankan angka inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap rendah, maka diperlukan komitmen semua pihak,” ucap Sulkan.
Seperti, lanjutnya, tetap melaksanakan operasi pasar, pengendalian harga melalui monitoring harga.
“Sehingga, semua pihak dapat menyelenggarakan perdagangan tersebut dengan baik. Begitu juga untuk pasokan barang, agar terus di pantau agar ketersediaan tetap terjaga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Dengan telah meningkatnya status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banjarbaru menjadi grade A, maka diharapkan bangunan kantor pun dapat lebih representatif untuk menunjang kinerjanya.
Harapan ini disampaikan Plt Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani kepada Abdi Persada FM, Selasa (16/1).
“Kantor BPBD Banjarbaru, saat ini memang masih satu atap dengan Baksebangpol dan Inspektorat. Tapi karena sudah naik grade, sesuai perda perubahan SOTK, seharusnya memang tersendiri,” ujar Zaini.
Disampaikan Zaini, perubahan status saat ini harus juga dibarengi dengan areal kantor yang lebih luas, karena adanya penambahan aparatur yang akan menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Dan kawasan yang tepat dijadikan kantor BPBD saat ini adalah eks Poll Armada Dinas lingkungan Hidup (DLH) Banjarbaru.
Eks Poll Armada DLH Banjarbaru
“Sesuai arahan bapak Wali Kota dan Sekretaris Daerah Banjarbaru, Eks Poll Armada yang ada di kawasan Simpang Empat Banjarbaru rencananya yang akan dijadikan kantor BPBD. Semoga ini bisa secepatnya terealisasi,” harapnya. (RDM/RH)
BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menghimbau Masyarakat Waspada terhadap Akun Palsu yang Mengatasnamakan Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto.
Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, sebagai langkah preventif untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan.
Kabid Humas menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Belakangan ini, terdapat beberapa akun media sosial dan pesan elektronik palsu yang menggunakan nama dan foto Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto untuk melakukan penipuan.
“Kami ingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap informasi yang diterima melalui media sosial atau pesan elektronik yang mencurigakan,” ucapnya.
Kapolda Kalsel atau aparat kepolisian tidak akan pernah meminta uang atau informasi pribadi melalui platform tersebut.
Polda Kalsel juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan platform media sosial dan penyedia layanan pesan untuk mengidentifikasi dan menutup akun-akun palsu tersebut. Namun, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan akun yang mencurigakan.
“Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini. Tetapi, kami juga membutuhkan bantuan dan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan akun-akun palsu agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Polda Kalsel menegaskan bahwa tindakan penipuan menggunakan nama pejabat atau aparat kepolisian adalah tindakan yang melanggar hukum dan akan ditindaklanjuti secara hukum. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke pihak berwajib apabila menemui atau menjadi korban penipuan semacam ini.
Dengan memberikan imbauan ini, Polda Kalsel berharap dapat mencegah penyebaran informasi palsu dan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan bersama. Kabid Humas juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melawan aksi penipuan yang merugikan banyak pihak. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)
DENPASAR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap hilirisasi investasi bisa lebih maksimal lagi untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada di Banua.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo ketika melakukan kaji tiru ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali, Senin, (15/1).
Suasana Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas PMPTSP Bali
Bukan tanpa alasan, lanjut Imam, hilirisasi investasi dianggap dapat menciptakan nilai tambah pada sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, serta merangsang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Di Kalsel sendiri, potensinya sangat bagus. Misalnya saja CPO yang banyak sekali di daerah kita. Selama ini justru CPO-nya dibawa ke luar Kalsel dan setelah menjadi minyak goreng kembali lagi ke Kalsel. Kita berharap ada investor yang masuk ke sana sehingga sehingga bisa langsung diolah dan dikelola di tempat kita,” harapnya.
Turut mendampingi kegiatan ini, Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel, Fitridani. Ia menilai Provinsi Bali merupakan gudangnya investor yang mengisi potensi-potensi perekonomian sehingga dirinya merasa Bali merupakan tempat yang tepat untuk menimba informasi.
“Kalsel ke depan akan mengadakan High Level Meeting (HLM) di Bali dengan menggandeng Dinas PMPTSP Bali dan Bank Indonesia (BI) wilayah Kalsel maupun Bali. Kita berharap sesegera mungkin akan terlaksana,” jelasnya.
Fitridani menambahkan, HLM tersebut diharapkan sebagai salah satu upaya memicu para investor melirik Provinsi Kalsel. Karena, menurutnya, setidaknya ada tiga potensi yang sangat menjual di Kalsel, salah satunya perhotelan.
“Di Kota Banjarbaru sudah ada dokumen perhotelan yang bisa kita jual, karena hal itu kajiannya sudah lebih baik. Artinya, kita yakin bisa mempromosikan ke investor-investor pada bidang perhotelan ini,” terangnya.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Dinas PMPTSP Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Putra Arimbawa, menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas PMPTSP Kalsel. Ia sangat menghargai orang-orang yang berkunjung ke Bali karenahal itu akan menambah perputaran ekonomi di daerah yang mengandalkan pariwisata tersebut. (ADV-NRH/RDM/RH)
SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi ekonomi dan keuangan mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) guna menggali lebih dalam informasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Senin (15/1).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan poin penting dalam pertemuan ini adalah adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan pajak daerah.
“Jadi sinergitas ini diperlukan agar mempercepat penetrasi kepada wajib pajak yang ada di Jawa Timur. Hal ini akan kita coba aplikasikan bersama dengan Kalsel,” katanya.
Menurut Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini, sinergitas antara Pemprov dan Pemkab/Kota ini dinilai bagus supaya kabupaten/kota juga turut mendukung dan berkontribusi dalam upaya pemungutan pajak.
“Ada pembagian hasil dari wajib pajak antara Pemprov dan Pemkab/Kota, dalam artian nanti yang sudah berjalan ini sesuai dengan Undang-Undang sebesar 30 : 70. Sehingga peranan dari kabupaten/kota kita harapkan. Apakah itu nanti pembagian hasil dari pada wajib pajak air permukaan (PAP) yang perlu sinergisitas,” jelasnya.
Paman Yani menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel sepakat untuk terus mendorong supaya kabupaten/kota benar-benar ikut serta dalam meningkatkan animo dari wajib pajak.
“Kita harus sama-sama mengingatkan wajib pajak supaya taat membayar pajak,” tekannya.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi II Iskandar Zulkarnain menambahkan, peran serta kabupaten/kota sangat diharapkan karena masyarakat provinsi itu adalah masyarakat yang ada di kabupaten/kota.
“Tentu pemerintah kabupaten/kota mulai Bupati sampai RT-nya berperan serta dalam hal meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang ada di Kalsel agar dengan terlaksananya penarikan pajak ini dengan baik maka pembangunan dikabupaten/kota juga akan berjalan lancar. Tentu ini yang diharapkan dari masyakat kita,” terangnya.
Dilain sisi, Kepala Sub Bidang Analisis dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Bapenda Kalsel, Khalid mengungkapkan, sharing atau bagi peran dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah, dimana pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan tambahan pungutan sebesar 66 persen dari pokok pajak terutang berupa Opsen, artinya mendasari apa yang peran kabupaten/kota dalam ikut menyukseskan pemungutan pajak ini.
“Jadi disini lah dibentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam upaya mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sehingga dapat menjamin kebutuhan fiskal atau ketahanan fiskal baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota,” pungkasnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)
