Kategori: Barito Kuala

BATOLA – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang periode Tahun 2023-2028 bertempat disalah satu rumah makan di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (17/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalsel yang diwakili
oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Faried Fakhmansyah, dalam sambutannya Faried mengatakan, amanah ini merupakan bentuk kepercayaan dari kepala desa beserta perangkat desa se-Kalimantan Selatan dan juga pemerintah desa

“Saya berpesan agar saudara cepat beradaptasi dalam kepengurusan yang baru serta menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti kita ketahui bersama APDESI memiliki peran vital yaitu mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa,” ucap faried.

Faried menambahkan APDESI bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala desa serta pengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparansi dan tepat sasaran

“Untuk itu APDESI diharapkan dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran, ruang untuk korupsi harus diminimalisir dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan,” ungkapnya.

Faried menghimbau agar APDESI Kalsel dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa

“Saya berharap, APDESI dapat memahami Prioritas pembangunan desa dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung kesuksesannya, dikesempatan ini saya mengajak APDESI Kalsel untuk kuatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan juga seluruh perangkat desa terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dalam sambutannya juga mengatakan, APDESI merupakan wadah bagi pimpinan desa maupun perangkat desa untuk memperjuangkan hak desa agar pembangun desa dapat lebih maju dan lebih berkembang

“Dengan adanya APDESI disetiap Provinsi, hal ini dapat mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan sehingga membuat desa dapat lebih berkembang dan berdampak baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kepengurusan tersebut dilantik oleh Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dan kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Pj. Bupati Batola, Mujiyat, Perwakilan Forkompimda dan ratusan Kepala Desa di 7 Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/APR)

Batola – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penambahan tenaga penyuluh gizi untuk percepatan penanganan kasus stunting. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, usai melakukan kunjungan kerja ke salah satu puskesmas di Kecamatan Rantau Badauh, baru-baru tadi.

Lutfi menjelaskan dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa minimnya tenaga penyuluh gizi merupakan salah satu faktor kendala dalam upaya menurunkan angka stunting di Kalsel. Untuk langkah lanjutnya, Lutfi menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten setempat guna mencari solusi terbaik.

“Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan berkunjung ke Pemkab Batola untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dan mencasi solusi terkait kekurangan tenaga penyuluh gizi,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Asbullah. Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut, pihaknya banyak memperoleh masukan dari para pejabat di Puskesmas setempat, terkait program kesehatan khususnya stunting yang sudah dilakukan dan akan dijalankan kedepan.

“Ke depan kita akan coba mendorong untuk perbaikan,” tuturnya.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rantau Badauh, Rosmawati dan Kepala Puskesmas Rantau Badauh, Rusdiani beserta jajarannya. Mereke mengaku bersyukur atas kehadiran wakil rakyat tingkat provinsi dalam kaitan mendorong perbaikan kesehatan masyarakat, khususnya terkait masalah stunting. (ADV-NRH/RDM/APR)

Barito Kuala – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat mengusulkan pembangunan lampu lalu lintas di perempatan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala untuk mengurai kemacetan lalu lintas (lalin) yang ada di area tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar, ketika rombongan Komisi III DPRD Kalsel didampingi Dinas Perhubungan Kalsel dan Dinas Perhubungan Kabupaten Batola meninjau langsung kondisi lalu lintas di perempatan yang juga menghubungkan Kalsel dengan Kalteng tersebut, Rabu (3/1).

“Kita melihat bahwa dalam satu dua tahun ini memang ada permasalahan di simpang empat ini, karena kita harus putar balik apabila kita dari Marabahan menuju Banjarmasin dan sebaliknya, dan putar baliknya beberapa puluh meter,” katanya.

Namun sebelum itu, lanjut Fahrin, Komisi III DPRD Kalsel akan menunggu terlebih dahulu kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel dan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait untuk menggali masukan-masukan sehubungan dengan usulan pembangunan lampu lalu lintas tersebut.

“Kita melihat kondisi jalan yang tidak presisi yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu kajian komprehensif dan konsultasi agar pembangunan lampu lalu lintas yang ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2024 ini bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Ihda Wardati memberikan apresiasi kepada Komisi III DPRD yang dinilai cepat tanggap dalam melihat permasalahan kesemerautan lalu lintas ini.

“Kami menyambut baik usulan pembangunan lalu lintas ini karena dianggap sebagai jalur yang vital dan menghubungkan Kabupaten/Kota di Kalsel hingga antar Provinsi,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/APR)

Batola – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung upaya percepatan penurunan stunting guna menyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), bertempat di Kantor Kecamatan Tabunganen, Barito Kuala, Senin (29/5).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo mengatakan, PSBI adalah program sosial yang dilakukan BI secara sistematis dan terencana melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial.

“Bantuan PSBI untuk mempercepat penurunan stunting merupakan bagian yang terintegrasi dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkesinambungan,” tutur Wahyu.

Isu stunting telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan mengungkap, angka prevalensi stunting di Kalsel menunjukkan perbaikan. Yakni dari semula 30% pada 2021, menjadi 24,6% pada 2022.

Kendati demikian, angka prevalensi stunting Kalsel pada tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 21,6%. Hal itulah yang melandasi pemikiran BI untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel.

Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat mengapresiasi sinergi dan dukungan yang diberikan BI untuk penanganan stunting. Pihaknya juga berharap PSBI bisa mempercepat penurunan angka stunting sesuai targetnya.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting agar target 14% bisa dicapai pada 2024. Untuk itu, kami mengapresiasi dukungan yang BI berikan guna mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Barito Kuala,” ucap Mujiyat.

Senada dengan itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalsel yang juga selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel, Hj. Raudatul Jannah mengatakan, dukungan yang BI berikan sangat tepat sasaran mengingat Barito Kuala adalah daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel.

“Dengan tingkat prevalensi stunting sebesar 33,6%, Barito Kuala menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel. Untuk itu, kami mengapresiasi upaya BI mempercepat penurunan stunting melalui penyerahan bantuan PSBI,” ujar istri Gubernur Kalsel itu.

Total nilai PSBI yang diserahkan BI Kalsel sebesar Rp230 juta, terdiri dari empat jenis bantuan. Pertama, intervensi gizi spesifik berupa susu bagi baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang menderita stunting. Kedua, intervensi sensitif berupa alat kesehatan dan alat permainan edukatif untuk empat fasilitas kesehatan Barito Kuala, masing-masing berlokasi di Kecamatan Alalak, Belawang, Tabukan, dan Tabunganen.
Ketiga, intervensi sensitif berupa instalasi jamban komunal untuk sanitasi bagi kelompok masyarakat di Desa Tabunganen Pemurus. Terakhir, ada pula intervensi sensitif berupa instalasi pipa Pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) bagi kelompok masyarakat di Desa Samuda.

Selain penerima bantuan, seremoni penyerahan bantuan PSBI di Barito Kuala juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat, Kades, warga, dan guru SD di Barito Kuala, serta BKKBN Kalsel selaku sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalsel. (KPwBIKalsel-RIW/APR)

Batola – Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) antusias mengikuti kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Komisi I Dewan PRD Kalsel, Rachmah Norlias di aula UMB di Kabupaten Batola, Senin (24/10) menghadirkan narasumber yaitu Wakil Rektor II UMB, Adriani Yulizar dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Batola, Muhammad Abdan Syakura.

Dalam kesempatan ini, Rachmah menitikberatkan kepada mahasiswa agar mereka aktif berorganisasi dalam rangka memotivasi mereka menjadi pemimpin ke depan.

Selain itu, dalam rangka pengembangan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan kebangsaan, Srikandi dari Fraksi PAN DPRD Kalsel itu mengimbau tidak golput pada Pemilu 2024.

Rachmah juga mengharapkan para mahasiswa ini yang nanti mengisi tampuk kepemimpinan bangsa dan negara.

“Diharapkan dari sekarang mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkualitas dan bertanggungjawab,” tambahnya. (NRH/RDM/APR)

BANJAR – Kabupaten Barito Kuala menampilkan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di Kalsel Expo 2022 yang diselenggarakan pada 10-19 Oktober 2022.

Hal itu disampaikan, Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeterologian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batola, Surono kepada wartawan, Rabu (12/10).

Surono menjelaskan produk unggulan UMKM khas Batola yang mengisi stand di Kalsel Expo 2022, diantaranya produk anyaman purun tikus, es krim jeruk, beras anjir, produk makanan ringan dan hasil-hasil pertanian lainnya.

“Salah satunya produksi anyaman purun tikus, es krim jeruk yang merupakan produksi dari kawasan transmigrasi, beras Anjir dalam kemasan, beras Rantau Badauh atau Gampa dan lain-lain,” jelasnya.

Dengan ditampilkannya beberapa produk unggulan Batola itu, Surono berharap produk-produk tersebut semakin dikenal dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (NRH/RDM/RH)

Barito Kuala – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama KPPN Banjarmasin, melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Senin (11/4). Kunjungan ini, dalam rangka penyerahan Penghargaaan Penyaluran Tercepat DAK Fisik tahun 2021 tingkat nasional. Penghargaan diberikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, yang mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bupati Barito Kuala, Noormiliyani AS. Acara tersebut dihadiri para kepala SKPD di Kabupaten Barito Kuala, bertempat di Aula Bupati Barito Kuala.

Melalui Kep.Dirjen.Perbendaharaan Nomor: KEP-63/PB/2022, Kabupaten Barito Kuala meraih peringkat pertama dalam Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 Kabupaten/Kota tercepat tingkat nasional. Hal ini merupakan apresiasi atas wujud komitmen pimpinan dan jajaran kabupaten Barito Kuala dalam percepatan pembangunan yang dibuktikan dengan percepatan realisasi penyaluran DAK Fisik.

Hal ini tak luput dari koordinasi dan komunikasi yang baik yang telah dilakukan secara internal yaitu dengan SKPD, APIP dan BPKAD. Kemudian secara eksternal, yaitu dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Komitmen yang tinggi dari para pejabat/pegawai pemda dalam merealisasikan penyaluran DAK Fisik yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi sebagai respon atas dampak COVID-19, dan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur di daerah.

Kinerja penyaluran DAK Fisik Pemda Kabupaten Barito Kuala pada TA 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp100,26 miliar atau sebesar 95 persen dari pagu sebesar Rp105,95 miliar. Persentase kinerja penyaluran ini lebih besar dari persentasi penyaluran agregat di Kalimantan Selatan sebesar 92 persen. Hal ini terjadi antara lain karena Pemda telah melakukan optimalisasi DAK Fisik dengan melakukan adendum penambahan nilai kontrak, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penghargaan ini tidak lepas dari sinergi dan kerjasama yang sangat baik antara Pemda Barito Kuala dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel dan KPPN Banjarmasin dalam mengawal penyaluran DAK Fisik”, ujar Sulaimansyah.

Diharapkan hal ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan untuk bisa melakukan percepatan Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dana tersebut lebih cepat dan pada tahun anggaran berkenaan.

“Semoga sinergi antara Pemda dan Ditjen Perbendaharaan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga Pemerintah Kabupaten Batola bisa terus mempertahankan prestasinya,” tutup Sulaimansyah. (HumasDJPbKalsel-RIW/RDM/APR)

Barito Kuala– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pencapaian target sasaran vaksinasi tahap dua hingga booster.

Dukungan ini diberikan melalui Vaksinasi Bergerak yang digelar Pemprov Kalsel di sejumlah lokasi seperti yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Rawat Inap Berangas, di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada Kamis (7/4).

Vaksinasi dipantau langsung Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Sukamto dan turut dihadiri Bupati Batola Noormiliyani AS, beserta camat dan lurah setempat.

Vaksinasi Bergerak merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalsel dalam meningkatkan angka vaksinasi di Kalsel.

Warga yang mendapat suntikan vaksin, juga diberi bantuan paket sembako.

Kepada masyarakat, Paman Birin menyampaikan, vaksinasi yang dilakukan penting untuk mendapatkan kekebalan tubuh (herd immunity) yang berdampak pada kekebalan kelompok.

Meskipun keberadaan COVID-19 yang terjadi  dua tahun terakhir tidak terlalu merisaukan masyarakat, namun kewaspadaan tetap selalu dijaga melalui penerapan protokol kesehatan.

“Jangan takut COVID-19, mari kita lawan bersama,” seru Paman Birin.

Sementara itu, Bupati Batola Noormiliyani mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan program Vaksinasi Bergerak yang digulirkan Paman Birin dan jajarannya.

Batola yang memiliki angka sasaran sekitar 244.779 orang ini ujarnya, diberi target capaian vaksinasi tahap 2 sebesar 70 persen hingga akhir April ini.

“Kurang 9 persen atau 24 ribuan sasaran yang masih harus kita capai,” ujarnya sembari menyampaikan terima kasih kepada Paman Birin.

Pada kesempatan ini, petugas medis menyiapkan 800 dosis vaksin yang diberikan kepada warga mulai pagi hingga sore.

Paman Birin juga menyerahkan bantuan keagamaan untuk Mesjid Raudatul Jannah di Kecamatan Alalak senilai Rp150 juta, Mesjid Hidayatus Muhtadin di Kecamatan Belawang Rp50 juta dan Langgar Nurul Taqwa Sungai Limbah Alalak Rp34 juta.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Sukamto menambahkan, saat ini capaian vaksinasi dosis kedua di Kalsel sudah 69 persen. Sehingga target 70 persen sebelum lebaran ini, dipastikan terlampaui. Apalagi saat ini, program Vaksinasi Bergerak terus berlangsung.

“Karena semangat Pak Gubernur untuk terus meningkatkan vaksinasi di atas 70 persen,” ujarnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)