Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat kesiapan pelayanan, menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2026. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja yang dilakukan Direktur Manajemen Risiko, Boy Robyanto ke Terminal Penumpang Banjarmasin, Jumat (27/2).

Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan fasilitas, operasional, serta aspek keselamatan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Kunjungan Direktur Manajemen Risiko ini, turut didampingi Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, serta Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, bersama jajaran manajemen, dan tim operasional di lingkungan Pelindo Sub Regional Kalimantan.

Dalam agenda tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas terminal penumpang, mulai dari area keberangkatan dan kedatangan, ruang tunggu penumpang, fasilitas keamanan dan keselamatan, kesiapan sarana pendukung, hingga kesiapan petugas operasional yang akan bertugas selama masa angkutan Lebaran.

Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan optimal serta meminimalkan potensi risiko operasional yang dapat terjadi, selama periode mudik yang biasanya mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan.

“Momentum Lebaran merupakan periode dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kesiapan fasilitas, sistem pelayanan, serta pengelolaan risiko harus dipastikan berjalan dengan baik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Boy Robyanto.

Ia juga menambahkan, bahwa kelancaran arus mudik di pelabuhan tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, baik internal Pelindo maupun para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan pelabuhan.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder, seperti operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Sementara itu, Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksana Julianto menyampaikan, bahwa wilayah Regional 3 memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Kalimantan, khususnya melalui layanan terminal penumpang.

“Kami terus memastikan kesiapan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja Regional 3, baik dari sisi fasilitas, pelayanan, maupun aspek keselamatan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh stakeholder di pelabuhan juga terus diperkuat guna memastikan kelancaran arus penumpang selama periode mudik,” jelas Daru.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan seluruh aspek operasional dan pelayanan di Terminal Penumpang Banjarmasin dapat berjalan secara optimal sehingga dapat mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2026.

Sebagai bagian dari perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus berusaha untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. (Pelindo-RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, serta memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyelenggarakan kegiatan Pelindo Berbagi Ramadan 2026, pada Jumat (27/2).

Melalui program ini, Pelindo menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja pelabuhan, meliputi pembagian sembako gratis, santunan anak yatim piatu, serta pembagian takjil Ramadan.

Secara keseluruhan bantuan yang disalurkan meliputi 5.950 paket sembako, dengan total nilai sekitar Rp892.500.000, 375 santunan anak yatim piatu dengan total nilai Rp112.500.0…
[12:30, 27/02/2026] Rahmi Apfm: Masuki Pekan Kedua Ramadan, Direktur Manajemen Risiko Pelindo Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Terminal Penumpang Banjarmasin

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat kesiapan pelayanan, menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2026. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja yang dilakukan Direktur Manajemen Risiko, Boy Robyanto ke Terminal Penumpang Banjarmasin, Jumat (27/2).

Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan fasilitas, operasional, serta aspek keselamatan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Kunjungan Direktur Manajemen Risiko ini, turut didampingi Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, serta Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, bersama jajaran manajemen, dan tim operasional di lingkungan Pelindo Sub Regional Kalimantan.

Dalam agenda tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas terminal penumpang, mulai dari area keberangkatan dan kedatangan, ruang tunggu penumpang, fasilitas keamanan dan keselamatan, kesiapan sarana pendukung, hingga kesiapan petugas operasional yang akan bertugas selama masa angkutan Lebaran.

Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan optimal serta meminimalkan potensi risiko operasional yang dapat terjadi, selama periode mudik yang biasanya mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan.

“Momentum Lebaran merupakan periode dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kesiapan fasilitas, sistem pelayanan, serta pengelolaan risiko harus dipastikan berjalan dengan baik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Boy Robyanto.

Ia juga menambahkan, bahwa kelancaran arus mudik di pelabuhan tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, baik internal Pelindo maupun para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan pelabuhan.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder, seperti operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Sementara itu, Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksana Julianto menyampaikan, bahwa wilayah Regional 3 memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Kalimantan, khususnya melalui layanan terminal penumpang.

“Kami terus memastikan kesiapan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja Regional 3, baik dari sisi fasilitas, pelayanan, maupun aspek keselamatan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh stakeholder di pelabuhan juga terus diperkuat guna memastikan kelancaran arus penumpang selama periode mudik,” jelas Daru.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan seluruh aspek operasional dan pelayanan di Terminal Penumpang Banjarmasin dapat berjalan secara optimal sehingga dapat mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2026.

Sebagai bagian dari perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus berusaha untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. (Pelindo-RIW/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, kini resmi membuka layanan poli sore sebagai bentuk pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda menyampaikan, langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat yang tidak sempat berobat pada pagi hari karena bekerja, sekolah, maupun mengurus keluarga.

Adapun poli sore yang dibuka meliputi: Spesialis Konservasi Gigi, menangani kasus gigi berlubang, perawatan saluran akar, hingga tindakan mempertahankan gigi.
Spesialis Kedokteran Gigi Anak (KDA), melayani seluruh kasus gigi anak usia di bawah 17 tahun.

“Seluruh layanan tersebut juga dapat diakses menggunakan BPJS Kesehatan,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (26/2) sore.

drg. Mashuda, menyampaikan, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit, untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, sekaligus mendukung penurunan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM), sejalan dengan visi pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Manajemen RSGM berharap, kehadiran poli sore ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan gigi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan merata.

“Insya Allah kami melayani dengan sepenuh hati untuk masyarakat Banua,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan,
saat ini juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman resmi membuka kembali layanan radiografi gigi atau ronsen gigi selama 24 jam, untuk seluruh masyarakat. Sebab layanan ini telah menorehkan prestasi, dengan meraih penghargaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada kategori Keamanan dan Keselamatan Radiologi Diagnostik dan Intervensi.

“Dengan layanan tanpa jeda ini, pemeriksaan dapat menunjang diagnosa dokter, termasuk pada kasus kegawatdaruratan gigi di malam hari, agar rencana tindakan dapat segera ditentukan,” tutup Huda, sapaan akrabnya.

Untuk diketahui, jam pelayanan poli sore setiap Senin hingga Jumat, pada pukul 16.00 – 18.00 WITA. Sedangkan, radiografi gigi dari Shift I : 08.30 – 15.00 WITA, Shift II : 15.00 – 21.00 WITA
Shift III : 21.00 – 08.30 WITA. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, terus memantau kebersihan Pasar Wadai Ramadan, di kawasan Siring 0 Kilometer, dan mengimbau pedagang dan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan, pada pekan pertama Ramadan, pihaknya banyak menemukan sampah berserakan, usai aktivitas di Pasar Wadai Ramadan.

“Kami setiap malam setelah aktivitas berakhir melakukan pembersihan,” ungkap Marzuki, kepada sejumlah wartawan, Rabu (25/2).

Dan, lanjutnya, pihaknya menemukan banyak sampah berserakan di tengah jalan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pedagang dan pengunjung, yang belum taat untuk membuang sampah ditempatnya,” ucap Marzuki.

Permasalahan sampah ini, sudah dikoordinasikan kepada panitia Pasar Wadai, agar dapat mengelola sampah secara bersama sama, mengingat Pasar Wadai Ramadan ini merupakan salah satu ikon wisata di Kota Banjarmasin.

“Karena itu DLH mengimbau kepada pedagang dan pengunjung Pasar Wadai Ramadan, untuk membuang sampah ditempatnya,” ucap Marzuki.

Meski petugas kebersihan rutin ke lapangan setiap malam setelah operasional pasar berakhir, namun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya harus tetap ditumbuhkan setiap individu.

“Baik pedagang maupun pengunjung,” tegas Marzuki.

Sehingga, sampah sisa aktivitas berdagang, tidak berserakan dari lapak hingga ke jalan.

DLH Kota Banjarmasin juga meminta kepada pedagang, agar dapat menyiapkan kantong sampah sendiri sebelum petugas datang untuk mengambilnya.

“Kami berharap, pedagang dapat berinisiatif menyediakan wadah sampah sehingga pasar wadai tetap bersih dan nyaman,” ucap Marzuki.

Seperti diketahui, dalam sepekan Ramadan, di Pasar Wadai Ramadan ditemukan sampah sisa aktivitas dagang dibiarkan berserakan dari lapak hingga jalan.

Hal itu membuat pasar wadai kotor dan petugas kebersihan juga kesulitan melakukan pengambilan sampah setiap hari.

Karena itu, para pedagang diminta memiliki inisiatif mandiri untuk menyediakan wadah sampah sehingga pasar wadai tetap bersih dan nyaman.

Langkah ini dianggap krusial mengingat jalur Pasar Wadai tahun ini cukup panjang, diperkirakan mencapai hampir satu kilometer. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, resmi memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan, dalam rapat pembahasan yang digelar Rabu (25/2) malam.

Finalisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pansus II dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, disaksikan Dinas Perdagangan serta seluruh anggota Pansus yang berhadir.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan raperda telah melalui proses panjang, termasuk penajaman substansi dan harmonisasi pasal demi pasal agar regulasi ini benar-benar komprehensif dan implementatif.

Menurutnya, penyusunan materi dilakukan secara hati – hati, supaya tidak mudah berubah dalam waktu singkat akibat dinamika kebijakan di tingkat pusat.

“Alhamdulillah Raperda Penyelenggaraan Perdagangan telah kami finalisasi. Ini patut kita syukuri karena seluruh tahapan pembahasan di DPRD sudah clear dan siap ditindaklanjuti,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, raperda ini menjadi salah satu regulasi strategis daerah yang dirancang untuk menjawab dinamika sektor perdagangan di Kalimantan Selatan.

Bahkan, Ia menyebut sebagai salah satu inisiatif regulasi yang lahir dari DPRD dan memiliki cakupan substansi komprehensif di tingkat daerah.

Pansus II berharap tidak ada perubahan signifikan dalam proses evaluasi tersebut, sehingga target penyelesaian pada bulan ini dapat tercapai dan regulasi tentang penyelenggaraan perdagangan segera diimplementasikan.

“Kita ingin regulasi ini memiliki daya tahan. Jangan sampai baru dua atau tiga tahun sudah harus direvisi. Karena itu, muatan – muatannya kita susun sekuat mungkin dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi di atasnya,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi, salah satu poin krusial dalam pembahasan adalah aspek metrologi, termasuk pengaturan tera dan tera ulang alat ukur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Penguatan aspek ini dinilai penting untuk menjamin kepastian ukuran, takaran, dan timbangan dalam transaksi perdagangan, sehingga tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, Pansus II juga melakukan kunjungan dan meminta masukan dari pemerintah kabupaten/kota, serta berdialog dengan pelaku usaha sebagai bagian dari uji publik.

Langkah ini dilakukan guna memastikan raperda benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Dengan finalisasi ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perdagangan daerah yang berkeadilan, adaptif terhadap dinamika regulasi nasional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Selanjutnya setelah difinalisasi, naskah raperda akan segera ditindaklanjuti Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk proses fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin, sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat mengenai pembayaran THR tersebut.

“Kami sudah siapkan dana pembayaran THR. Tetapi untuk proses pencairan, kami masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya di daerah,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Selasa (24/2).

Dimana, lanjut Edy, pemko telah menganggarkan dana sekitar 35 sampai 40 miliar untuk THR Tahun 2026.

“Kejelasan aturan teknis sangat penting karena jumlah ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin, yang mencapai kurang lebih 7.000 orang,” tutur Edy.

Para penerima THR ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu yang baru saja dilantik.

“Setelah regulasi resmi diterbitkan pemerintah pusat, kami akan segera menyusun aturan turunan dan memproses pencairan agar THR dapat diterima tepat waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ungkapnya lagi.

Pemko Banjarmasin memastikan komitmennya, untuk merealisasikan pembayaran THR sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak para ASN dapat terpenuhi tanpa hambatan administratif.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memastikan THR bagi ASN, TNI, dan Polri akan dicairkan pada pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, mulai 26 Februari 2026.
Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (23/2).

Rakor dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota, menghadirkan terobosan nyata dengan tiga fokus utama.

Pertama, memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, terutama pelaku usaha yang berpotensi naik kelas dari mikro menjadi kecil, dan dari kecil menjadi menengah. Kedua, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, sehingga layanan keuangan hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk di wilayah pelosok.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bijak dan produktif.

“TPAKD harus menjadi motor penggerak agar akses keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo menyampaikan, bahwa rakor tahun ini mengusung tema: “Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD Perkuat IKAD untuk Membangun Banua.”

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang lebih inklusif, produktif, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

“Melalui rakor TPAKD 2026 ini, diharapkan akses keuangan di Kalimantan Selatan semakin merata dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya.

Rakor turut dihadiri anggota TPAKD Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Fajar Madjardi, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Wibowo. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, melaksanakan lelang non eksekusi wajib, barang milik negara (BMD), di Ruang Rapat Aula Bakula Gedung Belakang Lantai 2 BPKPAD Kota Banjarmasin, Senin (23/2).

“Aset yang di lelang ini merupakan barang berusia 7 hingga 18 tahun,” ungkap Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo, kepada sejumlah wartawan, Senin (23/2).

Dimana, lanjut Edi, tujuan dari lelang aset ini, adalah untuk efisiensi anggaran pemeliharaan, dan hasil lelang akan masuk ke kas daerah.

“Lelang ini terbagi dalam lima paket, dan ini seluruhnya telah habis terjual,” ujar Edi.

Dijelaskan Edi, aset daerah yang dilelang terdiri dari kendaraan dinas serta bongkaran bangunan, dengan total 112 paket. Yakni 57 unit kendaraan roda dua, 2 unit kendaraan roda tiga, 47 unit kendaraan roda empat, serta 6 paket bongkaran bangunan.

“Seluruh proses lelang telah melalui tahapan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Edi.

Sedangkan, proses lelang kendaraan dan bongkaran bangunan ini telah melalui beberapa tahapan. Pertama dari usulan, yaitu dari KIB, cek fisik dari Dishub terkait dengan kendaraan, dan cek fisik dari PUPR terkait dengan bongkaran. Kemudian rapat tim, setelah itu persetujuan kepala daerah, kemudian berita acara tim dan penilai kendaraan dan bangunan.

Setelah proses penilaian, dilakukan penetapan nilai limit dan pengajuan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk verifikasi data.

“Setelah itu penetapan tanggal lelang dari pihak KPKNL dan publikasi media, dan pada hari ini tanggal 23 Februari dilaksanakan lelang,” ujar Edi.

Secara keseluruhan, rekapitulasi sementara nilai lelang diperkirakan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Seluruh hasil lelang nantinya akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

“Hasil lelang ini akan masuk sebagai PAD Kota Banjarmasin,” ucap Edi.

Adapun kendaraan yang dilelang saat ini tersebar di beberapa titik penyimpanan, yakni 40 unit berada di gudang aset, 13 unit dititipkan di kawasan Lingkar Selatan, serta 59 unit berada di SKPD terkait.

Selain lelang yang tengah berjalan, BPKPAD juga tengah memproses rencana penghapusan dan pelelangan kendaraan dinas pejabat. Saat ini telah dilakukan cek fisik terhadap 37 unit kendaraan roda empat pejabat.

Dalam kesempatan tersebut, BPKPAD Kota Banjarmasin, meminta kepada pemenang lelang barang aset segera menyelesaikan administrasi serta pembayaran.

“Para pemenang lelang, segera menyelesaikan seluruh kewajibannya, berupa proses administrasi dan pembayaran,” ucap Edi.

Sehingga BPKPAD Kota Banjarmasin dapat mengoptimalkan pelayanan kepada peserta lelang.

“Kami berharap, para pemenang lelang dapat memanfaatkan aset barang yang sudah dibeli, dengan maksimal,” ujar Edi. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya menjaga ketertiban distribusi dan keterjangkauan harga bahan pokok, menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting mengingat tren kenaikan harga dan peningkatan kebutuhan masyarakat hampir selalu terjadi setiap memasuki Ramadan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa masyarakat Kalimantan Selatan menginginkan jaminan ketersediaan stok pangan yang aman dan harga yang tetap stabil. Menurutnya, stabilitas pangan bukan hanya soal pasokan di pasar, tetapi juga menyangkut perlindungan daya beli masyarakat.

“Ramadan adalah momentum ibadah sekaligus peningkatan konsumsi. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan stok benar-benar tersedia dan harga tetap dalam batas kewajaran,” ujarnya kepada wartawan.

Yani Helmi menekankan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya di tingkat pasar. Strategi harus dimulai dari sektor hulu, yakni pembinaan dan penguatan sektor pertanian serta peternakan, sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, produksi lokal perlu terus didorong, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan.

Selain itu, distribusi barang juga harus dipastikan berjalan lancar, tanpa hambatan logistik yang berpotensi memicu kelangkaan.

“Jika produksi terjaga dan distribusi lancar, maka potensi lonjakan harga bisa ditekan sejak awal,” tegasnya.

Helmi menjelaskan, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur hampir selalu terjadi menjelang Ramadan.

Untuk itu, DPRD Kalsel mendorong dinas terkait, khususnya sektor perdagangan dan instansi teknis lainnya, agar lebih rutin dan terjadwal dalam melaksanakan operasi pasar.

Operasi pasar dinilai menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha, agar tidak melakukan spekulasi ataupun penimbunan barang.

“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, termasuk pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, sehingga fluktuasi harga dapat terdeteksi lebih cepat,” jelas Helmi.

Yani Helmi menambahkan, selain operasi pasar, DPRD Kalsel menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, serta aparat pengawasan. Sinergi ini dinilai krusial dalam menjaga rantai pasok tetap efisien dan transparan.

Pengawasan terhadap distribusi barang, terutama komoditas strategis, harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.

DPRD juga mengingatkan agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun kendala distribusi.

Dengan menjaga ketertiban dan ketersediaan pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Harga yang stabil dan stok yang cukup akan memberikan rasa tenang bagi warga dalam menjalankan ibadah Ramadan.

“Melalui langkah antisipatif, pengawasan ketat, serta kolaborasi semua pihak, kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, Ramadan dapat dijalani dengan lebih khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)