Banjarmasin – Turnamen Olahraga Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin, resmi digelar di Lapangan Gateball PJN 1 Banjarmasin, Jumat (12/6).
Ketua Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kota Banjarmasin, Hamsi Mansyur mengatakan, gelaran Gateball Piala Wali Kota ini, masuk dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun ini.
Ket foto : Sekum PERGATSI Kalsel Mutaal Badrun
“Tujuan dari turnamen ini, untuk mencari atlet potensial Gateball yang akan mewakili Kota Banjarmasin pada ajang selanjutnya, termasuk Pekan Olahraga Provinsi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Namun, lanjutnya, dalam pembinaan atlet atlet Gateball ini, pihaknya terkendala dengan tidak adanya lapangan Gateball milik PERGATSI Kota Banjarmasin.
“Kami berharap pemerintah kota dapat membantu untuk lapangan Gateball,” ucapnya.
Selama ini, atlet Gateball Kota Banjarmasin meminjam lapangan milik PJN, untuk berlatih.
“Apabila lapangan terbuka yang digunakan untuk latihan dalam cuaca panas tidak mendukung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kalsel, Mutaal Badrun mengatakan, pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Gateball Piala Wali Kota ini. Sehingga Gateball semakin memasyarakat, khususnya di Banjarmasin.
“Kami bersyukur atas diselenggarakannya Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini,” ucap Mutaal.
Dengan adanya turnamen ini, lanjutnya, dapat menjadi ajang sosialisasi di Kota Banjarmasin, untuk mengenalkan Gateball.
Mutaal berharap, Turnamen Gateball ini dapat melahirkan atlet atlet potensial untuk Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.
“Pada ajang Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini, kami turut memantau kemampuan para atlet, sehingga dapat menjadi atlet Gateball Kalsel,” ucap Mutaal. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Kegiatan yang diikuti pegawai Pelindo Group, mitra kerja, serta komunitas pelabuhan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 134 kantong darah.
Program donor darah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata Pelindo, mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.
Yoga Arya Kuswanto, Junior Manager HSSE Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengumpulan 134 kantong darah menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan kepedulian insan Pelindo serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.
Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilaksanakan. Pelindo bersyukur antusiasme peserta sangat tinggi sehingga berhasil mengumpulkan 134 kantong darah.
Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar dan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor, PMI, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Yoga.
Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kalimantan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan, membangun budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pelabuhan serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya donor darah ini, Pelindo berharap dapat terus mempererat sinergi antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, peduli, dan berkelanjutan.. (Pelindo-RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD dalam rapat kerja yang digelar Rabu (10/6), dinilai menghambat proses pengambilan keputusan strategis terkait penyempurnaan regulasi tersebut.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kalsel itu, sejatinya menghadirkan mitra kerja terkait untuk membahas substansi perubahan perda, terutama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Namun, absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Setda Provinsi Kalsel, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya ditunda.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan kekecewaannya karena rapat yang membutuhkan keputusan penting justru tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
Menurutnya, kehadiran kepala SKPD sangat diperlukan agar berbagai masukan dan usulan yang berkembang dalam pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti serta diputuskan dalam forum resmi.
Pansus I juga menekankan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran penting, mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru, karena itu, DPRD Kalsel berupaya memastikan seluruh materi yang diatur dalam raperda benar – benar melalui kajian mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
Yani Helmi menjelaskan, selain mengejar target peningkatan pendapatan daerah, Pansus I menilai aspek keadilan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama.
Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi hanya dapat terbangun apabila hasil penerimaan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
“Melalui pembahasan raperda ini, dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjamin pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan ditundanya rapat tersebut, Pansus I meminta, agar pada agenda pembahasan berikutnya, kepala SKPD dapat hadir langsung, sehingga proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan target penyelesaian raperda dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita ingin menjamin pemerataan pembangunan, supaya masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menilai pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Banjarmasin, Kamis (11/6), mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti meningkatnya kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan jumlah temuan yang relatif sedikit dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai indikator positif bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan daerah semakin baik.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK bersama Gubernur Kalsel Muhidin, melakukan penandatangan
Supian menyebut DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan turut bersyukur atas capaian tersebut.
“Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan telah berjalan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Supian HK meminta, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih masuk dalam temuan BPK agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Ia optimis penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Supian menegaskan apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan ada tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.
“Selain persoalan administrasi dan keuangan, DPRD juga menyoroti sejumlah catatan terkait pengelolaan lingkungan. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan lingkungan di Kalimantan Selatan semakin baik,” jelasnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
DPRD Kalsel berharap capaian opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, terdapat 10 temuan dengan 25 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
“Dari seluruh temuan yang ada, nilai kewajiban yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp2,9 miliar. Namun sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan nilai penyelesaian sekitar Rp2,6 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp182 juta yang masih harus diselesaikan oleh SKPD terkait,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarnasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kota
Banjarmasin Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (10/6). Sosialisasi dibuka Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin diwakili Sekdako, Ichrom Muftezar.
Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar
Dalam sambutan Wali Kota Yamin, yang dibacakan Tezar, pemko menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin.
“Momentum ini merupakan sarana peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi para pelaku industri, yang juga menjadi wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penguatan tata kelola sektor industri yang modern, transparan, dan berbasis data,” ungkapnya.
Sektor industri, lanjut Yamin, memiliki peranan strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat daya saing daerah.
Namun, untuk menyusun kebijakan secara tepat dan efektif, pemerintah memerlukan data industri yang akurat, lengkap, dan terkini.
“Oleh karena itu, kehadiran Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas menjadi sangat penting sebagai sarana pengelolaan data dan informasi industri yang terintegrasi secara nasional,” jelasnya.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi industri, sekaligus menjadi dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri kedepannya.
“Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan industri memiliki kewajiban untuk menyampaikan data industri secara berkala melalui akun SIINas,” ucapnya.
Kewajiban ini bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata pelaku usaha, mendukung pembangunan sektor industri yang lebih maju dan berkelanjutan.
“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para pelaku industri dapat memahami dengan lebih baik tata cara pengisian, pelaporan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan SIINas,” tuturnya.
Jangan sampai kewajiban penyampaian data dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif melalui dukungan data yang valid dan terpercaya.
“Saya berharap, pelaku industri di Kota Banjarmasin dapat secara aktif memenuhi kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas secara tepat waktu, lengkap, dan akurat, agar kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan industri yang semakin kuat di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.
Sehingga, sosialisasi yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman pelaku industri terhadap penggunaan SIINas. (SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Komitmen Bank Kalsel bertransformasi menjadi bank devisa, segera memasuki tahap akhir. Bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, menargetkan mulai beroperasi sebagai bank devisa pada 17 Juni 2026.
Kepastian itu disampaikan Direktur Utama, Fakhrudin, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan di kantor pusat Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/6).
Fakhrudin mengatakan, seluruh persiapan menuju operasional bank devisa telah dilakukan. Saat ini Bank Kalsel tinggal menuntaskan tahapan akhir sebelum resmi memberikan layanan transaksi valuta asing dan kegiatan perbankan internasional lainnya.
Menurutnya, proses menjadi bank devisa memerlukan perjalanan panjang dan pemenuhan berbagai persyaratan regulator.
Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus memenuhi puluhan persyaratan administratif, operasional, manajemen risiko, teknologi informasi, kepatuhan, hingga kesiapan sumber daya manusia sebelum mendapatkan izin operasional.
Status bank devisa memungkinkan bank melakukan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing, seperti transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, transaksi ekspor-impor, remitansi, hingga layanan pendukung perdagangan internasional sesuai ketentuan regulator.
Fakhrudin menyampaikan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan.
“Kami bersyukur seluruh proses dapat dilalui dengan baik. Ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pihak yang selama ini mendukung penguatan Bank Kalsel,” ujar Fakhrudin.
Ia optimis, status baru sebagai bank devisa akan memperkuat daya saing Bank Kalsel sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas.
“Dengan menjadi bank devisa, kami memiliki ruang yang lebih besar untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, termasuk sektor perdagangan internasional. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fakhrudin juga berharap sinergi antara Bank Kalsel dan insan pers, khususnya PWI Kalimantan Selatan, dapat terus terjalin mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zaenal Helmie, menyambut positif rencana operasional Bank Kalsel sebagai bank devisa.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan potensi ekonomi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.
“Kami mengapresiasi capaian Bank Kalsel yang segera menjadi bank devisa. Kehadiran layanan perbankan internasional ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan,” kata Zaenal Helmie.
Dengan status bank devisa, Bank Kalsel diharapkan dapat memperluas layanan kepada pelaku usaha, eksportir, investor, dan masyarakat yang membutuhkan transaksi lintas negara, sekaligus memperkuat peran sebagai motor penggerak perekonomian daerah. (ADV-RIW/EYN)
BANJARMASIN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Menengah Pertama (SMP) resmi dimulai, Senin (9/6).
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada hari pertama pelaksanaan PPDB langsung memonitoring dua SMP Negeri yaitu , SMP Negeri 31 dan SMPN 13. Pemantauan dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan, Ryan Utama.
Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama
“Tahapan PPDB tingkat SMP resmi dimulai Selasa 9 Juni 2026. Dimana gelombang pertama PPDB tingkat SMP ini, dibuka untuk jalur prestasi akademik dan non akademik, serta afirmasi,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan.
Di hari pertama, lanjutnya, monitoring PPDB di SMP Negeri 31 dan SMPN 13 Banjarmasin, terpantau berjalan lancar.
“Kami mencoba melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 31 serta 13 ini,” ucap Ryan.
Pada saat pelaksanaan, pihaknya melihat relatif lanjar, tetapi karakteristik masyarakat di lingkungan kedua SMP tersebut, lebih banyak harus dibantu tenaga pelayanan penerimaan di SMP.
“Sehingga, banyak orangtua siswa datang langsung ke sekolah, untuk proses PPDB tersebut,” ucap Ryan lagi.
Untungnya, beberapa sekolah masih menyediakan operator pendaftaran untuk membantu orangtua yang kesulitan, saat mendaftarkan anaknya secara online.
“Salah satu kesulitan yang banyak dihadapi para orangtua saat pendaftaran online, adalah penginputan data, yang masih mendapat bantuan dari pihak sekolah,” jelas Ryan.
Bantuan yang diberikan, berupa pemeriksaan kelengkapan berkas siswa, serta pengecekan pada saat penginputan yang dilakukan secara online oleh orangtua siswa.
“Para orangtua yang datang langsung ke sekolah tetap mendapatkan pelayanan, sehingga apa yang menjadi kesulitan orangtua siswa pada saat mendaftar online dapat diketahui,” ucap Ryan. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama, hadir pada Perpisahan dan Pengukuhan Siswa – Siswi SD Negeri Gadang 2 Banjarmasin yang berlangsung di SMP Negeri 9 Banjarmasin, Senin (8/6). Kegiatan tersebut menjadi momen penuh haru dan kebanggaan bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar.
Dalam sambutannya, Yamin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh siswa-siswi SDN Gadang 2 yang telah dinyatakan lulus dan dikukuhkan. Ia menegaskan, bahwa keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta semangat belajar yang telah ditunjukkan selama menempuh pendidikan.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat membacakan sambutan
Wali Kota juga mengajak para siswa, menjadikan kelulusan sebagai awal perjalanan baru meraih cita-cita yang lebih tinggi. Menurutnya, tantangan di jenjang pendidikan berikutnya akan semakin besar, tetapi dengan bekal ilmu pengetahuan, karakter yang baik, dan kedisiplinan, para siswa diyakini mampu menghadapi setiap tantangan serta meraih berbagai prestasi di masa depan.
“Kelulusan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Teruslah belajar, teruslah bermimpi, dan teruslah berusaha menjadi generasi yang membanggakan,” pesannya di hadapan para lulusan.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pengabdiannya, mendidik dan membimbing para siswa hingga mencapai tahap kelulusan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para orang tua dan wali murid yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa bagi putra-putri mereka selama menempuh pendidikan.
Mengakhiri sambutannya, Yamin berharap momen perpisahan dan pengukuhan ini menjadi kenangan indah sekaligus motivasi bagi para siswa untuk terus belajar, berkarya, serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Ia juga mengajak seluruh lulusan SDN Gadang 2 untuk terus menjaga semangat dan optimisme dalam menggapai masa depan yang gemilang.
Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan kebersamaan, dihadiri para guru, orang tua, wali murid, serta seluruh siswa-siswi yang mengikuti prosesi perpisahan dan pengukuhan.
Momen tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahap pendidikan sekaligus awal langkah baru menuju jenjang yang lebih tinggi. (ProkomBjm-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membedah Peluang dan Batasan Artificial Intelligence di Ruang Redaksi dan Studio untuk Program Siaran Berkualitas”, di Banjarmasin, Senin (8/6).
Kegiatan yang dibuka Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Erlinda Puspita Ningrum.
FGD ini diikuti para pimpinan dan perwakilan lembaga penyiaran televisi maupun radio se-Kalimantan Selatan sebagai wadah diskusi mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), untuk mendukung produksi siaran yang berkualitas dan sesuai regulasi penyiaran.
Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan mengatakan, perkembangan teknologi digital, termasuk AI, merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, insan penyiaran dituntut mampu beradaptasi agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas program siaran.
“Disrupsi teknologi adalah realitas yang harus kita hadapi bersama. Yang terpenting bukan bagaimana menahannya, melainkan bagaimana memanfaatkan perkembangan tersebut untuk menciptakan peluang dan menjawab tantangan dunia penyiaran di era digital,” ujarnya.
Leoni menjelaskan, AI bekerja dengan mengolah berbagai data dan informasi yang tersedia untuk menghasilkan sebuah keluaran. Namun karena hasil yang dihasilkan akan dikonsumsi publik, maka penggunaannya harus dibarengi dengan prinsip etika, norma, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mendukung proses produksi dan pengelolaan konten. Namun, setiap informasi yang dihasilkan tetap harus melalui proses verifikasi agar akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama penerapan AI saat ini adalah potensi bias algoritma serta risiko penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Oleh sebab itu, penerapan prinsip etika menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam pemanfaatan teknologi tersebut.
Ket : Suasana FGD KPID Kalsel
“AI harus menjadi alat yang membantu kerja manusia, bukan menggantikan tanggung jawab jurnalistik. Karena itu, aspek etika, validitas data, dan kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Leoni menambahkan, saat ini AI mulai dimanfaatkan dalam berbagai tahapan produksi media, mulai dari pengolahan data, penyusunan materi, hingga pengelolaan konten digital.
Jika digunakan secara tepat, teknologi tersebut dapat membantu lembaga penyiaran beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memenuhi kebutuhan audiens yang terus berubah.
“Kami berharap insan penyiaran di Kalimantan Selatan mampu memanfaatkan AI secara bijak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Erlinda Puspita Ningrum menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pemanfaatan AI di sektor penyiaran sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital.
Menurutnya, penggunaan AI tidak cukup hanya sebatas mengadopsi teknologi, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan penyiaran, baik di ruang redaksi maupun studio.
“Pemanfaatan AI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi industri penyiaran. Tidak hanya membantu efisiensi kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi dan peningkatan kualitas konten yang disajikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Erlinda menambahkan, meskipun pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan mengatur sektor penyiaran secara langsung, Diskominfo siap menjadi mitra strategis yang mendukung pengembangan ekosistem penyiaran digital yang adaptif dan berdaya saing.
“Kami siap membangun komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, pemanfaatan AI dapat dioptimalkan untuk menghadirkan layanan penyiaran digital yang semakin berkualitas, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) bersama PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan dengan tema “Penjaminan Kredit dan Cerdas Finansial untuk Kemandirian Fiskal”, Senin (8/6) di Gedung LTH Mini FEB ULM di Banjarmasin.
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya literasi keuangan dan peran industri penjaminan dalam pembangunan ekonomi.
PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FEB ULM atas terjalinnya kerja sama yang konstruktif, mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor industri.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penjaminan kredit, PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) berkomitmen tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga berperan aktif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, pengambilan keputusan finansial yang bijaksana, serta pemahaman mengenai peran industri penjaminan dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Muhammad Hanafiah, Direktur Bisnis PT Jamkrida Kalsel, disela kegiatan, Senin (8/6).
Selain kegiatan literasi keuangan, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara FEB ULM dan PT Jamkrida Kalsel (Perseroda). Kesepahaman ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program kolaboratif yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kompetensi mahasiswa.
Contoh konkret dari nota kesepahaman ini, PT Jamkrida Kalsel memberikan kesempatan kepada mahasiswa FEB ULM untuk melaksanakan magang di Perusda Kalsel tersebut. Dukungan lainnya adalah memberikan kesempatan penelitian dan pengumpulan data skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Bahkan kesempatan ini juga diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dari perguruan tinggi lainnya.
“Melalui kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen memperkuat sinergi menciptakan ekosistem pendidikan dan ekonomi yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Literasi Keuangan di FEB ULM, menghadirkan dua narasumber, yakni Muzdalifah, Wakil Dekan Bidang Akademik FEB, serta Yusda Rizaldi Noor, Kepala Divisi Penjaminan PT Jamkrida Kalsel. (RIW/EPS)
