Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Banua dengan merancang payung hukum yang jelas melalui Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap keberadaan ormas yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Raperda tersebut merupakan usulan dari Komisi I DPRD Kalsel, bersama satu raperda lainnya. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan yang merupakan usulan dari Komisi II. Keduanya telah disepakati menjadi Raperda prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung “Rumah Banjar”, Senin, (19/05).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman ini, memutuskan menjadikan kedua raperda sebagai prakarsa DPRD, guna memperkuat aspek kelembagaan dan legitimasi pembentukan peraturan daerah tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dalam penyampaiannya menegaskan, bahwa raperda ini penting untuk mengatur dan mengarahkan peran ormas agar lebih terstruktur dan sinergis dengan arah pembangunan daerah.

“Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah melalui peran strategis organisasi kemasyarakatan, yang selama ini turut menopang berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kalsel mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan guna menjawab tantangan ketahanan pangan di Banua. Hal ini disampaikan anggota Komisi II, Umar Sadik yang menekankan pentingnya regulasi untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan pangan lokal.

“Dengan adanya raperda ini, diharapkan tata kelola pangan di daerah bisa lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Usai pemaparan dari kedua komisi pengusul, seluruh fraksi di DPRD Kalsel menyampaikan pandangan umum mereka. Secara garis besar, seluruh fraksi menyambut baik dan menyatakan dukungan terhadap dua usulan raperda tersebut, karena dinilai relevan dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosial serta ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

Selanjutnya, kedua raperda tersebut akan masuk dalam tahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Kalsel, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sukses menggelar Lomba Drama Petilan Perjuangan selama dua hari.

Lomba dipusatkan di panggung Ruang Terbuka Hijau (RTH) samping Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka), sejak 16 hingga 17 Mei 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Sekretaris Disdikbud Hadeli Rosyaidi, mengatakan, lomba ini untuk mengenalkan kepada masyarakat secara luas, tentang sejarah daerahnya sendiri, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan khususnya di Bumi Lambung Mangkurat.

“Kami berharap, lomba ini menjadi momen penting Revolusi Fisik Kalsel dan menjadi bagian dari program publik dalam rangka mempromosikan Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Arry Risfansyah menambahkan, even tahunan ini ramai diikuti peserta lomba baik sanggar, komunitas dan sekolah menengah atas. Dimana, tahun lalu hanya 11 grup, sedangkan tahun 2025 ini menjadi 14 grup yang berasal dari kabupaten dan kota. Arry berupaya, agar tahun depan lomba dapat kembali dilaksanakan.

“Kami apresiasi lomba ini semakin diminati, begitupun tingginya antusiasme pengunjung yang menonton langsung,” jelas Arry

Sementara itu, salah satu juri Lomba Drama Petilan Perjuangan M Syahriel M Noor menambahkan, dari keseluruhan grup ini, para peserta telah mampu menyampaikan inti dari cerita yang dimainkan. Terlihat dari kategori penilaian yang dapat dipenuhi, diantaranya terkait penggalian sejarah, penyampaian informasi kepada masyarakat, kemampuan kasting dan kostum yang digunakan.

“Dengan mengangkat tema “Perjuangan Kemerdekaan Kalimantan”, para peserta sudah lebih baik dari penampilan tahun 2024 lalu,” tutupnya

Untuk diketahui, pemenang Lomba Drama Petilan Perjuangan 2025, penyaji terbaik 1 Sanggar Seni Tanaharum Kabupaten Hulu Sungai Utara, penyaji terbaik 2 Teater Perak dan penyaji terbaik 3 Kelompok Halilintar. Sementara Aktor Terbaik diraih Sanggar Seni Demokrat, Aktris Terbaik IB Production, Artistik Terbaik Kelompok Halilintar, Sutradara Terbaik Kelompok Halilintar, Naskah Terbaik Teater Perak, Musik Terbaik Kelompok Halilintar, dan Juara Favorit Sanggar Seni Langit dari Kabupaten Tabalong. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Dekranasda Kota Banjarmasin dapat meningkatkan kualitas pengrajin di kota seribu sungai teraebut.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Fathul Jannah, diwakili Bendahara Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Catherine Ambasari, saat menghadiri pengukuhan Ketua Dekranasda Kota serta Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, pada Senin (19/5).

Catherine menyampaikan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan sudah mendesak untuk kabupaten kota di Banua, agar secepatnya melakukan pelantikan pengurus Dekranasda mereka.

“Berdasarkan arahan dari Ketua Dekranasda Kalsel, agar Kabupaten dan Kota segera membentuk pengurusnya,” ungkap Catherine.

Karena itu, lanjutnya, Dekranasda Provinsi Kalsel memberikan apresiasi terhadap Dekranasda Kota Banjarmasin, yang telah melantik pengurusnya tersebut.

“Dimana harapannya dengan telah dilantiknya pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin ini, maka dapat meningkatkan kualitas UMK di kota ini,” ucap Catherine.

Salah satunya, tambah Catherine, untuk motif Sasirangan, yang sudah diarahkan Gubernur Muhidin untuk lebih ditingkatkan.

“Gubernur juga meminta agar terus menggunakan produk Sasirangan,” ujar Catherine.

Sebelumya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin Nelli Listriani, resmi dikukuhkan Walikota Muhammad Yamin, di aula Kayuh Baimbai. Usai dikukuhkan, Nelli langsung melantik pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Walikota Muhammad Yamin berharap, keberadaan Dekranasda Kota Banjarmasin dapat memberi manfaat bagi masyarakat di kota ini. Terutama dalam hal peningkatan kualitas kerajinan tradisional, dan memperkenalkan produk unggulan hingga tingkat internasional.

“Pemerintah kota mengapresiasi Dekranasda Kota Banjarmasin yang telah membantu peningkatan pelaku UMKM di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang sudah menghadirkan program Ramadan 1446 Hijriyah berkualitas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan Anugerah Syiar Ramadan (ASR) Tahun 2025, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Sabtu (17/5) malam.

Dengan mengusung tema “Merangkul Perbedaan, Membangun Kesatuan untuk Kemaslahatan Banua”, acara penghargaan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Kepala Biro Kesra, Fatkhan, serta sejumlah kepala daerah, Forkopimda, dan pimpinan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di Kalsel.

Dalam sambutannya, Fatkhan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel menyambut baik pelaksanaan ASR 2025 dan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, edukatif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

“Ajang ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga momentum refleksi bagi kita semua, khususnya insan media, untuk terus meningkatkan kualitas karya dan menyadari bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui media adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujarnya.

Fatkhan juga menekankan pentingnya inovasi di tengah tren digital yang terus berkembang. Ia berharap lembaga penyiaran di Kalsel dapat terus menyuguhkan tayangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moralitas masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, tokoh agama, dan masyarakat harus terus dipupuk agar ruang informasi kita bersih dari konten yang memecah belah atau merusak moral,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KPID Kalsel, Muhammad Farid Soufian menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme lembaga penyiaran yang mendaftarkan 79 program Ramadan dari 78 lembaga penyiaran dalam ASR tahun ini.

“Ini merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Semoga tahun depan semakin semarak,” kata Farid.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Kalsel atas dukungan aktif dalam membina dunia penyiaran yang berkualitas dan bermartabat.

“Dukungan tersebut menjadi pondasi penting dalam menciptakan dunia penyiaran yang berkualitas dan bermartabat di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Diketahui, Anugerah Syiar Ramadan 2025 melombakan tujuh kategori program, baik untuk media televisi maupun radio. Kategori tersebut meliputi dakwah non-talkshow (ceramah), dakwah non-talkshow (kultum), dakwah talkshow (dialog), wisata budaya, ajang bakat, dokumenter/feature, dan liputan Ramadan.

Selain memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran, KPID Kalsel juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas peran aktifnya dalam mendukung dunia penyiaran.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Balangan. (BDR/RIW/APR)

Banjarmasin – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis Majalah Infobank dalam ajang “10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik dalam Pelayanan Prima 2025”, Bank Kalsel berhasil naik dua peringkat ke posisi kedua nasional, dengan raihan skor 83,85%, meningkat dari skor sebelumnya yakni 81,43%.

Peningkatan ini menjadi bukti nyata konsistensi Bank Kalsel dalam memberikan layanan unggulan kepada nasabah, serta keberhasilan transformasi pelayanan berbasis digital dan human-touch (sentuhan manusia) yang seimbang.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Bank Kalsel yang terus mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang komitmen Bank Kalsel dalam menjaga kepercayaan nasabah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan layanan yang terus berkembang,” ujar Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachrudin menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi tambahan menjelang kompetisi Frontliner Championship (FLC) Nasional di tahun 2025 ini, di mana Bank Kalsel kembali mengirimkan duta-duta pelayanan terbaiknya untuk berkompetisi secara nasional.

“Bank Kalsel optimis, dengan kualitas SDM frontliner kami. Ajang ini akan menjadi panggung pembuktian bahwa pelayanan Bank Kalsel tidak hanya unggul di wilayah, tetapi juga di level nasional,” tegas Fachrudin.

Sebagai informasi, pencapaian ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tangguh dan kompeten, tidak hanya dari aspek kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengusung semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel senantiasa berinovasi untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya. (ADV-RIW//APR)

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menyarankan Pemerintah kota membangun destinasi wisata baru, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kepada sejumlah wartawan, Jumat (16/5)
Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Mustakim menjelaskan, saat ini masyarakat sudah mengenal sejumlah lokasi wisata di Banjarmasin dan meramaikan kunjungan. Contohnya wisata religi, susur sungai, dan jajanan kuliner khas Banjar. Pihaknya menurut Mustakim, menginginkan pemerintah kota lebih kreatif lagi dengan membangun wisata baru, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

“Kami sarankan destinasi wisata baru di Banjarmasin itu, memiliki keunikan budaya, keindahan panorama alam dengan berbagai fasilitas yang tersedia,” harapnya.

Disampaikan Mustakim, untuk merealisasikan pembangunan destinasi wisata baru, pemerintah kota dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat, agar memberikan ide-ide kreatif dan cemerlang, terutama melibatkan langsung Gen Z.

“Tempat wisata yang populer dan menarik minat wisatawan dipastikan tidak pernah kehilangan daya tariknya,” ucap Acim (sapaan akrabnya)

Lebih lanjut Mustakim menambahkan, dengan adanya pembangunan destinasi wisata baru, dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Dimana, akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya.

“Wisatawan yang datang ke destinasi wisata baru akan membawa uang yang mereka belanjakan, berdampak positif bagi pedagang, pengrajin, dan usaha lain,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menjalankan program bertajuk Sekolah Taat Perda (SATU ARAH), di SMAN 5 Banjarmasin, dihadiri langsung Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda.

Ananda mengajak para pelajar SMA tersebut, untuk menjadikan Kota Banjarmasin lebih bersih dan tertib.

Ananda memaparkan secara gamblang, dua kebiasaan masyarakat umum yang kini tak lagi dapat ditoleransi. Yakni memberi uang kepada manusia silver dan membuang sampah sembarangan.

“Kalau kita terus memberi uang ke manusia silver atau pengemis jalanan, itu sama saja kita membiarkan mereka berkembang. Ini bukan pendidikan yang baik, dan anak-anak kita harus tahu sejak sekarang,” tegas Ananda saat memberi arahan langsung kepada ratusan pelajar di halaman SMA Negeri 5 Banjarmasin, Jumat (9/5).

Program SATU ARAH yang digagas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini dirancang sebagai bentuk edukasi langsung ke sekolah, dengan pendekatan yang menyentuh akar perilaku remaja.

Ananda menekankan, dua pelanggaran yang paling relevan dengan kehidupan pelajar saat ini adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan memberi uang kepada pengemis jalanan.

“Kita mulai menerapkan perda ini per 1 Juni. Jadi siapapun yang kedapatan melanggar, akan kita tindak dengan sanksi ringan. Bukan soal menakut-nakuti, tapi ini bagian dari membentuk kebiasaan baru yang lebih baik untuk kota kita,” katanya di hadapan para siswa, guru, dan aparat Satpol PP yang turut hadir.

Tak hanya menyasar perilaku remaja, langkah ini juga dimaksudkan untuk mengubah pola pikir warga secara kolektif.

“Kita ingin masyarakat bertindak bukan karena takut kena sanksi, tapi karena sadar bahwa ini untuk kebaikan bersama. Kalau kota bersih, yang untung bukan cuma pemerintah, tapi kita semua,” ucapnya.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan, bahwa program ini bukan eksperimen dadakan.

Sebelumnya, pendekatan yang sama telah diterapkan selama lebih dari setahun di 35 SMP se Banjarmasin dan menunjukkan hasil positif.

“Sekarang kita naikkan levelnya ke SMA. Ternyata respons siswa sangat luar biasa. Makanya kami ajak Wakil Wali Kota hadir langsung biar pesannya lebih mengena,” jelas Muzaiyin.

Lebih lanjut, Ia membeberkan, bahwa fenomena manusia silver dan pengemis jalanan bukan hanya mengganggu estetika kota, tapi juga menjadi ladang ekonomi gelap yang subur saat momen keagamaan.

“Pendapatan mereka bisa sampai 300 ribu rupiah per hari, terutama saat puasa atau lebaran. Ini realita. Dan kalau kita tidak edukasi dari sekarang, anak anak kita akan tumbuh dalam lingkungan yang permisif,” ungkapnya.

Langkah penertiban ini tidak dilakukan secara mendadak. Menurut Muzaiyin, Pemko Banjarmasin sudah memetakan sejumlah titik prioritas seperti tempat pembuangan sampah (TPS), pusat keramaian, dan kawasan pendidikan.

“Kita mulai dari edukasi ke siswa, lalu akan diperluas ke masyarakat. Nanti tiap Jumat, lokasi sosialisasi dan penegakan akan diperbanyak,” ucap Muzaiyin. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin menggelar Publikasi Standar Pelayanan, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/5).

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

“Sehingga Dinas Sosial Kota Banjarmasin perlu mempublikasikan Standar Pelayanan yang telah disusun, agar diketahui dan mendapatkan masukan, serta saran perbaikan melalui forum konsultasi ini,” ungkap Nuryadi.

Begitu juga, lanjutnya, saat ini ada perubahan peraturan dari Kementerian Sosial yang disampaikan ke daerah daerah, maka layanan tersebut perlu disampaikan ke masyarakat.

Seperti adanya perubahan pelayanan Pergantian Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya digunakan sebagai acuan data penerima sosial, kini diganti menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi,” ucapnya.

Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penyalur bantuan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kecurangan.

“Dengan data yang lebih akurat dan terpadu ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” ucap Nuryadi. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung penuh Puskesmas Sungai Andai menjadi puskesmas Rawat Inap.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Neli Listriani, baru-baru tadi mengatakan, dari hasil rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024, dengan Dinas Kesehatan. Dimana, merencanakan peningkatan status Puskesmas Sungai Andai menjadi Rawat Inap, pihaknya akan mendukung penuh peningkatan layanan ini apalagi lahannya masih luas.

“Beberapa waktu lalu kami pernah berkunjung ke puskesmas sungai andai, kalau nanti menjadi rawat inap tentu layak, karena jumlah penduduk sangat padat,” ucapnya

Ia menyampaikan, pelayanan rawat inap tentu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan keluarga pasien, karena fasilitasnya lebih dekat dengan tempat tinggal. Selain juga, dapat membantu masyarakat yang berobat jauh atau terkendala kemacetan lalu lintas. 

“Puskesmas rawat inap ini merupakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat,” ungkapnya

Lebih lanjut Neli menambahkan, keberadaan puskesmas rawat inap juga menjadi program prioritas Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Sehingga, Dinas Kesehatan Banjarmasin dapat mempersiapkan berbagai persyaratan nantinya.

“Sumber daya manusia (SDM) perlu disiapkan dan juga menjalin kerjasama dengan dokter spesialis,” tutup Neli. (NHF/RDM/RH)