Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi Keamanan Informasi (KAMI) versi 5.0 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (10/2) siang.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyampaikan bahwa keamanan informasi versi 5.0 merupakan pembaruan dari versi sebelumnya (4.2).

“Keamanan informasi versi 5.0 ini merupakan versi terbaru karena adanya beberapa poin tambahan, termasuk perlindungan data pribadi yang belum ada di versi sebelumnya yaitu versi 4.2,” katanya.

Sucialinita menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel serta Diskominfo kabupaten/kota se Kalsel.

Sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pengisian indeks keamanan informasi secara mandiri, yang nantinya akan diverifikasi oleh Pemprov Kalsel dan Badan Siber di masing-masing SKPD.

Dengan demikian, setiap instansi diharapkan mampu meningkatkan keamanan informasi secara optimal.

“Sosialisasi berlangsung selama dua hari, pada 10–11 Februari 2025. Peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga melakukan praktik pengisian indeks keamanan informasi versi 5.0,” terangnya.

Sucialinita menambahkan pada 2024, indeks KAMI Pemprov Kalsel mengalami peningkatan hingga mencapai angka 4 lebih, yang dinilai cukup tinggi dan sudah dalam kategori baik.

“Saat ini, Pemprov Kalsel tengah melakukan transisi dari versi 4.2 ke 5.0. Mengingat hal ini ada keterkaitan bahwa pemprov Kalsel telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota,” tambahnya.

Sucilianita menambahkan provinsi Kalsel menjadi salah satu perhatian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penguatan indeks keamanan informasi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan ke depan indeks keamanan informasi di Kalsel semakin meningkat.

Sementara itu, salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Sandiman Madya di Direktorat Pemerintah Daerah dan Sandi BSSN, Dr. Lukmanul Hakim, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang menjadi daerah kedua di Indonesia yang telah membentuk CSIRT di seluruh kabupaten/kota. Hal ini, menurutnya, menunjukkan komitmen kepala daerah yang tinggi dalam menjaga keamanan informasi di wilayahnya.

“Konteks kegiatan ini adalah bagaimana Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan self-assessment secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan mereka dalam pengendalian keamanan informasi di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Lukmanul Hakim berharap sosialisasi ini dapat mendorong seluruh instansi di Kalsel untuk semakin proaktif dalam meningkatkan keamanan informasi guna menghadapi tantangan di era digital. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Banjarmasin tengah melakukan pembahasan lebih detail lagi, tentang Pemberian Insentif atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor di kota ini.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Pemberian Insentif atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor DPRD Banjarmasin Deddy Sophian, baru-baru tadi mengatakan, dari rapat lanjutan yang dilaksanakan ada poin penting ditekankan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI. Dimana, pemberian insentif bukan dalam bentuk uang, tetapi kemudahan berinvestasi.

“Kami ingin kehadiran payung hukum ini, dapat semakin meningkatkan jumlah investor,” pintanya

Deddy menjelaskan, hasil study komparatif ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menyarankan untuk judul sebaiknya direvisi. Dengan demikian,
ini dibahas secara detail, agar tidak salah mengartikan Raperda tersebut.

“Banyaknya investasi tidak hanya berdampak meningkatkan perekonomian, juga memberi peluang menyerap tenaga kerja,” jelas Deddy

Lebih lanjut Deddy menambahkan, pihaknya ingin Banjarmasin yang berjuluk sebagai kota jasa dan perdagangan, terbukti ramah dengan investor. Sehingga, setiap tahun akan mengalami peningkatan 2025 ini, dari tahun 2024 lalu.

“Semoga calon investor baru akan tertarik dalam berinvestasi,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif akan mengumpulkan para pengusaha ekspedisi, terkait aktivitas bongkar muat yang menjadi keluhan masyarakat.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Nur Rahman, baru-baru tadi mengatakan, selama ini yang membuat warga keberatan, aktivitas bongkar muat dilakukan di pinggir jalan umum. Sehingga mengganggu arus lalu lintas, salah satunya kemacetan, apalagi di saat jam sibuk beraktifitas baik pagi dan sore hari.

“Kami akan undang seluruh pengusaha ekspedisi dalam waktu dekat,” ucapnya

Ia menyampaikan, seharusnya aktivitas bongkar muat para pengusaha ekpedisi, tidak dilakukan di pinggir Jalan umum ataupun jalur lalu lintas. Namun, di halaman yang luas, agar mobil angkutan bisa masuk dan parkir.

“Para pengusaha ekspedisi haruslah memikirkan, karena aktivitas bongkar muat tidak sebentar,” kata Rahman

Lebih lanjut Rahman menambahkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 tentang bongkar muat dan lokasi sudah ditentukan. Dengan demikian para pengusaha ekspedisi haruslah mentaati khususnya di kota yang juga dikenal sebagai jasa dan perdagangan.

“Kawasan yang sudah ada papan larangan bongkar muat, ini harusnya ditaati,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah mitra kerja dan salah satu pengelola kafe di kawasan Banjarmasin Utara, Selasa (4/2).

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan menindaklanjuti pemberitaan di media serta laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) oleh sebuah kafe di Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara. Sebagai hasil dari RDP, Pengelola Cafe tersebut akan melaksanakan aturan sesuai Peraturan Daerah.

“Hasil pertemuan tadi pengelola Cafe bersedia mentaati aturan,” ucapnya kepada wartawan, usai rapat.

Aliansyah menyatakan, selama ini pihaknya tidak melarang investor untuk berinvestasi di daerah, tetapi pelaku usaha harus menjalankan bisnisnya sesuai regulasi yang berlaku. Aturan tersebut, lanjutnya, mencakup pembatasan operasional kafe, seperti larangan penjualan minuman beralkohol, pembatasan penggunaan lampu berkedip, serta pengaturan tingkat kebisingan musik di tempat usaha.

“Kami minta Satpol PP Banjarmasin terus berikan pengawasan ektra lagi di lapangan agar regulasi ini dapat ditegakkan secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, menyatakan pihaknya siap memperketat pengawasan kepatuhan terhadap Perda di sektor usaha cafe. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan memberikan teguran, sanksi administratif, hingga tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengerahkan personel untuk memantau seluruh kafe di Banjarmasin guna memastikan kepatuhan terhadap Perda,” ujarnya.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Deddy Sophian, serta anggota lainnya, turut dihadiri perwakilan Satpol PP, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin. (NFH/NRH/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD kota Banjarmasin Nelly Listriani, usai kunjungan ke Puskesmas Sungai Andai pada Senin (3/2) mengatakan, tujuan berkunjung ini dalam rangka untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan. Dimana, sejak berdiri hampir tiga tahun lalu dinilai sangat bagus memberikan layanan bagi masyarakat sekitar, terbukti banyaknya kunjungan pasien.

“Kami ingin melihat secara langsung pelayanan yang diberikan,” ucapnya

Disampaikan Nelly, pihaknya juga ingin mengetahui penanganan pasien selama ini, beberapa waktu lalu sempat terjadi genangan air, yang tentu berdampak kesehatan warga seperti penyakit kulit dan diare. Oleh karena itu keberadaan puskesmas sangatlah tepat.

“Alhamdulillah tidak ada ditemukan kasus penyakit yang serius,” ungkapnya

Sementara itu, Anggota Komisi Empat DPRD Banjarmasin Husaini menambahkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana tentu harus ditingkatkan salah satunya tersedia mobil ambulan, dari hasil di lapangan, belum memiliki. Dengan demikian ini harus diprioritaskan nantinya melalui rapat anggaran dengan Dinas Kesehatan Banjarmasin.

“Kita ingin Puskesmas Sungai Andai akan lebih maju dalam pelayanan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja lapangan ke Puskesmas Sungai Andai, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Nelly Listriani didampingi Anggota Husaini, diterima Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Emma Ariesnawati, Kepala Puskesmas Sungai Andai Mei Vita Ariyani, Lurah Sungai Andai dan Perwakilan Kecamatan Banjarmasin Utara, berlokasi di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejumlah guru agama SD dan SMP berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menyampaikan keluhan mereka ke Gedung DPRD Banjarmasin. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari, pada Kamis (30/1).

Salah satu perwakilan guru dari SDN Telaga Biru 2, Muhammad Syahril mengungkapkan bahwa hingga kini mereka belum mendapatkan kejelasan terkait sistem kerja dan gaji setelah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

“Kami sampai sekarang belum mengetahui kapan pengangkatan kami akan dilakukan,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari, menilai bahwa kegelisahan para guru PPPK Paruh Waktu adalah hal yang wajar, mengingat mereka telah mengabdi sebagai tenaga pendidik selama bertahun-tahun.

“Mereka ingin ada kepastian status setelah lulus menjadi PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mathari menyampaikan bahwa setelah pertemuan tersebut, pihaknya langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin. Hasilnya, BKD masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi dari pemerintah pusat terkait status dan hak para guru PPPK Paruh Waktu.

“Kami menyarankan agar Pemko Banjarmasin tetap mempertahankan PPPK Paruh Waktu sambil menunggu kejelasan regulasi dari pusat. Terkait kesejahteraan mereka, untuk sementara, dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa),” pungkasnya. (NHF/NRH/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan masyarakat sekitar, saling berkolaborasi membersihkan lingkungan setelah air mulai surut.

Kepada Abdi Persada FM, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Syarifah Saqinah, pada Kamis (30/1) mengatakan, sebelumnya sempat terjadi banjir di beberapa kawasan seperti sebagian di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Timur, akibat curah hujan tinggi dibarengi air pasang Rob. Namun, sekarang mulai surut, sehingga masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Banjarmasin, hendaklah saling berkolaborasi untuk membersihkan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menjadi kegiatan rutin gotong royong membersihkan sungai-sungai,” ucapnya

Disampaikan Syarifah, biasanya kondisi jalan akan mengalami kerusakan akibat banjir, seperti berlubang. Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, melakukan pemantauan di lapangan, dan kalau menemukan jalan rusak dapat segera diperbaiki, agar tidak menggangu bagi pengguna jalan tersebut.

“Jalan yang rusak tidak terlalu besar diperbaiki, tentu mengefisiensikan anggaran,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifah mengimbau, dampak air surut, sampah akan menumpuk, maka ini harus secepatnya ditanggulangi, karena kalau dibiarkan akan mencemari lingkungan, otomatis menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan berbagai macam penyakit. 

“Mari bersama-sama menciptakan lingkungan bersih dan sehat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Banjir di Kecamatan Banjarmasin Selatan, diklaim merupakan kiriman air padang dari kawasan Gambut, Kabupaten Banjar.

Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathoni menjelaskan, alasan belum surutnya banjir di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan hingga saat ini, selain karena banjir rob, juga karena adanya air kiriman dari kawasan Gambut.

“Belum surutnya air dikawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan ini, karena adanya kiriman dari kawasan Gambut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/1).

Akibatnya, lanjut Thoni, banjir tidak kunjung surut, terutama di Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Pemurus Baru, dan beberapa kawasan sekitarnya.

Thoni mengatakan, saat ini pihaknya juga mengupayakan sejumlah langkah termasuk pembersihan sungai, untuk mengurangi ketinggian air di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi pengurangan intensitas air pasang terakhir, pihaknya meningkatkan kinerja pasukan turbo atau pembersih sungai dan drainase, pada saat curah hujan tinggi.

“Pada saat terjadi curah hujan tinggi ini, kami melalui UPT telah meningkatkan kinerja pasukan turbo Dinas PUPR Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Dinas PUPR Kota Banjarmasin memiliki 5 tim pasukan turbo yang saat ini telah diarahkan, untuk membersihkan sungai serta drainase di Kota Banjarmasin.

“Kami berharap dengan diterjunkannya pasukan turbo ini, dapat mempercepat penurunan ketinggian air pasang di Kota Banjarmasin,” ucap Thoni. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD kota Banjarmasin, melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke SDN Sungai Jingah 5 dan SDN Pangeran 3, yang masing-masing berlokasi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD kota Banjarmasin Rikval Fachruri, usai peninjauan pada Kamis (16/1) mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke SDN Sungai Jingah 5, Jalan Sungai Andai, bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi ruang kelas dan ruang guru, karena ada beberapa yang mengalami kerusakan, dan diharapkan dapat segera diperbaiki nantinya, agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar.

“Kerusakan ini tentu sangat memerlukan untuk segera dilakukan perbaikan,” jelasnya

Rikval menyampaikan, pihaknya juga mengunjungi ke SDN Pangeran 3, berlokasi Jalan Karya Sabumi. Dimana, sekolah ini menjadi salah satu percontohan penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 6 Januari 2025 lalu. Ia menilai, pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan lancar dan tidak ada keluhan, seperti makanan terlambat datang.

“Kami minta Dinas Pendidikan Banjarmasin, terus menjalin koordinasi dengan sekolah-sekolah dan instansi terkait di lapangan,” pintanya

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, untuk kondisi ruang kelas dan guru di SDN Sungai Jingah 5, memang menjadi skala prioritas, dari 18 ruangan sebanyak tiga buah tidak bisa difungsikan untuk belajar dan mengajar, yakni tepatnya di lantai 2 karena bergoyang. Sedangkan ruang guru mengalami retak akibat getaran gempa tahun lalu. Sehingga, para tenaga pendidik kalau istirahat harus berada di dalam kelas.

“Sementara ini peserta didik kelas 1 dan 3 harus masuk shif, karena 3 ruangan tidak bisa difungsikan,” ungkapnya

Lebih lanjut Nelly menambahkan, terkait pelaksanaan porgram Pemerintah Pusat untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG), dari hasil pemantauan cakupan gizi sudah lengkap seperti adanya karbohidrat, protein, sayur dan buah. Sedangkan untuk susu biasanya satu pekan sekali.

“Semoga nanti setiap hari diberikan susu, sebagai pelengkap 4 sehat 5 sempurna,” tutupnya.

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD kota Banjarmasin melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke SDN Sungai Jingah 5 dan SDN Pangeran 3. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, Sekretaris dan Anggota Komisi IV Dewan Banjarmasin, serta Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Baihaqi dengan jajaran Dinas Pendidikan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)