Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.

Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.

Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.

Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.

“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.

Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.

Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.

Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.

“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Stok sembako jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin, dipastikan aman.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, pemerintah kota telah beberapa kali meninjau ke Pasar Tradisional serta Pasar Modern, serta distributor, untuk memastikan ketersediaan sembako aman, saat perayaan Idul Fitri nanti.

“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah beberapa kali turun ke lapangan, untuk memonitor apakah stok pangan di Kota Banjarmasin ini aman,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/3).

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terus melakukan komunikasi kepada pihak distributor untuk stok sembako tersebut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan beberapa distributor pangan di kawasan Muara Kelayan, serta daerah lainnya, untuk beberapa komiditas sembako, dan dipastikan aman,” jelas Tezar lebih lanjut.

Meski stok aman, namun menurut Tezar, pihaknya juga menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Fitri ini, namun kenaikan masih dalam batas yang wajar.

“Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga saat ini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Tezar menyampaikan pesan kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah kota sudah memastikan ketersediaan sembako.

“Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan pesan, kepada masyarakat untuk tidak panik buying, karena Pemko Banjarmasin akan menjamin ketersediaan pangan yang diperlukan menjelang perayaan Idul Fitri mendatang,” tutur Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, juga memberikan dukungan kepada instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Ramadan.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kami memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk melaksanakan Pasar Murah BCSR di tempat masing masing,” ujarnya.

Karena kegiatan tersebut, mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk menjaga inflasi selama berlangsungnya bulan Ramadan tersebut.

“Salah satu kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TVRI Kalsel, pada kegiatan tersebut Pemko Banjarmasin menyediakan 500 paket sembako bersubsidi untuk masyarakat sekitar,” ucap Tezar. (SRI/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Gedung Diagnostik Lantai 1 RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (10/3). Pasar Murah dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Pasar Murah Ramadan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian UMKM di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Among.

Selain itu, lanjutnya, Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka memberikan harga lebih murah dari pasar, dan memberikan manfaat bagi pengunjung serta karyawan rumah sakit.

“Barang yang dijual mulai bahan pokok seperti gula dan minyak, serta barang kebutuhan lainnya, seperti pakaian, kain sasirangan, dan aneka makanan serta minuman,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan adanya Pasar Murah di RSUD Ulin Banjarmasin ini, dapat membantu pada saat Ramadan serta Lebaran Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Among juga meminta kepada para pejabat di RSUD Ulin Banjarmasin, agar meramaikan dan berbelanja di Pasar Murah tersebut.

“Pasar Murah Ramadan ini bekerjasama dengan KORPRI RSUD Ulin Banjarmasin, DPW Persatuan RSUD Ulin Banjarmasin, Dekranasda Kalsel, serta pelaku UMKM,” ucap Among.

Pasar Murah Ramadan di RSUD Ulin Banjarmasin diikuti sebanyak 25 stand. Salah satunya stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, yang ramai dikunjungi pembeli.

Bendahara Dekranasda Kalsel Chaterine Ambar Sari mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan Pasar Murah Ramadan, yang digelar RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kami bersyukur dapat mengikuti Pasar Murah ini,” ucapnya.

Karena kegiatan ini, lanjut Chaterine, dapat membantu masyarakat menengah ke bawah, berbelanja dengan harga murah.

“Kami berharap, Dekranasda provinsi dapat lebih banyak lagi berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Chaterine.

Pihaknya, bersyukur atas antusias pengunjung ke Stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan di Pasar Murah Ramadan RSUD Ulin Banjarmasin ini. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi sekaligus penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai rapat baru-baru tadi, mengatakan, perubahan perda ini diperlukan karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan potensi pendapatan daerah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 54 unit penghasil di lingkungan SKPD yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dinilai penting agar seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini serta memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Ada sekitar 54 unit penghasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat pembahasan tersebut, Pansus I juga menyoroti mekanisme pembagian opsen pajak kendaraan bermotor. Saat ini, sekitar 66 persen penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di kabupaten/kota, sementara sekitar 34 persen menjadi bagian pemerintah provinsi.

Isu tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berdampak langsung pada struktur APBD.

“Pansus I DPRD Kalsel menegaskan bahwa setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah harus tetap memerhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
salah satu usulan yang mengemuka dalam rapat adalah kemungkinan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor dari 1,2 persen menjadi sekitar 0,9 persen, sebagaimana tarif yang pernah diberlakukan sebelumnya.

Usulan ini muncul sebagai upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan melalui proses kajian dan perhitungan yang komprehensif agar tidak berdampak pada penurunan signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Pada prinsipnya kita ingin kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap opsi yang muncul akan dihitung secara matang, agar tidak menurunkan pendapatan daerah secara drastis,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Ormas Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengembangkan budidaya sorgum di lahan bekas tambang, di Kabupaten Tanah Laut. Keberhasilan ini disampaikan, Ketua DPW LDII Kalsel Dedi Supriatna, didampingi Sekretaris DPW LDII Kalsel Budiono kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Dedi menjelaskan, pihaknya saat ini siap mempresentasikan keberhasilan pengembangan sorgum tersebut, sebagai best practice ketahanan pangan dalam Musyawarah Nasional (Munas) LDII di Jakarta, 7 – 9 April 2026 mendatang.

“Keberhasilan ini berakar dari inovasi riset Anton Puspoyo, dosen sekaligus pemenang juara pertama lomba risen Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Dedi.

Riset ini, lanjutnya, membuktikan sorgum dapat tumbuh optimal di lahan yang selama ini terbengkalai pasca tambang.

“Ini menjadi salah satu potensi yang sangat positif ke depannya, dari beberapa daerah di Indonesia, yang akan mempresentasikan keunggulan masing masing, dan Kalsel diharapkan mendapatkan perhatian dengan pengembangan sorgum tersebut,” tutur Dedi lebih lanjut.

Dikatakan Dedi, Tim Dewan Pengawas LDII (DBPLDII) telah turun langsung melakukan survei ke Tanah Laut, dan menilai perkembangan budidaya sorgum menggembirakan.

Lahan marginal yang sebelumnya tidak bernilai kini membuka peluang konkret penguatan pangan daerah.

Selain itu, sorgum juga menawarkan nilai tinggi biji dan batangnya dapat diolah menjadi tepung, pakan ternak, serta aneke produk makanan olahan.

“Kami ingin memperkenalkan produk sorgum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk rekan media,” tutup Dedi. (SRI/RIW/EPS)