Erwin – Laman 19 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dukung Ketahanan Pangan Keluarga, PMD Kalsel Sukses Ubah Lahan Tidur Jadi Perkebunan Produktif

Banjarbaru – Pemanfaatan lahan tidur di lingkungan perkantoran, kini menjadi langkah nyata mendukung ketahanan pangan keluarga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pengelolaan lahan kosong di samping kantor mereka di Banjarbaru, menjadi kebun tanaman pangan produktif.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady menjelaskan, bahwa program ini berawal dari inisiatif pimpinan saat pertama kali menempati kantor tersebut.

“Waktu awal pindah ke kantor, pak kepala dinas melihat masih banyak lahan kosong dan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari situ muncul inisiatif untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu (18/2).

Agus menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengelola tanah kering agar lebih produktif. Proses pengolahan lahan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih dua bulan.

Pada tahap awal, pihaknya menggandeng rekan – rekan dari bidang alat dan mesin pertanian (alsintan), untuk membantu pengolahan tanah menggunakan traktor selama beberapa hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pencangkulan dan pengolahan manual oleh jajaran pegawai.

“Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tahapan pengolahan, lahan tersebut berhasil kita tanami. Ini menjadi bukti bahwa dengan kemauan dan kerja sama, lahan tidur pun bisa menjadi sumber pangan,” jelas Agus.

Kegiatan ini juga melibatkan Tim Penggerak PKK Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipimpin Ketua PKK Dinas PMD. Bersama – sama, ibu – ibu melaksanakan penanaman berbagai jenis tanaman pangan secara gotong royong.

Adapun komoditas yang ditanam antara lain cabai hiung, cabai rawit (lombok), kacang panjang, jagung, tomat, terong, kacang tanah, serta kangkung. Saat ini, seluruh tanaman telah tumbuh dengan baik dan memasuki tahap perawatan.

“Kita tinggal fokus pada perawatan. Mudah – mudahan dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, program ini diharapkan menjadi contoh baik bagi masyarakat desa maupun lingkungan perkantoran lainnya, dalam memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain memberikan nilai ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pangan.

Melalui langkah sederhana namun berdampak ini, Dinas PMD Kalsel menegaskan komitmennya, mendorong pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif, menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Bahas Tiga Raperda Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan, DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi PAD

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor pajak daerah, termasuk pajak atas tanah dan sektor pendidikan, sebagai langkah strategis mendukung pembangunan berkelanjutan di Banua.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai Rapat Paripurna di Banjarmasin, Rabu (18/2). Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Supian menegaskan, selama ini realisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren positif. Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi lain yang perlu digarap lebih optimal, khususnya pajak atas tanah di kabupaten/kota serta sumber-sumber pendapatan lain yang belum tergarap maksimal.

“Optimalisasi potensi pendapatan daerah sangat penting untuk menopang pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor, tetapi juga perlu menggali potensi pajak tanah dan sektor lain secara lebih terstruktur dan terukur,” ujarnya.

Supian HK menjelaskan, selain sektor perpajakan, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan.

Investasi pada pendidikan dinilai bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Foto : Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

“Program pendidikan yang inovatif dan produktif diyakini mampu melahirkan generasi unggul yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Tiga Raperda tersebut meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda ini menjadi landasan hukum penting dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selama ini, Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi instrumen utama dalam pengelolaan PAD sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan fiskal serta memperkuat efektivitas pemungutan pajak.

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Regulasi ini disusun untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Melalui payung hukum yang jelas, kontribusi dunia usaha diharapkan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Kemudian Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hak rakyat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya air, serta memperkuat pelibatan masyarakat termasuk masyarakat adat.

“Regulasi ini juga mengatur pengendalian daya rusak air guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” katanya

Hasnuryadi menegaskan, ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional, sekaligus memperkuat fondasi hukum dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan PAD.

Sehingga, ini menandai komitmen sinergis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Optimalisasi PAD dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus memperluas ruang fiskal bagi program prioritas pembangunan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sambut Ramadan, Ini Jadwal Belajar Siswa di Kalsel

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi mengatur mekanisme kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan, melalui surat edaran yang telah diterbitkan belum lama ini.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, bahwa dalam surat edaran tersebut diatur jadwal libur awal Ramadan serta penyesuaian jam belajar bagi peserta didik tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan.

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel di Banjarbaru.(foto : net)

“Kita mengeluarkan surat edaran bagaimana proses belajar mengajar pada bulan Ramadan. Jadi libur 18 sampai 21 Februari, tapi itu hanya untuk peserta didik, guru dan tenaga pendidik masih sama dengan ASN yang lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski terdapat masa libur bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, selama Ramadan, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian. Jam belajar akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.

“Kemudian ada pesantren Ramadan, kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadan, kemudian ada juga jadwal belajar yang dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Juga ada libur nanti Idul Fitri sudah kita atur, nanti kita rilis surat edarannya,” jelasnya.

Program Pesantren Ramadan menjadi salah satu fokus utama Disdikbud Kalsel selama bulan suci. Kegiatan ini akan menitikberatkan pada penguatan pendidikan agama dan pembinaan karakter peserta didik.

Galuh menilai, pengaturan kegiatan belajar selama Ramadan perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Khususnya bagi siswa SMA yang dinilai sudah lebih dewasa.

“Kan mungkin sedikit berbeda ya untuk anak SMA daripada SD dan SMP, sudah menuju dewasa sehingga jangan terlalu lama libur menurut saya. Kita atur dengan lebih baik, tapi nanti ada pesantren Ramadan yang kita fokus nanti untuk pelajaran agama dan lain sebagainya,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

FGD IDI Kalsel, Pemprov Kalsel Perkuat Demokrasi

Banjarmasin – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (18/2).

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso. FGD ini juga dihadiri Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah.

Ket : Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Adi Santoso saat membuka kegiatan

Dalam sambutannya, Adi Santoso menyampaikan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan demokrasi, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Menurutnya, kebebasan dan praktik demokrasi yang sehat menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat sipil dan jalannya pemerintahan.

Ia memaparkan, dalam empat tahun terakhir, IDI Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang cukup positif meskipun sempat mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 80,86. Tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi 80,44, sebelum kembali naik pada tahun 2024 menjadi 81,91 dan menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat ke-11 secara nasional.

“Capaian ini juga berada di atas angka nasional sebesar 79,81. Namun peningkatan angka bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi,” ujarnya.

Adi menjelaskan, pengukuran IDI 2025 menggunakan metode triangulasi yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh melalui telaah koran dan dokumen akan divalidasi melalui diskusi serta pendalaman informasi bersama para peserta FGD.

Pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian.

FGD dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai ruang verifikasi dan eksplorasi data.

“Diharapkan, melalui kegiatan ini, hasil pengukuran dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam mendorong penyelenggaraan demokrasi yang semakin baik dan berkualitas di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Gelar Pasmur Ramadan, Disperdagin Imbau Warga Manfaatkan Paket Sembako Murah

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), menggelar Pasar Murah Ramadan 2026 dalam rangka pengendalian inflasi di bulan Ramadan 1447 Hijriah, di halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (18/2). Pasmur dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, yang diwakili Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, jajaran forum BCSR, Kepala SKPD, Camat beserta jajaran terkait.

Ichrom Muftezar menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah konkret pemerintah mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan barang pokok masyarakat, selama bulan Ramadan.

Ket foto : Gunting Pita sebagai tanda diresmikannya pelaksanaan pasar murah

Diketahui sebanyak 44 perusahaan turut berpartisipasi dalam program ini.

“Kegiatan ini kami kerjasamakan dengan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) sebagai donatur, sebanyak 44 perusahaan, diantaranya Bulog sebagai distributor, dan Baznas Banjarmasin sebagai mediator, apalagi menjelang bulan suci dan hari raya kita tahu selalu ada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Khusus Pasmur di Kecamatan Banjarmasin Timur, disediakan sebanyak 1.049 paket sembako murah. Terdiri dari gula pasir 2 kilogram dan minyak goreng 2 liter.

Dari sekitar 16 ribu paket yang siap dialokasikan untuk Pasar Murah Kota Banjarmasin tahun ini, ada 1.049 paket kita sediakan di sini dengan harga Rp73.000, lalu disubsidi Forum BCSR sebesar 15 ribu, sehingga masyarakat hanya perlu menebus murah dengan harga Rp58.000 per paket.

Ket foto : Kadisperdagin Banjarmasin Ichrom Muftezar

“Ini merupakan bentuk subsidi nyata yang lahir dari kepedulian para donatur,” ujar Tezar.

Tezar menyebut,pasmur ini akan diselenggarakan di 5 kecamatan dan 52 kelurahan se- kota Banjarmasin selama Ramadan.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik – baiknya.

“Kita ingin masyarakat tidak perlu melakukan aksi panic buying, belanja yang bijak, karena kita pastikan stok di Banjarmasin tetap aman hingga hari raya tiba,” ucap Tezar. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

PMD Kalsel, Dorong Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, bahwa BUMDes dan koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Jika keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, maka pengelolaan usaha desa akan semakin optimal, baik dari sisi permodalan, distribusi, maupun pemasaran produk.

“BUMDes dapat berfokus pada pengelolaan unit usaha berbasis potensi desa, seperti perdagangan, pengolahan hasil pertanian, hingga jasa layanan,” ungkap Indah, saat ditemui diruangannya pada Rabu (18/2).

Sementara itu, koperasi dapat memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, serta partisipasi anggota dalam mendukung perputaran ekonomi desa.

Indah menambahkan, pihaknya mendorong adanya komunikasi dan perencanaan bersama antara pengurus BUMDes dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi ini juga diharapkan mampu memperluas akses permodalan, memperkuat manajemen usaha, serta meningkatkan daya saing produk unggulan desa di pasar yang lebih luas,” lanjut Indah.

Di sisi lain, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata desa. Menurut Indah, banyak desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun kearifan lokal yang dapat dikembangkan secara profesional melalui BUMDes.

Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis potensi lokal, sektor pariwisata desa dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

“Dinas PMD pun juga akan memberikan pendampingan kepada BUMDes, mulai dari perencanaan usaha, penguatan kelembagaan, hingga strategi promosi dan pemasaran,” ucapnya.

Indah menegaskan, keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata.

Melalui BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola destinasi, penyedia jasa homestay, pemandu wisata, maupun pelaku usaha pendukung seperti kuliner dan kerajinan tangan.

“Melalui kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan, optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi desa dapat semakin tumbuh, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Rakor APBN Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Optimalisasi dan Ketepatan Penyerapan Anggaran

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama serta penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ket : Penyerahan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kab/kota di Kalsel

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dana transfer pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan seluruh dana tersebut benar – benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa keterlambatan, apalagi sampai tidak terserap,” tegas Muhidin.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi yang kuat antara program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan pembiayaan.

“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya dibiayai APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain itu, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.

Menurut Gubernur Muhidin, lambannya penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi daerah. Karena itu, komitmen bersama ini penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana APBN,” ujarnya.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

“Dana APBN ini adalah amanah dari negara. Kita wajib memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Masuki Usia 53 Tahun, Gubernur Muhidin Minta PT PAM Bandarmasih Layani Warga Hingga Pelosok

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili ⁠⁠Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya, menghadiri syukuran HUT ke-53 PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda), di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kamis (12/2).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan HUT ke 53 PT PAM Bandarmasih,” ungkap Eddy, kepada Abdi Persada FM.

Ket foto : Karo Ekonomi Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya

Eddy berharap, PT PAM Bandarmasih terus menjadi perusahaan daerah yang profesional, inovatif, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Semoga PT PAM Bandarmasih dapat memberikan pelayanan lebih maju, hingga merambah ke daerah yang berada di pelosok Kota Banjarmasin,” ucap Eddy.

Gubernur juga berharap, PT PAM Bandarmasih dapat menjadi contoh bagi PDAM lainnya yang ada di Kalsel.

“Pemprov Kalsel mengucapkan terimakasih kepada PT PAM Bandarmasih yang telah memberikan deviden pada tahun 2025 lalu sekitar Rp 3,2 Miliar,” ungkapnya lagi.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan sambutan

Hal ini, merupakan contoh PDAM yang sehat, dan telah memberikan deviden kepada pemerintah kota, daerah, serta Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan harapannya kepada PT PAM Bandarmasih, agar di usia yang semakin tua ini, dapat memberikan pelayanan maksimal.

“Pada usia yang tidak muda lagi, kami berharap layanan yang diberikan dapat semakin meningkat,” ucap Yamin.

Meskipun, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk memaksimalkan pelayanan hingga ke daerah pelosok.

Pada peringatan kali ini, PT PAM Bandarmasih menyerahkan penghargaan pegawai teladan, bantuan sosial serta lainnya. (SRI/RIW/EPS)

Tingkatkan Literasi Sejarah Siswa, Disdikbud Kalsel Hadirkan Museum Masuk Sekolah

Hulu Sungai Tengah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Kebudayaan Kalsel, terus berinovasi dalam penguatan literasi sejarah, melalui program Museum Masuk Sekolah, yang digelar Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman selama delapan hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kabid Kebudayaan Raudati Hildayati, melalui rilisnya menyampaikan, program Museum Masuk Sekolah yang dilaksanakan Museum Wasaka, bertujuan untuk mendekatkan museum ke kalangan peserta didik, sekaligus menjadikannya sebagai sumber belajar yang menarik, kontekstual, dan inspiratif.

Foto : Salah satu narasumber menyampaikan materi, dalam kegiatan Museum Masuk Sekolah

Kegiatan dilaksanakan di sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Muara Uya Kabupaten Tabalong, dilanjutkan ke SMAN 1 Lampihong Kabupaten Balangan, serta SMAN 8 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), berakhir Kamis (12/2).

“Kami ingin program ini meningkatkan minat belajar serta menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya sejarah dan budaya daerah,” jelasnya.

Disampaikan Hilda, Museum Wasaka Kalsel, tidak hanya menjadi tempat kunjungan, tetapi benar-benar hadir sebagai sumber belajar yang menarik.

Harapannya, program ini dapat meningkatkan pemahaman kalangan peserta didik tentang sejarah dan budaya, menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan bangsa, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Foto : Suasana pemutaran film sejarah revolusi fisik melalui silent cinema di SMAN 8 HST

“Ada dua narasumber yang memberikan materi, untuk pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami,” ungkap Hilda.

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menyampaikan, dalam kegiatan tersebut, Museum Wasaka menghadirkan koleksi khas berupa mandau, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta didik. Dimana, mereka mendapatkan pengalaman belajar secara langsung melalui edukasi pembersihan koleksi museum.

“Kita juga melaksanakan pemutaran film sejarah revolusi fisik melalui silent cinema.
Kuis interaktif di setiap ruang kegiatan, meliputi ruang materi, ruang audio visual (AVI), dan ruang pamer,” ungkapnya.

Arry menambahkan, dengan adanya program ini, kalangan peserta didik, dapat lebih memahami dan mengingat peristiwa sejarah dengan baik.

Disdikbud Kalsel optimis, melalui inovasi program Museum Masuk Sekolah, literasi sejarah generasi muda Banua akan semakin kuat, sekaligus mempertegas peran museum sebagai pusat edukasi yang adaptif, inklusif, dan mudah diakses.

Selain itu sebagai bagian dari evaluasi, respon peserta terhadap kegiatan ini dihimpun melalui QR Code (Quick Response Code) yang disediakan panitia. Sehingga, masukan dari siswa dan guru dapat langsung terdokumentasi secara digital.

“Program ini diharapkan nantinya akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi sekolah – sekolah di seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Selatan,” tutup Arry. (DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Gelar Pelatihan, Dispora Kenalkan Olahraga Berbasis Data dan Teknologi

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (11/2) sore. Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel Heru Susmianto.

“Pelatihan ini diberikan kepada seluruh cabang olahraga, terkait pemanfaatan sistem informasi keolahragaan berbasis data,” ungkap Pebriadin, kepada sejumlah wartawan.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz

Dengan harapan, lanjut Pebriadin, kedepannya Dispora Kalsel memiliki basis data yang objektif, rasional, transparan, serta update.

“Basis data ini sangat bermanfaat, untuk kegiatan olahraga, potensi keberhasilan atlet, wasit, serta perangkat pertandingan,” tuturnya.

Selain itu, data juga diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari cabang olahraga.

“Maka dengan begitu basis data ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan suatu kegiatan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin lagi.

Keputusan yang diambil Dispora Kalsel kedepannya, akan didasarkan pada kebutuhan real dalam hal penganggaran.

“Sebagaimana arahan dari Gubernur Muhidin serta Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, bahwa olahraga di Banua berdasarkan visi dan misi, agar lebih ditingkatkan lagi,” jelas Pebriadin.

Dispora Kalsel menjalankan amanah tersebut, dengan melakukan peningkatan di sektor cabang olahraga dengan berbasis data, tidak hanya peningkatan pada administrasi semata.

“Kami melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap peningkatan keolahragaan tersebut,” tutup Pebriadin. (SRI/RIW/EPS)