Erwin – Laman 20 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Pengelolaan Destinasi Berbasis Digital dan Kearifan Lokal, Dispar Kalsel Gelar Pelatihan

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Pariwisata se-Kalsel pada tahun 2026, bertempat di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady menyampaikan, pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi pariwisata berbasis lokal. Dimana tema yang diangkat, adalah “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Foto : Salah satu narasumber menyampaikan materi dari BPS Provinsi Kalsel, Husnalia

Penguatan peran Pokdarwis juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong pengembangan Geopark Meratus sebagai destinasi unggulan yang berkelas nasional hingga internasional.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Pokdarwis sebagai garda terdepan dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya di kawasan Geopark Meratus Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Iwan, Pokdarwis memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah.

Dispar Kalsel berharap, dengan peningkatan kapasitas ini, Pokdarwis mampu menjadi motor penggerak pariwisata daerah yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar destinasi.

“Dengan ketatnya persaingan wisatawan tidak hanya mencari destinasi yang indah, tetapi juga pengalaman, makna, serta cerita tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Iwan menegaskan, dengan adanya penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui Pokdarwis menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman wisata yang autentik, inklusif, serta berbasis kearifan lokal.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang pengelolaan destinasi berkelanjutan, strategi promosi digital, pengemasan produk wisata berbasis budaya, serta penguatan tata kelola kelembagaan Pokdarwis.

“Pendekatan inovasi digital juga ditekankan sebagai upaya memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata di era transformasi teknologi,” tutup Iwan. (NHF/RIW/EPS)

Susun Program Inovasi Daerah, Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Libatkan Masyarakat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam penyusunan dan pengembangan program inovasi daerah.

Langkah ini dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Banua.

Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menyampaikan, bahwa inovasi daerah tidak dapat hanya bersumber dari pemerintah semata.

Banyak gagasan, praktik baik, serta solusi kreatif yang lahir dari masyarakat, baik di tingkat desa, komunitas, pelaku usaha, akademisi, maupun generasi muda. Potensi tersebut perlu difasilitasi dan diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Inovasi tidak selalu harus datang dari birokrasi. Justru sering kali ide-ide segar dan solutif muncul dari masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.

“Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan program inovasi,” ungkap Thaufik, baru – baru ini.

salah satu inovasi alat penyaring air bersih

Ia menjelaskan, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, proses inovasi akan lebih inklusif, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, inovasi yang lahir juga memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

BRIDA Kalsel, lanjut Thaufik, akan memperkuat berbagai mekanisme penjaringan ide dan kolaborasi, seperti forum diskusi, konsultasi publik, kompetisi inovasi daerah, hingga pendampingan bagi komunitas dan pelaku inovasi.

Sinergi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas kreatif juga terus ditingkatkan.

“Kami ingin membangun budaya inovasi yang tumbuh dari bawah, bukan hanya top-down. Dengan partisipasi aktif masyarakat, inovasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif, solutif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Thaufik.

Thaufik menambahkan, penguatan partisipasi publik dalam inovasi juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kebutuhan masyarakat.

BRIDA Kalsel berkomitmen, menjadikan hasil-hasil inovasi sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan semakin efektif dan tepat guna.

Ia berharap, semakin banyak inovasi yang lahir dari Banua, baik di sektor pelayanan publik, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Dengan demikian, Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Pisah Sambut Pejabat Struktural, RSGM Gusti Hasan Aman Perkuat Integritas dan Tata Kelola Layanan

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, melaksanakan Pisah Sambut Jabatan Pejabat Struktural, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Aset Jabatan serta Penandatanganan Pakta Integritas, sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel, Rabu (11/2).

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman drg. Mashuda, dalam rilisnya menyampaikan,
kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan tanggung jawab di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman. Dalam rangka menjalankan program kerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalsel, Muhidin, juga program prioritas serta janji kampanye.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg. Mashuda, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Zainal Abidin (ki-ka)

Prosesi pisah sambut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga simbol estafet amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami memberikan apresiasi atas dedikasi pejabat sebelumnya yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan layanan dan manajemen rumah sakit. Pada saat yang sama, dukungan penuh juga diberikan kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan program kerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat sinergi antarunit,” pintanya.

drg Mashuda mengatakan, momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi komitmen bersama untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Seluruh pejabat struktural menegaskan komitmen untuk
menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan humanis kepada masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi, loyalitas, dan integritas, RSGM Gusti Hasan Aman terus bertransformasi menjadi rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan gigi dan mulut yang unggul serta adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.

Lebih lanjut Mashuda menambahkan, dengan kepemimpinan yang berkelanjutan dan tata kelola yang kuat, RSGM Gusti Hasan Aman optimis dapat terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat Banua.

“Mari bersama-sama kita majukan pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalsel,” pungkasnya. (RSGM.KALSEL-NHF/RIW/EPS)

Dukung Visi Misi Gubernur, Diskominfo Kalsel Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan transparan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan platform aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Rakat, yang akan menjadi satu pintu layanan digital di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel.

Ket : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim saat diwawancara

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan aplikasi Rakat merupakan wujud dukungan terhadap visi, misi, serta 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik.

“Saat ini kami terus melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik terintegrasi agar dapat memberikan kemudahan akses layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan, aplikasi Rakat dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor layanan publik dalam satu platform digital, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, perizinan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

“Melalui aplikasi Rakat, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi berbeda. Cukup satu platform untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara digital sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ket : Pengembangan Aplikasi Rakat Pemprov Kalsel

Lebih lanjut, Muslim mengakui, bahwa pengembangan aplikasi tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Meski demikian, Diskominfo Kalsel tetap berkomitmen untuk mengembangkan Rakat secara bertahap hingga siap dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Pengembangan aplikasi ini terus kami lakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan SDM dan anggaran yang tersedia. Saat ini sudah terdapat beberapa layanan yang berhasil terintegrasi, salah satunya di bidang kesehatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

KEK Mekar Putih Kalsel Masuki Tahap Krusial, Target Perpres Terbit 2026 dan Operasional 2029

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, proses administratif dan koordinasi lintas kementerian tengah berjalan untuk mempercepat penetapan kawasan strategis tersebut.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti mengatakan, bahwa seluruh tahapan pengusulan KEK Mekar Putih sedang berproses, termasuk pengajuan resmi kepada Dewan KEK.

Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti (kanan) saat memberikan keterangan

“Khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, ini semuanya sedang berproses. Kita sudah pengajuan ke Dewan KEK terkait memang luasan lahan. Jadi luasan lahan sudah clear,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan, khususnya terkait dokumen perencanaan seperti RENJA dan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memuat pembangunan Pelabuhan Mekar Putih.

Menurutnya, pelabuhan menjadi kunci utama pengembangan KEK tersebut.

“Kenapa? Karena memang yang jadi fokus utamanya adalah pembangunan pelabuhan di Mekar Putih,” tegasnya.

Pelabuhan Mekar Putih diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis, yang akan membuka akses investasi dalam skala besar. Ketika pelabuhan rampung dan mulai beroperasi, arus investasi diyakini akan meningkat signifikan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Pada saat Pelabuhan Mekar Putih itu selesai dan terbangun dan kemudian dimanfaatkan, maka investasi investor-investor juga akan masuk dan akan meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Pemprov Kalsel menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan KEK Mekar Putih dapat terbit pada akhir tahun 2026. Setelah itu, pembangunan fisik kawasan ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kawasan ini diproyeksikan mulai beroperasi pada 2029, sejalan dengan masa kepemimpinan Gubernur saat ini.

“Kita harapkan di akhir tahun 2026 Perpres penetapan terkait Kawasan Ekonomi Khusus itu sudah keluar. Kemudian 2027 sudah mulai melakukan pembangunan sampai nanti terakhir pada masa kepemimpinan Pak Gubernur itu sudah mulai beroperasi di tahun 2029,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Temui Dirjen Bina Marga, Komisi III DPRD Kalsel Dorong Akselerasi Proyek Jalan Nasional

Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, mengawal pembangunan infrastruktur strategis di daerah.

Salah satunya dengan mendorong seluruh program jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat, dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustakimah, usai memimpin pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (10/2).

Mustakimah menyampaikan, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel, memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Selatan, sekaligus menyerap informasi langsung terkait perencanaan, prioritas program, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

“Tujuan kami datang langsung ke Kementerian untuk mengetahui dan mendengar secara langsung paparan mengenai program – program pembangunan jalan nasional yang akan dilaksanakan di Kalsel,” katanya

Menurut Mustakimah, pembangunan infrastruktur jalan nasional memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustakimah

“Dengan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci agar seluruh program dapat terealisasi dengan baik,” jelasnya

Mustakimah juga menyoroti persoalan longsornya jalan nasional di Kilometer 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.

Permasalahan tersebut dinilai telah berlangsung cukup lama dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama arus transportasi dan perekonomian di wilayah selatan Kalimantan Selatan.

“Dari paparan yang kita simak, persoalan di KM 171 Satui ini terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Mustakimah menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang pasti terkait arah kebijakan penanganan lokasi tersebut. Namun demikian, DPRD Kalsel secara tegas mendorong agar persoalan ini segera mendapat kepastian dan diselesaikan secara komprehensif.

“Kami berharap ada sikap tegas dan solusi percepatan dari pemerintah pusat, sehingga persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Ahnes Intan, yang menyambut langsung kedatangan Komisi III DPRD Kalsel, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan perhatian legislatif daerah terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Ia menilai, pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dan memberikan banyak masukan strategis, tidak hanya terkait penanganan jalan nasional, tetapi juga isu-isu lain yang saling berkaitan, seperti persoalan banjir dan ketahanan infrastruktur.

“Kami mengapresiasi kunjungan dan diskusi bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan. Banyak informasi dan masukan yang kami terima, khususnya terkait kondisi jalan daerah, jalan nasional, serta keterkaitannya dengan persoalan banjir,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Resmikan Puskesmas Cempaka Putih, Ini Harapan Wali Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Puskesmas Cempaka Putih kembali beroperasi, setelah diresmikan Wali Kota, Muhammad Yamin didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Nely Listriani serta Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan, pada Rabu (11/2).

“Kami bersyukur pembangunan Puskesmas Cempaka Putih ini telah diselesaikan tepat waktu,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat memberikan sambutan

Sehingga, lanjut Yamin, dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Banjarmasin, sebagai wujud pelayanan prima yang diberikan kepada warga kota.

“Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan,” ucapnya.

Kedepannya, puskesmas Cempaka Putih ini dapat memberikan layanan terbaik, karena Pemerintah Kota Banjarmasin telah memberikan fasilitas yang nyaman,” tutur Yamin.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin ini juga mengatakan, bahwa kawasan puskesmas tetap memberlakukan parkir gratis.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan mengatakan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas merupakan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin, yakni, pada bidang kesehatan.

Karena itu, lanjut Ramadhan, peningkatan infrastruktur puskesmas menjadi fokus Dinas Kesehatan, yang salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Cempaka Putih.

“Kami berharap, warga Kota Banjarmasin mendapatkan layanan prima diseluruh puskesmas,” ucap Ramadhan.

Seperti diketahui, pembangunan Puskesmas Cempaka Putih, dikerjakan sejak 6 bulan lalu, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp6 Miliar lebih. (SRI/RIW/EPS)

Sosialisasi Opsen PKB, Ini Target BPKPAD Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), menggelar Sosialisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di salah satu hotel, Rabu (11/2).

Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, diwakili Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda.

Ananda menjelaskan, bahwa kebijakan opsen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penguatan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Ananda mengatakan, bahwa penerapan opsen PKB dan BBNKB bukanlah penambahan jenis pajak baru.

“Perlu saya tegaskan bahwa opsen PKB dan opsen BBNKB bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, guna menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurut Ananda, melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih kuat, untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Meski begitu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman bersama antara pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat.

“Karena itu, sosialisasi ini menjadi sangat penting agar seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas, utuh, dan benar mengenai dasar hukum, mekanisme pemungutan, serta manfaat penerapan opsen PKB dan BBNKB di Kota Banjarmasin,” tutur Ananda.

Ia juga berharap, terbangun sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat pelaksana, serta seluruh stakeholder agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali kota berpesan, agar hasil sosialisasi ditindaklanjuti dengan pelayanan yang mudah dipahami dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Hasil sosialisasi ini harus benar-benar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan berpihak pada masyarakat,” ucap Ananda.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, target penerimaan pada 2025 sebesar Rp140 miliar berhasil terlampaui.

“Alhamdulillah target kita tercapai Rp143 miliar. Tahun ini kita naikkan lagi di kisaran Rp150 sampai Rp160 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema opsen membuat bagian pajak daerah langsung diterima pemerintah kota saat masyarakat melakukan pembayaran.

“Sekarang begitu masyarakat bayar pajak kendaraan, langsung ada porsi yang masuk ke kota sesuai pola baru pajak daerah,” katanya.

Untuk mengejar target tersebut, Pemko Banjarmasin melakukan sosialisasi, penertiban kendaraan yang belum membayar pajak, serta mendorong balik nama kendaraan dari luar daerah.

“Masih banyak kendaraan yang belum bayar pajak dan kendaraan luar daerah yang harus kita balik nama. Kami juga bersinergi dengan provinsi lewat pendataan dan sosialisasi agar kesadaran masyarakat meningkat,” ucapnya.

Sedangkan, Kasi Pelayanan PKB/BBN-KB UPPD Samsat Banjarmasin 2, Yondi Caturadina Darnida menyampaikan, pihaknya mendukung sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin ini.

“Kami tentunya memberi dukungan terhadap kegiatan sosialisasi opsen PKB di Kota Banjarmasin,” ucap Yondi.

Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga Kota Banjarmasin semakin memahami dan mengerti mengenai opsen PKB tersebut.

“Kami berharap, dengan meningkatnya kesadaran warga membayar opsen PKB, maka pembayaran pun semakin meningkat,” ucap Yondi. (SRI/RIW/EPS)

Matangkan Arah RKPD 2027 Berbasis SDM dan Investasi Unggulan, Kalsel Gelar Forum Konsultasi Publik,

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, Selasa (10/2).

Forum ini mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari stakeholder pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi profesi.

Peluncuran FKP penyusunan RKPD Kalsel tahun 2027 oleh Kepala Bappeda Kalsel, Sekda Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menegaskan, bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah. Partisipasi publik sangat dibutuhkan agar arah pembangunan tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pandangan seluruh unsur, baik dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil FKP akan menjadi bahan perumusan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen strategis tahunan pemerintah daerah, sekaligus menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur serta lintas sektor.

“Melalui RKPD inilah arah pembangunan dan anggaran daerah ditetapkan setiap tahun, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif dan efisien,” tambahnya.

Sekda menegaskan, tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Tema ini menegaskan komitmen kita untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi produktif di sektor unggulan, serta memastikan dukungan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini juga bagian dari kontribusi daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menjelaskan bahwa FKP merupakan rangkaian awal menuju pembahasan yang lebih teknis hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk kegiatan Tahun 2027.

“Seluruh perencanaan yang kita susun harus selaras dengan RPJMN, Asta Cita, RPJMD, visi misi Gubernur, hingga 10 janji Gubernur yang nantinya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di masing – masing SKPD,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengonsolidasikan seluruh arah kebijakan tersebut agar terintegrasi dan tepat sasaran dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dari sisi substansi masukan publik, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar, menyebutkan bahwa forum menghasilkan beragam aspirasi strategis dari masyarakat.

“Kami menerima banyak masukan, di antaranya terkait mitigasi banjir yang perlu disusun dalam sebuah grand design, sehingga penanganan tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga preventif,” ujarnya.

Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi sorotan, khususnya terkait penguatan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas.

“Masukan dari kelompok difabel juga cukup kuat. Meski program-program inklusif sudah berjalan, baik melalui Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan dengan sekolah inklusi, namun ini menjadi pengingat agar keberpihakan tersebut terus diperkuat,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi, UIN Antasari Lakukan Kerja Sama Strategis Dengan Empat Lembaga

Banjarbaru – Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin menegaskan komitmennya, memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat lembaga strategis di Kalimantan Selatan.

Empat lembaga yang menjalin kerja sama tersebut yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Darut Tauhid Peduli (DT Peduli) Kalsel, serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto bersama UIN Antasari usai kegiatan penandatanganan MoU sekaligus kuliah umum.(foto : UIN Antasari)

Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Nida Mufidah menyampaikan, bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret kampus dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

“Tujuan kami mengadakan MoU ini adalah untuk menunjang dan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerja sama lintas lembaga ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik sivitas akademika UIN Antasari.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali teori di ruang kelas, tetapi juga perlu mendapatkan pengalaman praktik langsung di lapangan agar memiliki kompetensi yang utuh.

“Mahasiswa tidak hanya sekadar mendapatkan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga praktik langsung. Dengan adanya MoU ini, kemampuan dan keterampilan mahasiswa akan semakin bertambah, sehingga mereka siap terjun ke lapangan dan menjadi tenaga kerja yang unggul,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)