Penulis: Admin 4

JAWA BARAT – Kabar gembira datang dari Kebun Raya Banua milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan penghargaan terbaik kedua se-Indonesia bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-206 Kebun Raya Bogor, pada Rabu (17/5).

Diserahkan langsung oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Sukarnoputri, penghargaan ini diterima oleh Kepala UPTD Kebun Raya Banua Adilla Redha Yanti.

Tampak hadir juga dalam penyerahan penghargaan ini Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemprov Kalsel Muhammad Amin.

Penghargaan yang diserahkan Megawati Sukarnoputri yang juga Dewan Pembina BRIN ini, adalah bentuk apresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku pembina pembangunan kebun raya di Indonesia kepada para pengelola Kebun Raya Daerah yang dinilai telah menunjukkan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam menjalan fungsi-fungsi kebun raya. Penghargaan ini berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang panjang dari berbagai juri.

Kebun raya telah memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain manfaat ekologi dan menyelamatkan keanekaragaman hayati tumbuhan, kebun raya juga memberikan dampak ekonomi, sosial hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.

“Alhamdulilah. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan ini. Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas dukungan kepada Kebun Raya Banua selama ini,” kata Adilla.

Adilla mengungkapkan, dukungan penuh dari Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini salah satu indikator terbesar dalam penilaian.

Paman Birin, sangat memperhatikan serta memberi dukungan untuk Kebun Raya Banua, baik itu kebijakan maupun anggaran sehingga menjadi semangat UPTD Kebun Raya Banua untuk terus mengembangkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat Banua.

Paman Birin pun mengapresiasi percapaian UPTD Kebun Raya Banua sehingga meraih penghargaan tingkat nasional.

Pun begitu, Paman Birin tetap berpesan agar Kebun Raya Banua terus bergerak maju, menjadi lebih baik lagi serta banyak memiliki manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Baik sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya berbagai tanaman hingga pusat rekreasi.

“Selamat untuk Kebun Raya Banua. Terus tingkatkan dan bergerak lebih maju lagi,” kata Paman Birin.

Plt. Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R. Hendrian mengatakan, keberlangsungan kebun raya di daerah sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah.

“Pengelolaan kebun raya berkaitan dengan banyak hal. Di antaranya adalah status lahan yang harus sudah memiliki dasar hukum tetap, dan tidak dialihfungsikan, tersedianya dukungan regulasi dan kebijakan, serta ketersediaan business plan yang matang, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan SDM dan anggaran.

“Dibutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, mengingat bahwa yang harus dipelihara adalah tumbuhan hidup yang tentunya memerlukan pemeliharaan intensif; serta mengingat bahwa kebun raya adalah kawasan yang terbuka untuk publik, sehingga soal kebersihan, kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung harus selalu dijaga dengan baik,” ujarnya.

Kebun raya daerah yang dinyatakan sebagai kebun raya terbaik yaitu Kebun Raya Indrokilo Boyolali (Jawa Tengah), Kebun Raya Banua Pemprov Kalsel, Kebun Raya Balikpapan serta Kebun Raya ITERA.

Sampai saat ini terdapat 51 kebun raya di Indonesia. Kebun raya tersebut terdiri dari 5 kebun raya dikelola BRIN, 41 Kebun raya dikelola pemerintah daerah, 3 kebun raya dikelola Perguruan Tinggi, 1 kebun raya dikelola BUMN serta 1 kebun raya dikelola swasta. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai wakil rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pemerintah mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Air Permukaan (PAP).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi pada saat memimpin rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Kepala UPPD Samsat se-Provinsi Kalsel, dan Tim PAP Provinsi Kalsel di gedung DPRD Kalsel pada Rabu, (17/5).

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani itu mengemukakan keinginan dan harapan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, yakni berkenaan dengan pemaksimalan potensi PAP untuk mendongkrak PAD.

“Kita harapkan potensi PAP ini betul-betul dimaksimalkan dan betul-betul direalisasikan. Hari ini juga kita kumpulkan Kepala UPPD Samsat se-Provinsi Kalsel, harapannya adalah bagaimana kita bisa sama-sama bekerja maksimal untuk banua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil menjelaskan target PAP di tahun 2023 ini sebesar Rp50 miliar. Namun, menurut data per 30 April 2023, jumlah realisasi penerimaan baru mencapai 11,43 persen.

“Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah hambatan yang ada. Di antaranya masih ada perusahaan yang belum memiliki SIPA, ditambah lagi beberapa perusahaan belum memiliki alat untuk perhitungan volume air/water meter”, terangnya.

Kendati demikian, menurut Subhan, pihaknya akan tetap berusaha untuk mengejar angka yang ditargetkan. Namun, besaran target tersebut, lanjut Subhan, akan disesuaikan lagi dengan kondisi kekinian.

“Diperkirakan angka target realistis di 2023 ini sekitar Rp17 miliar hingga Rp20 miliar”, pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

AMUNTAI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK bersama Wakil Rakyat Dapil V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke-71 di Halaman Kantor Bupati HSU, Kamis (11/5).

Supian HK memaknai tema Hari Jadi Kabupaten HSU yang mengangkat tema ‘Kabul Hajat Barakat Ikhtiar wan Tawakal’ sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah Kabupten HSU, termasuk bidang pertanian dan perikanan.

Selain itu, lanjutnya, terkait permasalahan eceng gondok dan susupan gunung menutup alur dan jalur pelayaran perahu nelayan, sehingga pembersihan harus dilakukan.

“Kami sudah pernah membersihkan sungai Danau Panggang menuju Sungai Barito itu kurang lebih 12 km,” katanya.

Supian HK juga mendoakan agar tujuan pembangunan Kabupaten HSU dapat tercapai, tentunya dengan disertai kerja keras sebagai ikhtiar serta rasa syukur dan doa tawakkal kepada Allah SWT.

Sementara, Penjabat Bupati HSU, Raden Suria Fadliansyah berharap momentum Hari Jadi Kabupaten HSU ini dapat menjadi pendorong dan spirit seluruh elemen masyarakat setempat untuk menjalin kebersamaan.

“Semoga peringatan Hari Jadi Kabupaten HSU ini mampu meningkatkan kerjasama yang sinergi serta bahu membahu membangun HSU sehingga merubah tantangan menjadi peluang,” jelasnya.

Pada gelaran Hari Jadi Kabupaten HSU ini, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini turut berhadir untuk memberikan doa dan bersilaturahmi. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri. Keberhasilannya pun mampu merealisasikan 357 persen. Jika dibandingkan tahun lalu, perbedaannya sangat jauh. Melalui data resmi pihaknya, angka berstatus mandiri pada 2022 telah mencapai 100 desa di 11 kabupaten.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP), Siti Norbayah, mengungkapkan, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari usaha serta kinerja dari seluruh jajaran baik ditingkat kabupaten, pemerintahan desa hingga pendamping dari Kemendes RI.

“Tim kami di PMD Kalsel ini hanya sekitar 90 orang lebih. Artinya, keberadaaan mereka sangat membantu sekali dalam merealisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus membantu mengimplementasikan secara maksimal program-program untuk mengentaskan masalah ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (11/5) siang.

Apalagi, katanya, selain turut berkolaborasi dengan TNI melalui program nyata Manunggal Membangun Desa atau dikenal TMMD, ada pula Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (PAMAN MUDIK) yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah.

“Ini programnya sangat membantu sekali bahkan mengapresiasi karena percepatan penurunannya akurat. Bahkan, target kami adalah menurunkan hingga tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari data yang dirilis tahun 2021 lalu, jumlah status sangat tertinggal mencapai 6 desa tersebar di 11 kabupaten di Kalsel. Namun pada 2022, angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat baik dan signifikan yakni tinggal 2 desa lagi.

“Penilaiannya itu masih pada saran prasarana seperti jalan karena 2 desa ini berada di perbukitan. Turut menjadi perhatian kami,” bebernya.

Ia membeberkan, untuk jumlah desa berkembang tercatat pada 2021 mencapai 1.334. Lalu, desa maju sekitar 398. Sementara, berdasarkan rilis resmi status mandiri baru berjumlah 28 desa.

“Tetapi pada tahun rilis 2022 (data 2023) status mandiri mengalami penambahan menjadi 100 desa. Tentu, ini merupakan capaian Pemprov Kalsel melalui dukungan penuh dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin),” beber Kepala Bidang (Kabid) PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah.

Kendati begitu, dia menjelaskan, pada 2022 status desa maju yang sebelumnya hanya terealisasi sebanyak 398 kini mampu merangkak pesat dikisaran angka 835 desa tersebar di kabupaten.

“Terjadi kenaikan yang posif yakni sebesar 210 persen. Ini juga dipengaruhi adanya program PAMAN MUDIK dan TMMD tadi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil data status desa 2022, status maju juga mengalami kenaikan. Dari 398 kini berubah menjadi 892 desa. Artinya, 1.334 desa dengan statusnya berkembang jadi berkurang.

“Fokus utama kita pada 2023 ini di antaranya adalah menuntaskan nol status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Terutama tertinggal di Kalsel sempat diangka 94 pada 2021, tetapi kini telah mengalami penurunan menjadi 34 desa. Selain itu, desa sangat tertinggalnya tercatat ada 2 di HST yaitu Desa Juhu dan Aing Bantai yang kawasannya terletak di pegunungan Meratus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Stunting merupakan masalah global yang melanda di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022, Kalimantan Selatan berada di urutan 15 dari seluruh Indonesia dengan angka 24,6 persen untuk tingkat Stunting. Nilai ini tergolong masuk dalam level tinggi, mengingat WHO menetapkan standar prevalensi Stunting diangka kurang dari 20%. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi salah satu grup media cetak lokal bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, mencetuskan program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur.

Konsep sederhananya adalah, bahwa pencegahan Stunting dinilai dapat dilakukan dengan pemberian 2 (dua) telur setiap harinya kepada anak balita. Kandungan protein hewani yang tinggi dalam sebutir telur, diyakini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak, sehingga nantinya terbebas dari Stunting.

Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan kepada 40 (empat puluh) anak Stunting di wilayah Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Berangas.

Secara simbolis, penyerahan distribusi telur dilakukan di Kantor Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya, kepada warga penerima Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur pada Selasa (9/5).

“Bank Kalsel memiliki Program CSR (Corporate Social Responsibility) yang salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan Stunting. Atas hal ini, Bank Kalsel memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur ini, yang Saya nilai sangat bagus dijalankan dan semoga dapat berkelanjutan. Dikemudian hari angka Stunting Kalsel Saya harap semakin menurun, bahkan tidak akan ditemukan lagi angka Stunting di Kalsel dimasa akan datang,” ujar IGK Prasetya.

Turut berhadir pula Dewan Komisaris Bank Kalsel, Syahrituah Siregar dan Rizal Akbar Sarupi, menyerahkan secara simbolis dukungan bantuan CSR Bank Kalsel. (ADV-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, akhirnya mampu merealisasikan usulan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Tanah Bumbu untuk pengadaan bibit udang Windu. Komoditi bernilai ekonomi yang didatangkan dari pulau Jawa itu mencapai 390.400 ekor.

“Alhamdulillah Pemprov melalui Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel merealisasikan ini untuk Pokdakan di sini. Ya, saya berharap udang Windu yang telah disalurkan bisa dikembangkan dan tentu mampu dipasarkan supaya nilai ekonominya juga bisa didapatkan,” ujarnya usai ikut menebarkan bibit udang bernama latin penaeus monodon ini di lokasi tambak Pokdan Sahabatku di Desa Api Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Senin (8/5) sore.

Politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu turut berpesan agar para kelompok pembudidaya ikan ini serius menata dengan baik pengelolaan pertambakan dan kini menjadi habitat baru ratusan ribu udang yang sudah ditebarkan.

“Ditata secara rapi, baik itu konsepnya modern atau pun tradisional. Tidak lupa juga menjaga PH air agar bibit yang sudah dilepas ini bisa bertumbuh kembang sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Sebagaimana harapan itu, upaya pengawasan terhadap pengembangan ini juga turut diukur secara berkesinambungan. Mengingat tak hanya dipantau dari Pemprov Kalsel saja melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga ikut berperan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa diawasi dengan baik dan secara terus menerus untuk perkembang biakannya juga. Hal ini juga merupakan aspirasi warga di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk di Desa Api Api. Tak lupa pula, perbanyakan dari udang itu bisa dihasilkan di lokasi ini karena bibitnya diambil di luar Jawa. Artinya, Pokdakan di daerah ini bisa terus belajar sembari turut diawasi oleh pengawas dari Kemenlautkan dan Pemprov Kalsel,” beber politisi yang akrab disapa Paman Yani tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan, penyaluran udang yang dikenal dengan sebutan black tiger ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada Pokdakan di daerah tersebut. Bahkan masing-masing kelompok dijatahi sebanyak 195.200 ekor.

“Ini berkat kerjasama dengan DPRD Kalsel terutama dari Wakil Ketua Komisi II Paman Yani sehingga bantuannya dapat disalurkan. Keberhasilan itu merupakan pokok pikiran (pokir) beliau dan mudah-mudahan sesuai yang diharapkan,” harapnya.

Selanjutnya, dirinya membeberkan, untuk total keseluruhan anggaran pengadaan bibit udang Windu melalui APBD khusus bagi dua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yakni Hasrat Bersama dan Sahabatku mencapai Rp200 juta.

“Dari 13 kabupaten/kota. Alhamdulillah, hanya Tanah Bumbu yang disetujui mendapatkan bantuan pengadaan bibit ini,” ucap mantan Kepala Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, Banjarmasin.

Ia menyampaikan, agar upaya budidaya udang Windu terus berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga melibatkan Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut (BPAPL) Kotabaru untuk ikut mengembangkan bibit ini.

“UPTDnya itu yang khusus menangani perbanyakan dari udang Windu,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 menjadi sajian dalam Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi untuk mengedukasi warga Desa Api Api, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat karena retribusi jasa usaha yang dimaksud seperti tambat labuh atau sebagainya itu sudah diatur oleh perda tersebut,” ujar politisi dari Partai Golkar, usai menggelar Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), Senin (8/5) sore.

Dengan adanya ini, tutur dia, keberadaan peraturan daerah retribusi jasa usaha turut berperan mengantisipasi pungutan liar (pungli). Mengingat, perda itu diatur untuk kepentingan layanan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

“Tarif seperti tambat labuh dan sebagainya sudah sesuai serta telah diatur di dalam perda itu. Bahkan, akan terus kita sosialisasikan agar mereka tidak ragu untuk berlabuh ke pelabuhan perikanan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.

Bahkan, perda ini juga turut memberikan perlindungan (protektif) lebih kepada nelayan yang sering melakukan aktivitas perjalanan melaut. Terlebih, diperairan laut yang masih masuk wilayah hukum kelautan di Kalimantan Selatan.

“Makanya perda ini terus kita sebarkan. Terlebih, retribusi jasa usaha yang diterima menjadi PAD dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Kita lihat Pelabuhan Perikanan Batulicin memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan juga optimal,” papar legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, mengucapkan terima atas penyebarluasan perda tersebut. Selain dapat dipahami masyarakat, implementasinya mampu berjalan dengan baik seiring dilakukannya sosialisasi ini.

“Kami berterima kasih kepada Paman Yani yang aktif dan sering berperan menyebarkanluaskan perda ini. Tentu, ini pelabuhan milik kita akan terus ditingkatkan termasuk PADnya,” paparnya.

Tak kalah lagi, kata dia, peningkatannya didorong dengan pembangunan cold storage. Setelah ada di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, juga akan dimiliki di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Anggarannya itu dari APBD sebesar Rp5 miliar khusus bagi Pelabuhan Perikanan Batulicin,” bebernya.

Diketahui, kegiatan ini diikuti mulai dari profesi nelayan, petani dan pembudidaya ikan. Yang mana, partisipasi tersebut diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi mereka agar mengetahui lebih jauh terhadap penerapan Perda Nomor 8 tahun 2020. (RHS/RDM/RH)