Penulis: Admin 2

Banjarmasin – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis Majalah Infobank dalam ajang “10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik dalam Pelayanan Prima 2025”, Bank Kalsel berhasil naik dua peringkat ke posisi kedua nasional, dengan raihan skor 83,85%, meningkat dari skor sebelumnya yakni 81,43%.

Peningkatan ini menjadi bukti nyata konsistensi Bank Kalsel dalam memberikan layanan unggulan kepada nasabah, serta keberhasilan transformasi pelayanan berbasis digital dan human-touch (sentuhan manusia) yang seimbang.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Bank Kalsel yang terus mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang komitmen Bank Kalsel dalam menjaga kepercayaan nasabah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan layanan yang terus berkembang,” ujar Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachrudin menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi tambahan menjelang kompetisi Frontliner Championship (FLC) Nasional di tahun 2025 ini, di mana Bank Kalsel kembali mengirimkan duta-duta pelayanan terbaiknya untuk berkompetisi secara nasional.

“Bank Kalsel optimis, dengan kualitas SDM frontliner kami. Ajang ini akan menjadi panggung pembuktian bahwa pelayanan Bank Kalsel tidak hanya unggul di wilayah, tetapi juga di level nasional,” tegas Fachrudin.

Sebagai informasi, pencapaian ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tangguh dan kompeten, tidak hanya dari aspek kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengusung semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel senantiasa berinovasi untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya. (ADV-RIW//APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2024, dii Aula Kayuh Baimbai, Kamis (13/2).

Pekan Panutan Pajak tersebut ditandai dengan pengisian SPT Pajak Pribadi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus.

“Pada Pekan SPT ini seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin telah melaporkan SPT Tahunan mereka,” ungkap Ibnu.

Dikatakan Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada pihak pajak yang setiap tahun selalu berkoordinasi. Mengenai, Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini.

“Kami berharap, dengan adanya Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini, kesadaran masyarakat di Kota Banjarmasin dalam melaporkan pajak mereka semakin meningkat, khususnya dikalangan ASN,” ucap Ibnu.

Sementara itu , Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus menyampaikan, pihaknya melihat antusias warga untuk melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor pajak sangat banyak.

“Karena itu, membuka 23 table pelayanan, kepada warga yang memerlukan pelayanan di Kantor KPP Pratama Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga membuka pelayanan pajak diluar kantor, untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kami tentu berharap, kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT pajak tahunan ini, semakin meningkat,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin, terkait Status Darurat Sampah di kota ini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakilnya Harry Wijaya, Ketua Komisi II Faisal Heriyadi, Ketua Komisi III Muhammad Ridho Akbar, unsur pimpinan Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin beserta seluruh anggota, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, disela kegiatan Kamis (13/2) mengatakan, pasca ditutupnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, pihaknya ingin harus ada langkah kongkrit segera dilakukan khusus jangka pendek ini, tentang program kegiatan secara signifikan, agar tidak terjadi penumpukan di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS)

“Kami ingin sampah dapat tertangani maksimal,” ucapnya

Ia menyampaiakan, saat ini kondisi cuaca masih mengalami hujan dan terjadi genangan Rob. Sehingga, kalau sampah tidak mampu diatasi oleh Pemerintah kota, otomatis berdampak terjadi penumpukan dan membuat lingkungan tidak bersih serta sehat.

“Penanganan sampah tidak hanya mencari solusi jangka pendek tetapi juga jangka panjang,” pinta Harry

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menambahkan, untuk jangka pendek penanganan sampah dalam bentuk melakukan pergeseran anggaran di semua bidang ada sekitar 3,2 miliar. Pihaknya berupaya akan tertangani maksimal dalam waktu dekat ini, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kita juga terus jalin kolaborasi dengam Kecamatan, Kelurahan untuk bersama-sama menangani sampah,” tutupnya

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III, dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin Edy Wibowo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono, Direktur Perumda Pasar Baiman Banjarmasin Muhammad Abdan Syakura. (NHF/RDM/APR)

Banjarmasin – Tidak terasa, kedatangan bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari. Begitu pula dengan kehadiran Pasar Wadai Ramadhan, yang hanya muncul setahun sekali, selama bulan puasa.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan bergabung dengan Pemko Banjarmasin. Dimana lokasi yang dipilih, adalah di sepanjang Siring 0 Kilometer, dan juga di halaman kantor Gubernur di Banjarmasin.

Kolaborasi pasar wadai ini, dipastikan Gubernur, Muhidin, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah, di kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/2) siang.

Turut mendampingi Gubernur, Plh Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Fathul Jannah dan juga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Hadir pada rakor ini, jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, serta Bank Kalsel.

Usai meninjau lokasi pasar wadai, kepada wartawan, Muhidin menegaskan, kolaborasi ini merupakan upaya untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya, agar Pasar Wadai Ramadan 2025 dapat berjalan lebih baik. Ini juga sesuai dengan tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua.

“Karena lokasinya di depan kantor Gubernur, dan berada di kota Banjarmasin, maka tidak ada salahnya kita berkolaborasi untuk menampung 145 pedagang tahun ini,” ujar Gubernur.

Rencananya menurut Muhidin, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Wadai Ramadhan, akan ditempatkan di stan sepanjang Siring 0 Kilometer Banjarmasin, tanpa dipungut biaya atau gratis. Sedangkan halaman kantor Gubernur, diperuntukan bagi pedagang mitra Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalsel.

“Di dalam halaman Gubernur ini, nanti kita siapkan tempat untuk makan. Jadi masyarakat bisa langsung berbuka di sini,” urai Muhidin.

Bahkan, menurut Muhidin, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan akan buka sampai jam 2 dinihari, untuk melayani masyarakat yang mencari makanan untuk bersahur.

“Mereka juga bisa bersahur di sini,” tutup Gubernur.

Pasar Wadai Ramadhan, biasanya dimulai sejak hari pertama bulan puasa. Dimana tahun ini, diperkirakan 1 Ramadhan bertepatan dengan 1 Maret 2025. (RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Dalam rangka mengembangkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Banua, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar
Forum Perangkat Daerah 2025.

Kepada sejumlah wartawan, usai acara, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (11/2) mengatakan, agenda utama dari forum ini membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kalsel tahun 2025-2029.

“FPD ini merupakan acuan dalam melaksanaan program dan kegiatan Dispar Kalsel selama lima tahun mendatang,” ucapnya

Menurut Syarifuddin, saat ini Kalimantan Selatan memiliki enam destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kerbau Rawa di Kabupaten HSU. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga sudah menerbitkan Perda Ekonomi Kreatif. Dimana, untuk pengembangan serta pengimplementasian menjadi tantangan besar bagi Dinas Pariwisata.

“Destinasi wisata prioritas itu seperti kawasan religi, alam, budaya, buatan dan ekologi,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, sebagai gerbang Ibukota Nusantara (IKN) pihaknya telah melakukan pembenahan pada sejumlah sektor pariwisata Kalsel. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Kalsel, diantaranya membuka rute penerbangan langsung ke Kalsel. Seperti Bali – Banjarmasin, Lombok – Banjarmasin dan Pontianak-Banjarmasin.

“Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kunjungan dan memajukan roda perekonomian,” tutupnya

Pada Forum Perangkat Daerah ini Dispar Kalsel, turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten seperti Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, Direktur Akademi Pariwisata Nasional dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia.

Untuk diketahui, Forum Perangkat Daerah 2025 dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kabid, Kasi dan Jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel, Diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Dinas Perdagangan Kalsel, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota dan beberapa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bertempat di Aula Dispar Kalsel. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Konsultasi Publik Tahun 2025, di Aula Ulin Tower Lantai 8, pada Selasa (11/2). Konsultasi Publik ini dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin.

“Konsultasi publik kali ini mengangkat tema, Bekerja Bersama Merangkul Semua Guna Peningkatan Mutu Pelayanan Publik RSUD Ulin yang Prima,” jelas Diauddin.

Diauddin mengatakan, konsultasi publik ini merupakan kegiatan rutin RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai pelayanan yang telah diberikan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Semakin banyak keluhan yang disampaikan, maka RSUD Ulin Banjarmasin dapat memperbaiki layanan,” ucap Diauddin.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan meminta RSUD Ulin Banjarmasin meningkatkan fasilitas pelayanannya.

Seperti disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim, pada saat mengikuti kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun 2025 ini tentunya menjadi masukan bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam rangka, meningkatkan dua hal penting. Yaitu akses serta peningkatan mutu pelayanan.

“Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini,” tutur Muslim.

Selain itu, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga diminta untuk meningkatkan pelayanan di bidang antrean pasien, keluhan serta lainnya, agar peningkatan pelayanan semakin meningkat ke depannya.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini, juga dihadiri Ombudsman Kalimantan Selatan, pihak kecamatan, kelurahan, media massa dan masyarakat umum khusus warga sekitar RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RIW/APR)