Penulis: admin 1

BANJARBARU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menghadiri peluncuran dan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Kalsel, bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Babussalam Kalimantan Selatan, Rabu (21/5).

Pada launching ini, juga disertai dengan penandatangan komitmen bersama terkait Penyelenggaraan Program Posyandu Wasaka (Wajib Dasar 6 SPM Kalimantan Selatan), oleh Bupati – Walikota di 13 kabupaten/kota se – Kalimantan Selatan.

Kepada wartawan, Yandri Susanto mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, atas terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih Kalimantan Selatan.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin dan optimis pada akhir Juni semua Koperasi Merah Putih di Kalsel sudah berbadan hukum,” ungkap Yandri.

Berkaitan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga berkesempatan meninjau pembangunan gedung Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih Desa Indrasari, di Martapura, pada Rabu (22/5) pagi.

Peninjauan tersebut untuk melihat pelaksanaan musyawarah desa Indrasari yang sangat luar biasa lancar dan terlihat kesiapan koperasi untuk menjadi Koperasi Merah Putih.

“Di beberapa tempat pemerintah provinsi yang membiayai untuk akte notaris badan hukumnya, serta ada juga melalui Bupati dan dana CSR. Namun jika tidak ada, maka Kementerian Desa telah membuat edaran boleh menggunakan dana desa. Dengan begitu maka banyak sumber dana yang bisa dilakukan oleh kepala desa untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan tidak ada alasan jika dana tak tersedia,” ungkap Yandri.

Namun perlu dicatat jika dari salah satu sumber dana tadi digunakan maka tidak boleh ada lagi sumber dana lain. Contoh jika sudah ada dana dari Bupati atau CSR, maka tidak boleh lagi dari dana desa sehingga tidak terjadi dobel anggaran.

Inilah skema yang dibangun satgas pusat yang akan digenjot, dengan musyawarah desa khusus sebagai landasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar program ini benar-benar berhasil. Pemerintah hadir melalui permodalan tanpa agunan dan untuk pengawasan tetap dilaksanakan oleh Kementerian Desa serta 18 kementerian lainnya,” tutup Yandri.

Sementara itu, Gubernur Muhidin menyampaikan, peluncuran ini sebagai upaya mendorong para perangkat desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

“Diharapkan akhir bulan Mei 2025 ini, musyawarah khusus pembentukan koperasi bisa dilakukan di semua desa dan kelurahan,” ungkap Muhidin.

Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan tujuan, mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa.

“Dengan adanya Koperasi Merah Putih, diharapkan tidak ada lagi praktek para tengkulak dan rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi sehingga memberatkan masyarakat membayarnya,” lanjut Muhidin.

Provinsi Kalsel memiliki 13 kabupaten kota, 156 kecamatan, 143 kelurahan, dan 1.871 desa. Adapun jumlah desa mandiri di Kalsel saat ini, berjumlah 811 desa, 839 kategori desa maju, dan 2021 desa berkembang, sedangkan desa tertinggal, sudah tidak ada lagi.

“Keberadaan koperasi sangat penting, karena bisa meningkatkan sektor pangan yang menyediakan pinjaman uang bagi masyarakat atau UMKM,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – LPPL Abdi Persada FM menerima kunjungan puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Ilmu Komunikasi, pada Rabu (21/5).

Kunjungan mahasiswa yang dipimpin Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari, ini disambut Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, Ketua Dewan Pengawas, Anisyah dan Jajaran Direksi.

Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa secara langsung mengenai industri radio dan penyiaran digital, melalui kegiatan praktik lapangan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran luar kampus, agar mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana dunia kerja di industri penyiaran, terutama radio seperti Abdi Persada FM yang sudah cukup lama berkiprah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Muhari menilai bahwa LPPL Abdi Persada FM menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi karena memiliki pengalaman panjang dalam dunia penyiaran publik, serta telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin mahasiswa melihat langsung proses siaran, bagaimana manajemen radio bekerja, serta berdiskusi dengan para praktisi yang sudah berpengalaman,” lanjutnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memperkaya pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, bahkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat terutama dalam bidang yang relevan dengan studi komunikasi.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga bisa menyerap langsung bagaimana praktik di lapangan berlangsung, sehingga bisa menjadi bekal saat mereka telah menyelesaikan perkuliahan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyambut baik kehadiran para mahasiswa serta mengapresiasi antusiasme mereka selama mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan.

“Ini bentuk sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan lembaga penyiaran publik. Kami senang bisa berbagi pengalaman serta mendukung proses pembelajaran mahasiswa,” ungkapnya.

Syarifah berharap, apa yang disampaikan para narasumber serta diskusi bersama jajaran direksi dapat memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang tantangan dan peluang dalam dunia penyiaran saat ini.

“Semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka dan bahkan menjadi motivasi untuk terus mendalami dunia penyiaran,” tutupnya.

Selain diskusi, para mahasiswa juga berkesempatan merasakan pengalaman untuk melihat dan melakukan siaran langsung di kabin siar studio LPPL Abdi Persada FM. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 2025, untuk menyamakan persepsi mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, usai membuka secara resmi Rakornis 2025, menyampaikan, tema yang diangkat pada rakernis kali ini, adalah “Kolaborasi dan Inovasi Menuju Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Lebih Baik dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang”.

Pemilihan tema ini bertujuan, untuk mempromosikan kerja sama, inovasi, dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

“Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel, berbasis kepada masyakarat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ungkap Syarifuddin, Kamis (21/5) sore

Disampaikan Syarifuddin yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, dengan disamakannya persepsi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama setelah Geopark Meratus mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, maka dunia pariwisata Kalsel akan semakin maju.

“Pengembangan produk wisata baru dan teknologi digital, dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini ada produk ekonomi kreatif asal Kalsel yang diminati dan akan di ekspor ke Negara Belgia. Yakni sampel produk ekonomi kreatif binaan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Kalsel. Sehingga, ini merupakan angin segar, dan diharapkan kualitas produknya dapat terus terjaga sesuai dengan standar pangsa pasar di Belgia.

“Ini menjadi motivasi pelaku ekraf lainnya di Kalsel, agar produk-produknya bisa menembus pangsa pasar manacanegara, untuk mengenalkan produk asli Banua tidak kalah dengan negara lain” tutupnya

Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2025 ini dilaksanakan selama 2 hari, pada 21 – 22 Mei, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Rakernis diikuti peserta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang, Bapperida Se Kalimantan Selatan. Narasumber di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan juga dari stakeholder terkait. Diantaranya dari Bappeda Provinsi Kalsel, BP Geopark Meratus, DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kalimantan Selatan (Gekraf Kalsel) dan dari Universitas Lambung Mangkurat. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Hingga saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan adanya nelayan Banua yang menggunakan kapal Cantrang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, temuan penggunaan kapal Cantrang, saat ini masih didominasi nelayan asal luar Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kapal nelayan yang menggunakan Cantrang berasal dari Pulau Jawa yang ditangkap Ditpolair Polda Kalsel beberapa waktu lalu,” ungkap Rusdi, kepada Abdi Persada FM, Selasa (20/5).

Sedangkan, lanjutnya, nelayan Kalimantan Selatan terbilang taat aturan, mengingat penggunaan Cantrang untuk menangkap ikan dilarang di laut Indonesia.

“Penggunaan Cantrang, diketahui dapat merusak ekosistem laut,” ucap Rusdi.

Diantaranya dapat merusak terumbu karang, menghambat pertumbuhan ikan, serta mengganggu habitat biota laut.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan dukungan terhadap penangkapan kapal nelayan, yang menggunakan alat tangkap Cantrang di Perairan Banua.

“Penangkapan kapal kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap Cantrang telah dilakukan, jajaran Kepolisian Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Rusdi.

Karena itu, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap penangkapan tersebut.

“Kerjasama dengan Ditpolair Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga kawasan perairan semakin meningkat kedepannya,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi salah satu tuntutan masyarakat di era digital saat ini. Pemerintah pun dituntut untuk semakin adaptif dan transparan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Menyadari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi.

Sebagai bentuk komitmen itu, Diskominfo Kalsel menggelar kegiatan Asistensi PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (20/5).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa dan dihadiri perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta Ombudsman Kalsel.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan layanan informasi publik serta tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/094/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menekankan pentingnya peran strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

“SKPD memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui peran aktif sebagai PPID Pelaksana sehingga sinergi antar instansi sangat diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan berhasil meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024.

“Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterbukaan informasi publik, namun menjadi tantangan tersendiri untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayub Khan berharap, asistensi ini mampu memperkuat kapasitas PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

“PPID Pelaksana berperan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan dengan cara yang sederhana,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Suasana penuh kebanggaan dan syukur mewarnai malam pemberian penghargaan Anugerah Syiar Ramadan (ASR) Tahun 2025 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Sabtu (17/5) malam.

Acara yang menjadi ajang apresiasi bagi lembaga penyiaran baik Televisi maupun Radio atas tayangan dan program selama Ramadan 1446 Hijriyah ini, turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Kepala Biro Kesra, Fatkhan, sejumlah Kepala Daerah, Pimpinan lembaga penyiaran dan tamu undangan lainnya.

Salah satu yang mencuri perhatian pada malam apresiasi tersebut, adalah LPPL Abdi Persada FM, yang berhasil meraih kategori Radio Wisata Budaya melalui program Jelajah Ramadan.

Tak hanya itu, Abdi Persada FM juga masuk dalam nominasi kategori Radio Liputan Ramadan lewat program Kilas Ramadan.

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian dan penghargaan yang diraih Abdi Persada FM.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kreativitas seluruh tim mendapat apresiasi. Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kami terus berkarya lebih baik di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Syarifah juga menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan program siaran yang edukatif, informatif, dan inspiratif.

“Kami akan terus berusaha memberikan konten siaran yang berkualitas, yang tidak hanya menghibur tetapi juga memperkaya wawasan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Ia pun berpesan kepada seluruh tim Abdi Persada FM agar tidak cepat puas dengan pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk lebih berinovasi, bekerja dengan semangat, serta menjaga konsistensi dalam menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat

“Prestasi ini jangan membuat kita berpuas diri. Justru sebaliknya, ini harus menjadi motivasi agar kita terus meningkatkan kualitas dan memberikan yang terbaik,” pesan Syarifah.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fatkhan, turut memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga penyiaran yang menerima penghargaan.

“Kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para insan penyiaran yang telah menghadirkan program-program bermutu selama Ramadan. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya positif,” ucapnya.

Fatkhan juga berharap ASR 2025 ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak program siaran yang membawa pesan-pesan kebaikan dan membangun nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Setiap pesan yang disampaikan lewat media harus mencerminkan komitmen kita untuk menyebarkan nilai kebaikan dan kebersamaan,” tukasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, menerima kunjungan kerja dari Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Kamis (15/5), bertempat di kantor Diskominfo Kalsel, di Banjarbaru.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan jaringan komunikasi sandi, serta tata kelola Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Sandiman dan Manggala Informatika.

Rombongan Diskominfo HSS dipimpin Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Nani Yuniarti dan disambut Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasin Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar diwakili Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Bayu Aji Kondang Wibowo dan Kepala Seksi Monitoring, Audit dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi, Abdul Gafur didampingi Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh.

Kepala Seksi Monitoring, Audit dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Abdul Gafur menyampaikan apresiasi, atas kunjungan tersebut dan menyambut baik inisiatif kerja sama antardaerah dalam memperkuat sektor komunikasi dan keamanan informasi.

“Kunjungan ini menjadi momen penting untuk berbagi praktik terbaik, khususnya dalam penguatan komunikasi sandi serta pengelolaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika,” ucap Gafur.

Pada kesempatan tersebut, Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh memaparkan struktur dan sistem kerja jaring komunikasi sandi yang telah berjalan di tingkat provinsi, termasuk penerapannya di lingkungan pemerintah kabupaten untuk menjamin kerahasiaan komunikasi antar instansi

Selain itu, turut disampaikan strategi pembinaan karir dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional Sandiman dan Manggala Informatika, yang menjadi tulang punggung keamanan informasi dan sistem digital pemerintahan.

Diskusi berlangsung aktif, mencakup mekanisme penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk JFT Sandiman dan Manggala Informatika, dukungan teknis terhadap instansi lain, hingga penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis tugas dan fungsi masing-masing JFT.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara kabupaten dan provinsi dalam penguatan komunikasi pemerintah yang aman dan efisien melalui Jaring Komunikasi Sandi, serta peningkatan kapasitas SDM ASN melalui optimalisasi peran jabatan fungsional. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan. Kali ini GPM digelar di Kantor Kelurahan Palam Banjarbaru selama dua hari, terhitung Kamis (15/5) hingga Jumat (16/5).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, GPM ini dilaksanakan dalam rangka menekan tingginya angka inflasi, yang disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Oleh karena itu, pelaksanaan GPM rencananya akan digelar disejumlah kecamatan di wilayah Kalimantan Selatan dimulai dari kota Banjarbaru pada pekan ini.

“GPM tidak hanya dilaksanakan di kantor kelurahan, tetapi juga dengan jemput bola, yakni produk sayuran dijual di berbagai instansi, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Samsat Banjarbaru, dan Disdukcapil Kalsel,” ungkap Syamsir.

Pada Gerakan Pangan Murah ini, ungkap Syamsir, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Tujuannya agar komoditas bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau.

“Sesuai arahan Gubernur Muhidin, penting untuk menyajikan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Dinas Pertanian menyediakan berbagai jenis sayuran seperti beras, cabe, kangkung, terong, sawi, dan lainnya dengan diskon hingga 50%,” sahut Syamsir.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono mengungkapkan, bahwa pihaknya juga akan ikut berkolaborasi. Sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga masyarakat, dapat membeli pangan murah, dan ikan segar maupun hasil olahan ikan dengan harga murah.

“Kami juga akan ikut berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, seperti menjual hasil ikan para nelayan dengan disertai diskon harga,” ungkap Rusdi.

Selain berlokasi di setiap wilayah secara bergantian, GPM juga akan menyinggahi kantor – kantor SKPD lingkup Kalsel setiap Jumat, agar para ASN dapat membeli pangan dengan harga murah. Kegiatan ini menurut Rusdi, sangat bermanfaat untuk membantu para ASN.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat apalagi disaat tanggal tua seperti sekarang ini, yang menjadi angin segar bagi para ASN untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga murah,” tutup Rusdi. (MRF/RIW/RH)