BANJARBARU – Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke 77 serta Hari Jadi Kalsel ke 72, Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan (Kominfo Kalsel) menggelar “Kominfo Fashion Week” di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kalsel, Jumat (29/7) pagi.
Plt Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Noor Ikhwandi
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim melalui Plt Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Noor Ikhwanadi mengaku, kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan ide dari karyawan Dinas Kominfo Kalsel yang terinspirasi dari Citayem Fashion Week.
Suasana Kominfo Fashion Week di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kalsel
Kegiatan ini diharapkannya mampu mendongkrak kembali semangat karyawan setelah melewati masa pandemi selama kurang lebih dua tahun.
“Mudah-mudahan ini menjadi even yang bagus untuk semangat baru di tahun 2022 ini,” ucapnya.
Mengangkat tema Kemerdekaan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bidang di Dinas Kominfo Kalsel.
“Mulai dari staf, pejabat, sampai Kepala Dinas Kominfo Kalsel juga mengikuti kegiatan ini supaya kebersamaan dapat terbangun, dan yang terpenting mereka harus berani tampil,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap Taman Budaya dapat menjadi rumah yang nyaman bagi para insan seni dan budaya.
Suasana Audiensi Komisi IV DPRD Kalsel bersama UPTD Taman Budaya dan Forum Seni Kalsel.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, ketika menerima audiensi pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya dan Forum Seni Kalsel, Kamis (28/7).
“Taman Budaya ini harus jadi rumah para seniman di Kalsel untuk itu harus ada perbaikan-perbaikan dari bangunan hingga pembenahan sistem,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, menurut Lutfi, pihaknya siap untuk mendukung hal tersebut sesuai kapasitasnya, baik dari segi pengupayaan anggaran hingga peraturan daerah.
“Kami juga akan membuat peraturan daerah perlindungan budaya untuk melengkapi perda kearifan lokal yang sudah ada,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan dari Forum Seni Kalsel, Novyandi Saputra berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk menambah erat koordinasi antar seniman, legislatif dan eksekutif.
“Ini merupakan langkah awal kita agar sistem kolaborasi dapat berjalan. Taman Budaya ini bagian kecil, ada bagian-bagian lain di daerah termasuk lembaga adat dan bagaimana budaya-budaya di daerah itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya
Melalui Komisi IV DPRD Kalsel, para seniman mendorong Taman Budaya untuk memberikan wacana fasilitas yang layak untuk mereka sehingga seni mendapatkan wadahnya yang layak.
Hal tersebut disambut baik oleh Kepala UPTD Taman Budaya, Suharyanti. Ia mengatakan pihaknya akan mengakomodir dan mencoba urun rembuk dengan para seniman agar saling berkontribusi. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (28/7).
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, Saut Nathan Samosir, mengatakan, Kedatangan mereka ini menyampaikan tiga aspirasi. Pertama, Pertamina segera mencabut kebijakan subsidi solar pada Bahan Bakar Minyak, karena dengan subsidi membuat para sopir truk yang ingin mendapatkan BBM solar di SPBU, harus mengantri cukup panjang dan lama, kedua Pertamina mengembalikan fungsi SPBU, diduga ada beberapa SPBU dikuasai, salah satu organisasi di Kalimantan Selatan, dan ketiga mencabut notulen rapat PT Pertamina dengan Dinas Perhubungan Banjarmasin pada 12 April 2022 lalu.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel, Saut Nathan Samosir
“Kami ingin aspirasi ini diakomodir, karena selama ini salah satu kebijakan subsidi solar BBM, tidak membuat kami merasa nyaman,” katanya
Disampaikan Saut, pihaknya menolak kebijakan adanya transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU mengunakan aplikasi MyPertamina. Dengan alasan tidak mengunakan aplikasi itu, kesulitan mendeteksi pelangsir apalagi kalau mengunakan aplikasi tersebut.
“Semoga ada solusi yang tepat dari Pemko,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menjelaskan, dari hasil audiensi ini, Dinas Perhubungan Banjarmasin akan mencabut notulen rapat dengan PT Pertamina pada 12 April 2022 lalu, kemudian mengembalikan fungsi SPBU, Pemerintah kota hendaklan terus menjalin koordinasi dan menggelar diskusi dengan organisasi lainnya. Terkait permintaan dicabutnya BBM solar subsidi, itu kewenangan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin
“Kita sampaikan aspirasi ini dengan tetap terus komunikasikan bersama pemko,” tutupnya
Untuk diketahui, ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRD Banjarmasin sejak pagi Jam 09.00 WITA. Kemudian pihak legislatif segera menyikapi dengan menggelar pertemuan di ruang rapat paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rosehan, perwakilan PT Pertamina, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota Dewan Banjarmasin, dan 20 orang Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Borneo Basketball Competition “High School Series” antar SMA/SMK se Kalsel resmi digelar di Banjarbaru, Rabu (27/7).
Dilaksanakan di GOR Bakula Spartans Arena, kompetisi yang diikuti oleh 10 sekolah dari 4 Kabupaten/Kota se Kalsel ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, diwakili Asisten II Setdako Banjarbaru, Puspa Kencana.
Asisten II Setdako Banjarbaru, Puspa Kencana (kanan), saat secara resmi membuka acara kompetisi
Dalam sambutannya, wali kota mengaku bangga kepada seluruh pelajar yang bertanding.
“Terimakasih atas partisipasi kalian para pelajar untuk menyemarakkan kompetisi ini,” ucapnya.
Kompetisi ini sendiri menurutnya memiliki peran penting dalam menumbuhkan hal positif bagi pelajar. Seperti sportifitas, solidaritas dan daya saing.
“Semoga kompetisi ini dapat menjadi angin segar dalam membina prestasi olahraga bola basket di wilayah kita ini, dengan hadirnya potensi yang berprestasi,” harap wali kota dalam sambutannya.
Sementara itu Ketua Pelaksana, Anes Fikri Haekal mengatakan, kompetisi ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) Banjarbaru yang ingin meningkatkan jumlah atlet bola basket usia 18-20 tahun.
“Insyaallah sebelum akhir tahun kita akan laksanakan even ini lagi,” ungkapnya.
Anes membeberkan, kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari ini nantinya akan mendatangkan Guest Star pada malam finalnya.
“Kita masih rahasiakan siapa yang akan datang nanti, pokoknya malam final nanti pasti akan heboh,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar yang dihadiri Bupati Saidi Mansyur kembali gagal terlaksana. Kegiatan ini sudah kali kedua digelar, namun, kourum belum juga terpenuhi.
Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi yang turut hadir menyayangkan atas gagalnya pelaksanaan rapat paripurna ini. Padahal, dalam agenda hanya pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBD 2021.
“Rapat Paripurna kemarin memutuskan untuk dilaksanakan kembali pada hari berikutnya yakni hari ini, Kamis 28 Juli 2022,” ucapnya.
Ditanya soal siapa saja anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tak hadir, Saidan enggan untuk mengungkapkan identitasnya.
“Parpol atau fraksi mana yang tak hadir silahkan lihat saja didaftar kehadiran,” bebernya.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Banjar pengambilan keputusan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota atau sedikitnya 30 orang. Akan tetapi, dikarenakan tak mencukupi alhasil rapat Paripurna pun gagal dilaksanakan.
“Konsikuensi tidak bisa diambilnya kesepakatan atau pun keputusan Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2021 sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 197 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka, bupati diperintahkan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbup),” jelas Saidan Fahmi.
Sementara itu seusai dibubarkannya rapat paripurna karena tak memenuhi kourum, Bupati Banjar Saidi Mansyur, menyebutkan, pada dasarnya seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar yang hadir setuju atas pemandangan akhir.
Bupati Banjar Saidi Mansyur saat ditemui awak media di lobi DPRD Kabupaten Banjar
“Kita lihat lagi apakah akan ada lagi diagendakan,” ucapnya.
Meski demikian, Saidi menerima dan menghormati atas ketidakhadiran anggota legislatif dari DPRD Kabupaten Banjar yang tak memenuhi kourum dikarenakan ada kesibukan.
“Saya menghormati putusan hari ini, semoga baik legislatif di DPRD atau pun Pemkab Banjar dapat terus bersinergi,” tutupnya.
Sebelumnya, pelaksanaan rapat paripurna ini juga sempat diselenggarakan, Rabu (27/7) kemarin. Karena tak juga menuaikan hasil, akhirnya dilaksanakan kembali. Namun, tetap saja masih belum memenuhi kourum. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Dewan Pengurus Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPW Forsesdasi) Komisariat Kalimantan Selatan, kini telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel), Roy Rizali Anwar di hotel berbintang, di Banjarbaru, Kamis (28/7).
Dengan dikukuhkannya Pengurus Forsesdasi Kalsel periode 2021 – 2024 diharapkan dapat memberi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat.
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar
“Kita tahu peran strategis Sekda adalah salah satu perumus kebijakan yang bisa disampaikan ke pemerintah pusat, dan itu menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ucap Roy.
Tidak kalah penting lanjut Roy, dengan adanya forum ini, rapat rencana kerja untuk membahas isu strategis daerah ataupun nasional dapat teragendakan dengan rutin.
“Sehingga pada saat rapat tersebut diperoleh suatu kebijakan atau kesepakatan bersama yang nantinya sangat berdampak pada daerah maupun pusat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri, menyebut, tujuan utama pembentukan Forsesdasi sendiri yaitu untuk menyamakan aspirasi tata kelola dari setiap Sekda di Kalsel.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri (kanan)
“Kelanjutannya, mereka akan menyusun program kerja dan melakukan rapat kerja setiap beberapa waktu,” ungkapnya.
Dalam persoalan pembangunan, diakuinya pasti ada beberapa kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalsel.
Sehingga dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh Sekda mampu menyatukan pemikiran untuk merespon setiap kebijakan pemerintah pusat. Seperti kebijakan penghapusan tenaga honorer yang harus ada penyelesaian pada akhir tahun 2023.
“Mungkin nanti rekan-rekan yang tergabung di Forsesdasi ini akan membahas hal tersebut. Semoga nanti akan menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilaksanakan bersama-sama,” harapnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan pengukuhan, Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, terpilih menjadi ketua DPW Forsesdasi Kalsel periode 2021-2024. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Menyambut perayaan Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi, pada Rabu (27/7) di Gedung Idham Chalid di Setdakprov Banjarbaru.
Rapat yang dihadiri seluruh SKPD Prov Kalsel, juga mengundang pihak kepolisian dan TNI untuk keamanan, serta Event Organizer sebagai pelaksana event hari jadi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nurul Fajar Desira sebagaimana arahan Gubernur Sahbirin Noor, disepakati rangkaian kegiatan hari jadi ke-72 Prov Kalsel selama 4 hari , yaitu mulai 12-15 Agustus 2022.
“Jadi kita sepakati, rangkaian hari jadi Kalsel selama 4 hari yaitu tanggal 12-15 Agustus,” sebutnya.
Dijelaskan Fajar, untuk puncak peringatan hari jadi Kalsel dilaksanakan pada Senin 15 Agustus 2022 yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin.
Dalam puncak hari jadi juga akan kembali digelar pesta rakyat, dimana akan disediakan makanan gratis bagi masyarakat yang hadir.
Hari jadi Kalsel nanti juga akan diramaikan oleh Rhoma Irama yang akan tampil bersama Soneta Grup.
“Hari jadi kali ini, akan dimeriahkan oleh penampilan Rhoma Irama bersama Soneta grup di Kiram Park,” tambah Fajar.
Selain itu, hari jadi Kalsel juga dimeriahkan oleh ragam budaya, berbagai lomba, dan berbagai macam hiburan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas penataan kelembagaan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kalsel, Rabu (27/7).
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan pihaknya akan mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa diselesaikan dengan segera.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas
“Kami Pansus I akan terus menjalin komunikasi dengan baik serta mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa terselesaikan dengan segera dan mendapatkan hasil yang baik juga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin berharap perubahan SOTK ini bisa disepakati bersama dan segera terwujud. Ia menyakini dengan menjalin komunikasi yang baik akan bisa mendapatkan hasil yang baik juga nantinya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin
“Terkait perubahan SOTK ini bisa kita sepakati bersama, saya berharap ini tidak terlalu lama, saya hanya ingin memperkuat apa yang menjadi usulan kita, saya yakin dengan adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif tentu apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dihadiri oleh Anggota Pansus I lainnya serta dari Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – 24 atlet Nasional Paralympic Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti, Kejuaraan Asean Paragames di Solo, Jawa Tengah, untuk mewakili Indonesia.
Plt Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bersyukur, dengan masuknya 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, untuk mengikuti Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.
“Tentu kami bersyukur dengan masuknya 24 atlet NPC Kalsel, pada ajang Asean Paragames di solo,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (28/7).
Menurut Budiono, pihaknya menerima surat pemberitahuan tersebut dari NPC pusat, ke NPC Provinsi Kalimantan Selatan, waktu pelaksanaan Asean Paragames ke XI di Solo pada 30 Juli sampai 6 Agustus 2022 mendatang, dan rencananya dibuka oleh Wakil Presiden RI.
“Dari 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, pada Asean Paragames tersebut, akan memperkuat Kontingen Indonesia pada 5 cabang olahraga,” ujarnya.
Cabang olahraga tersebut, lanjutnya, yaitu, Atletik, Sepakbola, Renang, Panahan, serta Menembak.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap 24 atlet NPC tersebut,” ujarnya.
Budi berharap, 24 atlet dari NPC Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik mereka pada ajang Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.
“Kami berharap ke 24 atlet NPC Kalsel tersebut dapat memberikan prestasi terbaik mereka,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggandeng Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), dalam hal mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.
Pencegahan dilakukan dengan cara melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga besar Polri.
Pola kerjasama atau kolaborasi seperti ini, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPK bersama instansi Korps Bhayangkara.
Menandai kolaborasi antara KPK dengan Polda Kalsel, digelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek).
Mengusung tema “Membangun Keluarga Berintegritas Menuju Sumber Daya Manusia yang Presisi dan Anti Korupsi”, sosialisasi ini dihadiri Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres/Ta Jajaran, dan Bhayangakari Daerah Kalsel.
Selain itu, turut hadir juga Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sujadi selaku Pemateri dalam kegiatan yang bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin, Kamis (28/7).
Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya mewujudkan upaya anti korupsi.
Ketua KPK RI dan Kapolda Kalsel saat kegiatan sosialisasi di Banjarmasin
“Upaya Polda Kalimantan Selatan dalam mewujudkan anti korupsi telah diwujudkan lewat budaya-budaya yang selama ini dikelola Inspektorat Pengawasan dengan melaksanakan sosialisasi sejumlah aturan Kapolri supaya sampai ke jajaran,” katanya.
Ia menuturkan, para Kasatker di jajaran Polda Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran secara trasparan dan akuntabel.
Dipaparkan Kapolda Kalsel, keikutsertan Bhayangkari dalam kegiatan ini bertujuan agar upaya membangun budaya anti korupsi juga bisa dimulai dari tingkat keluarga.
Karena perempuan sebagai isteri dan ibu, juga bagian dari masyarakat besar dalam mencegah terjadinya korupsi.
“Hari ini KPK hadir di Kalimantan Selatan terutama Polda Kalsel untuk memberikan sosialisasi pendidikan kepada keluarga besar Polri, terutama untuk membentuk kesadaran keikutsertaan dalam mencegah adanya perbuatan korupsi,” jelasnya.
Diharapkan melalui upaya kerjasama KPK RI dengan Polda Kalsel ini, bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan membentuk kesadaran untuk melakukan pencegahan perbuatan korupsi di tengah masyarakat, khususnya di tengah keluarga besar Polri serta membangun keluarga berintegritas menuju sumber daya manusia yang Presisi dan anti korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mengatakan, bahwa KPK memiliki program Pendidikan Keluarga untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi. Sebab keluarag memiliki peran penting dan strategis membangun keluarga yang anti korupsi.
Menurutnya, perilaku-perilaku koruptif dapat dicegah mulai dari kehidupan lingkungan keluarga. Seperti halnya bagaimana peran isteri agar tetap menjadi keluarga yang sederhana, menanamkan nilai-nilai kejujuran, menawarkan nilai-nilai integritas anak-anak dengan menanamkan semangat untuk belajar.
Terlebih lagi, lanjut Ketua KPK, isteri sebagai roda dalam kehidupan berumah tangga, sehingga memiliki peran untuk membangun keluarga dan jiwa keluarga yang anti korupsi, dan itulah hal yang ditanamkan dalam kegiatan ini. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)
