Penulis: admin 1

BANJARBARU – Sebagai wujud komitmen memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan meluncurkan beberapa inovasi budidaya pertanian dari sisi hulu hingga hilir. Inovasi tersebut meliputi, Gerakan Budidaya dengan model padi apung dan penanaman varietas baru padi Siam Madu. Kemudian implementasi smart greenhouse dalam proses pembibitan dan manipulasi klimatologi, melalui metode sungkup. Selanjutnya, hilirisasi pangan dengan melaksanakan capacity building bagi anggota kelompok tani untuk mendukung pengembangan produk turunan, serta on boarding penjualan melalui market place.

Peluncuran inovasi tersebut, dicanangkan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan 2023, yang diselenggarakan di Banjarbaru, pada Senin (10/7).

GNPIP Kalimantan 2023 mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Alterasi Budidaya Pertanian dan Kelancaran Distribusi: Menuju Nusantara Kita”.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menekankan perlunya memperkuat sinergi dan inovasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam kerangka GNPIP, guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Di samping itu, Doni juga mengingatkan agar integrasi budidaya pertanian dari hulu hingga hilir menjadi fokus rencana kerja TPID se-Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan produktivitas pangan guna menjamin ketahanan pangan di Ibu Kota Negara masa depan.

“Beberapa inovasi komoditas pangan strategis khususnya padi, perlu direplikasi daerah-daerah lainnya guna memperkuat ketahanan pangan Kalimantan, dalam menopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” jelas Doni dalam sambutannya di gedung Idham Khalid Banjarbaru.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menekankan pentingnya inflasi sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, dimana tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Selatan menilai upaya pengendalian inflasi yang menjadi tanggung jawab TPIP di tingkat nasional dan TPID di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, menjadi kunci untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

“Upaya pengendalian inflasi tersebut memerlukan sinergi antara seluruh pihak, terlebih untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat memberikan tekanan terhadap kenaikan harga pangan, seperti peningkatan tensi geopolitik dunia maupun risiko El-Nino,” ujar Paman Birin dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan apresiasinya terhadap Bank Indonesia atas penyelenggaraan GNPIP Kalimantan dan bentuk kolaborasi yang nyata atas pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan.

“Inflasi di Kalimantan Selatan pada Juni 2023 masih terkendali di angka 4,30 persen secara tahunan, terus menunjukkan penurunan dari bulan Maret 2023. Tren penurunan tersebut harus terus dipertahankan, salah satunya dengan menjaga inflasi volatile food,” tambahnya.

Selain mendorong aspek budidaya pertanian, acara ini juga turut menginisiasi pencanangan program unggulan lainnya seperti optimalisasi operasi pasar, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi, dan data pangan, penguatan KAD, serta Implementasi pupuk organik hasil olahan limbah perikanan dan pemanfaatan pupuk hasil olahan batu bara.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, Bupati/Walikota, anggota TPID, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, serta akademisi se-Kalimantan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan acara, pada hari yang sama diselenggarakan pula Capacity Building on ASEAN Issues dengan tema yang sama kepada pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan acara pendukung Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, dan diselenggarakan di sejumlah provinsi guna meningkatkan pemahaman atas Keketuaan Indonesia dan kontribusinya di kawasan ASEAN. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Jemaah haji kloter 01 Debarkasi Banjarmasin (BDJ) yang merupakan kloter pembuka kedatangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin, tiba pads Senin (10/7) dini hari, sekitar pukul 00.41 WITA.

Jemaah haji dan petugas haji Kloter BDJ 01 diberangkatkan dari Embarkasi Banjarmasin sebanyak 327 jemaah dan yang pulang juga berjumlah 327 jemaah.

Sesampainya di debarkasi Banjarmasin, jemaah haji disuguhkan makanan khas berupa soto Banjar.

Makanan khas Banjar tersebut dipilih untuk mengobati kerinduan jemaah haji akan makanan khas daerah, yang juga langsung dicicipi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Khas soto Banjar memang beda,” ujar gubernur yang biasa disapa paman Birin tersebut usai mencicipi Soto Banjar yang disediakan bagi jemaah haji di ruang makan Lobby Gedung Jabal Rahmah, pada Senin (10/7) dini hari.

Didampingi Ketua Petugas Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Muhammad Tambrin Paman Birin langsung mencek kesiapan dan rasa soto Banjar yang akan disajikan bagi jemaah haji.

“Soto Banjar makanan khas daerah Kalsel dan dengan cita rasa serta kuahnya yang hangat pas disajikan bagi jemaah haji yang baru saja tiba,” ujar Tambrin menambahkan.

Tambrin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Gubernur Kalsel serta seluruh jajaran stakeholder penyelenggaraan ibadah haji di Kalsel, yang telah memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Setelah kedatangan jemaah haji BDJ 01 yang berasal dari kabupaten Banjar, jemaah haji BDJ 02 yang merupakan jemaah haji asal kabupaten Tabalong dijadwalkan akan tiba pada Selasa (11/7) pagi. (PPIHDebarkasiBanjarmasin-RIW/RDM/RH)

SURABAYA – Meski tak menjadi sorotan dalam catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) namun persoalan aset menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Untuk mendukung percepatan penyelesaian persoalan aset tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani bersama anggota Komisi II lainnya menyambangi DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jum’at (7/7), guna menggali cara penanganan aset yang diyakini tidak saja terjadi di Kalsel namun juga dialami oleh provinsi lain, termasuk Jatim.

Disela pertemuan, Paman Yani mengatakan, pihaknya mencoba menggali informasi bagaimana penanganan aset ke DPRD Jatim. Dan diperoleh jawaban bahwa untuk mentreatmen masalah ini Kepala Daerah pun ikut turun, ikut memfasilitasi, mensupport agar masalah aset dapat segera diselesaikan.

Bahkan, lanjut politisi Partai Golongan Karya ini menyebutkan, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat juga dilibatkan oleh Pemprov Jatim sehingga dalam tahun ini ada 1300 lebih sertifikat aset yang dikeluarkan (terselesaikan).

“Nah ini bagus sekali untuk masukan kita di DPRD Kalsel. Kita akan coba panggil kawan-kawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel. Bagaimana PR-PR yang sudah kita berikan, sampai dimana progres sertifikasinya ? Sudah selesai berapa bayak ? Dan yang tersisa berapa ? Nanti kita akan konfirmasi,” tegas Paman Yani.

Sebelumnya, Staf Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Andreas Bagus W yang menerima rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mengungkapkan, Jatim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kalsel. Meski telah 12 kali berturut-turut WTP namun juga menyisakan permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan.

Dikatakannya, saat ini Komisi C yang membidangi keuangan sedang mendalami terkait permasalahan aset. Aset ini ada yang asetnya BUMD, ada asetnya Provinsi termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aset di BUMN termasuk aset yang dipisahkan sehingga beda penanganannya karena sudah berbentuk perusahaan. Kalau penanganan di OPD lagi difokuskan pada permasalahan fisik dan sertifikat ada di Pemko tapi aset dikuasai pihak lain. Ada juga sertifikatnya tidak ada tapi fisiknya dikuasai Pemprov Jatim.

“Pemprov Jatim sangat tegas terkait aset. Selama kita ada sertifikasi dan hak-hak Pemprov itu kuat, kita bisa gunakan untuk merebut kembali aset itu,” tandasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Selaku tuan rumah kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) tahun 2023, Kwarda Kalsel dan seluruh panitia menyelenggarakan Sholat Hajat berjamaah, di Kebun Pramuka Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Jumat (7/7) malam.

Ketua Harian Kwarda Kalsel Agus Salim mengatakan, sholat berjamaah ini dilakukan agar seluruh agenda KBN 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita boleh berencana, tetapi semua kan Allah yang mengatur. Jadi kita laksanakan sholat ini dengan harapan mudah-mudahan semua kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Usai sholat berjamaah, Agus Salim melakukan briefing kepada seluruh panitia. Ia ingin memastikan seluruh tamu maupun peserta KBN nanti terlayani dengan baik.

“Kita juga akan lakukan rapat evaluasi setiap hari. Kita akan bahas rencana kegiatan besok harinya, dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Sebagai permulaan, pihak panitia akan melakukan simulasi kepada peserta dari Kwarcab Kalsel. Mereka diagendakan datang lebih dahulu dari peserta luar daerah.

“Dari cabang datang besok (8 Juli 2023). Kita simulasikan semua. Mulai proses penjemputan hingga pelayanan lainnya. Kita akan minta masukan dari mereka, terkait pelayanan yang kami berikan,” terangnya.

Seperti diketahui KBN 2023 di Kalsel dijadwalkan mulai pada 10 Juli 2023. Pembukaan akan berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar, pada malam harinya, dengan dipimpin oleh Ketua Kwarnas Kak Komjen Pol (Purn) Budi Wasesa. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direkorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) kembali melakukan gerakan “Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih” untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023.

Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, gerakan ini dapat menggalang partisipasi serta swadaya masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, unsur pemerintahan dan swasta, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia.

Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalsel. Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Heriansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan gerakan ini sejak 1 Juni 2023. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

“Atas arahan pimpinan kita, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kita sudah melakukan gerakan ini. Beliau (Gubernur) sangat komitmen terhadap wawasan kebangsaan, generasi muda dan merah putih,” papar Heriansyah saat menghadiri rakor virtual bersama Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Jumat (7/7).

Sebagian wilayah Kalsel, lanjut Heriansyah, sudah mulai melakukan gerakan pembagian bendera ini. Kota Banjarmasin sejak 1 Juni lalu bahkan sudah mencanangkan setiap kelurahan wajib memiliki satu “Kampung Merah Putih”.

“Mereka (Pemko Banjarmasin) juga sudah membagikan lebih dari sepuluh ribu bendera di wilayah mereka,” ungkapnya.

Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu, gerakan akan dilakukan mulai 1 Agustus 2023 dengan memasang 5.000 bendera di sepanjang median jalan.

“Kurang lebih 5 kilometer jalan nanti akan dipasangi bendera disana,” terangnya.

Heriansyah juga memastikan seluruh lembaga pemerintahan maupun swasta akan turut melakukan gerakan ini.

“Ini wujud komitmen kita untuk meningkatakn semangat nasionalisme di Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan, kepada Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk upaya peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP).

Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Aset Kemitraan Pemuda Kemenpora Yustia Elita, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi, menjelaskan, salah satu dukungan dari Kemenpora, yaitu, adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“PPAP ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan IPP di daerah,” ungkap Yustia, di Banjarmasin, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Yustia, ada lima domain strategi yang menjadi tugas peserta untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, yaitu, Pendidikan, Kesejahteraan Kesehatan, Kesempatan Lapangan Kerja, Kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai saat ini, terus mendorong Pemerintah di daerah dalam hal peningkatan Indek Pembangunan Pemuda,” ucapnya.

Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah satu indikator masih rendahnya IPP, masih adanya pernikahan dini.

“Oleh karena itu, dengan adanya program PPAP dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di daerah, untuk tidak melakukan pernikahan dini tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan program Pertukaran Pemuda Antar Povinsi (PPAP). Kegiatan akan berlangsung selama satu bulan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau yang diikuti oleh 70 orang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Guna memastikan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan dengan baik, tim Arsip Nasional Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan pengelolaan kearsipan dilingkup pemerintah daerah di Kalsel.

Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Daerah ANRI, Hastuti mengatakan, dalam pengawasan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya diantaranya, aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip in-aktif dengan retensi minimal 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan yang meliputi SDM, pendanaan, pengorganisasian, dan sarana prasarana.

“Untuk lingkup Pemprov Kalsel sudah kami lakukan verifikasi kemarin. Verifikasi ini kita lakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai OPD sangat membantu meningkatkan nilai pengelolaan kearsipan Pemprov Kalsel sebanyak 40 persen, dan 60 persennya nilai dari Dispersip Kalsel,” kata Hastuti, Kamis (6/7).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya kemarin terhadap Dispersip Kalsel dan sejumlah OPD, Hastuti mengungkapkan, secara keseluruhan terjadi peningkatan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

“Alhamdulillah ada peningkatan, namun ada instrumen baru dari Kemen PAN-RB yang harus ditindak lanjuti, diantaranya harus mendaftarkan arsip yang memiliki memori politik bangsa ke ANRI yang nantinya bisa menjadi kolektif memori bangsa, kemudian harus ada wawancara lisan kepada tokoh atau sejarawan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kearsipan,” tutur Hastuti.

Dia pun berharap pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya lebih meningkat, mengingat saat ini tuntutan tentang penyelenggaraan kearsipan juga lebih banyak.

“Berdasarkan Peraturan ANRI, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni tentang administrasi dan pidana, untuk saat ini kita masih konsen di administrasi, jadi harus lengkap penyelenggaraan kearsipannya,” ujar Hastuti.

Lebih jauh dia menilai, Pemprov Kalsel saat ini sudah melaksanakan dengan baik apa yang diamanahkan dalam penyelenggaraan kearsipan yang baik.

“Pemprov Kalsel sudah menjalankan amanah penyelenggaraan kearsipan dengan baik, cuman ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan seperti indeks digitalisasi arsip yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kita harapkan semuanya menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipannya,” jelas Hastuti.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Depo Arsip Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi mengatakan, kondisi kearsipan di Depo Arsip Kalsel sudah cukup baik.

“Sarana prasarana sudah kita lengkapi, kita juga sudah membangun gedung baru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI. Selain itu kita juga mendapatkan tambahan SDM pejabat fungsional Arsiparis sebanyak 7 orang pada tahun lalu,” ujar Riza.

Dia pun berharap, hasil dari verifikasi pengawasan oleh ANRI ini dapat meningkatkan peringkat pengelolaan kearsipan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk saat ini kita berada di peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita juga sudah menyiapkan semua bahan yang menjadi indikator verifikasi ini. Melalui verifikasi ini, pengelolaan kearsipan Provinsi Kalsel kita targetkan bisa naik ke peringkat 7,” tukas Riza. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

SUMATERA SELATAN – Prestasi nasional penghargaan Satyalancana Wira Karya kembali diraih Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Setelah bulan Juni lalu meraih Satyalancana Wirakarya Bidang Pertanian, kali ini Paman Birin meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam inovasi percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 30 Tahun 2023 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7) siang.

Keberhasilan meraih Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ini tak lepas dari penanganan Stunting di Kalsel yang dilakukan Paman Birin.

Paman Birin dianggap berhasil melakukan percepatan penurunan stunting sejak 2018 pada angka 33,1 persen menjadi 18,0 persen di tahun 2023.

Beberapa kebijakan yang dilakukan Paman Birin untuk menurunkan stunting di Kalimantan Selatan yakni selain pembentukan tim percepatan stunting di Kalsel melalui Peraturan Gubernur, dilakukan juga kesepakatan bersama Kepala Daerah se-Kalsel untuk penurunan stunting. Kemudian juga ada Deklarasi Loksado bersama Pokjanal Posyandu, Program Bapak Asuh Anak Stunting, Deklarasi Ibu Hamil se-Kalsel dalam Pencegahan Anak Stunting dengan Edukasi Penyajian Isi Piringku.

Program lainnya adalah pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang juga diganjar penghargaan oleh menteri Kesehatan RI, selain itu juga bekerjasama dengan Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah, yang akhirnya mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara edukasi sajian isi piringku pertama kepada Ibu hamil.

Tak itu saja, kebijakan Paman Birin dalam percepatan penurunan stunting ini pun selain didukung Kabupaten/ Kota se-Kalsel, juga disokong 11 SKPD serta BKKBN perwakilan Kalsel, diantaranya pembuatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalsel Tahun 2020/2035, Paman Mahaga Gunting (Paman Birin & Mahasiswa Bersama Cegah Stunting), Gerakan Makan Sehat B2SA, Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan), relawan sosial tentang stunting dan masih banyak lagi.

Bersama dua Gubernur lainnya yakni Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah, Paman Birin merasa bangga karena telah berhasil melakukan percepatan penurunan stunting dengan kerjasama solid antar Kabupaten Kota di Kalsel.

“Alhamdulilah. Penghargaan ini menjadi motivasi kami provinsi Kalsel untuk terus meningkatkan penurunan stunting di Banua. Tentu dengan bantuan dan kerjasama semua pihak,” kata Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)