Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Workshop Sertifikasi Pustakawan.

Kegiatan yang diikuti 100 orang peserta dari 13 kabupaten/kota se Kalsel ini berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (14/10).

Usai membuka acara mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, guna membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga pengelola teknis perpustakaan.

“Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Kalsel,” katanya.

Menurutnya, pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

“Hal itu guna meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan, yang perlu didukung dengan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional secara formal yang diakui Lembaga Sertifikasi Profesi,” jelasnya.

Setelah mengikuti workshop ini, Adethia berharap para pustakawan/pengelola perpustakaan dapat mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan klaster yang diminati dan menyesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan masing-masing.

“Baik itu klaster pelayanan dasar, klaster pelaksanaan promosi layanan perpustakaan, klaster perpustakaan komunitas, klaster untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ada 14 klaster,” tuturnya.

Adethia juga berharap para pustakawan/pengelola perpustakaan dapat meningkatkan profesionalitas diri dan kualitas pengelolaan perpustakaan di Kalimantan Selatan, agar berdampak terhadap peningkatan minat baca dan literasi di masyarakat. (NRH/RDM/RH)

PALANGKARAYA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait Program Perencanaan Pembangunan Tahun 2025, pada Senin (14/10).

Rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari dan Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Theodorik Rizal Manik, beserta staff diterima oleh Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalteng, Luqman Alhakim, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kalteng, Yohana Endang dan Fungsional Perencana Fredy Darinton beserta jajarannya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Mustaqimah mengatakan pihaknya memilih Kalteng sebagai tempat komparasi karena Kalteng dan Kalsel memiliki banyak kesamaan, baik itu infrastruktur maupun sarana prasarananya.

“Jadi disini kita saling sharing tentang perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Alhamdulillah banyak sekali masuka yang dapat kita ambil dari kunjungan ini dan akan kita terapkan di Kalsel,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kalteng, Luqman Alhakim mengaku senang sekali dengan kedatangan Komisi III DPRD Kalsel untuk sharing terkait dengan perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

“Kita bisa saling berbagi masukan masukan tentang perencanaan pembangunan di daerah masing masing, di Kalimantan Tengah yang kami utamakan adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembata serta sarana dan prasarananya, demikian juga halnya di daerah Kalsel. Tentu hal ini tidak lepas dengan keterkaitan dari pihak DPRD baik dalam hal perencanaan , anggaran dan pelaksanaannya,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga di Banua. Seperti yang disampaikan, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kalsel Heru Susmianto, pada saat menjadi narasumber pada Program Topik Kita Hari Ini (TKHI) di Radio Abdi Persada FM, Selasa (15/10).

“Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya, berupa anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga tersebut,” ungkapnya.

Heru menambahkan, dukungan untuk para atlet ini agar dapat sebanyak-banyaknya lolos pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumatera Utara.

“Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan sebanyak 800 hingga 900 atlet berbagai cabang olahraga, untuk mengikuti Pra PON,” ucapnya.

Pada Pelaksanaan PON Tahun 2024 di Medan dan Sumatera Utara tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan atletnya sebanyak 393 atlet dengan mengikuti 42 cabang olahraga yang dipertandingkan, serta berhasil mencapai prestasi diposisi 15 besar nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menjelaskan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel melaksanakan pelatihan setiap tahun untuk peningkatan kompetensi pelatih, wasit, serta juri olahraga di Banua.

“Untuk peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Tidak hanya untuk para atlet saja, tetapi pelatih serta perangkat pertandingan seperti wasit dan juri juga diberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan,” ujarnya.

Sehingga, prestasi olahraga dapat dicapai dari berbagai aspek tersebut.

Untuk itu, Dispora Kalsel melaksanakan pelatihan peningkatan sertifikasi serta kompetensi untuk pelatih, wasit, serta juri dianggarkan setiap tahunnya.

“Dengan harapan, adanya peningkatan kualitas pertandingan, sehingga menghasilkan pemenang yang berkualitas, sehingga dapat memberikan prestasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang nasional maupun internasional kedepannya,” ucap Heru. (SRI/RDM/RH)

SURABAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (14/10).

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan tujuan kunjungan Komisi I DPRD Kalsel tersebut untuk menggali informasi terkait sistem seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jatim. Hal itu mengingat Jatim sedang melakukan proses pemilihan anggota KPID.

“Tujuan kami hari ini dari komisi I ke DPRD Jawa Timur ingin menggali informasi bagaimana mekanisme tahapan seleksi KPID Jawa Timur, dan kenapa kami memilih Jawa timur itu karena menurut kami yang saat ini Jawa Timur sedang melakukan proses pemilihan KPID sejak September lalu,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Ia menambahkan bahwa masa jabatan Anggota KPID Kalsel Periode Tahun 2021-2024 akan segera berakhir sehingga Kalsel harus segera melaksanakan seleksi KPID di lingkup Provinsi Kalsel. Oleh karena itu, pihaknya menggali informasi sebagai bahan masukan untuk diterapkan di Kalsel.

“Seperti yang kita tahu Kalsel harus segera melaksanakan seleksi KPID dan juga seleksi administrasi. Semoga sampai akhir tahun ini bisa kita tuntaskan semua dan KPID yang baru bisa terbentuk di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, yang menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel, menjelaskan terkait mekanisme proses seleksi KPID di Jawa Timur, yaitu seleksi administrasi, seleksi uji kompetensi yang meliputi tes psikologi dan tes tertulis dan dilanjutkan dengan Penerimaan Tanggapan Publik serta uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test), sampai terpilihnya 7 orang anggota KPID Provinsi Jawa Timur.

“Dari tahapan itu tentunya semua proses harus dilalui dengan baik, karena kami tidak ingin adanya intervensi-intervensi disitu, sehingga hasil produk dari KPID itu bisa diterima masyarakat dan menjadi solusi terkait media penyiaran di Jawa Timur,” ungkapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan terobosan baru untuk mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan setiap SKPD, khususnya dalam hal pembangunan perekonomian.

Terobosan itu berupa portal aplikasi yang diberi nama Aksi Eksen. Merupakan singkatan dari Analisis Proyek Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor-Sektor Pendukung Terintegrasi, yang digagas oleh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kalsel.

Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kalsel, Mahrita Yanuarty, menjelaskan dalam portal aplikasi itu terdapat detail data dari 17 sektor Produk Domestik Regional Buruto (PDRB), sehingga akan mempermudah proses perhitungan analisa capaian pembangunan perekonomian.

“Jadi kita bisa melihat sektor apa yang meningkat dan menurun. Data itu juga bisa kita gunakan sebagai proyeksi perencanaan setiap tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan,” jelasnya, Senin (14/10).

Mahrita mengungkapkan, keunggulan lainnya yang dimiliki portal aplikasi itu ialah fitur simulasi. Dimana setiap proyeksi yang ingin digarap, hasil perkiraan peningkatan presentasenya akan otomatis terhitung oleh Aksi Eksen.

“Misalnya pada sektor pertanian, kita bisa memilih komoditi mana yang kita ingin tingkatkan dan akan keluar peluang presentasenya,” ungkapnya.

Protal aplikasi Aksi Eksen rencananya akan benar-benar bisa dipergunakan dalam dua bulan ke depan.

Adapun dalam pengembangannya, portal aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan seluruh sub sektor yang ada di 17 sektor PDRB. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah sempat ditinjau progres pembangunannya pada September lalu, Persemaian Liang Anggang Banjarbaru, akhirnya diresmikan pada Senin (14/10). Peresmian dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, didampingi Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar serta Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir.

Peresmian Persemaian Liang Anggang, juga menandai diresmikannya 4 persemaian lainnya. Yakni Persemaian Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Persemaian Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Persemaian Likupang, Sulawesi Utara serta Persemaian Toba, Sumatera Utara.

Peresmian ditandai dengan penanaman anak bibit pohon, dan penandatanganan prasasti untuk 5 lokasi persemaian yang tersebar disejumlah lokasi di Indonesia tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan berjalannya dua unit truk, yang membawa sejumlah bibit tanaman.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun rencana kerja Folu Netsink 2030 Sub Nasional, dan telah menyiapkan segala perangkat yang dimungkinkan untuk mendukung penurunan target Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dimana target penurunan emisi gas rumah kaca mencapai sebesar 140 juta ton CO2 pada tahun 2030.

“Selain itu, Pemprov Kalsel juga telah menandatangani kerjasama dengan tim pengelola Folu Net Sink 2030 melalui dukungan kerjasama Indonesia – Norwegia Tahap I, pada 22 Maret lalu di Jakarta”,” papar Roy.

Pada kesempatan ini, Roy Rizali Anwar mewakili Pemprov Kalsel, mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas dibangunnya Persemaian Liang Anggang (PLA), dengan skema Public Private Partnership, antara Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dan PT. Adaro Indonesia.

“Dengan kapasitas produksi 10 juta batang bibit per tahun, Persemaian Liang Anggang ini akan menjadi penopang gerakan revolusi hijau, dan sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam percepatan National Determined Contribution (NDC) dan Folu Net Sink 2030,” terang Roy.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KLHK RI melalui BPDAS Barito, guna mendukung kegiatan RHL, sesuai dengan dokumen Rencana Induk Revolusi Hijau, dan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RURHL), distribusi bibit ke kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di kabupaten/kota.

Siti Nurbaya berharap, kerjasama, sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian LHK, serta pihak-pihak terkait, dapat meningkat lagi. Sehingga paru-paru dunia dari hutan Kalimantan Selatan selatan, akan lebih banyak lagi memberikan oksigen kehidupan untuk alam semesta.

“Program ini memiliki istilah persemaian skala besar. Jadi memang ada perkembangan yang positif, terus kita urus dan bertujuan untuk mendorong lingkungan melalui rehabilitasi lahan dan hutan,” ucap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menambahkan, program ini menyasar lahan-lahan kritis yang merupakan daerah rawan banjir dan longsor. Sementara, Pemprov Kalsel merencanakan Forest and Other Land Use (FOLU) di tahun 2030.

“Terus terang, Kalimantan Selatan memang termasuk yang terbaik dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tahun ini dapat award kembali, luar biasa kerjasama antara DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel dalam mendorong kegiatan itu,” ungkap Siti Nurbaya menutup sambutannya.

Di akhir kegiatan, Menteri LHK melakukan telewicara dengan 4 lokasi persemaian yang juga diresmikan secara virtual pada Senin (14/10). (RIW/RDM/RH)

BANJAR – Gerakan Revolusi Hijau yang dicanangkan Gubernur pada 2017, merupakan langkah besar Provinsi Kalimantan Selatan, memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana pada sektor kehutanan. Hal ini selaras dengan kegiatan Penanaman Bersama Dalam Rangka Kunjungan Lapangan Lokasi Proyek FOLU-NC (RBC Phase 1) Tahun 2024, di Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar pada Areal Kelompok Tani Hutan Berkat Sulasih, pada Senin (14/10).

Penanaman sebanyak 625 bibit pohon kayu-kayuan, hasil hutan bukan kayu, endemik dan estetik di lahan seluas 70 haktet tersebut, dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. Diikuti Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, serta ratusan anggota kelompok tani hutan dan juga rimbawan.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra menyebutkan, luas lahan kritis berdasarkan data dari Kementerian LHK pada tahun 2013, seluas 642.580 hektar, dan mengalami penurunan menjadi 511.594 hektar pada 2018.

Sementara berdasarkan peta dan data lahan kritis nasional tahun 2022, luas lahan kritis Provinsi Kalsel seluas 458.478 hektar, atau terjadi penurunan 184.102 hektar.

“Ini menunjukan bahwa Gerakan Revolusi Hijau telah memberikan bukti nyata bagi perbaikan lingkungan di Kalimantan Selatan”, ujarnya.

Provinsi Kalimantan Selatan, tambah Aya (panggilan akrab Fathimatuzzahra) merupakan salah satu provinsi yang telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink hingga 2030, untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia, sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) adalah sebesar 31,89% dengan usaha sendiri, dan 43,20% dengan bantuan internasional.

“Untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepercayaan untuk memanfaatkan pendanaan dari dana kontribusi internasional melalui sejumlah program,” papar Aya.

Program dimaksud, yakni Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+) pada Tahun 2024, Forest and Other Land Use Norwey Cotribution (FOLU-NC Phase 1) pada Tahun 2024,
Forest and Other Land Use Norwey Cotribution (FOLU-NC Phase 2 and 3) pada Tahun 2025.

“Tahun ini melalui kegiatan FOLU-NC Phase 1, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon berupa pembuatan Hutan Rakyat seluas 305 hektar pada 5 Kelompok Tani Hutan (KTH),” tambah Aya

Aya merinci, lima KTH tersebut adalah KTH Sepakat Baru, Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 52 hektar,
KTH Bumi Sejahtera, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar seluas 105 hektar,
KTH Berkat Sulasih, Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar seluas 70 hektar, KTH Ushuluddin, Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut seluas 48 hektar, dan

• KTH Dewa Subur, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut seluas 30 hektar.

“Adapun tanaman yang dipilih adalah jenis tanaman produktif. Seperti Karet Okulasi, Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Mangga Okulasi, Alpukat Okulasi, Langsat, Cempedak, Pampakin, Petai, Jengkol, Kemiri dan Jambu Mete,” tutupnya.

Perlu diketahui, saat ini Provinsi Kalsel sedang berproses mengusulkan kegiatan yang dapat didanai melalui FOLU-NC Phase II. Dengan harapan, kegiatan peningkatan cadangan karbon melalui penanaman tetap dapat dilaksanakan secara massif dan terstruktur, di seluruh kabupaten/kota hingga ke desa-desa dengan melibatkan multi pihak. Yakni KPH/Tahura sebagai motor penggerak di tingkat tapak dengan ditopang ketersedian bibit yang akan disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KLHK, melaui BPDAS Barito melalui operasionalisasi Persemaian Liang Anggang (PLA) yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada hari yang sama. (RIW/RDM/RH)

DENPASAR – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempelajari langkah-langkah strategis yang diterapkan Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi, baru-baru tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi memberikan pandangannya terkait perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun ini cukup fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi global maupun regional. Namun, kami tetap optimis bahwa dengan potensi yang ada, kita bisa terus mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan,” katanya.

Terkait langkah strategis yang diambil oleh DPRD Kalsel, Yani Helmi menambahkan bahwa DPRD terus mendukung kebijakan ekonomi daerah dengan fokus pada sektor-sektor potensial.

“Kami telah mengupayakan sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan, Rahmanita, yang turut hadir dalam kunjungan ini, menambahkan bahwa pihaknya terus berinovasi dalam mengoptimalkan PAD.

“Kami fokus pada peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pengawasan pajak serta retribusi daerah. Hal ini akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi potensi PAD yang selama ini mungkin belum tergali maksimal,” katanya.

Menanggapi hal ini, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat DPRD Bali, Ni Ketut Alit Suryatni, memberika apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan PAD di Bali.

“Bali telah memaksimalkan potensi pariwisata sebagai sumber PAD utama, namun kami juga memperluas ke sektor-sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin Kalimantan Selatan bisa mengembangkan potensi PAD yang lebih optimal,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)