BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Makan Bergizi Menu Ikan Gratis di SDN Karang Mekar 1 dan 5, Kebun Bunga 4, serta Sungai Andai 1, secara serentak, Jumat (13/12). Dibuka Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono, didampingi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki, serta Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti.
“Digelarnya kegiatan ini dalam Rangka Bakti Sosial Hari Nusantara. Berdasarkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai makan gizi gratis,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.
Pemberian menu ikan bergizi gratis oleh Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono
Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Badan Gizi Nasional, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin ini, dilaksanakan di SDN Karang Mekar 1 dan 5, SDN Kebun Bunga 4, serta Sungai Andai 1, dengan total makanan yang dibagikan di tiga sekolah sebanyak 2 ribu paket,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kalimantan Selatan membagikan, 200 kilogram ikan patin segar, kepada seluruh pengajar di 4 sekolah dasar negeri pelaksanaan makan bergizi menu ikan gratis tersebut.
“Berdasarkan arahan dari Plt Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dengan Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan membagikan, 200 Kilogram Ikan Patin Segar,” ucapnya.
Dibagikan, tambah Rusdi, kepada seluruh tenaga pengajar di SDN Karang Mekar 1 dan 5, SDN Kebun Bunga 4, serta Sungai Andai 1 Kota Banjarmasin.
Selain itu, pemberian ikan gratis ini juga dalam, Rangka Bakti Sosial Hari Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami berharap dengan kegiatan ini dapat bermanfaat masyarakat semakin gemar makan ikan, sehingga kecukupan gizi warga Banua terpenuhi, untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang,” ujar Rusdi. (SRI/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau para pengusaha turut membantu mengembangkan Bank Kalsel. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, saat rombongan komisinya berkunjung ke BanK Kalsel Cabang Jakarta pada Kamis (12/12). Ia mengatakan dengan adanya dukungan dari para pengusaha di Kalsel, maka turut juga mendukung sektor ekonomi di Banua.
“Kalau pengusaha itu semuanya bergabung ke Bank Kalsel untuk menambah suatu permodalan atau penyaluran dari pada aset, itu sangat bagus sekali,” kata Politisi Partai NasDem itu.
Komisi II DPRD Kalsel berkunjung ke Bank Kalsel Cabang Jakarta
Jahrian juga mengapresiasi dan mendukung upaya Bank Kalsel yang turut menunjang ketahanan pangan. Selain itu, ia berharap Bank Kalsel cabang Jakarta memiliki tanah atau aset sendiri untuk dijadikan kantor. Hal ini mengingat tingginya sewa gedung yang ditempati sekarang ini.
“Makanya suatu saat kita berharap harus memiliki tanah sendiri nanti di Jakarta ini. Karena kan di sini ini sangat strategis sekali. Karena perutaran ekonomi global ada di sini,” harapnya.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel ini disambut oleh pihak Bank Kalsel Cabang Jakarta, Agus Setiawan. Ia mengucapkan terima kasih dan berbangga atas kunjungan Wakil Rakyat “Rumah Banjar” tersebut serta berharap mendapat dukungan dari DPRD Kalsel untuk perkembangan Bank Kalsel Cabang Jakarta. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan upaya penanggulangan bencana, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Kamis (12/12).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang juga didampingi perwakilan BPBD Kalsel ini dapat menambah referensi positif terkait penanggulangan bencana di daerah.
Dalam diskusi itu, lanjut Ketua Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini, juga membahas rencana revisi Perda Kalsel tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.
”Kedepan kita berharap penanggulangan bencana di Kalsel dapat lebih baik,” harapnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani. Ia berharap BNPB dapat memfasilitasi peralatan penunjang penanggulangan bencana, seperti kebakaran hutan maupun banjir dalam meningkatkan upaya penanggulangan bencana di Kalsel.
“Dengan begitu upaya untuk membantu masyarakat akan lebih positif lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Analis Kebijakan Ahli Muda BNPB RI, Aminudin Hamzah memberikan apresiasi terhadap kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana.
“Hal ini menunjukkan DPRD Kalsel sangat mendukung upaya penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan adanya upaya ini, kolaborasi terhadap penanggulangan bencana akan semakin massif dan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana,” jelasnya.
Aminuddin juga berharap melalui kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ini dapat menambah kapasitas dan menambah upaya dukungan seperti dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Kategori Kesejahteraan Masyarakat Fiskal Sedang dari Kementerian Dalam Negeri, bersama Tempo Media Group pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Sekdaprov berfoto bersama sejumlah Kepala SKPD sebelum pemberian anugerah
Penghargaan diterima Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di Jakarta, pada Kamis (12/12) malam.
Disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai menerima penghargaan, bahwa penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Kalsel. Penghargaan ini juga dapat menjadi penyemangat bagi Pemprov dalam mewujudkan program konkret kepada masyarakat.
“Penghargaan ini untuk masyarakat Kalsel, dan menjadi penyemangat bagi kami,” ucap Roy.
Sekdaprov juga menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin, bahwa beliau berterima kasih atas apresiasi ini.
“Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi ini, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan daya saing daerah,” jelas Roy.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan gagasan untuk melaksanakan acara ini, bahwa usai acara yang dilaksanakan pada September 2024 silam, Mendagri dan Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli berdiskusi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.
Karena itu ujar Tito, dari 552 orang kepala daerah yang menjabat di Indonesia saat ini, presentase jumlah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada adalah 50:50.
Lebih lanjut, ungkap Tito kegiatan ini adalah momen yang tepat untuk melihat hasil kinerja dari dua kategori kepala daerah tersebut, yakni penjabat kepala daerah dan kepala daerah pemenang Pilkada.
Namun Tito mengingatkan, bahwa saat itu Ia dan Arif Zulkifli sepakat bahwa apresiasi ini bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah, bukan kepala daerah secara personal.
Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, dan para pemenang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah.
Wujud kesejahteraan masyarakat terlihat dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial, pangan, koperasi dan UKM serta urusan pertanian.
Untuk diketahui, apresiasi ini merupakan penghargaan kepada para pemenang dari pemerintahan daerah yang telah dinilai dewan juri memiliki kinerja baik. Proses penjurian telah berlangsung selama tiga hari, pada 2-4 November 2024.
Pada Senin, 2 Desember 2024, penjurian dilakukan untuk tingkat pemerintahan kota. Ada 27 Pemerintahan Kota yang masuk dalam daftar nominasi. Pada hari kedua, 3 Desember 2024, dari 34 nominasi, hanya 28 Pemerintahan Kabupaten yang hadir untuk menjalani proses penjurian. Kemudian, pada hari ketiga, 4 Desember 2024, proses penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dilakukan untuk tingkat Pemerintahan Provinsi. Sebanyak 18 pemerintahan provinsi mengikuti proses penilaian kinerja ini.
Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Para pemenang akan dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Sebab, kondisi fiskal setiap pemerintahan daerah berbeda-beda, yakni kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah.
Pemerintahan daerah yang masuk penjurian ini dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group selama tiga bulan.
Penyaringan dilakukan berdasarkan data Kemendagri, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat.
Para dewan juri dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan 2024 ini adalah Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Media Group; Ahmad Husin Tambunan, Sekretaris Itjen Kemendagri; Rustam Mansur, Inspektur I Itjen Kemendagri; Ihsan Dirgahayu, Plh Inspektur II Itjen Kemendagri; Elfin Elyas Nainggolan, Inspektur III Itjen Kemendagri; Imelda, Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Ada pula Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia; Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Philipus Parera, Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo; dan Priatna, Peneliti PDAT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja melalui ajang Anugerah ASN Tahun 2024, yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (12/12).
Penyerahan Penghargaan Anugerah ASN 2024
Ajang penghargaan yang juga turut dihadiri Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah ini, melibatkan 59 peserta pendaftaran yang menjalani serangkaian seleksi ketat, mulai dari seleksi administrasi, uji materi secara online, hingga wawancara. Proses penilaian melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Kanreg VIII BKN, Soni Sultana, Kepala BKD Kalsel, Dinansyah dan dari kalangan akademisi sebagai dewan juri.
Dari hasil penjurian tersebut terpilih 34 peserta yang dinyatakan lolos yakni 6 peserta Pejabat Administrator terbaik, 11 Pejabat Pengawas terbaik, 11 Best Employee dan 6 Guru terbaik.
Dalam sambutannya Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah ASN 2024, sehingga ia berpesan kepada para ASN khusus di lingkup Pemprov Kalsel agar terus memberikan kinerja terbaik dalam hal pelayanan publik dan terus berdampak positif bagi kemajuan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah saat membacakan sambutan Plt. Gubernur Kalsel
“Semoga penerima Anugerah ASN ini dapat menularkan semangat kerja mereka kepada yang lain agar ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dapat meningkatkan kinerja dan disiplinnya dalam mendukung program pembangunan di Kalsel,” ucap Husnul.
Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat mengatakan bahwa Anugerah ASN yang pertama kalinya dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Untuk tahun ini ada empat kategori yakni Pejabat Administrator terbaik, Pejabat Pengawas terbaik, Best Employee, dan Guru terbaik,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Dayat, indikator yang menjadi penilaian dalam penganugerahan ini yaitu inovasi dari ASN yang bersangkutan dalam menunjang pelayanan publik di instansi mereka bekerja.
“Penghargaan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan ini menjadi bahan evaluasi kami untuk pelaksanaan di tahun depan. Untuk pemenang sendiri nantinya akan kita ikutkan pada ajang inovasi nasional,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam kategori Pejabat Administrator Terbaik, penghargaan juara pertama diraih oleh Adi Maulana dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Posisi kedua ditempati oleh Imam Subarkah dari Dinas PKP Kalsel, sementara Bambang Dedi Mulyadi dari BPBD Kalsel berhasil meraih juara ketiga.
Untuk kategori Pejabat Pengawas Terbaik, juara pertama diberikan kepada Deddy Rachman dari BKD Kalsel, diikuti oleh Drg. Mashuda dari RSGM Hasan Aman sebagai juara kedua, dan Andie Putra Pratama dari Dinas PMD Kalsel sebagai juara ketiga.
Pada kategori Best Employee, Achmad Syamsudin dari RSJ Sambang Lihum dinobatkan sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih oleh Normalina dari BPSDMD Kalsel, dan Suci Rabella dari Dinas Perdagangan Kalsel melengkapi posisi ketiga.
Kemudian, untuk kategori Guru Terbaik, juara pertama diraih oleh Edy Rakhmadi dari SMAN 1 Pamukan Utara. Posisi kedua diisi oleh Surjoni dari SMKN PP Pelaihari, dan Siti Aisyah dari SMKN 2 Sungai Pinang menempati posisi ketiga.
Untuk diketahui, selain mendapatkan piagam penghargaan dan cinderamata, bagi para pemenang juara pertama dari masing-masing kategori dari Anugerah ASN 2024 ini mendapatkan penghargaan lain salah satunya berupa rekomendasi usulan kenaikan pangkat luar biasa. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel terus mendorong pengelolaan keuangan Partai Politik (Parpol) yang transparan dan akuntabel.
Suasana Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Parpol
Upaya ini dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Parpol, yang diikuti oleh 10 parpol yang lolos parlemen dan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, yang dilaksanakan di salah satu hotel Kota Banjarmasin, Rabu (11/12).
Acara ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Muzni Fauzi selaku Pemeriksa Ahli Madya BPK Kalsel, Alfathir Badra sebagai Fungsional Penyuluh Ahli Madya DJP Pajak Kalselteng, dan Idris yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalsel.
Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan laporan bantuan keuangan parpol dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan parpol.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah menegaskan bahwa parpol memegang peran strategis dalam sistem politik Indonesia.
“Parpol tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, parpol juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kader calon pemimpin bangsa, sekaligus memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Hari ini kita berikan sosialisasi, sehingga bantuan keuangan untuk parpol dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya dengan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran parpol untuk dapat melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut,” katanya.
Heriansyah juga mengungkapkan perkembangan jumlah bantuan keuangan untuk parpol saat ini adalah Rp7.500 per suara, yang meningkat dari sebelumnya Rp5.000. Kenaikan ini merupakan hasil studi kelayakan tahun 2022 dan mulai direalisasikan pada tahun 2024.
“Jadi tahun 2024 ini, pertanggungjawabannya 7.500, tetapi itu bukan dana biasa, harus digunakan sebaik-baiknya. Jumlah ini merupakan realisasi dari studi kelayakan pada tahun 2022 yang dipandang perlu meningkatkan bantuan keuangan dari 5.000 menjadi 7.500 per suara,” jelasnya.
Selain itu, Bakesbangpol Kalsel sedang mengkaji rencana kenaikan bantuan keuangan menjadi Rp10.000 per suara. Rencana ini telah diusulkan melalui studi kelayakan tahun 2024 dan diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2026, tergantung keputusan lebih lanjut.
“Tahun ini juga ada pergantian di Komisi I DPRD Kalsel 2024-2029, bahwa tahun 2024 ini dilaksanakan studi kelayakan kenaikan bantuan parpol yang diusulkan dibantu 10 ribu per suara. Mudahan ini disetujui dan akan direalisasikan pada tahun 2026, kecuali ada komitmen lain sehingga bantuan parpol ini bisa berjalan sebaik-baiknya,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyambut kedatangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (12/12).
Kehadiran Plt Gubernur Kalsel ini, dalam rangkaian audensi terkait rencana asesmen pejabat Pemprov Kalsel.
Dalam penyambutan itu, Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto.
Suasana audiensi Plt Gubernur Kalsel bersama Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta
Sementara Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Roy Rizal Anwar, Kepala Bapenda, Subhan Nor Yaumil, Kepala Dinas ESDM, Isharwanto dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.
Keakraban audensi antara Mendagri dan Plt. Gubernur Kalsel pun sangat terlihat. Dimana, dalan pertemuan itu, Muhidin menyampaikan permohonan izin asesmen pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel.
Menerima permohonan usulan asesmen itu, Mendagri Tito menyambut positif dan dipersilahkan kepada kepala daerah untuk melakukan asesmen.
Setelah audensi, Mendagri dan Muhidin pun menyempatkan untuk berfoto bersama.
Ditemui usai audiensi, Muhidin menyampaikan bahwa Mendagri Tito merestui usulan pelaksanaan asesmen di lingkup Pemprov Kalsel yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2025 mendatang, di Jakarta.
“Hari ini kita, Alhamdulillah bisa menemui Pak Menteri untuk meminta izin melaksanakan asesmen. Dan alhamdulillah Pak Menteri Tito menyampaikan bahwa untuk kepala daerah yang sudah terpilih, diizinkan untuk melaksanakan asesmen,” sampainya.
Muhidin juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena Mendagri bersedia untuk menemui dan melakukan audiensi dengan dirinya terkait rencana pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik kunjungan ulun hari ini,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Muhidin juga menyampaikan bahwa dirinya sudah bertukar nomor ponsel dengan Mendagri Tito, demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
“Tadi juga berkesempatan bertukar nomor handphone dengan Pak Mendagri, untuk kemudahan koordinasi. Beliau juga menyatakan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk berkunjung ke Provinsi Kalsel,” sampainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mengimbau warga di Kota ini, untuk mewaspadai fenomena La Nina.
Kepada sejumlah wartawan Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, pada Kamis (12/12) mengatakan, fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga April 2025, maka harus meningkatkan kewaspadaan. Dimana, La Nina adalah anomali iklim global yang ditandai dengan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dari normal.
“Dampak La Nina seperti peningkatan curah hujan hingga 40 persen, dikhawatirkan akan terjadi banjir, tanah ongsor, dan puting beliung,” ucapnya
Disampaikan Nelly, untuk resiko penyakit yang biasa muncul akibat perubahan cuaca dan musim hujan, seperti diare, demam berdarah, dan ISPA. Dengan demikian, hendaklah warga terus berhati-hati kalau sedang melakukan aktivitas di luar rumah.
“Kalau mengalami hujan deras dan angin kencang, sebaiknya berteduh,” pintanya
Lebih lanjut Nelly menambahkan, peran masyarakat mulai sekarang secara aktif, turut serta membantu Pemerintah Kota, dengan melakukan rutin gotong royong, seperti gerakan membersihkan sungai, kolong rumah dan drainase, supaya tidak terjadi genangan, baik saat hujan maupun air sungai pasang rob.
“Mari kita lebih peduli menjaga lingkungan sekitar, agar tercipta kebersihan, kesehatan, dan keindahan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih sertifikat penghargaan anugerah ASN tahun 2024, sebagai juara II kategori pejabat administrator terbaik. Ia adalah Imam Subarkah, Plh kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Penghargaan diserahkan dalam penganugerahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, di hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (12/12).
Salah satu program yang membuat Plh Kadis PKP ini berhasil meraih penghargaan anugerah ASN tahun 2024, adalah program padi apung.
Kepada Abdi Persada FM, Imam menyampaikan bahwa budidaya padi apung adalah metode pertanian yang unik, dimana padi tumbuh diatas permukaan air dengan menggunakan sterofoam, rakit atau media apung lain. Budidaya padi apung merupakan salah satu metode budidaya padi yang sudah dilakukan sejab berabad-abad lalu di beberapan negara seperti china, myanmar dan thailand.
Plh Kadis PKP Kalsel Imam Subarkah
“Anugerah ini merupakan salah satu penerimaan yang luar biasa. Anugerah ini juga menjadi salah satu dukungan para petani di Kalimantan Selatan, yang selalu turut serta dalam meningkatkan ketahanan pangan di banua ini,” ungkap Imam.
Dilanjutkan Imam, program padi apung, sangat membantu para petani terlebih khususnya untuk peningkatan produksi tani dilahan – lahan yang terendam air.
“Program padi apung diharapkan dapat membawa Kalimantan Selatan, menjadi lumbung pangan nasional,” ungkap Imam.
Budidaya padi apung mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika orang-orang Tionghoa membawa teknologi budidaya apung dari Tiongkok ke Sumatera Utara.
Plh Kadis PKP Kalsel Imam Subarkah, yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, memandang bahwa budidaya padi apung dapat menjadi solusi untuk banyaknya luasan lahan rawa yang tidak termanfaatkan.
“Oleh karena itu, saya berinisiatif melakukan inovasi pengembangan dan modernisasi teknologi budidaya padi apung dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih tahan lama dan bisa digunakan beberapa kali tanam (munculkan foto-foto proses pembuatan media tanam padi apung seperti sterofoam, dll), ” lanjut Imam.
Dari tahun 2020 hingga saat ini, terus dilakukan program padi apung di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Banjar, Tapin dan Banjarbaru serta Barito Kuala.
Pada tahap awal pengembangan inovasi ini, Kecamatan Daha Kabupaten Hulu sungai selatan menjadi salah satu Kabupaten sebagai uji coba untuk budidaya padi apung hingga akhirnya menjadi salah satu pengembangan dalam skala luas dan berhasil panen raya budidaya padi apung.
“Metode ini terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen serta mengatasi berbagai kendala yang muncul seperti masalah sampah dan polusi air. Selain itu, budidaya padi apung juga menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan yang terbatas dan sulit diolah,” tutup Imam.
Salah satu kelebihan budidaya padi apung adalah dapat menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara budidaya padi pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tanaman padi apung tidak terkenan serangan hama dan penyakit yang begitu besar yang biasanya menyerang tanaman padi yang ditanam di lahan biasa.
Selain itu, budidaya padi apung juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena metode ini tidak memerlukan lahan yang luas, dan petani yang sebelumnya tidak bisa menanam karena lahannya rawa, akhirnya bisa tanam dan menghasilkan padi melalui teknik budidaya ini. Dan lahan rawa juga bisa lebih maksimal dimanfaatkan.
Selain Imam Subarkah, dalam kategori Pejabat Administrator Terbaik, penghargaan juara pertama diraih oleh Adi Maulana dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Posisi kedua ditempati oleh Imam Subarkah dari Dinas PKP Kalsel, sementara Bambang Dedi Mulyadi dari BPBD Kalsel berhasil meraih juara ketiga.(MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka memeriahkan HUT Korpri Tahun 2024 ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar lomba Bulutangkis, di Kota Banjarmasin, pada Selasa 12 sampai Rabu 11 Desember 2024.
Kabid Pembudayaan Dispora Kalsel Budiono mengatakan, pertandingan bulutangkis telah berjalan lancar dan sukses serta telah menghasilkan juara.
Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono
“Alhamdulillah pertandingan berjalan lancar dan menghasilan juara,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/12).
Pertandingan bulutangkis ini, lanjutnya, sebagai sarana mempererat silaturahmi dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pertandingan ini bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga untuk menjadi semangat kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama pegawai negeri dan tenaga kontrak,” ujarnya lebih lanjut.
Budiono berharap, meski begitu ajang pertandingan bulutangkis ini juga merupakan olahraga yang digemari dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Cabang olahraga Bulutangkis merupakan salah satu unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional,” ucapnya.
“Tahun 2025 mendatang akan diadakan Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional di Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Cabang olahraga Bulutangkis sebagai salah satu cabang olahraga unggulan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
“Saat ini Dispora Kalimantan Selatan telah mempersiapkan atlet terbaik untuk mewakili Kalimantan Selatan pada pertandingan nasional tersebut,” ucap Budiono.
Seperti diketahui, pada Tahun 2023 lalu Cabang Bulutangkis Provinsi Kalimantan Selatan mampu memberikan prestasi terbaiknya pada Pekan Olahraga Korpri Tingkat Nasional. (SRI/RDM/RH)
