Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia kembali menggelar turnamen futsal antar wartawan se-Kalimantan Selatan.

Dijadwalkan, turnamen futsal antar wartawan bertajuk “PWI-Adaro Cup 2024” ini bakal dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu-Minggu, 21 hingga 22 Desember 2024 di Borneo Indoor Futsal, Banjarmasin.

Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, panitia pelaksana yang diketuai Rahmat Aidi dan kawan-kawan dari SIWO menyampaikan, persiapan yang dilakukan sudah memasuki tahap akhir.

“Alhamdulillah, persiapan kawan-kawan di kepanitiaan sudah hampir mencapai 100 persen, baik itu kesiapan venue penyelenggaraan, hingga perangkat pertandingan,” ujarnya ditemui di Kantor PWI Kalsel, Rabu (18/12).

Selain menjadi ajang silaturahmi antar wartawan, gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini juga merupakan kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Pers Nasional 2025.

Pun digelar sejak Sabtu (21/12) pagi, namun acara pembukaan baru akan dilakukan di hari kedua atau tepatnya pada Minggu (22/12).

“Kita berharap, Pak Gubernur Kalsel H Muhidin dapat membuka gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini,” ucap Helmie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Adaro Indonesia yang mendukung penuh dan menjadi sponsorship turnamen futsal ini.

“PT Adaro Indonesia ini merupakan mitra yang selalu mendukung kegiatan PWI Kalsel. Tak hanya kegiatan di bidang olahraga seperti turnamen futsal ini, namun pada sejumlah kegiatan PWI Kalsel, PT Adaro Indonesia selalu mendukung penuh, baik itu pelaksanaan UKW hingga kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas SDM-SDM wartawan di Banua,” ujarnya.

Tak lupa, Zainal Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga selalu mendukung kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan PWI Kalsel.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan futsal yang diikuti desk-desk liputan dan PWI-PWI kabupaten/kota se-Kalsel ini menggunakan format setengah kompetisi, kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur pada fase berikutnya.

Manarik disaksikan, tim-tim futsal desk liputan dan PWI kabupaten/kota se-Kalsel akan bersaing memperebutkan hadiah uang pembinaan, yakni Rp10 juta untuk juara 1, Rp6 juta untuk juara 2, Rp4 juta untuk juara 3, dan Rp3 juta untuk juara 4. (PWI Kalsel/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel menggelar Dukcapil Kalsel Award 2024 dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (17/12).

Dalam Sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menyampaikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil atas peningkatan kinerja pendataan penduduk.

“Melalui kegiatan ini, semoga data kependudukan dan pencatatan sipil di Banua kita semakin baik dan tertib, disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan di era bonus demografi ini, pemetaan penduduk memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Administrasi kependudukan yang akurat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk pelayanan publik.

“Dukcapil mungkin bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan. Data kependudukan yang akurat adalah kunci keberhasilan program pembangunan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong Disdukcapil untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan berbasis data menjadi prioritas untuk memastikan sumber daya manusia di Kalsel dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan perekonomian.

“Dengan tertib administrasi, kita mendukung proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan,” kata Adi.

Lebih lanjut, ia juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Dukcapil Award 2024 kepada Disdukcapil kabupaten/kota dan kepala daerah dengan kinerja terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran Disdukcapil di Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan penghargaan yang diberikan pada Dukcapil Award 2024 ini merupakan apresiasi dari Gubernur Kalsel, Muhidin yang bertujuan untuk lebih meningkat motivasi dan kinerja di bidang pencatatan kependudukan agar lebih baik kedepan.

“Indikator penilaian pada ajang ini meliputi kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk kab/kota, serta penilaian tambahan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Provinsi Kalsel terkait pendaftaran kependudukan, masalah pencatatan sipil, pengolahan data dan infrastruktur serta SDM,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada Dukcapil Award 2024 ini diberikan penghargaan kepada 13 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atas Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah serta pemberian Award kepada 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dalam hal Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Adminduk yaitu Terbaik 1 diraih Bupati Tabalong, Terbaik 2 Walikota Banjarbaru, Terbaik 3 Bupati Tanah Laut, Terbaik 4 Bupati Tanah Bumbu dan Terbaik 5 Bupati Banjar. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pelantikan Kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalsel periode 2024-2027, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (16/12) malam.

Pada acara tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua BPD HIPMI Kalsel yang baru, Putra Qomaludin, beserta jajaran kepengurusannya yang baru dilantik.

“HIPMI Kalsel sejatinya diharapkan mampu menjadi nakhoda yang handal dan tangguh dalam mengarahkan pengusaha muda menuju keberhasilan,” ujar Bagiawan.

Lebih lanjut, Bagiawan menegaskan bahwa HIPMI Kalsel memiliki peran strategis dalam ekosistem kewirausahaan di Kalimantan Selatan. Ia menyebut organisasi ini tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha muda, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah.

“Sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang melimpah, kita membutuhkan peran generasi muda, khususnya wirausaha yang inovatif, kreatif, dan tangguh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Banua kita,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bagiawan juga mengimbau agar kepengurusan HIPMI Kalsel yang baru dapat menjaga jalinan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pelaku industri. Hal ini diperlukan untuk memastikan ekosistem daerah tetap kondusif bagi pengembangan usaha.

“Saya berharap HIPMI Kalsel dapat mewujudkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel telah memusnahkan 2.077 berkas arsip yang telah habis masa retensinya (waktu simpannya). 2.077 berkas arsip tersebut berasal dari tiga instansi diantaranya Badan Koordinasi Penyuluhan (Pertanian Perikanan dan Kelautan) Provinsi Kalsel sebanyak 1.901 berkas kurun waktu tahun 2004-2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel sebanyak 472 berkas kurun waktu 1966-2001, dan RSUD Dr HM Ansyari Saleh Provinsi Kalsel sebanyak 514 berkas kurun waktu 1982-2007.

Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Nurliani Dardie dan disaksikan oleh perwakilan instansi, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum Provinsi Kalsel, serta Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi Kalsel di Depo Arsip Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/12).

Kepada sejumlah wartawan, Nurliani menyampaikan, pemusnahan arsip ini sangat penting untuk menciptakan efisiensi pemeliharaan maupun tempat dan sarana prasarana penyimpanan arsip di Depo Arsip Provinsi Kalsel.

“Jadi, jika dokumen arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna telah menumpuk dan ingin dibuang, jangan dijual. Karena prosedurnya adalah dimusnahkan,” ucap Nurliani.

Ia menambahkan, pemusnahan arsip dengan cara menjualnya merupakan tindakan yang dilarang, karena sejatinya pengelolaan arsip memiliki aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

“Tindakan menjual arsip itu dilarang. Bahkan bisa dikenai sanksi pidana, Tidak boleh arsip dijadikan bungkus kacang” Lanjut Nurliani.

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum arsip benar-benar akan dimusnahkan, diantaranya, pemeriksaan masa retensi arsip, pencatatam informasi arsip meliputi nomor, jenis dokumen, tahun, jumlah, tingkat perkembangan dokumen, dan keterangan informasi arsip. Kemudian pembentukan panitia pemusnahan arsip, penilaian panitia, pelaksanaan pemusnahan, serta pembuatan berita acara pemusnahan arsip.

“Arsip yang sering dimusnahkan umumnya yang berjenis kronologikal arsip, yang berisi informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun untuk keperluan administratif. Karena umumnya arsip jenis ini cepat kadaluarsa sehingga sudah habis nilai gunanya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dana siap pakai untuk logistik serta beberapa unit peralatan bencana untuk 5 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bantuan diserahkan oleh anggota DPR RI Komisi VIII Dapil Kalsel Sudian Noor didampingi Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton Suar Pandjaitan, serta Plt Kepala BPBD Kalsel M Fitri Hernadi di Kantor Setdaprov Kalsel Banjarbaru, Selasa (17/12).

Bantuan itu untuk mendukung 5 kabupaten/ kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana Hidrometeorologi yaitu banjir, angin puting beliung dan longsor yang terjadi saat puncak musim hujan seperti saat ini. Lima daerah itu yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta Tanah Laut.

Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton Suar Pandjaitan, mengatakan, bantuan dana siap pakai logistik dan peralatan itu juga sebagai stimulan dalam rangka memperkuat mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten/kota.

“Bantuan ini juga untuk meringankan beban anggaran BPBD sekaligus mendukung penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi,” ucap Berton.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VIII Sudian Noor mengharapkan, bantuan itu dapat menjadi motivasi bagi BPBD dalam meningkatkan mitigasi bencana. Ia mengaku siap menampung aspirasi dan bersinergi dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana di Kalsel.

“Ada berbagai aspek untuk mendukung ketahanan bencana di Kalsel masih perlu ditingkatkan,” tutup Sudian Noor. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Besaran dana yang diberikan mulai dari Rp 7,5 – 10 miliar pertahun untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tergantung tingkat kemahalan harga.

Hal itu diketahui usai kunjungan Disdikbud dan Dinkes Provinsi Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel dan Komisi VI Kalsel, ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Kamis (12/12) lalu.

“Kala itu kita diterima langsung oleh Kepala BGN. Beliau mengatakan tidak ada anggaran yang dibebankan kepada daerah terkait program tersebut,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi, Senin (16/12).

Pemprov Kalsel sendiri sebelumnya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk program tersebut. Akan tetapi jika diperuntukkan dalam penyiapan makanan bergizi hanya akan mencakup sekitar 400 ribu dari total keseluruhan mencapai 1,3 juta siswa di Kalsel.

Lantas, Hadeli menyebut, pihak BGN akan mengkoordinasikan ke Kemendagri perihal dana yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah termasuk Kalsel.

Dana tersebut diusulkan untuk keperluan infrastruktur pembangunan SPPG, yakni dapur yang menyediakan makanan bergizi dan higienis untuk program makan bergizi gratis.

“Di Kalsel rencananya akan dibangun 421 titik SPPG. Jika tidak ada anggaran tambahan untuk BGN pada pertengahan tahun 2025, maka sementara hanya akan ada 130 titik tahun nanti,” ungkapnya.

Hadeli menjelaskan, SPPG tidak harus berupa bangunan baru. Tetapi bisa dengan merenovasi bangunan yang tidak terpakai, dengan sistem penyertaan modal, melalui kerjasama kepada pihak koperasi, BUMD, atau BumDes.

“Artinya jika membangun atau merenovasi bangunan untuk SPPG menggunakan APBD, uangnya tidak akan hilang. Karena mekanisme penyertaan modal itu. Malah akan bertambah,” jelasnya.

Hadeli menilai, program yang dicetuskan orang nomor satu di Indonesia itu sangat baik, karena selain untuk mencukupi kebutuhan asupan gizi, juga akan memberdayakan SDM yang tidak sedikit.

Nyatanya setiap SPPG akan diisi oleh tiga orang ahli gizi. Satu orang dari BGN pusat, dua orang lainnya akan direkrut dari lokal untuk menjadi pegawai BGN.

Sedangkan juru masak di setiap SPPG diperkirakan sekitar 40 orang dari warga sekitar dengan insentif ditanggung oleh BGN.

Keuntungan juga akan didapatkan oleh petani lokal. Sebab setiap SPPG diketahui memerlukan 200kg beras, 350kg ayam atau 3.000 telur, 350kg sayuran dan 600 liter susu.

“Sebenarnya tidak banyak yang perlu kita lakukan, tetapi koordinasinya yang sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis utamanya diperuntukkan kepada peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP, SLTA, tak terkecuali santri di pondok pesantren dan sekolah keagamaan.

Di samping dunia pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui dan balita dalam radius 60 kilometer dari titik lokasi SPPG juga akan termasuk sebagai penerima manfaat.

MBG akan mulai dilakukan masa percontohan di Kalsel pada Desember ini di Banjarmasin, dan diserahkan ke pihak Kodim sebagai ranah pelaksana.

Rencananya akan ada 2 Kabupaten/Kota di Kalsel yang akan melaksanakan program ini pada Januari mendatang. Dilanjutkan ke bulan April sebanyak 4 Kabupaten/Kota, hingga secara menyeluruh mulai Juli-Agustus 2025. (SYA/RDM/RH)

JAKARTA – Fathul Jannah Muhidin resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Ketua Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian di Gedung C Lantai 3 Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (16/12) sore.

Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Banten serta Papua Barat Daya, sesuai dengan Surat Keputusan No. 028/KEP/PKK.PST/XII/2024.

Pelantikan Fathul Jannah ini merupakan tindak lanjut dari pengangkatan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan 2021-2024, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada siang harinya.

Sebagai Gubernur Kalsel, Muhidin secara otomatis juga menjabat sebagai Pembina TP-PKK Kalimantan Selatan.

Pada pelantikan itu juga dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala SKPD Lingkup Pemprov Kalsel, serta para pengurus TP PKK Provinsi Kalsel.

Setelah dilaksanakan pelantikan, Fathul Jannah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus memperkuat peran PKK di Kalimantan Selatan kedepannya.

“Alhamdulillah, hari ini ulun (saya-red) resmi dilantik sebagai Ketua TP PKK Kalsel oleh Ibu Tri Tito Karnavian. Insya Allah, setelah pelantikan ini, kami akan melakukan konsolidasi dengan PKK di kabupaten/kota se-Kalsel. Tujuannya adalah memastikan visi dan misi yang akan dijalankan sudah selaras dengan visi dan misi PKK Pusat ke depan,” ujarnya.

Fathul Jannah juga berharap, kader-kader PKK yang ada di Kalsel dapat terus memaksimalkan perannya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Ulun berharap seluruh kader PKK dapat menjadi motor penggerak dalam berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insya Allah kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan banua kita tercinta,” tambahnya.

Fathul Jannah mengimbau para kader PKK di seluruh Kalimantan Selatan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan dampak nyata PKK di tengah masyarakat.

“Pesan saya kepada kader-kader PKK se-Kalsel, agar terus berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi sehingga keberadaan PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Hj. Fathul Jannah yang telah resmi dilantik menjadi Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kalsel. Menurutnya, pelantikan PKK tersebut merupakan amanah dari Perpres 99 Tahun 2017, tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mana telah diamanahkan Kemendagri untuk melaksanakan gerakan PKK.

“Saya ucapkan selamat kepada ibu Fathul Jannah yang hari ini resmi dilantik. Walaupun masa jabatan ini nantinya cepat, tapi kami berharap dalam waktu yang singkat itu ibu tetap semangat dalam mengawal semua program PKK. Karena kita semua tahu bahwa PKK memiliki 10 program pokok yang tupoksinya berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya berharap kepengurusan yang sekarang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan waktu yang ada dan fokus pada program prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Ibu Fathul Jannah yang hari ini dilantik bersama dengan Pj. Ketua TP PKK Banten dan Papua Barat Daya. Semoga para Ketua TP PKK yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan baik untuk mendukung pembangunan kesejahteraan keluarga di daerah masing – masing.” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Muhidin, yang sudah definitif menjadi Gubernur Kalsel, Ia juga mengucapkan selamat kepada Fathul Jannah Muhidin yang juga diberikan amanah sebagai Ketua TP PKK Kalsel.

“Insya Allah, di bawah nahkoda Muhidin, saya yakin beliau sangat paham dalam memajukan Kalimantan Selatan,” tutupnya (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, secara resmi menutup program rehabilitasi sosial penerima manfaat (klien) angkatan VI Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari (PRSTS BCB) Kalsel, di Aula PRSTS BCB Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/12).

Dalam sambutannya, Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan, para klien harus merasa bangga karena sudah mendapat pelatihan pada sektor jasa. Sebab menurutnya, usaha pada bidang jasa saat ini memiliki peluang tinggi sebagai sumber mata pencaharian yang menjanjikan.

“Wirausaha pemula yang paling banyak berhasil adalah yang bergerak pada sektor jasa,” katanya.

Meski begitu, Rifai menyebut, bergelut pada sektor jasa tidak cukup hanya dengan keterampilan. Tetapi juga harus diiringi dengan etika dalam setiap pelayanan.

“Selain itu kita juga harus jujur dan amanah kepada setiap konsumen. Nilai-nilai dasar itu yang harus ditanamkan dalam diri kita,” pesannya.

Sementara itu, Kepala PRSTS BCB Kalsel Fathul Jannah mengatakan, total klien angkatan VI Tahun 2024 berjumlah sebanyak 97 orang, terdiri dari 81 perempuan dan 16 laki-laki dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

Seluruh klien dibekali berbagai keterampilan selama 6 bulan. Khususnya pada sektor jasa diantaranya tata boga, tata busana, tata rias, pangkas rambut, dan bengkel motor.

“Kita berikan keterampilan kepada mereka selama 4 bulan, lalu 2 bulan sisanya mereka melaksanakan program magang di lokasi usaha yang sudah bekerjasama dengan kita,” jelasnya.

Setelah lulus, klien binaan PRSTS BCB Kalsel juga akan diberikan modal berupa peralatan penunjang sebagai wirausaha. Dengan harapan bisa meningkatkan status sosial mereka.

“Kita juga tetap melakukan pendampingan meskipun mereka telah lulus dari sini,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalsel menggelar Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 Tahun 2024, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (16/12).

Peringatan yang mengusung tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045” ini juga turut dihadiri berbagai organisasi perempuan di Kalsel.

Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-96 kepada seluruh perempuan di Banua Kalsel serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sosok-sosok wanita tangguh yang telah berkontribusi aktif dalam menggerakkan pembangunan.

“Tema ini yang bertujuan untuk mengapresiasi keberhasilan perempuan dalam mendukung kemajuan bangsa, dengan sensitivitas dan kepekaan sosial yang dimiliki merupakan aset berharga bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Ia pun juga turut mendorong peran aktif, perjuangan dan kontribusi perempuan terhadap kemajuan bangsa.

“Momentum hari ibu merupakan kesempatan ideal untuk menggaungkan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap hak perempuan,” ucap Husnul.

Saat ini, lanjut Husnul, dari ratusan ribu UMKM yang tersebar di 13 kabupaten kota se-Kalsel, sebagian dikelola oleh kaum perempuan. Para perempuan hadir sebagai kelompok pengrajin hingga tingkatan manajerial.

“Tidak bisa kita pungkiri, bahwa perempuan memang merupakan agen penggerak pembangunan dan roda perekonomian, bukan hanya penerima manfaat itu sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ia mengimbau peningkatan kesadaran dari seluruh pihak, termasuk dukungan solidaritas antar wanita dengan bersama-sama mewujudkan ekosistem lingkungan yang ramah bagi wanita untuk berkiprah dan berkarya demi kemajuan bangsa.

Untuk diketahui, pada PHI ke-96 2024 ini juga dirangkai dengan memberikan penghargaan penilaian peningkatan kualitas keluarga terbaik di 13 desa/kelurahan di seluruh Kab/kota dan penghargaan sekolah ramah anak terstandarisasi serta pelayanan ramah anak pada puskesmas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RDM/RH)