IP ASN Kalsel Meningkat, BKD Dorong Seluruh SKPD Penuhi Target 2026

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (9/11).

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala BKD Kalsel, Noryadi, serta dihadiri sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah percepatan pencapaian target IP ASN Kalsel tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 83, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa hingga 6 November 2026, IP ASN Pemprov Kalsel telah mencapai 82,77 atau 99,7 persen dari target.

Angka tersebut juga telah masuk dalam kategori tinggi dan meningkat 0,15 poin dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 82,62.

“Capaian kita sampai dengan 6 November 2026 tercatat 82,77. Angka ini sudah berada pada kategori tinggi, dan jaraknya tinggal 0,23 poin dari target. Pekerjaan yang tersisa sebenarnya tidak berat, tetapi menuntut penyelesaian yang cermat pada sisa waktu yang ada,” ujarnya.

Meski capaian provinsi mendekati target, hasil pengukuran terhadap 49 SKPD induk menunjukkan masih terdapat 22 SKPD atau 44,9 persen yang belum mencapai target. Sementara 27 SKPD atau 55,1 persen lainnya telah memenuhi target.

Muhammad Syarifuddin meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pemutakhiran data kepegawaian, mulai dari riwayat pendidikan, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, hingga catatan kehadiran dan disiplin pegawai.

Menurutnya, pengukuran IP ASN mencakup empat dimensi, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian terbesar sehingga pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai harus dipastikan terlaksana dan tercatat dalam sistem.

“Pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai perlu dipastikan terlaksana dan terekam datanya, bukan hanya terselenggara di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa IP ASN bukan sekadar angka penilaian, melainkan menjadi instrumen untuk mengukur kualitas aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Angka ini merupakan alat kendali mutu, bukan sebagai tujuan akhir. Nilai yang baik harus berlanjut menjadi pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya, terlatih, dan tertib dalam bekerja melayani masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan persepsi, metode pengukuran, serta validitas data kepegawaian antarperangkat daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD serta indikator kinerja utama kepala daerah.

Ia menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kalsel saat ini sebanyak 20.565 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Adapun pengukuran IP ASN dilakukan terhadap 14.162 pegawai, yang terdiri dari 9.356 PNS dan 4.806 PPPK.

“Rapat koordinasi ini merupakan salah satu langkah percepatan pencapaian IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hasil pengukuran ini juga menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Predikat Kinerja Organisasi pada aspek penguatan internal,” jelas Noryadi.

Selain menjadi indikator kinerja organisasi, hasil pengukuran IP ASN juga digunakan sebagai data masukan dalam pelaksanaan manajemen talenta untuk mendukung peningkatan Indeks Sistem Merit di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, BKD Kalsel turut menghadirkan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengukuran dan penghitungan IP ASN, termasuk keterkaitannya dengan capaian kinerja organisasi dan pelaksanaan manajemen talenta.

Sebagai bentuk apresiasi, BKD Kalsel juga menyiapkan penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian IP ASN terbaik peringkat pertama hingga ketiga.

Penghargaan diberikan berdasarkan kelompok dinas/badan, biro, UPT/UPPD, dan satuan pendidikan, bersamaan dengan pemberian penghargaan ASN terbaik lingkup Pemprov Kalsel tahun 2026.

Melalui koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam meningkatkan profesionalitas ASN.

Pemutakhiran data serta pemenuhan seluruh indikator penilaian ditargetkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengukuran pada 31 Desember 2026. (BDR/RIW/EPS)