Akses Terbuka Dana Abadi Kebudayaan, Kalsel Dorong Ekosistem hingga Ekonomi Kreatif

Banjarbaru – Pengembangan kebudayaan di Kalimantan Selatan didorong tidak berhenti pada panggung pertunjukan. Program budaya ke depan diarahkan membentuk ekosistem yang mampu menghidupkan komunitas sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Manggar Sari Ayuarti mengatakan, pemerintah pusat memiliki sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan daerah dan masyarakat untuk mendukung pemajuan kebudayaan.

Salah satunya melalui dana abadi kebudayaan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nilai dana abadi tersebut saat ini mencapai sekitar Rp6 triliun.

“Dana abadi kebudayaan yang saat ini dikelola LPDP itu 6 triliun rupiah. Dana abadi ini tetap, tetapi hasil pengelolaannya yang kemudian dibagikan kepada masyarakat,” kata Manggar saat Sinkronisasi Program Diplomasi Promosi Budaya dan Pariwisata Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (24/8).

Dukungan tersebut dapat diakses melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk pengajuan proposal. Pendanaan diarahkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan dampak terhadap pemajuan kebudayaan.

“Tentu saja dengan pengajuan proposal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang ini ditujukan untuk pemajuan kebudayaan agar ekosistem budaya di masyarakat bisa terjaga,” ujarnya.

Selain menjaga keberlangsungan ekosistem, pendanaan diharapkan membuat aktivitas serta ekspresi budaya tetap hidup di tengah masyarakat.

Manggar menekankan, keberhasilan program kebudayaan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pertunjukan atau kegiatan yang diselenggarakan.

Dampak setelah kegiatan justru perlu menjadi ukuran. Pertunjukan budaya, misalnya, dapat dirancang untuk menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan pelaku usaha dan komunitas di sekitarnya.

“Jadi tidak hanya asal pentas di sana, asal pentas di sana. Tapi dampak dari pentas itu apa? Bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak dengan adanya pentas itu,” katanya.

Efek tersebut dapat menyentuh berbagai sektor. Mulai dari pembuat kostum, sanggar seni hingga pelaku usaha makanan tradisional.

“Bagaimana pembuat kostum bisa berproduksi, anak-anak sanggar bisa beraktivitas, kemudian industri makanan, terutama gastronomi tradisional, bisa hidup. Inilah sebenarnya yang kita inginkan ke masa yang akan datang,” jelasnya.

Karena itu, keterlibatan komunitas dinilai menjadi bagian penting dalam setiap program pemajuan kebudayaan.

Manggar menyebut komunitas dan masyarakat sebagai ujung tombak karena kebudayaan pada dasarnya tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

“Bagaimana menggerakkan komunitas ini, merangkul komunitas ini, kemudian diberi program-program yang terarah sehingga nanti hasilnya bisa terukur,” ujarnya.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan di daerah, BPK mengambil peran sebagai fasilitator untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemajuan kebudayaan di daerah.

“Yang jelas kami memfasilitasi program – program yang ada di pemerintah pusat, kami sinkronkan dengan program-program yang ada di daerah,” kata Manggar.

BPK juga memastikan program pemajuan kebudayaan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan sekaligus mendorong keterhubungan antarpelaku di dalam ekosistem budaya.

Menurut Manggar, Pemprov Kalsel telah menunjukkan keterbukaan untuk melibatkan komunitas dalam pengembangan program kebudayaan.

Kolaborasi tersebut diharapkan membuat kebijakan kebudayaan tidak hanya menghasilkan aktivitas sesaat, tetapi membangun ekosistem yang saling menopang.

“Tidak hanya aktivasi kegiatan saja, tapi bagaimana ekosistem kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan ini bisa bangkit. Jadi saling mendukung, saling membantu,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)