Puluhan SDN di Banjarbaru Masih Dipimpin Plt, DPRD Dorong Penetapan Kepsek Definitif
Ket : Foto kegiatan salah satu SD di Kota Banjarbaru
Banjarbaru – Persoalan kekosongan kepala sekolah definitif di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Banjarbaru menjadi sorotan DPRD. Sedikitnya 20 SDN saat ini masih dipimpin pelaksana tugas atau Plt kepala sekolah.
DPRD Kota Banjarbaru melalui Komisi I meminta pemerintah daerah segera mempercepat penetapan kepala sekolah definitif agar proses pendidikan dan tata kelola sekolah dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu lama karena jabatan Plt hanya bersifat sementara dan harus diperpanjang secara berkala.
“Komisi I mendorong adanya percepatan penetapan kepala sekolah definitif di tingkat sekolah dasar. Jabatan Plt tentu tidak bisa berlangsung terus-menerus karena setiap beberapa bulan harus diperpanjang kembali,” ujarnya, Selasa (19/5).
Menurut Ririk, sebagian besar kekosongan jabatan kepala sekolah terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Untuk sementara, posisi tersebut diisi guru di sekolah masing-masing sebagai pelaksana tugas kepala sekolah.
Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan paling lambat awal Juli 2026 sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif saat memasuki tahun ajaran baru.
Selain itu, DPRD Banjarbaru juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki sertifikat dan kompetensi sebagai calon kepala sekolah.
Ririk meminta BKPSDM bersama Dinas Pendidikan Banjarbaru memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah.
“Kalau memang baru tersedia 10 sampai 15 calon yang memenuhi syarat, maka itu bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Namun prosesnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan adanya beberapa kandidat calon kepala sekolah dalam satu sekolah,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Banjarbaru juga akan kembali menggelar rapat bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk membahas formulasi percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif di tingkat SD negeri.
“Kami berharap persoalan kepala sekolah ini bisa benar-benar tuntas paling lambat awal Juli, sehingga seluruh sekolah sudah memiliki kepala sekolah definitif,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
