Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)