Pansus I DPRD Kalsel Matangkan Rekomendasi LKPj 2025, Libatkan Tiga Mitra Strategis
Foto : Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, (kanan)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan penyusunan rekomendasi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja strategis yang digelar di Rumah Banjar, Selasa (14/4).
Tiga instansi yang hadir pada rapat tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.
Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah.
Sekretaris Ketua Pansus I, Ilham Noor menjelaskan, bahwa pertemuan ini bertujuan menggali data dan informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.
“Kami mengharapkan laporan dan informasi dari SKPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang relevan,” ujarnya usai rapat.
Ilham menjelaskan, dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari peningkatan kinerja, optimalisasi program, hingga dukungan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas tugas masing-masing instansi.
Menurut Ilham, hasil dari rapat ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluatif, tetapi juga mengedepankan solusi konkret bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Harapannya, rekomendasi yang kami susun benar-benar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut Ilham menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif ini, Pansus I optimis, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjadi pijakan strategis, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
“Dengan ini nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
