DPRD Kalsel Dorong Regulasi Konten Digital, Ilham Noor: Media Sosial Butuh Pengawasan Khusus

BANJARBARU – Dunia penyiaran kini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Selatan.

Dalam Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, Sekretaris Komisi I Ilham Noor, yang mewakili Ketua Komisi I Rais Ruhayat, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten digital.

Acara yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel pada Selasa (23/9) in, bertujuan memperkuat peran media konvensional di tengah pesatnya digitalisasi. Namun, Ilham Noor menekankan bahwa perluasan ranah penyiaran ke platform digital membutuhkan perhatian khusus.

“DPRD Kalsel berharap ada payung hukum yang bisa menjangkau dan mengawasi konten – konten media sosial agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, Ilham Noor juga menyoroti tantangan pengawasan terhadap konten di media sosial. Platform digital kini menjadi ranah penyiaran baru. DPRD Kalsel berharap ada regulasi yang dapat menjangkau dan mengawasi konten-konten ini agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, terutama kepada anak-anak dan remaja.

Pihaknya mengapresiasi upaya KPID dalam menyelenggarakan workshop ini, yang menurutnya sangat relevan dengan dinamika media saat ini.

“DPRD melalui Komisi I siap berkolaborasi dengan KPID dan Diskominfo untuk mendorong literasi media di masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan Ilham Noor sejalan dengan visi Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan, yang berupaya menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi terpercaya.

“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)