2026 – Laman 9 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi Semester II Tahun 2026

Jakarta — Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 yang terdiri atas delapan kebijakan dalam tiga pilar utama. Salah satu fokus kebijakan tersebut adalah program magang dan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6), yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat,” kata Airlangga.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi.

Program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional.

Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

“Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II,” ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program.

Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

“Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor,” ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

“Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang,” ucap Yassierli.

Menaker menegaskan Kemnaker terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan infrastruktur pelatihan. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Pertamina Jalin Kolaborasi Pengembangan SDM dan Pelatihan Vokasi K3

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama, memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Ia menekankan bahwa penguatan kompetensi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha agar selaras dengan kebutuhan industri.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli, saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Ketenagakerjaan dan Pendayagunaan SDM antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelatihan Vokasi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker dan Pertamina Corporate University di Jakarta, Senin (22/6).

Yassierli menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pertamina merupakan langkah strategis memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya melalui pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia kerja.

Ia juga mendorong Pertamina agar dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan SDM, pengelolaan hubungan industrial, serta penyiapan keterampilan masa depan (future skills) yang dibutuhkan di berbagai sektor.

“Kami ingin banyak cerita keberhasilan lahir dari Pertamina, termasuk dalam penguatan hubungan industrial dan pengembangan kompetensi SDM,” uja r Yassierli.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri.

Karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses pembelajaran kerja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemnaker semakin penting seiring meningkatnya tuntutan operasional dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ia menyebut keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengawaki seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Ia menambahkan, setiap hari ratusan ribu pekerja di lingkungan Pertamina Group terlibat menjaga kelancaran distribusi dan produksi energi nasional.

Karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga m enjunjung tinggi disiplin serta budaya keselamatan kerja yang kuat.

“Di Pertamina Group, keberhasilan operasi dimulai dari SDM yang mengawakinya. Mereka memastikan seluruh proses berjalan aman, produktif, dan berkinerja tinggi,” kata Oki.

Sedangkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan (Iwan Bule) berharap kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pusat pengembangan kompetensi keselamatan kerja berstandar nasional hingga regional.

Iriawan menyebut ruang kolaborasi ke depan juga dapat diperluas, tidak hanya pada pelatihan vokasi, tetapi juga pengembangan talenta untuk mendukung transformasi industri, digitalisasi, dan transisi energi menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya ingin sinergi ini menjadi tonggak penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tutur Iriawan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Forum Kemitraan BPJS, Upaya Peningkatan Mutu Layanan JKN di Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6).

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Hadir pula Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Herman Dinata Mihardja beserta jajaran dan para pemangku kepentingan terkait.

Ket : Asisten Pemerintahan dan Kesra, Galuh Tantri Narindra saat membuka kegiatan

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas komitmennya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program JKN.

“Forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi, memperkuat komunikasi, serta merumuskan langkah – langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banua,” ujar Galuh.

Ia menjelaskan, capaian kepesertaan JKN di Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 4,32 juta jiwa atau 99,34 persen dari total penduduk.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen bersama mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Meski demikian, tingginya cakupan kepesertaan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Pemerintah daerah menilai pelayanan kesehatan harus mudah diakses, cepat, dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh peserta JKN.

“Tingginya cakupan kepesertaan Program JKN semestinya juga diikuti dengan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, serta memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta JKN,” tegasnya.

Galuh menambahkan, berbagai tantangan pelayanan masih perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari kondisi antrean pasien, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif.

“Kita harus selalu memantau bagaimana kondisi antrean pelayanan, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga kualitas pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, Pemprov Kalsel terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengendalian mutu dan biaya, serta penguatan pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud).

“Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan komitmen fasilitas kesehatan, serta tindak lanjut yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat,” katanya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjaga keberlangsungan Program JKN di daerah.

“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Dukung PT Jamkrida Kalsel, Komisi II Jalin Kerja Sama Penyertaan Modal dengan Kabupaten/Kota

Denpasar – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) untuk memperkuat permodalan melalui kerja sama penyertaan modal dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Kalsel bersama PT Jamkrida Kalsel melakukan studi komparasi ke PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) di Denpasar, Bali, Senin (22/6).

Kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi pengembangan usaha dan pola kerja sama yang telah diterapkan Jamkrida Bali Mandara, khususnya terkait penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, kondisi PT Jamkrida Kalsel saat ini tergolong sehat. Namun, untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan penguatan modal yang lebih besar.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel.

“Manajemen PT Jamkrida Kalsel dapat membangun komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan maupun para bupati dan wali kota, agar memperoleh dukungan pendanaan melalui APBD,” katanya.

Yani Helmi menegaskan DPRD Kalsel siap memberikan dukungan apabila diperlukan dalam proses komunikasi tersebut. Bahkan pihaknya membuka peluang untuk turut mendampingi PT Jamkrida Kalsel dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi penyertaan modal.

Selain membahas penguatan modal, Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti program inovatif yang dijalankan PT Jamkrida Bali Mandara.

“Program tersebut memberikan fasilitas kredit bagi generasi muda Bali yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia,” jelasnya.

Suasana pertemuan di PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) di Denpasar, Bali

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, program tersebut menarik untuk dipelajari dan berpotensi diterapkan di Kalimantan Selatan. Ia menilai skema pembiayaan yang didukung penjaminan kredit dapat membuka peluang lebih luas bagi pemuda-pemudi Kalsel yang ingin bekerja di luar negeri namun terkendala biaya keberangkatan.

Sementara itu, Komisaris Independen PT Jamkrida Bali Mandara, I Nengah Usdek Maharipa berharap, perusahaan penjaminan kredit daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Hal senada disampaikan Direktur Bisnis PT Jamkrida Bali Mandara, I Made Gde Budi Dwipayana. Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyertaan modal menjadi faktor penting untuk memperkuat peran perusahaan penjaminan kredit daerah.

“Keberadaan pelaku UMKM yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten dan kota membuat dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, agar layanan penjaminan kredit dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal,” tutupnya.

Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap PT Jamkrida Kalsel dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Jamkrida Bali Mandara, sehingga mampu memperkuat permodalan, memperluas layanan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Satpol PP dan Damkar Kalsel, Perkuat Kompetensi Aparatur Hadapi Risiko Kebakaran di Musim Kemarau

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelaksanaan In House Training Kualifikasi Petugas Penyuluh Lapangan dan Pemadam Satu Angkatan VII, bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan se-Kalimantan Selatan.

Peserta In House Training Kualifikasi Petugas Penyuluh Lapangan dan Pemadam Satu Angkatan VII

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (23/6) tersebut, diikuti personel pemadam kebakaran dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelatihan ini menjadi upaya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan efektif kepada masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Maulana Fatahillah mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi aparatur pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas di lapangan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi petugas pemadam kebakaran saat ini semakin kompleks, tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan serta upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan aparatur memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Maulana menjelaskan, selain mendapatkan materi terkait teknik pemadaman dan penyelamatan, para peserta juga dibekali kompetensi sebagai petugas penyuluh lapangan.

“Peran tersebut dinilai sangat penting karena petugas pemadam kebakaran tidak hanya bertugas ketika bencana atau kebakaran terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, keberhasilan pengurangan risiko kebakaran sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, kehadiran petugas penyuluh lapangan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi dan membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

“Petugas penyuluh lapangan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, cara pencegahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan ini menjadi semakin relevan mengingat Kalimantan Selatan mulai memasuki periode musim kemarau yang identik dengan meningkatnya potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan pertanian, maupun lahan kosong.

Pada periode tersebut, kondisi cuaca yang lebih kering meningkatkan risiko munculnya titik – titik kebakaran akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan lainnya.

Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Menjelang musim kemarau, risiko kebakaran biasanya meningkat. Karena itu, kami berharap para peserta pelatihan dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir aparatur pemadam kebakaran yang tidak hanya terampil dalam penanganan insiden kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kegiatan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pemerintah optimis pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kalimantan Selatan semakin profesional, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Dinas PKP Kalsel Perkuat Penyelamatan Pangan, Dukung MBG

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penyelamatan pangan, sebagai langkah menekan pemborosan makanan sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelamatan Pangan Tahun 2026 yang diikuti para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Senin (22/6) tersebut, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, mengelola pangan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti mengatakan, penyelamatan pangan menjadi salah satu aspek penting mendukung pelaksanaan program MBG, yang saat ini terus diperkuat pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan pangan berlebih yang masih layak konsumsi harus dilakukan dengan tepat, agar tidak berakhir menjadi sampah makanan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Pangan dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi.

“Pangan yang masih layak konsumsi perlu dikelola dengan baik, didata, dan dilaporkan secara benar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, makanan yang telah disiapkan tidak terbuang sia-sia dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui bimtek tersebut para peserta mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pendataan, pelaporan, serta mekanisme pemanfaatan pangan berlebih sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, peserta juga diberikan materi terkait strategi pengelolaan pangan yang aman dan berkualitas agar tetap memenuhi standar gizi bagi penerima manfaat,” lanjutnya.

Menurut Maulidinsyah, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga bagaimana makanan tersebut dapat didistribusikan dan dimanfaatkan optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, para pengelola SPPG didorong meningkatkan kemampuan mengelola stok pangan, memerkirakan kebutuhan secara tepat, serta meminimalkan potensi terjadinya pemborosan makanan selama proses penyelenggaraan program.

“Penyelamatan pangan merupakan bagian penting dari keberhasilan program. Harapannya, seluruh makanan yang telah disiapkan dapat tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat dan tidak ada pangan yang terbuang percuma,” katanya.

Bimtek Penyelamatan Pangan Tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka dan daring, sehingga dapat menjangkau peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Peserta yang hadir terdiri dari kepala dan pengelola SPPG, baik yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun secara virtual dari daerah masing – masing.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga memperoleh materi dari sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pangan dan gizi, termasuk perwakilan Badan Pangan Nasional, akademisi, serta tenaga kesehatan.

Materi yang disampaikan mencakup tata kelola penyelamatan pangan, keamanan pangan, pengelolaan gizi, hingga strategi pemanfaatan pangan berlebih yang masih layak konsumsi.

Dinas PKP Kalsel berharap seluruh peserta, meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada pengelola SPPG lainnya di daerah masing – masing.

“Dengan demikian, penerapan penyelamatan pangan dapat berjalan lebih optimal dan menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Dewan Pers Dorong Verifikasi Kolektif Media di Kalsel

Banjarmasin – Dewan Pers mendorong percepatan verifikasi perusahaan pers di daerah melalui pola pendampingan kolektif bersama organisasi konstituen Dewan Pers.

Langkah ini untuk memudahkan media memenuhi persyaratan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Hal itu disampaikan Syariful dari Bidang Pendataan dan Verifikator Dewan Pers, pada sosialisasi verifikasi perusahaan pers, di Gedung PWI Kalsel, Senin (22/6).

Kegiatan ini diikuti perusahaan media dan organisasi pers di Kalimantan Selatan.

“Kami saat ini sudah melakukan pendataan perusahaan pers di setiap provinsi,” ujar Syariful.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi pendataan media Dewan Pers dengan terlebih dahulu membuat akun perusahaan.

Khusus di Kalsel, lanjutnya, untuk mempercepat proses verifikasi, Dewan Pers akan melibatkan organisasi perusahaan pers seperti Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), untuk melakukan pendampingan awal terhadap anggotanya.

“Pertama bisa back up internal dulu melalui organisasi perusahaan pers di daerah seperti JMSI dan SMSI. Setelah itu Dewan Pers akan melanjutkan proses pendampingan,” katanya.

Syariful menegaskan bahwa verifikasi administrasi tidak sulit selama seluruh dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi secara lengkap.

“Saya bisa memberikan verifikasi administrasi asalkan administrasinya lengkap,” tegasnya.

Ia menyebut syarat utama verifikasi administrasi yaitu perusahaan harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki dokumen legal perusahaan, struktur redaksi yang jelas, kantor redaksi yang dapat diverifikasi, produk jurnalistik yang berjalan, serta memerhatikan kesejahteraan dan status wartawan.

Selain itu, terdapat sejumlah dokumen penting yang wajib disiapkan, antara lain akta pendirian perusahaan, peraturan perusahaan, bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukti bahwa karyawan tetap menerima upah sesuai UMP yang berlaku.

“Semua dokumen yang diunggah harus dalam bentuk PDF,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan verifikasi dimulai dari pendaftaran melalui aplikasi pendataan media, pengunggahan seluruh dokumen persyaratan, verifikasi administrasi berupa audit dokumen dan analisis konten, hingga penetapan status terverifikasi administratif bagi perusahaan yang memenuhi syarat.

“Setelah verifikasi administrasi selesai, kami akan melakukan verifikasi faktual atau pembuktian,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kalimantan Selatan, Toto Fachrudin berharap, proses verifikasi perusahaan pers dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat pada tahap perbaikan dokumen.

Ketika perusahaan pers sudah memperoleh akun verifikasi, segera upload semua berkas persyaratan administrasi.

“Bila ada revisi sebaiknya tidak berlarut – larut sehingga media dapat segera memenuhi seluruh persyaratan yang diminta,” ujarnya.

Syariful juga menjelaskan, bahwa masa berlaku sertifikasi Dewan Pers hanya lima tahun, sehingga perusahaan wajib memutakhiran data apabila terdapat perubahan.

“Buat surat kepada Dewan Pers terkait pemutakhiran data. Sehingga kami bisa membuka kembali akun perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Dewan Pers juga menyediakan layanan call center untuk membantu perusahaan pers yang mengalami kendala selama proses verifikasi.

“Bila ada revisi atau kekurangan administrasi, perusahaan pers bisa berkomunikasi dengan kami. Dewan Pers memiliki call center yang siap menjawab berbagai permasalahan maupun kekurangan syarat administrasi,” ujarnya.

Adapun layanan call center Dewan Pers yang dapat dihubungi untuk konsultasi dan pendampingan verifikasi perusahaan pers adalah 0811-1220-3536. (PWIKalsel-RIW/EPS)

Sah, Bank Kalsel Resmi Sandang Status Bank Devisa

Banjarmasin – Bank Kalsel resmi memasuki babak baru perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa, Senin (22/6). Status tersebut menjadi tonggak penting yang memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional.

Peresmian layanan Bank Devisa disambut positif Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Menurutnya, kehadiran Bank Kalsel sebagai bank devisa akan berdampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor.

“Banyak peluang yang bisa dikembangkan dengan menjadi Bank Devisa. Ini tentu akan membantu pelaku UMKM ekspor agar bisa lebih berkembang,” ujar Muhidin.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah dipersiapkan, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan sistem dan infrastruktur, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Hari ini merupakan salah satu tonggak sejarah baru bagi Bank Kalsel. Setelah melalui proses persiapan yang panjang, akhirnya Bank Kalsel secara resmi hadir sebagai Bank Devisa yang menghadirkan layanan perbankan dalam valuta asing,” kata Fachruddin.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak yang terlibat selama proses persiapan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, regulator, dewan komisaris, direksi, hingga seluruh pegawai Bank Kalsel dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan status baru tersebut.

“Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sejak awal hingga Bank Kalsel resmi menjadi Bank Devisa,” ucapnya.

Dengan status sebagai Bank Devisa, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan deposito valuta asing, jual beli valuta asing, remittance, bank notes, serta pengembangan layanan internasional lainnya secara bertahap.

Fachruddin menegaskan kehadiran layanan devisa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelaku ekspor-impor, investor, jamaah umrah dan haji, hingga pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri.

“Kami berharap layanan Bank Devisa ini menjadi salah satu instrumen yang mampu membuka akses ekonomi Kalimantan Selatan ke pasar global, sehingga ekonomi Banua semakin kuat, modern, dan kompetitif,” ujarnya. (ADV-RIW/EPS)

Rapur DPRD Banjarbaru, Kinerja Wali Kota Dinilai Mampu Jawab Aspirasi Masyarakat

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Senin (22/6), dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian laporan kinerja Wali Kota Banjarbaru selama satu tahun masa kepemimpinan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, serta anggota DPRD.

Ket : Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

“Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada masyarakat melalui DPRD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap laporan yang disampaikan pemerintah kota melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang ada sebelum memberikan rekomendasi pada rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni mendatang.

Menurut Gusti Rizky, pembahasan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah selama tahun 2025.

“Evaluasi ini penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun program pembangunan pada tahun berikutnya agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, DPRD juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota, Erna Lisa Halaby yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.

Gusti Rizky menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah kota menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.

“Selama satu tahun kepemimpinan Ibu Wali Kota, kami melihat banyak program yang telah direalisasikan dan mampu menjawab berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat, baik kepada pemerintah maupun kepada DPRD,” ungkapnya.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program – program prioritas yang masih menjadi harapan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota terus terjaga sehingga program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banjarbaru,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menyampaikan, bahwa berbagai capaian yang telah diraih selama satu tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru.

“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Banjarbaru visi dan misi Banjarbaru Emas” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Perenang Kalsel Raih Perak dan Perunggu di Kejuaraan Open Water Bali

Banjarmasin – Kontingen renang Kalimantan Selatan berhasil menorehkan prestasi pada ajang A-Stream Open Water Swimming 2026 yang digelar di Jimbaran, Bali.

Dua perenang muda Banua sukses mempersembahkan medali perak dan perunggu pada nomor 500 meter di kelompok umur masing-masing.

Medali perak diraih Dasha Sakinah Ayu dari Mudskipper Swimming Club pada nomor 500 meter kelompok umur 17–19 tahun dengan catatan waktu 7 menit 36,6 detik.

Sementara itu, medali perunggu disumbangkan Lenafika Delvania Daisiria, perenang asal Kabupaten Tanah Laut, pada nomor 500 meter kelompok umur 11–13 tahun dengan waktu 7 menit 10,3 detik.

Pelatih renang Kalimantan Selatan, Djuhriannor mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan mengingat persiapan atlet masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama pada latihan renang perairan terbuka.

Menurutnya, para atlet selama ini lebih banyak menjalani latihan di kolam renang, sementara karakter perlombaan open water swimming menuntut kemampuan beradaptasi dengan kondisi alam seperti laut maupun danau.

“Untuk nomor perairan terbuka, idealnya atlet lebih sering berlatih di laut atau danau. Saat ini latihan masih dominan di kolam renang, sehingga ke depan porsi latihan di alam terbuka perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Meski demikian, Djuhriannor menilai hasil yang diraih para atlet menunjukkan potensi besar yang dimiliki perenang Kalimantan Selatan.

Ia optimis, prestasi pada kejuaraan berikutnya dapat meningkat seiring bertambahnya pengalaman dan pembinaan yang lebih terarah.

Selain menjadi ajang uji kemampuan, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga membuka peluang munculnya bibit-bibit atlet baru yang dapat memperkuat tim Kalimantan Selatan pada masa mendatang.

“Ini menjadi modal baik untuk pengembangan atlet open water swimming. Kami berharap tahun depan jumlah atlet yang berprestasi bisa lebih banyak lagi,” katanya. (RenangKalsel-SRI/RIW/EPS)