2026 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Siapkan Helpdesk, SMAN 1 Martapura Layani Calon Siswa Terkendala Daftar SPMB Online

Banjar – Meski Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dilaksanakan secara daring, SMA Negeri 1 Martapura tetap membuka layanan helpdesk untuk membantu calon peserta didik yang mengalami kendala saat proses pendaftaran.

Layanan tersebut disediakan selama masa pendaftaran SPMB, 22–24 Juni 2026, sebagai upaya memastikan seluruh calon siswa mengikuti proses seleksi tanpa hambatan, termasuk mereka yang tidak memiliki perangkat maupun kesulitan mengakses sistem.

Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto mengatakan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang disiapkan untuk seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Selatan.

“Walaupun pendaftaran dilakukan secara online, kami tetap menyediakan helpdesk di sekolah. Jadi kalau ada calon siswa yang mengalami kendala atau kurang memahami proses pendaftaran, petugas kami siap membantu,” kata Eko, Senin (22/6).

Menurutnya, sekolah menyiagakan sejumlah operator pada masing – masing jalur penerimaan, didukung petugas administrasi dan layanan informasi agar setiap kendala dapat ditangani dengan cepat.

Selain memberikan pendampingan, sekolah juga memfasilitasi calon peserta didik yang tidak memiliki telepon pintar maupun laptop agar tetap dapat mendaftar.

“Kalau ada siswa yang tidak punya gadget atau laptop, kami fasilitasi untuk mendaftar di sekolah. Sekalian kami edukasi agar mereka terbiasa menggunakan teknologi dan ke depannya bisa lebih mandiri,” ujarnya.

Layanan helpdesk dibuka setiap hari selama masa pendaftaran mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA.

Eko menjelaskan, SPMB 2026 terdiri atas empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili sebesar 35 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 30 persen, dan mutasi lima persen.

Jalur prestasi dibagi menjadi dua kategori, yakni prestasi akademik dan nonakademik. Pada jalur akademik, penilaian didasarkan pada nilai rapor lima semester dengan bobot 70 persen serta hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 30 persen.

Sementara jalur nonakademik menggunakan bukti prestasi atau kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.

Adapun jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan jalur mutasi diperuntukkan bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas orang tua serta anak guru. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Verifikasi Lapangan BUMDesa Terbaik 2026, Dinas PMD Apresiasi Kinerja BUMDesa Karya Baimbai

Banjar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan tahapan penilaian lapangan BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Kali ini, tim penilai melakukan verifikasi lapangan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Baimbai yang berada di Desa Pemangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Senin (22/6).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi untuk menentukan BUMDesa terbaik tingkat provinsi yang nantinya akan menjadi percontohan pengembangan usaha ekonomi desa di Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pada tahun 2026 pihaknya melakukan sejumlah penyempurnaan sistem penilaian BUMDesa terbaik.

Apabila pada tahun – tahun sebelumnya seluruh peserta mendapatkan kunjungan lapangan, maka tahun ini proses seleksi diawali dengan penilaian administrasi dan dokumen untuk menentukan lima besar peserta terbaik yang berhak mengikuti verifikasi lapangan.

“Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini kami melakukan perbaikan terhadap sistem penilaian. Kalau dulu seluruh peserta dikunjungi, sekarang terlebih dahulu dilakukan seleksi administrasi untuk menentukan lima besar BUMDesa terbaik yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan,” ujarnya.

Indah menjelaskan, perubahan sistem tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan kualitas penilaian.

Dengan metode tersebut, tim penilai lebih fokus melakukan pendalaman terhadap BUMDesa yang benar-benar menunjukkan kinerja terbaik, baik dari sisi kelembagaan, pengelolaan usaha, maupun dampaknya terhadap masyarakat desa.

“Dalam penilaian lapangan, tim melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek, mulai dari tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan, perkembangan unit usaha, inovasi yang dikembangkan, hingga kontribusi BUMDesa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan apresiasi kepada BUMDesa Karya Baimbai yang berhasil masuk lima besar peserta terbaik tingkat provinsi tahun 2026.

Menurut Indah, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat pengelola BUMDesa, mengembangkan usaha desa secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi BUMDesa Karya Baimbai yang berhasil masuk dalam lima besar BUMDesa terbaik tingkat provinsi. Ini tentu bukan hal yang mudah karena harus melalui tahapan seleksi administrasi dan penilaian dokumen terlebih dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, bahwa ajang BUMDesa Terbaik bukan sekadar kompetisi, melainkan menjadi instrumen pembinaan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMDesa di seluruh Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak BUMDesa yang tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayah masing – masing.

“Hasil penilaian lapangan terhadap lima besar peserta nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi tim penilai untuk menentukan BUMDesa terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang akan memperoleh penghargaan sekaligus mendapatkan pembinaan lanjutan untuk meningkatkan daya saing hingga tingkat nasional,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Mengangkat Potensi Lokal, Pokdarwis Kalsel Dibekali Strategi Pariwisata Masa Kini

HST – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, kembali menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Destinasi Pariwisata Tahun 2026. Kegiatan kali ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin, di HST, Senin (22/6).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, dalam sambutannya menyampaikan, dengan
mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”, kegiatan ini menjadi langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata di Kalimantan Selatan.

Kabid Pengembangan Destinasi, didampingi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata HST (ki-ka)

Peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin optimal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis, sektor pariwisata akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

“Pokdarwis memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pengembangan destinasi wisata, khususnya mendukung pengelolaan kawasan wisata dan situs Geopark Meratus yang saat ini terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan daerah,” ucapnya.

Yosalvina Yovani menilai, tren wisata saat ini tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga pengalaman autentik yang mampu menghadirkan cerita, budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal kepada wisatawan.

Karena itu, kemampuan mengelola dan mengemas potensi wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik destinasi.

“Pelatihan ini, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari dasar – dasar kepariwisataan, pelayanan prima, pelestarian lingkungan, hingga strategi promosi wisata berbasis digital,” jelasnya.

Salah satu narasumber saat memberikan materi

Yosalvina Yovani menambahkan, peserta juga didorong mengembangkan inovasi pengelolaan destinasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

Dinas Pariwisata Kalsel berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan kemampuan Pokdarwis, mengelola destinasi wisata secara profesional, berkelanjutan, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

“Ini merupakan wadah bagi para peserta untuk bertukar pengalaman, memperluas jejaring, serta merumuskan berbagai gagasan baru dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, didampingi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya, serta jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Muhammad Ramadlan, dengan narasumber Marita Novi Ertanti, Praktisi Konten Kreator Thomas Damator, Praktisi Pariwisata Moh Zakir Maulidi dan Novyandi Saputra. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Dewan Pers Tegaskan Perlindungan Hukum Media Profesional

Banjarmasin – Dewan Pers menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers atau homeless media apabila tersandung persoalan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Verifikasi Dewan Pers Penting atau Cuma Stempel Pajangan?” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan bersama Dewan Pers Banjarmasin, Senin (22/6).

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (ditengah), didampingi Kepala Diskominfo Kalsel dan Sekretaris PWI Kalsel

Seminar yang didukung PT Adaro Indonesia dan Bank Kalsel tersebut, diikuti para pemimpin redaksi media cetak, online, televisi, dan radio. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, unsur organisasi pers, serta jajaran pengurus PWI Kalsel.

Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menjawab keresahan yang berkembang di kalangan insan pers terkait maraknya perusahaan media yang mudah berdiri, namun tidak memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana diatur Undang-Undang Pers.

“Ini dilakukan untuk membedakan media profesional dengan perusahaan media yang mengatasnamakan wartawan, tetapi perilakunya tidak sesuai kode etik jurnalistik atau justru menyalahgunakan profesi wartawan,” kata Yogi.

Ia mengakui, Undang – Undang Pers memberikan ruang yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media.

“Keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap standar perusahaan pers dan kode etik jurnalistik,” ungkapnya.

Terkait fenomena “homeless media” atau media yang tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar dalam sistem Dewan Pers, Yogi mengatakan pihaknya memberikan pilihan kepada perusahaan media untuk bergabung dan mengikuti ketentuan yang berlaku atau berada di luar sistem.

“Kalau mau menjadi perusahaan pers, maka harus mengikuti standar perusahaan pers yang telah ditetapkan. Artinya, harus mematuhi kode etik jurnalistik dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Yogi menegaskan, Dewan Pers tidak akan memberikan perlindungan kepada media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers ketika menghadapi persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers bermasalah dengan hukum, kami tidak akan melindungi. Berbeda dengan perusahaan pers profesional, tentu akan kami lindungi sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, verifikasi perusahaan pers sangat penting untuk menjaga profesionalisme jurnalistik sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan media serta wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Verifikasi membuktikan bahwa media dijalankan oleh entitas yang profesional dan memenuhi standar administrasi maupun operasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, mengatakan, seminar tersebut dilaksanakan untuk menjawab keresahan terkait munculnya fenomena “homeless media” atau media tanpa rumah yang dinilai dapat mencoreng martabat profesi wartawan.

“Kita berharap martabat wartawan tidak dicoreng oleh oknum yang dengan mudah membuat media tanpa memenuhi syarat-syarat jurnalistik,” kata Zainal.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, juga menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pers melalui kegiatan seminar ini.

Kegiatan ini diharapkan mampu membuat rekomendasi dan rumusan dalam rangka melindungi insan pers melaksanakan kegiatan jurnalistik termasuk keberadaan media – media di Kalsel.

“Semoga dengan kegiatan ini melahirkan jurnalis-jurnalis beradab dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tutup Adi. (PWIKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Revitalisasi Topeng Banjar, Seniman dan Akademisi Bersatu Jaga Warisan Leluhur

Banjarmasin – Upaya pelestarian seni Topeng Banjar mendapat angin segar. Ratusan masyarakat, seniman, budayawan, hingga akademisi memadati kegiatan Revitalisasi Seni Topeng Banjar yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pada 19–20 Juni 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan yang menjadi bagian dari program pelestarian warisan budaya daerah ini, tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tetapi juga ruang diskusi, sarasehan, serta pertukaran gagasan mengenai masa depan Topeng Banjar di tengah perkembangan zaman.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa seni Topeng Banjar masih memiliki tempat di hati masyarakat.

Menurutnya, revitalisasi dilakukan bukan untuk mengubah identitas kesenian tersebut, melainkan memberikan ruang agar Topeng Banjar tetap hidup dan relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang diwariskan para leluhur.

“Topeng Banjar memiliki nilai sakral sekaligus nilai seni pertunjukan. Tujuan revitalisasi ini adalah melakukan pembaruan tanpa menghilangkan pakem yang sudah diwariskan. Kami ingin kesenian ini terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Rizal memastikan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan agar Seni Topeng Banjar dapat diperkenalkan melalui kurikulum muatan lokal di sekolah – sekolah.

“Langkah tersebut penting untuk menciptakan regenerasi pelaku seni sekaligus mengenalkan budaya Banjar kepada generasi muda sejak dini,” katanya.

Di sisi lain, kegelisahan terhadap masa depan Topeng Banjar juga dirasakan seniman tari Kalimantan Selatan, sekaligus narasumber Lupi Anderiani. Ia menilai sistem pewarisan Topeng Banjar klasik yang masih terbatas pada keturunan tertentu membuat kesenian tersebut menghadapi tantangan regenerasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Lupi menciptakan karya baru bernama Tari Topeng Srikandi, sebuah inovasi seni yang tetap menghormati nilai-nilai tradisi namun membuka ruang kreativitas bagi generasi muda.

Menurutnya, Topeng Banjar klasik di Barikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki kedudukan sakral dan hanya ditampilkan dalam kegiatan adat, ritual tolak bala, maupun pengobatan tradisional.

“Kalau hanya berada di ruang-ruang adat yang terbatas, dikhawatirkan masyarakat luas semakin tidak mengenalnya. Karena itu kami mencoba menghadirkan ruang baru agar Topeng Banjar tetap hidup dan dikenal tanpa mengganggu kesakralan tradisi yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber ULM Setia Budhi menambahkan, dunia akademik juga ikut mendorong pelestarian warisan budaya tersebut. Topeng Banjar perlu didukung melalui penelitian, dokumentasi, serta penerbitan literatur ilmiah agar keberadaannya tidak hanya dikenal sebagai seni pertunjukan, tetapi juga menjadi objek kajian ilmu pengetahuan.

Ia mendorong mahasiswa dan dosen memperbanyak riset mengenai Topeng Banjar yang dinilai memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang sangat kaya.

“Dokumentasi dan penelitian sangat penting agar Topeng Banjar memiliki jejak akademik yang kuat. Selain menjaga warisan budaya, hasil riset juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pelestarian budaya oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Tinjau KPH Kusan, Ketua Komisi II Pastikan Kesiapan Kalsel Hadapi Ancaman Karhutla

Tanbu – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (20/6). Kunker ini untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap kesiapsiagaan sektor kehutanan, menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman, terutama karhutla.

Pada kesempatan tersebut, KPH Kusan memaparkan kondisi terkini kawasan hutan, strategi pencegahan karhutla, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung yang dimiliki.

Mendengar paparan ini, Yani Helmi memberikan motivasi dan arahan kepada jajaran KPH agar terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Sebagai garda terdepan pengelolaan hutan, KPH memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, pihaknya tidak hanya melakukan peninjauan, juga turut melaksanakan penanaman pohon bersama jajaran KPH Kusan sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau perlu diantisipasi dengan langkah-langkah preventif.

Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko aktivitas pembalakan liar maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPH Kusan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari ancaman karhutla. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, penanganannya menjadi lebih sulit karena kurangnya kesiapsiagaan. Karena itu, antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, untuk upaya perlindungan hutan masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sedang melakukan penanaman pohon

Namun demikian, Ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi semangat jajaran KPH menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana karhutla di Banua.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama, khususnya dalam pembahasan penganggaran. Luas kawasan hutan yang harus dijaga tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penambahan tenaga polisi kehutanan agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disambut Kepala KPH Kusan, Raihan, beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Outlook Ketenagakerjaan 2026 Petakan Tantangan dan Proyeksikan Jutaan Peluang Kerja

Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan jutaan peluang kerja baru dari hilirisasi industri dan ekonomi hijau.

Di saat yang sama, kajian tersebut juga memetakan sejumlah tantangan pasar kerja, mulai dari tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan ( artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6).

Salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang. Selain hilirisasi, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar.

Di sisi lain, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Kajian tersebut mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Transformasi digital juga telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Meski demikian, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.

Tantangan lain yang menjadi perhatian adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan bahwa sekita r 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu, fenomena skillmismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pe latihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” kata Anwar.

Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Segera Gelar Orientasi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Orientasi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 2 pada 22 Juni 2026 yang sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan pelatihan bagi peserta yang telah lolos seleksi.

Pelaksanaan PVN Batch 2 akan berlangsung di 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 13 Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau seluruh peserta yang dinyatakan lolos untuk memantau pengumuman resmi terkait jadwal dan instruksi teknis orientasi di balai pelatihan masing-masing.

“Kemnaker menyelenggarakan Program Pelatihan Vokasi Nasional untuk membekali peserta dengan keahlian berbasis kebutuhan industri agar memiliki kompetensi yang relevan, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk bekerja maupun mengembangkan kewirausahaan,” ujar Darmawansyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (21/6).

Darmawansyah menjelaskan, PVN Batch 2 diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang memiliki akun SIAPkerja.

Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya penting meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan keterampilan, produktivitas, disiplin, dan etos kerja.

“Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga berbagai pembekalan yang diperlukan agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha mandiri,” katanya.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi ini disediakan gratis oleh pemerintah. Peserta juga akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti pelatihan, seperti makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria.

Darmawansyah berharap peserta mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan sungguh – sungguh agar kompetensi yang diperoleh, menjadi bekal meningkatkan daya saing di dunia profesional.

“Melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional ini, Kemnaker berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dan mampu berkontribusi dalam penguatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Tekankan Pentingnya Menyiapkan Generasi Masa Depan Hadapi Dunia Kerja Baru

Bandung — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya menyiapkan generasi masa depan Indonesia, dengan keterampilan yang relevan dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi dunia kerja baru yang terus berubah.

Menurut Menaker, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, pola kerja jarak jauh, serta meningkatnya persaingan global telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja.

“Lanskap dunia kerja terus berubah. Karena itu, kita perlu menyiapkan generasi masa depan agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi berbagai perubahan yang akan da tang,” kata Menaker saat menjadi pembicara pada Global Parenting Summit 2026 dengan tema Future Skills untuk Generasi Masa Depan Indonesia di Bandung, Sabtu (20/6).

Menaker mengemukakan, laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memerkirakan 22 persen pekerjaan akan terdampak perubahan hingga 2030.

Pada periode yang sama, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi di dunia kerja juga terus berkembang. Dunia kerja masa depan tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menaker menilai, penguatan keterampilan masa depan menjadi kunci menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju 2045.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai USD 23.000 hingga USD 30.300 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Menurutnya, peluang tersebut harus didukung SDM unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah bonus demografi yang berlangsung, keberhasilan Indonesia mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan generasi kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.

“Karena itu, generasi masa depan perlu dibekali keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis,” kata Menaker.

Menaker juga menegaskan bahwa keterampilan masa depan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter.

Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etika, dan empati merupakan fondasi penting dalam membangun talenta yang berkualitas.

Menaker menambahkan, di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, kemampuan manusia yang tidak dapat digantikan teknologi justru akan semakin bernilai. Kemampuan membangun kepercayaan, berempati, berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama menjadi keunggulan yang harus terus dikembangkan.

“Semakin canggih AI, semakin penting keterampilan manusia yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Semakin canggih AI, semakin langka dan semakin bernilai sentuhan manusia,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengajak para orang tua mengambil peran aktif menyiapkan generasi masa depan.

Menurutnya, keluarga merupakan ekosistem pembelajaran pertama yang berperan penting dalam membentuk karakter, kebiasaan belajar, dan pola pikir anak.

“Anak-anak kita mungkin akan bekerja pada profesi yang hari ini bahkan belum ada. Karena itu, tugas kita bukan hanya menyiapkan mereka untuk satu pekerjaan tertentu, tetapi membekali mereka dengan kemampuan belajar, karakter yang kuat, serta keterampilan yang membuat mereka siap menghadapi berbagai perubahan di masa depan,” pungkas Menaker. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, Targetkan 20 Ribu Peserta

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (20/6).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerj a (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

“Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)