Tahun: 2026

Dampingi Menhut, Wali Kota Lisa Halaby Tekankan Kewaspadaan Banjarbaru terhadap Karhutla

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan yang masih berpotensi mengalami kebakaran.

Keterlibatan personel gabungan dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pencegahan serta penanganan kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat mendampingi Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, meninjau kawasan hutan lindung bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang, Senin (12/10).

Lisa menjelaskan, penanganan karhutla di Kota Banjarbaru melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri hingga relawan. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar upaya pencegahan dan pemadaman dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan personel harus terus dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih mengancam sejumlah kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru.

Lisa juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dalam penanganan karhutla. Ia menegaskan, bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kota Banjarbaru. Bantuan tersebut akan kita maksimalkan agar penggunaannya tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih berlangsung di wilayah utara Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Banua Enam. Namun, Kota Banjarbaru belum termasuk dalam wilayah pelaksanaan operasi tersebut.

Kondisi ini membuat kesiapan personel gabungan, optimalisasi upaya pemadaman, serta koordinasi antarlembaga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran di Banjarbaru.

Pemko Banjarbaru juga mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk memaksimalkan sumber daya dan dukungan yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang, melindungi kelestarian kawasan hutan lindung, serta meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan kebakaran. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Stok Pangan Banjarbaru Surplus, Pemko Fokus Jaga Stabilitas Harga

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus membuka peluang pasar hasil pertanian lokal.

Langkah ini dilakukan di tengah ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang masih mencukupi, bahkan surplus dibandingkan kebutuhan bulanan.

Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, Selasa (13/10).

Ket : Wali Kota Erna Lisa Halaby saat meninjau stok beras (foto : MedCenBjb)

Dalam peninjauan tersebut, Lisa mengecek langsung ketersediaan stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng, hingga telur ayam. Ia juga meninjau penjualan beras lokal hasil pertanian Kecamatan Cempaka.

Lisa menegaskan, ketersediaan stok pangan harus diimbangi dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang berjalan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan stok tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan piring makan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Berdasarkan data stok dan pasokan September 2026, persediaan beras di Kota Banjarbaru mencapai 1.829 ton atau surplus 422,44 ton dibandingkan kebutuhan bulanan.

Surplus juga tercatat pada sejumlah komoditas lainnya. Gula konsumsi mengalami kelebihan pasokan sebesar 201,61 ton, minyak goreng 109,45 ton, dan telur ayam 87,02 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan pasokan sejumlah bahan pokok di Banjarbaru relatif memadai. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan kendala distribusi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemko Banjarbaru juga mendorong Kios Pangan DKP3 menjadi sarana pemasaran hasil pertanian lokal.

Upaya ini diharapkan memperluas akses pasar bagi petani sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk pangan daerah.

Dalam sidak tersebut, beras lokal asal Kecamatan Cempaka tersedia sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp23.000 per kilogram.

Lisa menilai, keberadaan produk lokal di Kios Pangan DKP3 perlu dikembangkan agar hasil panen petani Banjarbaru memiliki peluang pemasaran lebih luas.

“Saya ingin Kios Pangan DKP3 tidak hanya menjadi tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi ruang bagi petani lokal untuk memasarkan hasil pertaniannya. Kita harus mendukung produk lokal agar petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DKP3 Kota Banjarbaru merencanakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

DKP3 juga akan memantau harga secara berkala serta menyusun kesepakatan bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kota Banjarbaru terkait pasokan produk pertanian ke kios pangan.

Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga. Pada saat yang sama, keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan diharapkan semakin meningkat sehingga memberikan manfaat bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Banua Waspada Scam, Masyarakat Diminta Laporkan Dugaan Penipuan Melalui IASC

Banjarmasin – Program Banua Waspada Scam dan Kick-Off Pelatihan Helpdesk IASC Kecamatan se Kalimantan Selatan, resmi diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (13/10), di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Peluncuran dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin.

“Masih banyak masyarakat Kalsel yang mengalami penipuan atau scam,” ungkap Dinansyah.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran Gubernur Kalsel tanggal 26 Agustus 2026, mendukung penggunaan portal layanan pelaporan penipuan keuangan Indonesia Anti-Scam Centre IASC.

“Termasuk mendukung program Banua Waspada Scam, dengan melatih petugas kecamatan, membimbing masyarakat melaporkan scam melalui IASC,” ujar Dinansyah.

Surat edaran ini juga menjadi pedoman pemerintah kabupaten kota, membantu masyarakat yang mengalami penipuan di daerah masing masing.

Pada kesempatan tersebut, Dinansyah juga mengungkapkan, pemerintah provinsi prihatin dengan masih banyaknya masyarakat Kalimantan Selatan, mengalami penipuan atau scam.

“OJK mencatat 3.314 laporan masuk melalui portal IASC, dengan nilai kerugian hingga 111 miliar lebih,” jelasnya.

Laporan yang berasal dari 13 kabupaten kota ini, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penipuan atau scam perlu dicegah bersama sama, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya scam. Termasuk sosialisasi melaporkan tindakan penipuan melalui IASC,” ucap Dinansyah.

Selain itu, pentingnya memperluas edukasi dan akses pelaporan bagu masyarakat, yang menjadi korban scam.

Dinansyah juga menyampaikan beberapa hal penting mengenai surat edaran Gubernur Kalsel, agar para bupati dan wali kota segera menunjuk petugas helpdesk IASC di setiap kecamatan.

“Helpdesk IASC ini tidak memerlukan struktur organisasi baru, sehingga dapat mengoptimalkan pegawai, sarana, dan layanan yang sudah ada di kecamatan masing masing,” jelas Dinansyah.

Disampaikan Dinansyah, Gubernur berharap, para camat dan petugas helpdesk, menjadi titik awal informasi dan pendampingan untuk para korban scam tersebut.

Sementara itu, Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, mengajak masyarakat selalu berhati hati terhadap scam.

“Bahkan para penipu berani mengaku sebagai petugas, diantaranya petugas pajak, aparat, melalui aplikasi undangan yang mereka kirim kepada para korban,” ungkapnya.

OJK berharap, dengan adanya helpdesk IASC di setiap kecamatan, maka akan semakin banyak masyarakat yang terhindar dari penipuan siber.

“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui modus penipuan yang dilancarkan, bisa mendatangi helpdesk IASC di kecamatan tempat tinggal masing masing,” ucap Agus. (SRI/RIW/EPS)

DWP Kalsel Gandeng Diskominfo, Sosialisasikan Perlindungan Data Pribadi Untuk Hindari Penipuan Siber

Banjarmasin – Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (13/10), berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kali ini, pertemuan antar DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal, sekaligus menjadi wadah sosialisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, terkait aksi Cerdas Bermedsos “Lindungi Data Pribadi Hindari Jebakan Phishing dan Modus Penipuan Siber”.

Digelar di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, sosialisasi dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, Ketua DWP RSGM Gusti Hasan Aman, Kumala Dian Mashuda, dan para ketua serta anggota DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal.

Hadir sebagai narasumber, Kabid Persandian dan Keamanan Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, Abdul Hafizh. Keduanya memaparkan dengan rinci, apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi data diri dari aksi kejahatan dan scam siber.

“Ulun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran RSGM Gusti Hasan Aman yang berkenan jadi tuan rumah, serta kepada dua narasumber yang bersedia berbagi ilmu”, ujar Ketua DPW Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, kepada wartawan usai acara.

Pertemuan kali ini, menurut Masrupah, sengaja digelar dalam bentuk seminar, untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan digital.

“Tema ini dekat dengan keseharian kita, telepon genggam yang ada di tangan kita, dipakai berbelanja, mengirim uang, mengurus keperluan sekolah anak, dan berkomunikasi ke banyak grup. Jika kita lengah, dari pintu yang sama itu pula penipuan digital masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Masrupah berharap, melalui sosialisasi Perlindungan Data Diri ini, anggota DWP Provinsi Kalsel yang seluruhnya adalah wanita ini, dapat meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarganya.

“Kita perlu menjaga data diri, NIK, nomor rekening, nama ibu kandung, foto kartu keluarga hingga foto tiket perjalanan. Sebaiknya ini tidak dibagikan di media sosial maupun di percakapan grup,” tegasnya.

Selain identitas pribadi, kehati-hatian juga berlaku terhadap kiriman berkas dan link atau tautan undangan, resi, paket atau pemberitahuan tilang yang datang dalam bentuk aplikasi.

“Jangan langsung diunduh, pastikan dulu sumbernya, dan terapkan verifikasi dua langkah pada telepon genggam. Tidak cukup dengan kata sandi, tetapi tambahkan kode konfirmasi contohnya sidik jari,” ucap Sucilianita Akbar, saat memaparkan materi.

Tidak kalah penting, menurut Suci (sapaan akrabnya), adalah menjaga sikap di ruang digital.

“Sebagai bagian dari keluarga besar ASN, apa yang kita bagikan ikut menentukan nama baik keluarga dan organisasi. Mari saring dulu sebelum sharing”, tutup Suci. (RIW/EPS)

Road To Quarantine Day, Balai Karantina Kalsel Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Kucing

Banjarmasin – Balai Karantina Kalimantan Selatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis khusus untuk kucing dalam rangkaian Road to Quarantine Day, Minggu (11/10).

Berlangsung di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, kegiatan ini juga diisi dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia.

Selain pegawai, Dharma Wanita Persatuan, dan keluarga, kegiatan ini juga diikuti mitra UMKM, komunitas reptil, serta masyarakat.

Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin A. M. Dabukke, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Karantina yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, peran Karantina tidak hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga mencakup edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia.

“Melalui rangkaian Road to Quarantine Day ini, kami ingin menunjukkan bahwa Karantina tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga hadir memberikan edukasi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan sekaligus melindungi kesehatan manusia.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyakit hewan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemilik hewan peliharaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus meminimalkan risiko penularan penyakit, termasuk rabies yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Kegiatan ini juga mengangkat pendekatan One Health, yaitu konsep yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Karantina Kalimantan Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit hewan dan perlindungan kesehatan bersama semakin meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung peringatan World Rabies Day yang diperingati setiap 28 September, serta mendorong terwujudnya Indonesia bebas rabies.

“Momentum Hari Karantina ke-149 ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin mengenal peran Karantina dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi sumber daya hayati Indonesia,” tambah Erwin.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Karantina Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang informatif, edukatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Semangat hidup sehat, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, serta perlindungan lingkungan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan tanggung jawab bersama. (BalaiKatantinaKalsel-RIW/EPS)

Kunker Komisi IX DPR RI, Kalsel Paparkan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.

Ket : Suasana kunjungan Komisi IX DPR RI di Kalsel

Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin memaparkan kondisi pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan yang didukung 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu, serta tenaga kesehatan dari berbagai profesi.

Dari sisi pembiayaan kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel telah mencapai 98 persen.

Atas capaian tersebut, Kalsel meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Dari total kepesertaan itu, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini.

Menurut Syarifuddin, sebagian masyarakat masih cenderung mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit yang diderita sudah dalam kondisi memburuk.

“Selain pelayanan kesehatan, pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Pemprov Kalsel turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap.

Meskipun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menurun, kondisi cuaca panas dan potensi paparan asap tetap memerlukan kewaspadaan.

Pada sektor ketenagakerjaan, Syarifuddin menyebutkan bahwa hingga April 2026, sebanyak 765.320 pekerja di Kalimantan Selatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.

“Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal masih menjadi tantangan. Petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja harian merupakan kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja, sementara sebagian di antaranya belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel terus mempersiapkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja daerah perlu dipersiapkan sejak dini agar sesuai dengan kebutuhan industri yang nantinya beroperasi.

“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga pelaksanaan berbagai program nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

DPMPTSP Banjarmasin Optimis Capai Target Investasi 3,8 T

Banjarmasin – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (DPMPTSP), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), bagi pelaku usaha, Senin (12/10). Bimtek dibuka Kepala DPMPTSP Banjarmasin Ari Yani, mewakili Wali Kota Banjarmasin

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, secara berkala menyelenggarakan Bimtek terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online,” jelas Ari Yani.

Ket foto : Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Ari Yani

Bimtek ini, lanjutnya, bertujuan membimbing para pengusaha, melalui tata cara pengisian laporan LKPM.

“DPMPTSP Banjarmasin memberikan panduan praktis dan teknis kepada para pelaku usaha di kota ini, mengenai tata cara pengisian, perhitungan, sert pelaporan LKPM secara online,” tutur Ari Yani lebih lanjut.

Setelah mengikuti bimtek ini, para pengusaha diharapkan semakin memahami tata cara pelaporan.

“Dengan adanya Bimtek ini, memastikan para pemilik usaha memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal mereka secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Investasi,” ucap Ari Yani.

Selain itu, Bimtek ini untuk peningkatan data investasi daerah, yang diharapkan membantu meningkatkan akurasi dan validasi data realisasi investasi yang masuk ke Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Ari Yani juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2026 ini menargetkan nilai investasi sebesar Rp3,8 T.

“Target yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah tercapai 1,5 T hingga September 2026,” ungkap Ari Yani.

Ari optimis, target investasi ini dapat tercapai hingga akhir tahun nanti.

“Kami berharap, kedepan semakin banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin,” ucap Edi. (SRI/RIW/EPS)

Targetkan Balik 1.000 Hektare Lahan Pertanian Kabupaten Banjar, Upaya Kalsel Cegah Karhutla

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembalikan tanah pada hampir 1.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Banjar dalam waktu satu pekan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah pembakaran sisa tanaman yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pembalikan tanah menjadi salah satu langkah mengelola sisa tanaman setelah panen sekaligus mencegah kebakaran. Melalui cara ini, residu tanaman dapat ditanam ke dalam tanah sehingga tidak perlu dibakar.

Suasana rapat koordinasi penanggulangan karhutla kawasan KSPEAN Kalsel

“Residu tanaman kita masukkan ke dalam tanah melalui pembalikan lahan, sehingga tidak perlu dibakar. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujar Hanif, usai memimpin Rakor Penanggulangan Karhutla pada kawasan KSPEAN Kalsel, di Banharbaru, Sabtu (10/10).

Menurut Hanif, pencegahan melalui pengolahan lahan perlu diperkuat untuk menekan munculnya sumber api dari aktivitas pertanian. Karena itu, keterlibatan petani dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya tersebut berjalan efektif.

Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya menargetkan pembalikan tanah minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta dinas pertanian kabupaten dan kota.

Sejumlah alat pertanian, termasuk rotavator serta traktor roda dua dan roda empat, mulai dikerahkan untuk mempercepat pengolahan lahan.

“Kita targetkan minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari. Semua pihak sudah kita koordinasikan agar pembalikan tanah ini bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.

Syamsir juga mengingatkan petani agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman. Ia menyebut dugaan pembakaran oleh dua orang di Kabupaten Banjar telah terdeteksi dan menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat ditindak sesuai ketentuan.

“Petani jangan membakar lahan. Pembinaan pasti ada batasnya. Kalau pelanggaran terus berulang, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan pemetaan personel dan peralatan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Langkah ini bertujuan memastikan dukungan setiap pihak dapat dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla di kawasan Blok Sambang Lihum atau Jalan Gubernur Syarkawi.

“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan dibagi menjadi empat subblok berdasarkan sektor usaha, yakni perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.

Setiap subblok kemudian dibagi lagi menjadi sejumlah sektor kerja untuk memperjelas wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pemetaan tersebut juga mencakup pendataan jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional memadai, koordinasi dengan tim BPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personel melalui kolaborasi.

“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing – masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.

Berdasarkan pemetaan awal, luas kawasan yang menjadi sasaran penanganan karhutla menurut DLH Kalsel mencapai sekitar 1.600 hektare.

Rahmat menargetkan kegiatan tersebut berlangsung selama satu pekan, dengan peluang penyelesaian lebih cepat apabila seluruh pihak bergerak bersama.

“Target kita satu minggu. Namun, melihat antusiasme teman-teman dan nantinya didukung BPBD, saya yakin bisa lebih cepat selesai, asalkan seluruh pihak benar-benar bergerak bersama,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)

350 Pelaku Usaha Dikerahkan, Penanganan Karhutla Syarkawi Ditargetkan Sepekan

Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, diperkuat melalui pengerahan sekitar 350 pelaku usaha.

Penanganan difokuskan pada lahan pertanian pascapanen dan kawasan gambut, dengan target pengerjaan selama satu pekan.

Upaya tersebut ditandai dengan apel pembagian tugas penanganan karhutla yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (11/10).

Wamenko Pangan (dua kanan) memantau luasan lahan karhutla di Jalan Gubernur Syarkawi melalui pengamatan drone

Pemerintah melibatkan unsur terkait dan dunia usaha untuk mempercepat penanganan di kawasan yang menjadi salah satu prioritas tersebut.

Hanif mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Sekitar 350 pelaku usaha dikerahkan untuk mendukung upaya di lapangan melalui penyediaan personel maupun peralatan.

“Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Karena itu, kita menggerakkan dunia usaha untuk bersama – sama melakukan penguatan penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Penanganan dilakukan dengan dua pendekatan sesuai karakteristik lahan. Pada lahan pertanian yang menyisakan residu atau gagal panen, dilakukan pembalikan tanah agar sisa tanaman tertanam dan tidak dibakar.

Sementara di kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, upaya difokuskan pada pembasahan melalui penggenangan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengalirkan air dari Sungai Martapura, untuk mendukung pembasahan kawasan gambut.

Selain itu, sebanyak 15 unit mobil tangki air dari Korem 101/Antasari dan 30 unit dari pihak swasta disiapkan untuk mendukung penanganan. Hampir 50 unit alat pembalik tanah juga dikerahkan.

Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengatakan, pemantauan titik api turut diperkuat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Pemantauan ini terutama menyasar potensi kebakaran yang muncul pada malam hari.

“Dengan drone, kita bisa memantau titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk pada malam hari. Kawasan gambut juga menjadi perhatian karena pembasahan diperlukan untuk mengurangi asap,” katanya.

Menurut Ilham, asap karhutla telah berdampak pada aktivitas penerbangan. Karena itu, pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi munculnya asap yang mengganggu jarak pandang.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyebut kawasan Jalan Gubernur Syarkawi menjadi prioritas penanganan saat ini.

Personel dan peralatan akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah tersebut sebelum dialihkan ke titik lain.

“Untuk sementara, kita fokus di Jalan Syarkawi. Kalau dalam satu minggu penanganannya berjalan baik, personel dan peralatan bisa kita geser ke lokasi lain yang membutuhkan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Pipa Utama Bocor, BPAM Banjarbakula Targetkan Perbaikan 10 Hari

Banjar – BPAM Banjarbakula mengoptimalkan intake darurat untuk menjaga pasokan air baku setelah pipa transmisi utama berdiameter 1.200 milimeter mengalami kebocoran di wilayah Sei Landas, Desa Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Perbaikan pipa diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 hari, dengan mempertimbangkan tahapan teknis hingga sistem transmisi dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, kebocoran diketahui pada Jumat (9/10) sekitar pukul 20.20 Wita.

Kepala BPAM Banjarbakula (kanan), saat memberikan keterangan kepada wartawan

Petugas kemudian mematikan pompa Intake Mandikapau dan menutup sejumlah katup yang terhubung dengan jalur pipa untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran.

Penanganan dilanjutkan melalui pemeriksaan lapangan serta persiapan alat berat dan material perbaikan. BPAM masih menunggu kedatangan ekskavator, sementara suku cadang, termasuk ripper clamp untuk menangani kebocoran, telah disiapkan.

“Untuk material dan suku cadang perbaikan, Alhamdulillah sudah tersedia. Kami tinggal menunggu alat berat berupa ekskavator tiba di lokasi,” jelas Wahyu, di lokasi kebocoran, Pada Sabtu (10/10).

Selama perbaikan berlangsung, BPAM mengoperasikan intake darurat dengan kapasitas sekitar 120 liter per detik.

Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga pasokan air baku meski kemampuan pengaliran belum sepenuhnya menggantikan jalur utama yang mengalami gangguan.

“Kami berupaya agar pengoperasian tetap berjalan melalui intake darurat. Memang ada gangguan karena kebocoran terjadi pada pipa utama, tetapi kami terus mengoptimalkan sistem yang tersedia,” ujarnya.

Setelah perbaikan selesai, pemulihan aliran dari pipa utama akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan sistem.

Untuk jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Usulan tersebut diharapkan terealisasi pada 2027 guna mengurangi risiko kebocoran berulang pada jalur transmisi yang sama.

BPAM Banjarbakula juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan upaya penanganan terus dilakukan agar operasional dapat kembali normal secepatnya. (SYA/RIW/EPS)

Exit mobile version