20 November 2026

Instruksi Menhub Bebani Kapal Sungai, Komisi III DPRD Kalsel Siap Bawa Aspirasi Ke Pusat

Ketua Komisi III DPRD KALSEL, Mustakimah

Banjarmasin – Perizinan kapal angkutan sungai dan danau di Kalimantan Selatan kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberlakuan Instruksi Menteri Perhubungan (IMENHUB) Nomor 3 Tahun 2025, dinilai menyulitkan para pelaku usaha transportasi air, khususnya pemilik kapal berukuran kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalimantan Selatan–Kalimantan Tengah di Banjarmasin, Senin (16/11).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, dengan mendengarkan langsung berbagai keluhan dan aspirasi para pelaku usaha transportasi sungai.

Persoalan utama yang disampaikan IKASUDA berkaitan dengan penerapan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP).

Sejumlah ketentuan, termasuk persyaratan teknis docking kapal serta pengurusan dokumen dan perizinan berlayar, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kapal sungai tradisional.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyatakan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah. Karena itu, pihaknya berencana membawa aspirasi para pelaku usaha transportasi sungai ke kementerian terkait, agar dicarikan solusi dan kejelasan kebijakan.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas transportasi sungai,” ucapnya.

Mustaqimah berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik transportasi air di daerah, sehingga penerapan aturan keselamatan pelayaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan para pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, aktivitas transportasi sungai saat ini juga menghadapi tantangan akibat musim kemarau yang menyebabkan debit air menyusut.

Kondisi ini membuat sebagian kapal belum beroperasi optimal. Akibatnya, sejumlah pemilik kapal mengalami kesulitan memperpanjang dokumen perizinan.

“Beberapa kapal terpaksa tidak beroperasi selama berbulan-bulan karena terkendala persyaratan yang belum dapat dipenuhi,” katanya.

Sementara itu, Ketua IKASUDA, Amir Mahmud menambahkan, pemerintah dapat mengevaluasi penerapan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2025, termasuk mempertimbangkan penyesuaian persyaratan bagi kapal sungai dan danau agar tidak disamakan sepenuhnya dengan kapal laut.

Pada RDP, Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen memfasilitasi aspirasi IKASUDA untuk diperjuangkan ke tingkat pusat.

Harapannya, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan menghasilkan titik terang, agar persoalan perizinan terselesaikan dan para pemilik serta awak kapal kembali menjalankan aktivitas pelayaran dengan tenang.

“Langkah ini sekaligus menjadi upaya DPRD Kalsel, menjaga keberlangsungan transportasi sungai sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Banua,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.