18 November 2026

Banggar DPRD Kalsel Dalami RAPBD 2027 Rp8,85 Triliun, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Banjarmasin – Ketepatan alokasi anggaran menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mendalami Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Tidak hanya memastikan besaran anggaran, pembahasan juga diarahkan agar setiap program pembangunan benar – benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Suasana rapat di ruang H Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Banggar DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/11).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo, M. Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari. Sementara dari pihak pemerintah provinsi dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan, pembahasan RAPBD telah melalui tahapan bersama empat komisi DPRD dengan masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang dan mitra kerja.

Melalui mekanisme tersebut, setiap komisi memiliki kesempatan mendalami usulan program, kebutuhan anggaran, serta prioritas pembangunan di masing-masing sektor.

“Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan bagi Banggar untuk melakukan pencermatan secara menyeluruh,” katanya.

Menurut Supian HK, proses penganggaran masih memungkinkan adanya penyesuaian, terutama setelah hasil evaluasi pemerintah pusat diterima.

Karena itu, perkembangan pendapatan daerah tetap menjadi perhatian agar perencanaan belanja tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.

Sumber humas DPRD Kalsel

“Dalam pembahasan tersebut, Banggar dan TAPD menyepakati besaran sementara RAPBD Kalsel 2027 mencapai Rp8,85 triliun. Angka ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan menyampaikan, pemerintah daerah masih mencermati perkembangan pendapatan, termasuk perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpengaruh terhadap pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pemenuhan belanja wajib tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, dan belanja pegawai.

Selain itu, dalam rancangan anggaran tersebut juga terdapat alokasi sekitar Rp49 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRD Kalsel.

“Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya masih akan mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku, termasuk menyesuaikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta perkembangan kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.