Tak Sekadar Penjagaan, Sekretariat DPRD Kalsel Bangun Sistem Keamanan Berbasis Penilaian Risiko
Banjarmasin – Dalam rangka menciptakan lingkungan perkantoran yang aman dan kondusif tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan. Diperlukan sistem pengamanan terencana, terukur, serta mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sejak dini.
Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sosialisasi Risk Assessment atau Penilaian Risiko, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B DPRD Kalsel, Senin (2/11).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat manajemen pengamanan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya keamanan di lingkungan kerja.
Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, Kompol Bety Nilasari Br. Sitanggang, selaku Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel.
Dalam pemaparannya, Kompol Bety menjelaskan, penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas organisasi.
Aspek yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut keamanan manusia dan barang, tetapi juga perlindungan tempat, dokumen, hingga seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan perkantoran.
Menurutnya, pengamanan modern harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya melalui penjagaan fisik, tetapi juga pemantauan, pengawasan, serta kemampuan mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Pengamanan tidak hanya berbicara tentang penjagaan secara langsung, tetapi juga bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini,” ucapnya.
Bety menegaskan, keberhasilan sistem pengamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas keamanan. Seluruh pegawai dan pengelola lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar keamanan.
Keterlibatan setiap unsur organisasi diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat, tanggung jawab pengamanan menjadi lebih jelas, serta langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.
“Langkah ini diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terencana dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi,” jelas Bety.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Menurutnya, pemahaman mengenai penilaian risiko menjadi bekal penting bagi aparatur dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menerapkan sistem pengamanan terpadu.
Dengan demikian, keamanan tidak lagi sekadar menjadi tugas petugas penjagaan, melainkan menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kalsel dalam menghadirkan lingkungan perkantoran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
