Kunker Komisi IX DPR RI, Kalsel Paparkan Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.

Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin memaparkan kondisi pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan yang didukung 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu, serta tenaga kesehatan dari berbagai profesi.

Dari sisi pembiayaan kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel telah mencapai 98 persen.

Atas capaian tersebut, Kalsel meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Dari total kepesertaan itu, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini.

Menurut Syarifuddin, sebagian masyarakat masih cenderung mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit yang diderita sudah dalam kondisi memburuk.

“Selain pelayanan kesehatan, pemerataan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Pemprov Kalsel turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap.

Meskipun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menurun, kondisi cuaca panas dan potensi paparan asap tetap memerlukan kewaspadaan.

Pada sektor ketenagakerjaan, Syarifuddin menyebutkan bahwa hingga April 2026, sebanyak 765.320 pekerja di Kalimantan Selatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.

“Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal masih menjadi tantangan. Petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja harian merupakan kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja, sementara sebagian di antaranya belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel terus mempersiapkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja daerah perlu dipersiapkan sejak dini agar sesuai dengan kebutuhan industri yang nantinya beroperasi.

“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujar Syarifuddin.

Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga pelaksanaan berbagai program nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)