Kalsel Perkuat Pengawasan BBM dan LPG Bersubsidi
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar di Aula H Maksid Setdaprov Kalsel, Selasa (6/10).
Mewakili Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan pertemuan kedua yang dilaksanakan untuk membahas perkembangan pengawasan BBM dan LPG bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, dalam rapat kali ini pihaknya telah memperoleh sejumlah hal konkret dari anggota satgas terkait berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Rapat kali ini kita membahas permasalahan BBM bersubsidi, terutama terkait disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax, kemudian Dexlite dan Biosolar,” ujar Eddy,
Ia menjelaskan, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi.
“Kondisi ini perlu diantisipasi agar BBM bersubsidi tetap digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak semestinya,” lanjut Eddy.
Selain persoalan disparitas harga, Pemprov Kalsel juga menekankan pentingnya penguatan integrasi data dalam pengawasan BBM dan LPG bersubsidi.
Menurut Eddy, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan distribusi secara lebih akurat, sekaligus memudahkan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan.
“Karena itu, Pemprov Kalsel meminta dukungan PT Pertamina Patra Niaga agar pemerintah daerah dapat memperoleh akses terhadap data yang dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan,” sahut Eddy.
Eddy berharap data dari berbagai pihak dapat terintegrasi dalam satu sistem sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjadi bagian dari penguatan satu data di daerah.
“Jadi, kita menekankan bahwa saat ini perlu ada integrasi data. Kita meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar kita bisa mengakses data sehingga dapat terintegrasi menjadi satu data,” jelasnya.
Ia menambahkan, integrasi data tidak hanya penting untuk mengetahui kondisi penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kebijakan dan menentukan langkah pengawasan selanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalsel juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya yang telah melakukan penertiban terhadap dugaan penimbunan BBM.
Menurut Eddy, langkah penindakan terhadap praktik penimbunan menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap berjalan sesuai ketentuan.
Pemprov Kalsel berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina Patra Niaga, dan seluruh anggota satgas dapat terus diperkuat.
“Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi dan dukungan data yang memadai, distribusi BBM dan LPG bersubsidi diharapkan semakin tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi,” tutup Eddy. (MRF/RIW/EPS)
