Komisi II Pelajari Skema Kredit UMKM BPD DIY
Foto bersama
Yogyakarta — Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mempelajari skema pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterapkan BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bunga kredit sebesar 3 persen.
Kunjungan Senin (28/9) tersebut, menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Kalsel untuk menggali berbagai inovasi pengembangan sektor UMKM, khususnya terkait kemudahan akses permodalan bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, skema pembiayaan dengan bunga rendah menjadi salah satu hal penting yang perlu dipelajari untuk melihat kemungkinan penerapannya di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, UMKM memiliki peran besar menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya melalui pembinaan, tetapi juga harus dibarengi dengan akses permodalan yang terjangkau.
“Yang kita pelajari di sini bagaimana pola kredit untuk UMKM, termasuk bagaimana bunga yang diberikan bisa rendah, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya,” katanya.
Ia menjelaskan, pengalaman BPD DIY akan menjadi bahan masukan Komisi II DPRD Kalsel, mendorong penguatan kebijakan pembiayaan UMKM di daerah.
Yani Helmi menilai, kemudahan memperoleh modal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha.
Namun demikian, menurutnya, pemberian kredit tetap harus disertai dengan mekanisme yang tepat agar pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku UMKM yang membutuhkan dan mampu mengembalikannya sesuai ketentuan.
“Artinya bukan hanya bunganya yang kita lihat, tetapi juga bagaimana sistemnya berjalan, siapa yang mendapatkan, dan bagaimana pengawasannya. Ini yang penting untuk kita pelajari,” jelasnya.
Yani Helmi menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan tersebut menjadi referensi mendorong pengembangan program pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan.
Penguatan
UMKM perlu menjadi perhatian bersama karena sektor ini berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan.
“Dengan mempelajari pola pembiayaan yang telah berjalan di daerah lain, dapat menemukan formula yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
