Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 6 Persen, DPRD Dorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Banjarmasin – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditargetkan berada di kisaran enam persen diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam laporan pembangunan, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rahman, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/9).

Menurut Alpiya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong terus mengembangkan berbagai sektor potensial yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

DPRD, lanjutnya, memiliki peran untuk memastikan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian makro, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta peningkatan keterampilan dan spesialisasi tenaga kerja agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi,” katanya.

Alpiya menekankan, semakin kuat pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

“Di sisi lain, penyusunan anggaran daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan target pembangunan tersebut dapat diwujudkan,” harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya penyampaian postur anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Menurutnya, melalui penyampaian postur anggaran secara jelas, pemerintah dapat melihat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk arah penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan APBD, diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, pembahasan APBD 2027, pemerintah bersama DPRD diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak yang terukur terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pendapatan masyarakat meningkat, kesempatan kerja semakin terbuka, dan daya beli semakin kuat.

“Pertumbuhan ekonomi pun diharapkan benar – benar tumbuh dari masyarakat dan kembali memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar
Rapat paripurna dengan dua agenda. Pertama, pengambilan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD Kalsel pada September 2026.

Agenda kedua, penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EPS)