Agustus 2026 – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Komisi IV Pelajari Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di DPRD DKI Jakarta

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kualitas kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat melalui studi komparasi ke berbagai daerah.

Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8), untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan sejumlah program kesejahteraan rakyat yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

*Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah*

Pembahasan meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV. Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” katanya.

Gusti Iskandar menyampaikan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus didorong melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dalam implementasi program kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan mengulas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Jelang HUT Kemerdekaan Balai Kota Banjarmasin Dipercantik

Banjarmasin – Jelang Peringatan HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia suasana berbeda mulai terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin, dipercantik dengan ornamen merah putih, Jumat (7/8).

Plt Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin melakukan pemasangan kain merah putih di tiang-tiang Balai Kota. Sekaligus memperbarui tampilan halaman kantor dan area carport melalui pengecatan ulang.

“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin kami lakukan persiapan agar suasana kemerdekaan benar-benar terasa di lingkungan Balai Kota. Mulai dari pemasangan kain merah putih di tiang hingga pengecatan halaman dan carport, semuanya dikerjakan secara bertahap,” ujar Ahmad Zazuli.

Pembenahan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Sekaligus menghadirkan wajah Balai Kota yang lebih rapi dan representatif.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan kantor pemerintahan. Tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Momentum Hari Kemerdekaan harus disambut dengan penuh semangat. Kami ingin Balai Kota tampil lebih bersih, indah, dan memberikan kesan yang baik bagi masyarakat yang datang,” katanya.

Ahmad Zazuli menambahkan, proses penataan dilakukan jajaran Bagian Umum Setdako Banjarmasin dengan mengedepankan kualitas pekerjaan. Tujuannya agar hasilnya dapat dinikmati selama rangkaian peringatan HUT RI berlangsung.

“Kami berharap seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu sehingga saat peringatan 17 Agustus nanti, Balai Kota benar-benar siap menjadi pusat kegiatan yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia,” ucap Ahmad Zazuli. (PEMKOBJM-SRI/RIW/apr)

DPRD Dorong Percepatan Revitalisasi Banjarbakula dan Penanganan Sungai Barito Kuala

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, di Jakarta, Kamis (6/8).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III tersebut, membahas sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Maulana mengatakan, fokus pembahasan meliputi percepatan revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala, hingga pengembangan jaringan irigasi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III kembali mengusulkan agar program Revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran APBN Tahun 2027.

“Program strategis tersebut belum memperoleh alokasi pada Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat pada penyusunan anggaran berikutnya,” kata Maulana.

Selain penyediaan air bersih, Komisi III juga menyoroti persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan optimal.

Kondisi itu dinilai menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran sungai dan meningkatkan potensi banjir, terutama di wilayah hilir yang menjadi muara aliran dari Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.

“Pentingnya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan wilayah strategis yang berperan sebagai jalur utama aliran air menuju muara. Apabila pendangkalan terus dibiarkan, risiko banjir di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Maulana menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterbukaan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima aspirasi yang disampaikan. Hasil konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik serta mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menurutnya, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula harus kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027 mengingat program tersebut belum terakomodasi dalam APBN Tahun 2026.

“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

“Pamor Borneo 2026” Buka Potensi Pertumbuhan Bernilai Tambah, Wujudkan Kesejahteraan Ekonomi Kalimantan

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan “Pamor Borneo 2026” pada 7 – 9 Agustus 2026 di Banjarmasin. Kegiatan yang merupakan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini, berfokus pada tiga pilar utama.

Yakni penguatan daya saing UMKM dan perluasan akses pembiayaan; peningkatan investasi sektor riil; serta perluasan akseptasi digital dan pengelolaan uang rupiah.

“Pamor Borneo 2026” menjadi wujud nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.

“Pamor Borneo 2026” mengangkat tema “Unlocking Kalimantan’s Value-Added Growth Potential for Economic Prosperity.” Tema ini menegaskan komitmen bersama, mendorong percepatan transformasi ekonomi Kalimantan dengan harapan dapat mendorong potensi nilai tambah produk yang dihasilkan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang maju dan berdaya saing global.

Rangkaian kegiatan “Pamor Borneo 2026” terdiri atas dua bagian. Pertama, Investment Forum yang mencakup seminar dan business matching proyek investasi.

Kedua, Trade and Financing Fair yang menghadirkan showcasing UMKM, financing corner, dan beragam kegiatan edukasi literasi ekonomi – keuangan, termasuk penguatan literasi Ekonomi Syariah, Pembayaran Digital, Pelindungan Konsumen, serta Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan bahwa “Pamor Borneo 2026” merupakan program kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud penegasan komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan sebagai daerah yang berdaya saing.

“Kami berharap “Pamor Borneo 2026” dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, meningkatkan peluang investasi pada sektor riil, serta mendorong perluasan akseptasi digital di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan, bahwa Pamor Borneo yang telah terselenggara sejak tahun 2020 ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus mendorong sektor UMKM, investasi, dan digitalisasi pembayaran di Kalimantan Selatan.

Gubernur turut menyoroti komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8%, yang menjadi peluang besar bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, untuk berperan sebagai gerbang logistik nasional.

“Kami mengharapkan agar semangat sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin untuk visi Kalimantan Selatan makmur, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur, Muhidin.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman dalam keynote speech, menyampaikan, bahwa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terdapat tantangan yang tidak mudah, sehingga diperlukan sinergi dan komitmen untuk membangun Kalimantan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi yang disertai dengan niat yang mulia serta memastikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kami mengapresiasi atas sinergi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk terus bersama-sama melakukan sinergi dan berbagai inisiatif bersama Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan kita bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Aida S. Budiman.

Pada pilar pertama yaitu pilar perdagangan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus memperkuat UMKM unggulan Kalimantan Selatan melalui pameran produk fesyen, kriya, dan kuliner yang disinergikan dengan business matching pembiayaan, mencakup edukasi, pendampingan, layanan SLIK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga one-on-one meeting dengan Lembaga Jasa Keuangan.

Pada “Pamor Borneo 2026”, telah diperoleh komitmen kerja sama perdagangan antara UMKM dengan Usaha Perhotelan di Kalimantan Selatan senilai Rp100 juta dan potensi realisasi fasilitasi akses kredit/pembiayaan kepada UMKM mencapai lebih dari Rp 6,2 miliar untuk mengembangkan skala usaha dan memperluas akses pasar.

Sejalan dengan pilar kedua “Pamor Borneo 2026” yaitu pilar investasi, Investment Forum menawarkan 15 proyek investasi strategis, terdiri atas 7 proyek dari Kalimantan Selatan dan 8 proyek dari provinsi lainnya di wilayah Kalimantan.

Lebih dari 20 calon investor hadir langsung dalam rangkaian kegiatan ini, dengan capaian 12 Letter of Interest untuk 7 proyek investasi dengan total senilai Rp62,69 triliun.

Unit Hubungan Investor Wilayah Intan Kalsel terus mengakselerasi realisasi investasi daerah melalui sekaligus mencari solusi debottlenecking hambatan investasi di Kalimantan.

Pilar ketiga “Pamor Borneo 2026” berfokus pada akseptasi digital sebagai akselerator transformasi ekonomi Kalimantan, baik tunai maupun non-tunai.

Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah sebagai fondasi ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaulat.

Dari sisi pembayaran non-tunai, Bank Indonesia menghadirkan inovasi QRIS Tanpa Pindai (Tap) yang memungkinkan transaksi lebih cepat hanya dengan menempelkan ponsel pada mesin pembayaran, dan kini telah diimplementasikan pada layanan transportasi umum Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin serta sejumlah sentra dagang di Kalimantan Selatan.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh mitra strategis berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan, investasi, sistem pembayaran serta literasi ekonomi dan keuangan di Kalimantan.

Dengan sinergi yang semakin kuat, “Pamor Borneo 2026” diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang terdiversifikasi, inklusif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. (BIKalsel-RIW/APR)

Meriahkan Harjad Kalsel, RSJ Sambang Lihum Gelar Flashmob dan Lomba Senam Bekajutan

Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menggelar Flashmob Kreasi Penggiat Jiwa dan Lomba Senam Bekajutan (Gerakan Dadakan Tak Perlu Disiapkan) dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-19 RSJ Sambang Lihum sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gedung Manajemen RSJ Sambang Lihum, Jumat (7/8), ini diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, serta masyarakat, dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi media kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa melalui aktivitas yang sehat, menyenangkan, dan melibatkan masyarakat secara luas.

*Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin*

Menurutnya, kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis di rumah sakit, tetapi juga perlu dibangun melalui lingkungan yang positif, kebersamaan, aktivitas fisik, serta interaksi sosial yang baik.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum berupaya menghadirkan kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sederhana yang menyenangkan.

“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa bukan hanya tempat pelayanan bagi pasien, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan promosi kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat,” ujar Yuddy.

Ia menambahkan, konsep Senam Bekajutan yang mengandalkan gerakan spontan dipilih agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan santai tanpa harus menghafalkan rangkaian gerakan terlebih dahulu.

“Dengan konsep tersebut, seluruh peserta diharapkan lebih menikmati kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan antarinstansi,” sahutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, mengapresiasi inisiatif RSJ Sambang Lihum yang menghadirkan kegiatan kreatif dalam mengampanyekan pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh sehingga perlu menjadi perhatian bersama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena mengajak masyarakat bergerak bersama, membangun kebersamaan, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa,” ungkap Fathul Jannah.

Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

“Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, saling peduli, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis,” tutupnya.

Selain memperingati hari jadi RSJ Sambang Lihum dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi, serta masyarakat dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa.

Melalui kegiatan ini, RSJ Sambang Lihum berharap stigma terhadap isu kesehatan mental semakin berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jiwa terus meningkat. (MRF/RIW/APR)

Bakula Water Segera Dipasarkan, BPAM Banjarbakula Targetkan Izin Edar BPOM Terbit Akhir Agustus

Banjarbaru – Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selangkah lagi akan dipasarkan kepada masyarakat. Saat ini, proses pembangunan fasilitas produksi telah rampung sepenuhnya dan hanya tinggal menunggu terbitnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, seluruh proses pembangunan sarana produksi telah selesai 100 persen. Saat ini, pihaknya tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin edar dari BPOM.

“Bakula Water merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang sedang kami selesaikan sekarang adalah proses izin edar dari BPOM. Untuk bangunan dan fasilitas produksinya sudah selesai 100 persen, tinggal melengkapi persyaratan administrasi karena alat yang dibutuhkan baru datang,” ujarnya.

Wahyu optimis izin edar dapat diterbitkan pada akhir Agustus 2026 sehingga produk tersebut segera dipasarkan secara resmi kepada masyarakat.

“Insyaallah sampai akhir Agustus izin edarnya sudah terbit. Setelah itu baru Bakula Water bisa dipasarkan secara bebas kepada masyarakat,” katanya.

*Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas*

Ia menjelaskan, harga jual Bakula Water telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak akan ada perubahan saat produk mulai dipasarkan.

Untuk kemasan botol berukuran 330 mililiter, harga ditetapkan sebesar Rp31.500 per pak, sedangkan untuk kemasan galon dibanderol sekitar Rp51 ribu per galon.

“Harga sudah diatur dalam Perda. Jadi setelah izin edar keluar, produk bisa langsung kami distribusikan sesuai tarif yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Pada tahap awal, distribusi Bakula Water akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Wahyu, pihaknya telah melakukan pendataan kebutuhan air minum di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan distribusi awal.

“Kami sudah melakukan survei ke seluruh SKPD untuk mengetahui kebutuhan mereka setiap bulan. Prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu terpenuhi, distribusi akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wahyu berharap, Bakula Water menjadi salah satu produk unggulan daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air minum berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)

DPRD dan Pemko Banjarbaru Sepakati KUA-PPAS 2027, Siapkan APBD Berbasis Prioritas Pembangunan

Banjarbaru – DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna, yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial tersebut, juga disampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Sirajoni menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada kebijakan fiskal nasional agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Sirajoni.

Melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, disepakati proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,377 triliun. Defisit anggaran yang timbul akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Selain membahas KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sirajoni mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, kebutuhan pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kondisi tertentu yang diatur dalam regulasi.

“Perubahan APBD menjadi langkah penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah, penyesuaian dana transfer pemerintah pusat, serta pemenuhan belanja yang menjadi prioritas masyarakat,” katanya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,146 triliun menjadi Rp1,163 triliun.

Sementara belanja daerah naik dari Rp1,311 triliun menjadi Rp1,653 triliun, dengan defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto menilai, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 karena menjadi dasar penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Pendapatan daerah yang kita sepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 sebesar Rp1,207 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp1,377 triliun. Terdapat defisit anggaran sekitar Rp170 miliar yang rencananya akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya,” jelas Windi.

Ia menambahkan, besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih bersifat proyeksi karena pemerintah daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan.

“Untuk Tahun 2027 kami masih menunggu penetapan resmi dari Menteri Keuangan terkait pendapatan transfer daerah. Dalam KUA saat ini, proyeksi transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp616 miliar. Kami berharap nilainya dapat meningkat pada tahun depan,” ungkapnya.

Windi menegaskan DPRD akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD agar anggaran yang disusun benar – benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru.

“DPRD akan memastikan setiap program yang direncanakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Sambut HUT ke-76 Kalsel, Pemprov Gelar Aksi Bersih-Bersih Masjid Libatkan Seluruh SKPD

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel menggelar aksi bersih – bersih masjid yang melibatkan pegawai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (6/8).

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah masjid di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

Koordinator Aksi Bersih-Bersih Masjid Agung Al Munawarrah Banjarbaru, Richo

Salah satu lokasi pelaksanaan aksi bersih-bersih berlangsung di Masjid Agung Al Munawwarah, Banjarbaru. Para peserta bergotong royong membersihkan area dalam masjid, halaman, tempat wudu, hingga lingkungan sekitar agar rumah ibadah menjadi lebih bersih dan nyaman digunakan masyarakat.

Kepala Biro Kesra Kalsel, Fahrurazi, melalui Koordinator Kegiatan, Richo mengatakan, aksi bersih-bersih masjid dilaksanakan di beberapa titik yang telah dibagi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi wujud kepedulian aparatur pemerintah terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kami melibatkan seluruh SKPD untuk bergotong royong membersihkan masjid di sejumlah lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru,” ujarnya.

Richo menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan aparatur pemerintah.

Ia menegaskan, pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelayan publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Aksi bersih-bersih masjid ini menjadi wujud kepedulian ASN terhadap lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Meriahkan Harjad Ke-76 Provinsi Kalsel, Dispora Gelar Gowes SKPD 2026

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gowes SKPD Tahun 2026, di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (6/8). Gowes dilepas Gubernur Muhidin diwakili Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Muhammad Anugrah.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Gowes digelar dalam rangka perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia serta Harjad ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin.

Kegiatan ini juga, lanjutnya, berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, untuk menyehatkan masyarakat Banua.

Selain itu, dalam rangka merayakan Harjad Provinsi Kalsel tahun ini, Dispora melaksanakan berbagai kegiatan. Diantaranya lomba gerak jalan, jalan santai, serta duatlon.

“Pada lomba gerak jalan nanti akan dipertandingkan beberapa kategori,” ucapnya.

Dispora Kalsel bersyukur, pelaksanaan Gowes SKPD tahun ini, diikuti peserta dengan antusias.

“Kami berharap para ASN yang mengikuti Gowes SKPD dapat terus bugar, sehat, meski saat ini sedang musim kemarau,” ucap Pebriadin.

Dengan semangat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, meski cuaca panas, kegiatan olahraga terus berlangsung, untuk turut serta menyehatkan masyarakat dengan olahraga.

Gowes diikuti lebih dari 500 ASN perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Panitia menyediakan hadiah doorprize kepada peserta yang beruntung. (SRI/RIW/EPS)

Menaker: ASN Kemnaker Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kendari – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah cara pandang dalam bekerja, dari sekadar menjalankan tugas administratif menjadi penggerak solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri Silaturahmi dan Penguatan Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8).

Menurut Menaker, setiap ASN Kemnaker harus memiliki cara pandang nasional dalam menjalankan tugasnya. ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, tetapi juga memahami peran pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“Kita harus berpikir sebagai ASN kementerian dengan cara pandang nasional. Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan solusi atas persoalan pengangguran. Setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan melalui semangat The Power of One,” ujar Menaker.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif melalui konsep Nice Place to Grow.

Menurutnya, lingkungan kerja harus mendorong setiap pegawai untuk terus berkembang, berani menyampaikan gagasan, dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, keberhasilan balai pelatihan tidak boleh hanya diukur dari terselenggaranya pelatihan. Seluruh jajaran, termasuk instruktur, harus terus berinovasi agar lulusan pelatihan memperoleh akses ke pasar kerja dan terserap di dunia usaha maupun dunia industri.

Sejalan dengan itu, balai-balai pelatihan vokasi, termasuk BPVP Kendari, akan terus diperkuat perannya sebagai Talent & Innovation Hub. Balai tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga pusat kolaborasi, pengembangan talenta, konsultasi usaha, peningkatan produktivitas, serta penyedia berbagai layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

“Karena itu, saya mengajak seluruh ASN menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kementerian tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam mempercepat penurunan pengangguran,” katanya.

Menaker menambahkan, perubahan budaya kerja tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat berbagai program prioritas Kemnaker.

Kepercayaan terhadap transformasi yang dilakukan Kemnaker, lanjutnya, mulai tercermin dari meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan program vokasi dan MagangHub.

Melalui program – program tersebut, semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengakses dunia kerja.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Ia meminta seluruh jajaran menjaga moralitas, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghapus berbagai praktik yang mencederai pelayanan publik.

“Kita bangun birokrasi yang bersih. Saya tidak akan menoleransi praktik manipulasi anggaran dan tidak akan melindungi siapa pun yang terjerat kasus hukum,” tegasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)