Juli 2026 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Sinergi OPD Teknis, DPMPTSP Kalsel Percepat Integrasi SOP Perizinan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Asistensi Penyusunan dan Penyelarasan SOP Terintegrasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7).

Peserta terdiri atas kepala maupun perwakilan OPD teknis yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri mengatakan, penyusunan SOP yang terintegrasi menjadi bagian penting mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala DPMPTSP Kalsel (mic) saat menyampaikan sambutan.( foto : DPMPTSP Kalsel)

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap tahapan pelayanan, khususnya perizinan dan nonperizinan, memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

“Penyusunan SOP yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar setiap proses pelayanan memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Endri berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD teknis dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun SOP yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan pelayanan saat ini.

“Dengan demikian, implementasi pelayanan terpadu dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dalam forum asistensi tersebut, seluruh OPD teknis juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat integrasi pelayanan. Salah satunya adalah melakukan penyelarasan batas waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan meninjau kembali waktu maksimal verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis di masing-masing instansi, untuk mendukung ketepatan proses pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

Selain itu, setiap OPD diberikan waktu untuk menyelesaikan finalisasi draf SOP internal yang telah terintegrasi dengan DPMPTSP. Dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh Biro Organisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. (SYA/RIW/APR)

Aktifkan Posko Darurat, BPBD Tetapkan Tiga Kawasan Prioritas Penanganan Karhutla Kalsel

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mengaktifkan Posko Penanggulangan Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026.

Selain mengaktifkan posko, BPBD juga menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terpadu.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, dengan diaktifkannya posko tersebut, seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla akan menjalankan tugas sesuai fungsi masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Ronny, keberadaan posko menjadi pusat koordinasi, memantau perkembangan situasi di lapangan, menerima laporan dari daerah, serta mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan sejak tahap pencegahan hingga pemadaman,” ungkapnya.

Ronny menjelaskan, untuk memaksimalkan penanganan karhutla, BPBD Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kepentingan strategis wilayah.

Kawasan prioritas pertama berada di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor yang meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut.

“Kawasan ini menjadi perhatian utama karena keberadaan bandara merupakan objek vital nasional yang harus terlindungi dari dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu, kawasan prioritas kedua mencakup sebagian wilayah Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Kabupaten Tabalong.

Adapun kawasan prioritas ketiga meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru yang juga memiliki potensi kerawanan kebakaran saat musim kemarau.

Ronny menegaskan, pembagian kawasan prioritas tersebut bertujuan agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya lebih efektif sesuai tingkat kerawanan di masing – masing wilayah.

“Dengan strategi tersebut, setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” sahutnya.

Ia menambahkan, seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan terus memperkuat sinergi melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor selama musim kemarau berlangsung.

BPBD juga mengajak pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Melalui penguatan koordinasi, aktivasi posko kedaruratan, serta penetapan kawasan prioritas penanganan, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat berjalan lebih optimal,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Indonesia–India Bahas Strategi Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Era Digital

Hyderabad – Perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Untuk merespons perubahan tersebut, Menaker RI, Yassierli mendorong pertukaran pengalaman dengan India dalam pengembangan talenta digital, inovasi teknologi, dan peningkatan keterampilan pekerja.

Upaya tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Menaker Yassierli dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan dengan Republik India Mansukh Mandaviya di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas keberhasilan penyelenggaraan rangkaian BRICS Employment Working Group dan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk masa depan dunia kerja, transformasi digital, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan.

“Indonesia melihat India sebagai mitra penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai dua negara berkembang besar dengan perekonomian yang dinamis dan populasi usia muda yang besar, Indonesia dan India memiliki peluang untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman India membangun ekosistem digital yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, inovasi, dan investasi berbasis teknologi.

Menaker juga ingin mempelajari pengembangan pusat data, infrastruktur digital, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan AI yang melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan industri.

“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling dan upskilling menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, pertukaran pengalaman antara Indonesia dan India dapat diarahkan pada sejumlah bidang prioritas, antara lain peningkatan kapasitas instruktur pelatihan vokasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), AI, serta teknologi digital lainnya.

Selain penguatan talenta digital, Menaker juga memandang penting pemberdayaan pekerja informal melalui peningkatan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta jalur transisi menuju pekerjaan formal.

Pertukaran pengalaman mengenai pelindungan pekerja platform dan pekerja gig juga menjadi perhatian, khususnya terkait hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Menaker menegaskan, Indonesia membuka peluang memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui technical exchanges (pertukaran teknis), expert dialogues (dialog pakar), study visits (kunjungan studi), joint capacity-building programmes (program peningkatan kapasitas bersama), serta kemitraan kelembagaan antara kementerian dan institusi pelatihan kedua negara.

“Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan India, baik secara bilateral maupun dalam kerangka BRICS, untuk mendorong pekerjaan yang layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun institusi pasar kerja yang tangguh serta responsif terhadap transformasi teknologi,” ujar Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker Yassierli Usulkan BRICS Petakan Kebutuhan Keterampilan Masa Depan

Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Dalam forum tersebut, Menaker mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) menjadi sal ah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

Menurut Menaker, langkah tersebut penting untuk membantu negara – negara BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.

Menaker menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara – negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pusat tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.

“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south – south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara – negara anggota lainnya,” ujar Menaker.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.

Berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.

Keberhasilan program – program tersebut ditopang keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Di bidang digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan.

Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Perkuat Program Prioritas SKPD 2027, Komisi II Dorong Optimalisasi PAD

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis memperkuat dukungan anggaran terhadap program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun Anggaran 2027.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang membahas rencana kerja perangkat daerah tahun 2027, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengungkapkan, bahwa seluruh SKPD yang telah memaparkan rencana kerjanya menyampaikan persoalan serupa, yakni keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan program yang telah disusun. Meski demikian, Suripno menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka.

*Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II*

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 belum memasuki tahap final sehingga setiap SKPD masih dapat mengusulkan tambahan anggaran, khususnya untuk mendukung program-program yang bersifat prioritas.

“Dari paparan yang mereka sampaikan, dari tiga SKPD yang telah kami lakukan dengar pendapat ini, semuanya mengeluh disebabkan anggaran yang diploting untuk mereka itu sangat jauh dari persiapan perencanaan pekerjaan mereka,” katanya.

Suripno menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah merevisi proyeksi pendapatan daerah karena dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

*Suasana rapat di ruang Komisi II DPRD Kalsel*

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan APBD 2027, agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk dengan mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program – program prioritas pemerintah daerah.

“Kemarin belum final bahwa di 2027 ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu kami anggap belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Anggaran sebelumnya kita meminta Dinas Pendapatan untuk merevisi usulan pendapatan yang direncanakan di tahun 2027,” ucapnya.

Suripno menilai salah satu potensi peningkatan PAD berasal dari optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas sehingga usulan program dari berbagai SKPD dapat diakomodasi secara lebih optimal dalam APBD 2027.

“Kalau pungutan itu bisa maksimal, maka kami yakin PAD 2027 itu paling tidak bisa sama dengan PAD di tahun 2024 atau mungkin lebih,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Resmi Dikukuhkan, YKI Banjarmasin Masa Bakti 2026 – 2031Siap Dampingi Penyintas Kanker

Banjarmasin – Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kota Banjarmasin Siti Wasilah resmi dikukuhkan, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (16/7). Pengukuhan dilakukan Ketua YKI Kalsel, Laila Refiana Said.

Ketua YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah mengatakan kepengurusan yang baru berkomitmen menjalankan amanat YKI Pusat dan YKI Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta pendampingan bagi para penyintas dan penderita kanker di Kota Banjarmasin.

“Kami ingin memastikan upaya pencegahan dan advokasi kepada para penderita kanker di Kota Banjarmasin berjalan lebih optimal. Seluruh pengurus akan bekerja lebih baik dan terus bersinergi dengan YKI Provinsi,” ujar Siti Wasilah.

Menurut Siti Wasilah, perhatian utama masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin.

Sementara pada laki-laki, kanker paru menjadi salah satu jenis kanker yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, kata Wasilah YKI juga menyoroti meningkatnya kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar.

Mengingat kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat, dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih.

“Masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola makan dan minum tertentu. Ketika mengalami gangguan pencernaan ringan sering kali dianggap hal biasa, padahal itu bisa menjadi faktor risiko kanker usus besar. Karena itu jangan menunda pemeriksaan jika ada keluhan yang berulang,” paparnya.

Wasilah membeberkan, bahwa berdasarkan data tahun 2025, kasus kanker payudara menjadi yang tertinggi di Kota Banjarmasin dengan 42 kasus, disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal sebanyak empat kasus. Setelah itu terdapat kasus kanker hati, kanker paru, dan kanker darah.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker.

“Kalau kanker bisa ditemukan sejak stadium awal, peluang pengobatannya jauh lebih besar. Khusus kanker leher rahim, apabila terdeteksi lebih dini, peluang untuk ditangani juga semakin baik. Yang berbahaya justru ketika pasien baru mengetahui saat sudah memasuki stadium lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Lestriani, mengajak seluruh pengurus YKI untuk tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker.

“Orang yang sedang berjuang melawan kanker tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan dan semangat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Itu sangat berarti bagi proses pemulihan mereka,” ujar Neli.

Ia juga menambahkan selain memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini, YKI Kota Banjarmasin juga akan memperkuat kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan.

Selain pengukuhan, kegiatan tersebut juga diisi dengan seminar awam mengenai kanker, serta pemberian bantuan kepada penyintas kanker, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Ketua Darma Wanita Kota Banjarmasin, Farida Rachmawati, serta para penyintas kanker. (YKIBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Pertahanan Siber, Diskominfo Kalsel Jajaki Kolaborasi Teknologi dengan Korea Selatan

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel memperkuat sistem keamanan siber sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan digital.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Rapat Koordinasi Proof of Concept (POC) bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia untuk pengembangan Security Operations Center (SOC), di Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat koordinasi dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri pejabat struktural Diskominfo Kalsel, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta narasumber dari Korea Selatan yang memaparkan standar keamanan siber internasional dan berbagai solusi penguatan sistem keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan SOC merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sistem keamanan siber melalui pengembangan Security Operations Center. Dalam pertemuan ini, kami mendapatkan berbagai masukan, rekomendasi, serta gambaran mengenai penerapan sistem keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia berharap, kehadiran SOC mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendeteksi, memantau, dan merespons potensi ancaman siber secara lebih cepat dan efektif.

“Ke depan kami ingin memiliki sistem yang tidak hanya mampu mencegah serangan siber, tetapi juga dapat mendeteksi lebih dini serta melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi gangguan terhadap sistem informasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT LS Ware Teknologi Indonesia, Kim Mansung, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang teknologi keamanan siber.

“Kami merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi keamanan siber. Melalui kolaborasi bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia, ASKOMPSI, dan SCOPINDO, kami berharap dapat terus berbagi pengalaman, teknologi, serta memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun sistem keamanan siber yang andal,” ujar Kim Mansung.

Selain pengembangan teknologi, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber, pendampingan teknis, serta dukungan terhadap penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi ini, Diskominfo Kalsel berharap pengembangan Security Operations Center dapat menjadi fondasi dalam membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman dan terpercaya. (BDR/RIW/APR)

Tampung Lebih 500 Peserta, Kebun Raya Banua Siap Fasilitasi Kegiatan Berskala Besar

Banjarbaru – UPTD Kebun Raya Banua terus memperkuat perannya sebagai ruang terbuka hijau multifungsi dengan menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala kecil hingga besar.

Didukung kawasan yang luas, asri, dan representatif, Kebun Raya Banua kini siap menjadi lokasi berbagai agenda pemerintah, komunitas, maupun masyarakat umum.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, kawasan Kebun Raya Banua memiliki sedikitnya 20 titik lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.

*Kepala Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto*

Masing-masing lokasi memiliki kapasitas berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

“Di Kebun Raya Banua tersedia sekitar 20 titik lokasi yang bisa dimanfaatkan. Kapasitasnya pun bervariasi, mulai dari sekitar 50 orang, 150 hingga 200 orang. Bahkan dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi kegiatan camping berskala besar dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 500 orang,” ujar Rahmat, Selasa (15/7).

Menurutnya, seluruh fasilitas dan layanan terus dipersiapkan agar setiap kegiatan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa mengabaikan fungsi konservasi yang menjadi ciri utama Kebun Raya Banua.

“Kami terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi. Harapannya, setiap pengunjung bisa mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan Kebun Raya Banua,” katanya.

Rahmat menambahkan, pengembangan layanan yang dilakukan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga sebagai upaya memperluas fungsi Kebun Raya Banua sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin Kebun Raya Banua menjadi pilihan masyarakat untuk beristirahat, berekreasi, maupun menggelar berbagai kegiatan bersama keluarga dan komunitas. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh keluar daerah karena di sini sudah tersedia ruang hijau yang nyaman dengan suasana alam yang asri,” ungkapnya.

Selain menjadi pusat konservasi tumbuhan, Kebun Raya Banua diharapkan mampu menjadi ruang publik yang mendukung kegiatan edukasi, rekreasi, hingga aktivitas komunitas, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Jalan Veteran Banjarmasin Amblas, PUPR Kalsel Siapkan Perbaikan dan Koordinasikan Penutupan Jalan Sementara

Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menangani ruas Jalan Veteran Banjarmasin yang amblas pada Selasa (14/7).

Selain memasang rambu pengaman, pemerintah juga menyiapkan perbaikan darurat sekaligus mempertimbangkan penutupan sementara ruas jalan demi kelancaran proses pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan lokasi agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas.

“Kami langsung memerintahkan jajaran Bina Marga untuk memasang rambu – rambu pengaman di lokasi agar masyarakat lebih waspada. Selanjutnya kami menurunkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan,” ujarnya, Rabu (15/7).

*Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan dipicu gerusan tanah di bawah badan jalan yang kembali terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan mengalami penurunan hingga memunculkan retakan.

Menurut Yasin, penanganan awal akan dilakukan melalui pekerjaan rutin dengan membongkar bagian jalan yang rusak sebelum dilakukan perkuatan struktur.

Perbaikan akan menggunakan cerucuk galam sebagai pondasi, dilanjutkan pemasangan geotextile, kemudian badan jalan akan ditimbun dan dipadatkan kembali. Setelah dipastikan stabil dan tidak lagi mengalami penurunan, barulah dilakukan pengaspalan.

“Kami akan membongkar bagian yang rusak, memasang cerucuk galam, kemudian geotextile, setelah itu dilakukan perkerasan. Pengaspalan baru dilakukan setelah kondisi tanah benar – benar stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR Kalsel juga tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas terkait kemungkinan penutupan sementara ruas Jalan Veteran selama proses perbaikan berlangsung.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat arus kendaraan di kawasan tersebut cukup padat. Penutupan sementara diharapkan dapat mempercepat pekerjaan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan pengguna jalan maupun petugas di lapangan.

Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki alternatif jalur lain melalui Jalan Rahayu sehingga penutupan sementara dinilai tidak akan terlalu mengganggu mobilitas kendaraan apabila nantinya diterapkan.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas. Kalau memungkinkan, jalan ditutup sementara agar pekerjaan bisa dilakukan maksimal dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan,” kata Yasin. (SYA/RIW/APR)

Gelar Nobar Piala Dunia, Dishub Kalsel Hidupkan UMKM Terminal Km 6 Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar nonton bareng piala dunia, babak semifinal antara Perancis melawan Spanyol, di halaman Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, Rabu (15/7) dinihari.

Nonton bareng ini dihadiri Kadishub Kalsel Fitri Hernadi diwakili Sekretaris Dishub Kalsel Mugeni, didampingi Kepala UPTD Tipe B Dishub Kalsel Ikhwanul Muslimin.

Mugeni mengatakan, kegiatan ini merupakan arahan pimpinan, agar setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel menggelar nonton bareng Piala Dunia Tahun 2026.

“Kami melaksanakan arahan pimpinan untuk menggelar nobar ini,” ungkapnya.

*Suasana nonbar sepakbola piala Dunia di Terminal Km 6 Banjarmasin*

Momen ini, lanjut Mugeni, diharapkan mampu menciptakan keakraban sesama pegawai, serta menghidupkan UMKM di sekitar Terminal Kilometer 6 Banjarmasin.

“Tujuan dilaksanakan nobar ini, agar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Kepala UPTD Terminal Tipe B Dishub Kalsel Ichwanul Muslimin mengatakan, pihaknya bersyukur masyarakat menyambut antusias nonton bareng ini.

“Dishub Kalsel membagikan 400 lebih kupon door prize dengan berbagai hadiah menarik,” ucapnya.

Ichwanul berharap, nonton bareng piala dunia dengan melibatkan pelaku UMKM Terminal Kilometer 6 ini, dapat meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut.

“Dengan melibatkan pelaku UMKM, maka dapat membantu mereka,” ujar Ichwanul.

Sehingga, momentum pertandingan sepakbola piala Dunia ini, benar benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. (SRI/RIW/APR)