Bulan: Juli 2026

Terapkan Sistem Merit Berbasis Manajemen Talenta, Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi

Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (17/7).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit berbasis Manajemen Talenta atau Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DKISP.

Kemudian Noripansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, Akhmad Jarkawi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

Sementara Yuana Karta Abidin yang sebelumnya menjabat Camat Sambung Makmur kini mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pengisian jabatan kali ini kembali menggunakan Manajemen Talenta sebagai implementasi sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banjar.

“Jika sebelumnya kita terbiasa dengan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan konvensional, hari ini Pemkab Banjar kembali mengimplementasikan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi,” ujarnya.

Proses pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar.(foto : MC Banjar)

Menurut Saidi, penerapan sistem tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja yang diukur secara objektif melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ingin memastikan bahwa penempatan pejabat tidak lagi hanya berdasarkan proses administratif semata, namun benar-benar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur secara digital dan objektif melalui data dari BKN,” katanya.

Dalam arahannya, Saidi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satpol PP diminta memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, Kepala DKISP didorong mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan masukan strategis dan inovatif dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.

“Percepat digitalisasi birokrasi melalui SPBE dan berikan masukan yang strategis serta inovatif untuk mendukung kebijakan pimpinan,” pesannya. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Dinsos Siapkan Posko, Logistik hingga Safe House untuk Kelompok Rentan

Banjarbaru – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga September 2026, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi mengatakan, seluruh sumber daya telah dipersiapkan, mulai dari personel, logistik, hingga sarana pendukung lainnya sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana karhutla.

Menurut Achmadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah mendirikan Posko Siaga Bencana di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Selain itu, kami memastikan ketersediaan logistik melalui kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota, yang diperkuat dengan lumbung sosial di 50 kecamatan serta tiga Kawasan Siaga Bencana (KSB) agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat saat dibutuhkan,” ujar Achmadi, Jumat (17/7).

Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi

Ia menjelaskan, Dinas Sosial juga menyiapkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi keadaan darurat.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir personel Tagana bersama BPBD, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait telah terlibat dalam upaya pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Selain penanganan di lapangan, Dinas Sosial juga mengikuti survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung serta sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung.

Berdasarkan hasil pemantauan, debit air di sejumlah titik mengalami penurunan sekitar satu hingga satu setengah meter. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai munculnya rekahan pada lahan gambut yang menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat apabila bencana asap semakin meluas, Dinas Sosial juga menyiapkan safe house atau rumah aman di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma.

Di lokasi tersebut nantinya juga akan disediakan dapur umum lapangan, layanan dukungan psikososial, serta ruang ramah anak sehingga kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian.

“Kami tentu berharap kondisi karhutla tahun ini tidak sebesar yang terjadi pada 2015 maupun 2019. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh lengah. Seluruh personel Tagana bersama Pelopor Perdamaian kami siagakan selama 24 jam agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi bencana, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” kata Achmadi.

Ia juga mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk membentuk posko siaga dengan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta relawan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Sinergi seluruh unsur sangat penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan personel, logistik, dan koordinasi yang baik, kami berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Koreksi Usulan Program 2027, Komisi III Minta Dishub dan Disperkim Selaraskan RPJMD

Banjarmasin– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh usulan program dan anggaran tahun 2027 dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja evaluasi program tahun 2026 dan pembahasan rencana kerja 2027 yang digelar di Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana, serta dihadiri Kepala Dishub Kalsel M. Fitri Hernadi, Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Zanoezir, beserta jajaran masing – masing SKPD, baru-baru tadi.

Sumber humas DPRD Kalsel

Achmad Maulana menjelaskan, dalam pembahasan bersama Disperkim, Komisi III mencermati realisasi anggaran hingga semester pertama tahun 2026 yang telah mencapai 45,45 persen.

Disperkim memaparkan target pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 2.700 unit rumah layak huni yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun ini.

Namun demikian, Komisi III menilai besaran bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami mengusulkan nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp25 juta, agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih optimal,” katanya

Disampaikan Maulana, selain besaran bantuan, DPRD menyoroti rencana penerapan tiga kategori rehabilitasi rumah, yakni ringan, sedang, dan berat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan regulasi yang jelas sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Ia menegaskan, jangan sampai sebuah program sudah dianggarkan sementara dasar hukumnya masih dalam proses penyusunan.

Kepastian regulasi dinilai menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Komisi III mengingatkan setiap perangkat daerah tidak boleh menyusun program berdasarkan visi masing-masing, melainkan harus berpedoman pada RPJMD sebagai arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” harapnya.

Maulana menyampaikan, pada pembahasan bersama Dishub Kalsel, Komisi III menerima laporan bahwa realisasi fisik program tahun 2026 telah mencapai 54 persen dengan realisasi keuangan sebesar 50 persen.

Selain mengevaluasi capaian tersebut, DPRD turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi, mulai dari penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), pemasangan rambu – rambu lalu lintas, hingga pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kabupaten dan kota.

“Target PAD Dishub tahun 2026 justru lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Padahal pada 2025 target pendapatan sekitar Rp3 miliar mampu direalisasikan hingga lebih dari Rp7 miliar,” ungkapnya.

Ia meminta agar penyusunan target PAD dilakukan lebih realistis dan mencerminkan potensi riil yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Athailah Hasby meminta, distribusi bantuan PJU dilakukan secara lebih adil.

Ia mencontohkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menurutnya belum pernah memperoleh alokasi bantuan PJU dari pemerintah provinsi.

Komisi III menegaskan bahwa pembahasan rencana kerja tahun 2027 masih akan berlanjut pada tahap pendalaman bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Seluruh usulan program dan anggaran akan dikaji kembali agar lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target pembangunan daerah.

“Evaluasi ini, DPRD ingin program yang disusun Dishub dan Disperkim tidak hanya memenuhi aspek administrasi perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Lelang Serentak Barang Milik Daerah, BPKAD Kalsel Raup Rp434 Juta

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengantongi realisasi lelang senilai Rp434.825.000 dari pelepasan 14 lot Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat, hampir setengah miliar rupiah dan nyaris 2,5 kali lipat dari total nilai limit barang yang ditetapkan sebesar Rp205.673.000.

Lelang digelar secara terbuka (Open bidding) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, bertepatan dengan gelaran Lelang Serentak Harat Banar (LSHB) Tahun 2026 yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penawaran dibuka sejak 8 Juli 2026 dan ditutup Kamis (16/7) pukul 09.00 WITA.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel, Muhammad Haris Arsyad mengatakan, tingginya realisasi ini mencerminkan animo masyarakat yang besar terhadap lelang BMD.

Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel Muhammad Haris Arsyad

“Kami menyambut baik ajakan Kanwil DJKN untuk berpartisipasi dalam Lelang Serentak Harat Banar ini. Melalui lelang terbuka bersama KPKNL Banjarmasin, proses penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat berjalan transparan, kompetitif, dan memberikan nilai optimal bagi penerimaan daerah. Hasil hari ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi, dengan sebagian besar lot terjual jauh di atas nilai limit yang ditetapkan,” ujar Haris.

Dari 16 lot yang ditawarkan, terdiri atas 12 unit kendaraan dinas rusak berat (10 roda empat dan 2 roda dua) serta 4 paket peralatan mesin dan sisa kendaraan roda dua (Scrap), sebanyak 14 lot laku terjual.

Dua lot, yaitu Toyota Kijang KF60 tahun 2001 dan KIA K2700 Microbus tahun 2006, belum mendapat penawar dan akan diajukan kembali pada lelang berikutnya.

Lot dengan realisasi tertinggi adalah sebuah Toyota All New Kijang Innova 2.0 A/T tahun 2017, yang terjual Rp122.624.000, jauh melampaui nilai limitnya yang hanya Rp45.424.000.

“Seluruh hasil penjualan akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan proses pelunasan pemenang lelang ditindaklanjuti sesuai jadwal KPKNL Banjarmasin,” jelas Haris.

Lelang ini menjadi bagian dari tahapan pemanfaatan dan penghapusan aset tidak produktif di lingkungan Pemprov Kalsel, sekaligus mendukung suksesnya LSHB 2026. (Rilis-SRI/RIW/APR)

Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM, Kemnaker Tingkatkan Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan.

Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.

“Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7)

Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia.

Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.

“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.

Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC).

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.

Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat.

Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.

“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, M Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.

Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan

“Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata H
M Nasir. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan pada Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Partisipasi perusahaan menjadi modal penting memperluas kesempatan pemagangan berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, perusahaan yang belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 menerima dua jenis notifikasi pada sistem berdasarkan hasil verifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/7).

Darmawansyah menjelaskan, perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” berarti belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Meski demikian, perusahaan tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses verifikasi dan seleksi PPN batch berikutnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berbeda dengan perusahaan yang menerima notifikasi “Penyelenggara Ditolak” juga belum lolos sebagai mitra penyelenggara PPN Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.

Untuk dapat mengikuti seleksi pada batch berikutnya, perusahaan perlu mendaftarkan kembali sebagai calon mitra penyelenggara.

Agar peluang lolos pada batch berikutnya semakin besar, Darmawansyah mengimbau perusahaan memerhatikan beberapa hal. Pertama, memastikan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), meliputi profil perusahaan, jumlah pegawai, dan data pegawai telah dilengkapi serta diperbarui melalui wajiblapor.kemnaker.go.id. Operator dan mentor perusahaan juga harus sudah tercantum dalam data WLKP.

Kedua, lowongan magang yang diajukan harus relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

Lowongan yang bersifat operator atau tidak sesuai dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta berpotensi ditolak dalam proses verifikasi.

Ketiga, kurikulum magang harus selaras dengan posisi yang diajukan.

“Kurikulum yang jelas dan sesuai dengan posisi magang akan mempermudah proses verifikasi,” kata Darmawansyah.

Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan bahwa mulai Kamis (16/7), calon peserta Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 sudah dapat mendaftar dan memilih lowongan magang pada perusahaan yang telah dinyatakan lolos sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)

Indonesia-Iran Bahas Penguatan Pelatihan Vokasi, Jaminan Sosial dan Akses Kerja Penyandang Disabilitas

Hyderabad, India – Indonesia dan Iran membahas peluang kerja sama penguatan pelatihan vokasi, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran, Ahmad Meydari, di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker Yassierli mengatakan, Indonesia menyambut baik peluang memperluas kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami meyakini terdapat potensi besar bagi Indonesia dan Iran untuk memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik – praktik terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Menaker Yassierli.

Kedua negara secara khusus menyoroti perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Indonesia dan Iran saling bertukar pandangan mengenai kebijakan yang mendukung peningkatan akses terhadap pelatihan, pengembangan keterampilan, serta penciptaan kesempatan kerja yang setara.

Selain itu, kerja sama ini diarahkan pada penguatan pelatihan vokasi. Melalui agenda studi banding dan pertukaran pengetahuan yang disepakati, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam meningkatkan mutu pelatihan kerja agar dapat melahirkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Indonesia mendorong adanya saling berbagi pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memperluas cakupan pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Menaker Yassierli menyampaikan kesiapan Indonesia berbagi pengalaman reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan tenaga kerja, pelatihan vokasi, dan tata kelola pasar kerja.

“Kami berharap kementerian di kedua negara dapat menjajaki tindak lanjut konkret melalui pertukaran teknis, dialog antarpakar, serta program-program peningkatan kapasitas,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker berharap pertemuan bilateral tersebut menjadi langkah awal memperkuat kemitraan Indonesia dan Iran melalui kerja sama konkret dalam penguatan pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan sumber daya manusia. (KemenakerRI-RIW/APR)

Rampungkan TMMD ke-128 di Kalsel, TNI dan Pemprov Lanjutkan Program TMMD ke-129

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 hasil sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama TNI, resmi rampung.

Program tersebut menghadirkan berbagai pembangunan sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin mengatakan, TMMD ke-128 dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026 dengan fokus meningkatkan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

“Di Desa Pantai Ulin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit langgar, pembangunan satu unit MCK langgar, serta pembangunan satu unit pos kamling. Sementara di Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, dilakukan rehabilitasi satu unit musala,” kata Frendy, baru baru ini.

Hasil Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128

Adapun di Desa Salam Babaris, Kabupaten Tapin, program mencakup rehabilitasi satu unit musala, pembangunan satu unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih yang diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Frendy menjelaskan seluruh hasil pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah desa setempat untuk dimanfaatkan dan dipelihara bersama masyarakat.

“Kami berharap aparatur desa bersama masyarakat dapat menjaga, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang,” ujarnya.

Usai menyelesaikan TMMD ke-128, Dinas PMD Kalsel bersama TNI kembali melanjutkan kolaborasi melalui TMMD ke-129 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.

Program berikutnya akan dilaksanakan di tiga daerah, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Kabupaten Barito Kuala.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sasaran kegiatan meliputi rehabilitasi satu unit musala, pembangunan dua unit MCK musala, serta pembangunan satu unit fasilitas TNI Manunggal Air Bersih. Sementara di Kabupaten Kotabaru akan dilakukan rehabilitasi satu unit musala.

Sedangkan di Kabupaten Barito Kuala, kegiatan difokuskan pada pembangunan dua unit MCK, rehabilitasi satu unit Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta pembangunan satu unit pos kamling.

“Melalui program TMMD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Pelindo Salurkan Santunan Anak Yatim dan Bantuan TJSL

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan menggelar kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema “Berbagi Berkah, Menjaga Keselamatan Pelabuhan” yang dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, penyaluran bantuan Program TJSL kepada masyarakat, serta doa bersama sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mewakili manajemen perusahaan, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, menyerahkan santunan dan bantuan TJSL yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas, sarana ibadah, serta pengelolaan sampah terpadu.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan bahwa keberhasilan Pelindo tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Melalui Program TJSL, Pelindo terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kelancaran operasional pelabuhan, serta keberkahan bagi seluruh insan Pelindo dan masyarakat.

Ke depan, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan berkomitmen terus menghadirkan program – program TJSL tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Pelindo-RIW/APR)

Banjarbaru Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan 2026, Perkuat Antisipasi Musim Kemarau

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Tahun 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor), yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Kamis (16/7).

Keputusan itu disepakati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru dalam rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan kesiapsiagaan yang terkoordinasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

“Hari ini kita sepakat menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan di Kota Banjarbaru. Yang paling penting bukan hanya penetapan statusnya, tetapi bagaimana kita terus menjaga sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Lisa mengungkapkan, keputusan tersebut juga didasarkan pada hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan telah teridentifikasi tiga titik panas (hotspot) di wilayah Kota Banjarbaru.

Dari jumlah tersebut, Kecamatan Cempaka menjadi daerah yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banjarbaru segera menggelar apel kesiapsiagaan sekaligus mengaktifkan posko – posko terpadu sebagai pusat koordinasi penanganan apabila terjadi karhutla.

Suasana Rakor penetapan status darurat karhutla pemkot Banjarbaru

“Dari tiga hotspot yang terpantau saat ini, Kecamatan Cempaka menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan apel kesiapsiagaan serta menyiapkan posko – posko terpadu agar seluruh personel beserta peralatan siap bergerak kapan saja ketika dibutuhkan,” jelasnya.

Selain memperkuat kesiapan personel dan sarana pendukung, Pemerintah Kota Banjarbaru juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.

Wali Kota mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta memiliki konsekuensi hukum.

“Kami terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kesadaran masyarakat merupakan benteng pertama dalam mencegah karhutla. Mari kita bersama-sama menjaga Banjarbaru agar tetap aman, sehat, dan terbebas dari bencana asap,” tegas Lisa.

Melalui penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya mengedepankan langkah antisipatif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melindungi lingkungan, keselamatan warga, dan meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau. (BDR/RIW/APR)

Exit mobile version