Tabalong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) terus mendorong lahirnya wirausaha muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong yang digelar baru-baru ini.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Pebriadin Hapiz, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab, didampingi Kepala Seksi Kewirausahaan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.
Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab
Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Dispora Kalsel untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang pemasaran.
“Dispora Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan peningkatan digitalisasi marketing bagi wirausaha muda, khususnya di tiga kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Masing-masing kabupaten mengirimkan 15 orang wirausaha mudanya untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran produk dan jasa. Karena itu, para pelaku usaha muda perlu memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai platform digital agar mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing usahanya.
Rika berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para peserta dalam menyusun strategi pemasaran digital yang efektif, mulai dari pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, hingga pengembangan branding produk.
“Kami berharap melalui pelatihan ini kompetensi para wirausaha muda semakin meningkat, sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya generasi muda terus meningkatkan keterampilan (skill) agar mampu menghadapi dunia kerja yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi, dan otomatisasi.
Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga membekali tenaga kerja Indonesia dengan future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kepada generasi muda, stay relevan dan terus upgrade skill Anda karena dunia kerja masa depan mencari skill, not school,” kata Menaker Yassierli saat menghadiri Peluncuran Program XLSMART Future Ready di Jakarta, Kamis (2/7).
Menaker mengatakan Kemnaker mengapresiasi berbagai inisiatif, termasuk yang dilakukan XLSMART, meningkatkan kompetensi generasi muda.
Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di tengah transformasi dunia kerja.
“Kami mengapresiasi semua inisiatif yang dibangun berbagai entitas bangsa. Yang terpenting, kita sama – sama peduli dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan, perkembangan AI, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya akan terus mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, peningkatan keterampilan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat disrupsi teknologi.
“Semangat kami di Kemnaker adalah no one left behind. Jangan sampai disrupsi AI dan otomatisasi membuat anak bangsa keh ilangan kesempatan karena tidak memiliki akses untuk meningkatkan keterampilannya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) menandatangani Kesepahaman Bersama dengan XLSMART untuk memperkuat kolaborasi pelatihan vokasi melalui Program Future Ready.
Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai lokasi pelatihan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penyelenggaraan pelatihan Internet of Things (IoT), sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi pemagangan, rekrutmen, dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan.
Menaker berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), memperluas akses kerja berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7).
Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah.
Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.
Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan.
Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.
Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja.
Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.
Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat.
Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3.
Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak seluruh lulusan pemagangan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.
“Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).
Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.
“Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing – masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).
Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.
Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.
“Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten,” ujarnya.
Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.
Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:
Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.
Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.
Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.
Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.
Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.
Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.
Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.
Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten. (KemenakerRI-RIW/APR)
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7).
Yassierli mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan asesmen secara menyeluruh. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjalankan amanah dengan baik.
Ia menyebut pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata.
“Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat,” ujar Yassierli.
Selaras dengan upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Yassierli menekankan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar mempercepat penyempurnaan tata kelola layanan.
Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan ketenagakerjaan, penguatan fungsi pengantar kerja, serta perluasan akses kerja yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Ia juga mendorong balai perluasan kesempatan kerja agar menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja dan karakter generasi muda. Menurutnya, fungsi balai tidak lagi sebatas tempat pelatihan, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi ruang kolaborasi, inkubasi usaha, dan pusat lahirnya inovasi.
“Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta,” katanya.
Selain penguatan layanan ketenagakerjaan, Yassierli juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan vokasi. Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Ia menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui evaluasi kurikulum secara berkala agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing di tingkat global.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Yassierli menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi landasan penting menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan.
“K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif,” ucap Yassierli.
Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk mengesampingkan sekat antarsatuan kerja dan memperkuat kerja sama lintas unit.
Ia menilai masyarakat memandang hasil kerja kementerian secara menyeluruh, bukan berdasarkan capaian masing-masing bagian.
Berikut daftar pejabat yang dilantik:
Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Dr. Agus Triyono, S.Si., M.Kes. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik.
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.
Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.
Sekretaris Jen deral Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, putusan MK tersebut merupakan langkah positif memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.
Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan hak-hak normatif pekerja.
“Putusan ini menjadi langkah penting memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” kata Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7).
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.
Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.
Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang – undangan mengenai dana pensiun.
Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.
“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujarnya.
Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan. (KemenakerRI-RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana dengan menonjolkan nuansa religius.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, biro, badan, dan para asisten di Ruang H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (2/7).
Suasana rapat koordinasi persiapan Hari Jadi Kalsel ke-76
Muhidin mengatakan, peringatan Hari Jadi Kalsel tahun ini mengalami penyesuaian jadwal karena 14 Agustus bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu, puncak peringatan direncanakan digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026, sedangkan rapat paripurna bersama DPRD diusulkan berlangsung sehari sebelumnya.
Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, pelaksanaan Hari Jadi Kalsel kali ini tidak lagi menggunakan panggung utama yang megah. Seluruh rangkaian acara akan dipusatkan di masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sekaligus akan diresmikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Setelah rangkaian acara Hari Jadi dan peresmian masjid, kita langsung melaksanakan Salat Zuhur berjemaah. Besoknya juga Salat Jumat di masjid tersebut,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, seluruh SKPD juga akan diarahkan untuk ikut memakmurkan masjid dengan mengajak para pegawai menghadiri kegiatan tersebut.
Menurutnya, konsep ini dipilih agar peringatan Hari Jadi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan nilai spiritual bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah tetap menggelar Kalsel Expo sebagai salah satu agenda utama. Bahkan, area pameran akan diperluas karena tidak lagi digunakan untuk panggung utama seperti pada pelaksanaan sebelumnya.
“Di kawasan expo juga akan disediakan dua panggung hiburan yang menampilkan pertunjukan bernuansa religi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi,” bebernya.
Untuk memudahkan masyarakat mengunjungi lokasi pameran, Pemprov Kalsel menyiapkan layanan bus antar jemput gratis yang akan beroperasi selama penyelenggaraan expo.
Armada tersebut akan melayani rute melingkar dari kawasan Simpang Empat menuju area pameran melalui sejumlah ruas jalan utama di Banjarbaru, dengan jumlah armada yang akan ditambah sesuai kebutuhan.
Muhidin menambahkan, peringatan Hari Jadi ke-76 Kalsel juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat.
“Sejumlah cabang yang disiapkan di antaranya tinju, sambo, padel, sepeda, jalan sehat, lomba lari, hingga pushbike untuk anak-anak,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada Rabu (1/7) di kediaman Gubernur di Banjarmasin.
Audiensi ini menjadi wadah memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.
Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkhan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan penyampaian profil, tugas dan fungsi, serta peran strategis masingmasing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyampaian tersebut menjadi pengantar bagi diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, meliputi perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, serta penguatan koordinasi pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian, adalah kebijakan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Anton Budhi Setiawan menyampaikan bahwa sinergi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting, mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.
Audiensi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaborasi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbagai masukan danpandangan yang disampaikan diharapkan semakin memperkuat sinergi, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan aset yang efektif, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan daerah.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (DJPKalselteng-RIW/EPS)
Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghidupkan kembali permainan tradisional melalui Lomba Bagasing Adu Pukul yang digelar di halaman museum, Kamis (2/7).
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sepekan Cinta Museum 2026 tersebut diikuti 12 tim dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
Kepala Museum Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan
Para peserta menampilkan kemampuan memainkan bagasing dalam suasana kompetitif sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi komunitas pecinta olahraga tradisional.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, lomba bagasing diharapkan menjadi agenda tahunan museum sebagai salah satu upaya melestarikan warisan budaya Banua.
Menurutnya, bagasing merupakan permainan tradisional yang memiliki nilai budaya tinggi dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda.
“Kami ingin lomba bagasing ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan Kalimantan Selatan sekaligus mempertemukan komunitas-komunitas bagasing dari berbagai daerah,” ujarnya.
Ady menuturkan, ke depan museum tidak hanya melibatkan komunitas yang telah lama menggeluti olahraga tradisional tersebut, tetapi juga akan membuka lebih banyak ruang bagi anak-anak untuk ikut mengenal dan memainkan bagasing melalui kategori perlombaan khusus.
Penyerahan gasing oleh pecinta olahraga Bagasing kepada Museum Lambung Mangkurat Kalsel
Langkah tersebut dinilai penting agar regenerasi pelestari permainan tradisional dapat terus berlangsung di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Kami berharap bagasing bisa kembali dikenal anak-anak. Saat ini mereka lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi, sehingga permainan tradisional seperti bagasing perlu terus diperkenalkan agar tidak hilang ditelan zaman,” katanya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di Auditorium RSUD Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, Kamis (2/7).
Forum yang diikuti berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wadah dialog antara rumah sakit dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Penunjang Medik, dr. Taufik Rahman mengatakan, pelayanan publik merupakan amanah konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan yang cepat, tepat, berkualitas, transparan, mudah diakses, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan masyarakat.
“Standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen rumah sakit kepada masyarakat mengenai kualitas layanan yang diberikan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan harapan masyarakat,” ujar Taufik.
Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen RSUD Moch. Ansari Saleh, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Moch. Ansari Saleh,” ujarnya.
Taufik menjelaskan, evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, mekanisme pengaduan, hingga jaminan pelayanan.
“Hasil forum ini akan kami tindak lanjuti melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyusunan kebijakan yang diperlukan, serta evaluasi implementasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Moch. Ansari Saleh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, RSUD Moch. Ansari Saleh juga memaparkan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan, di antaranya penguatan digitalisasi layanan kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan layanan unggulan, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan budaya keselamatan pasien, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang baik.
Meski demikian, Taufik menegaskan peningkatan mutu pelayanan tidak dapat dilakukan rumah sakit sendiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan, organisasi profesi, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan standar pelayanan, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai dasar perbaikan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
