Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026.
Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7) ini, dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai unsur terkait yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel, Muhidin
Usai apel, Gubernur Muhidin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, sinergi, serta kesiapan seluruh pihak menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Menurutnya, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah – langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar potensi kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ucap Muhidin.
Karena itu, Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran.
Selain memperkuat kesiapsiagaan aparat, Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin cukup kencang.
“Pencegahan, merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi,” lanjutnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Melalui kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kejadian kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan, sehingga keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin – Kejuaraan Renang Piala Wali Kota Banjarmasin Tahun 2026 resmi digelar, setelah dibuka Wali Kota, Muhammad Yamin diwakili Kadisbudporapar, Ibnu Sabil, di Kolam Renang GOR Hasanuddin HM, Senin (6/7).
Dalam sambutan yang dibacakan Ibnu Sabil, Wali Kota atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan, terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dengan baik menyelenggarakan kejuaraan ini.
“Kejuaraan ini merupakan wadah pembinaan bagi para atlet, sebagai ruang untuk mengukur hasil latihan, sekaligus momentum membangun karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan menjunjung tinggi sportivitas,” ungkapnya.
Kadisbudporapar Banjarmasin saat membacakan sambutan
Oleh karena itu, lanjutnya, lewat kejuaraan ini, para atlet pelajar berkesempatan belajar, meningkatkan kemampuan, serta menghargai proses yang dilalui.
“Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat bertanding dengan penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi nilai nilai sportivitas, menang atau kalah adalah bagian kompetisi, namun sportivitas, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama merupakan kemenangan yang sesungguhnya,” ucapnya.
Selain itu, kepada para pelatih dan orang tua, Pemko Banjarmasin mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan. Sebab prestasi seorang atlet tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui latihan konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan keluarga dan lingkungan yang positif.
“Saya berharap, kejuaraan ini dapat menjadi agenda yang berkelanjutan, sehingga mampu melahirkan bibit bibit atlet renang yang membanggakan serta semakin memperkuat ekosistem olahraga di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aquatic Kota Banjarmasin, Muchlis Mokhtar mengatakan, kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dengan mempertandingkan dua nomor. Yaitu gaya dada 50 meter, serta gaya bebas 50 meter.
“Tujuan kejuaraan ini, dalam rangka pembinaan atlet renang, yang merupakan pelajar perwakilan sekolah di Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Kejuaraan Renang Piala Wali Kota Banjarmasin berlangsung dari 6-8 Juli 2026. (SRI/APR)
Banjarmasin – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin memperkuat kedekatannya dengan masyarakat melalui keikutsertaan dalam Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Banjarmasin yang digelar di Duta Mall Banjarmasin pada 4–5 Juli 2026.
Tak sekadar mengenalkan produk perbankan, kehadiran BSI di ajang tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai berbagai kebutuhan finansial, mulai dari tambahan modal usaha, transaksi digital, investasi emas, kepemilikan rumah, hingga kartu pembiayaan syariah.
Dalam ajang tersebut, BSI menghadirkan penawaran untuk sejumlah produk, yakni BSI KUR, BYOND by BSI, BSI Cicil Emas, BSI Emas, BSI Griya, dan BSI Hasanah Card.
Seluruh program khusus tersebut tersedia melalui Booth BSI selama berlangsungnya SYAFIF Banjarmasin.
Funding and Transaction Business Deputy BSI RO IX Kalimantan, Nugroho Agung Dewanto mengatakan, kehadiran BSI dalam SYAFIF merupakan kesempatan untuk mendekatkan layanan keuangan syariah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan yang berbeda. Karena itu, perbankan tidak cukup hanya menawarkan produk, tetapi juga perlu memahami kebutuhan nasabah dan membantu memberikan alternatif solusi yang sesuai.
“Setiap orang datang dengan kebutuhan yang berbeda. Ada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, ada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi emas, merencanakan kepemilikan rumah, ataupun membutuhkan layanan transaksi digital yang semakin mudah. BSI ingin hadir untuk mendampingi kebutuhan tersebut,” ujar Nugroho.
Ia mengatakan interaksi langsung dalam kegiatan seperti SYAFIF menjadi penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih lengkap sebelum memilih produk keuangan.
“Di sini masyarakat dapat datang langsung, bertanya dan berkonsultasi dengan tim BSI. Kami ingin mereka memahami produknya, manfaatnya, skemanya, kemudian memilih solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya,” katanya.
Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah BSI KUR yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha.
BSI menyediakan kategori KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan rentang pembiayaan sesuai kategori dan kebutuhan usaha.
Nugroho mengatakan akses pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.
“Bagi pelaku usaha, tambahan modal dapat digunakan untuk menambah stok, meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan maupun melakukan ekspansi. Karena itu, kami mendorong masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk datang dan berkonsultasi mengenai alternatif pembiayaan yang tersedia,” jelasnya.
Selain pembiayaan usaha, lanjut Nugroho, minat masyarakat terhadap produk investasi dan perencanaan keuangan juga terus berkembang.
Karena itu, BSI menghadirkan sejumlah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, termasuk kepemilikan emas melalui BSI Emas dan BSI Cicil Emas, serta pembiayaan kepemilikan rumah melalui BSI Griya.
Selama SYAFIF Banjarmasin, BSI memberikan sejumlah benefit khusus. Di antaranya hadiah Tabungan Emas senilai Rp50 ribu untuk BSI KUR, cashback Rp30 ribu untuk pembukaan rekening atau aktivasi baru BYOND by BSI, serta cashback BSI Cicil Emas hingga Rp500 ribu dan bebas biaya administrasi sesuai ketentuan program.
Pengunjung juga dapat menikmati cashback saldo BSI Emas hingga Rp50 ribu, kesempatan memperoleh BSI Emas hingga 0,1 gram untuk BSI Griya, serta welcome bonus cashback hingga Rp150 ribu untuk BSI Hasanah Card.
Nugroho menambahkan, lengkapnya ekosistem produk tersebut memungkinkan nasabah memenuhi berbagai kebutuhan finansial melalui layanan berbasis syariah.
“Perjalanan finansial seseorang tidak berhenti pada satu kebutuhan. Hari ini mungkin mulai menabung dan bertransaksi digital, kemudian mempersiapkan investasi, mengembangkan usaha, hingga memiliki rumah. BSI ingin tumbuh bersama nasabah dalam setiap tahapan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Saefudin Suria Hidayat mengatakan, keikutsertaan BSI dalam SYAFIF menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalimantan.
Menurutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Selain menyediakan layanan berbasis digital, BSI juga perlu hadir langsung untuk memberikan edukasi dan konsultasi.
“Literasi dan inklusi harus berjalan bersama. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses, memahami manfaat produknya, dan dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka,” kata Saefudin.
Penyelenggaraan SYAFIF sendiri merupakan bagian dari upaya memperluas literasi, inklusi, dan kolaborasi industri keuangan syariah.
Pada 2026, rangkaian SYAFIF dan EKSiS dijadwalkan berlangsung di lima kota, dengan Banjarmasin menjadi salah satu kota penyelenggara.
Saefudin berharap momentum SYAFIF Goes to Banjarmasin dapat mendorong masyarakat untuk semakin aktif menyusun perencanaan finansial dengan baik.
“Keputusan finansial yang baik dimulai dari pemahaman yang baik. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini, datang ke Booth BSI, berdiskusi dengan tim kami, dan mengenal berbagai solusi keuangan syariah yang dapat mendukung rencana masa depan mereka,” pungkasnya. (RIW/APR)
Banjarbaru – Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menerima langsung kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya, Kamis (2/7).
Dengan mengikuti seluruh tahapan pendataan, Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama, menyukseskan sensus yang menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.
Petugas BPS melakukan pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden.
Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi Sensus Ekonomi 2026 di rumah Wali Kota Lisa
Bagi Wali Kota Lisa, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pembangunan di masa mendatang.
Karena itu, Ia mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk berpartisipasi aktif, menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Alhamdulillah, hari ini ulun telah menerima pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS Kota Banjarbaru. Ulun mengajak seluruh warga Banjarbaru untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur,” ujarnya.
Menurut Wali Kota Lisa, setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari potret nyata kondisi perekonomian Banjarbaru.
Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi referensi penting merancang strategi pengembangan dunia usaha, memperkuat sektor UMKM, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Momentum pelaksanaan SE2026 dinilai semakin penting mengingat kinerja ekonomi Banjarbaru terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi 6,88 persen pada Triwulan I Tahun 2026, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk terus mempercepat pembangunan melalui kebijakan yang didukung data yang valid dan mutakhir.
Wali Kota Lisa berharap hasil sensus mampu memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah sehingga pemerintah dapat menyusun program yang lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap data hasil sensus menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ungkapnya.
Tak lupa, Wali Kota Lisa memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan BPS yang menjadi ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Ia berpesan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, integritas, serta mengedepankan sikap santun dalam melayani masyarakat.
“Jadilah pejuang data yang mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga data yang berhasil dihimpun benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan Kota Banjarbaru,” pesannya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian.
Di Kota Banjarbaru, sebanyak 240 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas yang membawa identitas resmi BPS serta memberikan data secara jujur, lengkap, dan akurat.
Sebab dari setiap data yang dihimpun hari ini, akan lahir kebijakan pembangunan yang lebih presisi demi Banjarbaru yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (MedCenBJB-RIW/APR)
Lombok – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam platform Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai upaya memperluas serapan tenaga kerja sekaligus mencetak lulusan baru (fresh graduate) yang siap memasuki dunia kerja.
Ajakan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7).
“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun,” katanya.
Untuk memperluas manfaat MagangHub, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada tahun ini. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap 150 ribu kuota ini juga dapat dimanfaatkan dan terdistribusi oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat secara merata,” kata Menaker.
Menurutnya, MagangHub mendapat respons positif dari peserta maupun perusahaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025 yang diikuti 100 ribu peserta, tingkat kepuasan peserta mencapai 86 persen.
Sementara itu, tingkat kepuasan perusahaan terhadap kinerja peserta magang juga berada pada kisaran 85 hingga 86 persen.
“Berdasarkan penilaian perusahaan, terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan. Hasilnya, sekitar 30 persen peserta langsung ditawarkan untuk terus bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang,” ujarnya.
Selain membantu meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, MagangHub juga memberikan manfaat bagi dunia usaha dengan memudahkan perusahaan menjaring talenta yang sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah turut memberikan dukungan berupa subsidi serta fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menaker berharap kuota 150 ribu peserta MagangHub tahun ini dapat dimanfaatkan optimal oleh putra-putri NTB seiring berkembangnya potensi investasi dan pariwisata di kawasan KEK Mandalika.
“Bagi perusahaan yang ingin bergabung dalam MagangHub maupun lulusan baru yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut mengenai MagangHub, dapat langsung mengakses portal resmi MagangHub Kemnaker,” ucapnya.
Yassierli menyatakan Kemnaker juga bergerak cepat mengatasi keluhan para pengelola KEK dan pimpinan perusahaan terkait sulitnya men cari tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi khusus, sertifikasi, serta lisensi standar operasional.
Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kemnaker berkomitmen penuh melakukan intervensi total melalui jalur pelatihan vokasi yang bersifat demand-driven (berbasis kebutuhan pasar kerja).
“Kita harus mengubah paradigma pelatihan dari yang bersifat supply-driven menjadi sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan industri penanam modal di kawasan KEK,” tegas Yassierli dalam forum koordinasi tersebut.
Untuk mewujudkan target tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama seluruh Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) binaannya akan menjadi garda terdepan.
“BPVP Lombok Timur sendiri memiliki keunggulan utama di bidang kejuruan Pariwisata dan hospitality, serta kejuruan adaptif lainnya yang relevan dengan perkembangan kawasan,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat peresmian fasilitas produksi baru PT Givaudan Indonesia di kawasan GIIC, Cikarang, Bekasi, Jumat (3/7).
“Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Fokus kita adalah memastikan agar pertumbuhan dunia usaha berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Wamenaker.
Afriansyah mengatakan, fasilitas produksi baru ini menjadi salah satu titik pantau pemerintah terkait pemanfaatan investasi bagi perluasan kesempatan kerja. Pada tahap awal ekspansi (Proyek Kartini) ini, perusahaan mencatatkan penyerapan 60 tenaga kerja baru.
Pada tahap selanjutnya, fasilitas produksi baru ini ditargetkan dapat menyerap kurang lebih 400 tenaga kerja.
“Kami pemerintah menekankan agar komitmen penyerapan tenaga kerja ini terus berlanjut secara terukur pada tahap-tahap investasi berikutnya,” katanya.
Selain penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga mengingatkan PT Givaudan Indonesia untuk tetap memenuhi kewajiban operasional sesuai standar ketenagakerjaan.
Hal ini mencakup penerapan sistem pengupahan yang adil, jaminan hak-hak normatif, serta penguatan komunikasi bipartit dengan serikat pekerja (SPKEP SPSI PT Givaudan Indonesia) untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.
“Pemerintah terus mendorong agar setiap entitas bisnis, termasuk PT Givaudan Indonesia, mengedepankan pri nsip bahwa keberhasilan investasi harus memberikan manfaat luas, terutama bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan enam kecamatan sebagai wilayah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Langkah ini diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memerkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Wilayah yang menjadi fokus pengendalian meliputi Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, Kertak Hanyar, dan Cintapuri Darussalam.
Keenam kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting untuk menekan risiko terjadinya karhutla.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan sinergi bersama masyarakat, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan berada di bawah kondisi normal. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat, Manggala Agni, serta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya usai Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kamis (2/7).
Pemkab Banjar menargetkan jumlah kejadian karhutla pada tahun ini dapat ditekan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekda Banjar memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026.(foto : MC Banjar)
Target tersebut akan dicapai melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan karhutla telah dipersiapkan.
Peralatan seperti pompa pemadam, selang, mesin pemadam, hingga mobil tangki air telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan.
Selain itu, BPBD juga mengaktifkan tiga posko utama yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Posko tersebut akan diperkuat sejumlah posko pendukung di beberapa kecamatan lainnya agar respons penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Untuk mendukung operasional selama musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Wasis mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menangani kebakaran lahan yang berhasil dikendalikan sebelum meluas ke kawasan permukiman.
Berdasarkan hasil evaluasi, penyebab karhutla masih didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun sebagian kecil dipicu faktor alam.
Karena itu, BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, siaran radio, pemasangan pamflet, maupun sosialisasi langsung di daerah rawan.
“Pencegahan menjadi kunci. Kami terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar potensi karhutla dapat diminimalkan sejak dini,” tutup Wasis. (SYA/RIW/APR)
Banjarmasin – Keluhan masyarakat terkait gangguan listrik di berbagai daerah mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, melalui rapat kerja bersama PT PLN (Persero), Kamis (2/7).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, jajaran PLN UID Kalselteng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Usai rapat Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pemanggilan PLN merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik.
Menurutnya, penjelasan dari PLN mengungkapkan bahwa gangguan dipicu kerusakan pada turbin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Meski demikian, DPRD meminta agar percepatan perbaikan menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak terus dirugikan.
Notulen Hasil Rapat sumber humas DPRD Kalsel
“Dari hasil rapat, Komisi III memperoleh kepastian bahwa kondisi sistem kelistrikan mulai menunjukkan perkembangan positif. PLN menyampaikan status sistem ditargetkan memasuki kondisi siaga dengan cadangan daya yang semakin kuat sebagai langkah awal menuju pemulihan penuh,” katanya.
Mustaqimah menegaskan, DPRD Kalsel tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen PLN hingga pasokan listrik benar – benar kembali stabil di seluruh wilayah terdampak.
Ia menilai persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian.
Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas pelaku usaha, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“DPRD memastikan proses pemulihan kelistrikan berjalan cepat sekaligus meminta PLN meningkatkan keandalan layanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” harapnya.
General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.
Ia memastikan seluruh jajaran PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem sekaligus melakukan perbaikan pada pembangkit agar keandalan pasokan listrik semakin meningkat.
“Saat ini sistem kelistrikan telah memasuki status siaga dengan cadangan daya yang terus diperkuat. Adapun proses perbaikan pembangkit ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang sehingga sistem kelistrikan dapat beroperasi lebih andal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan optimis nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, akan meningkat. Optimisme tersebut muncul setelah proses pemenuhan bukti dukung seluruh indikator berhasil diselesaikan sesuai jadwal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, seluruh proses pengunggahan bukti dukung telah rampung pada 7 Juni 2026.
Kasi Pengelolaan Data Statistik, Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah saat diwawancara
“Alhamdulillah, sampai dengan 7 Juni seluruh proses pemenuhan bukti dukung telah kami selesaikan. Dari total 38 indikator EPSS, lebih dari 90 persen telah kami penuhi beserta dokumen pendukungnya,” katanya, Kamis (2/7).
Menurut Hidayatullah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai EPSS Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu nilai EPSS Kalimantan Selatan masih berada pada kategori cukup. Tahun ini kami menargetkan minimal dapat meningkat ke kategori baik,” katanya.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2026.
“Setelah proses penilaian selesai, akan ada masa sanggah sekitar satu minggu. Pada tahap itu kami dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat bukti dukung yang belum sesuai atau masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung peningkatan nilai EPSS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hidayatullah menegaskan bahwa peningkatan nilai EPSS bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan konsistensi penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah semakin baik, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Kami optimis target kategori baik dapat tercapai. Ke depan, sinergi seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat agar kualitas statistik sektoral di Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pengenalan dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 resmi digelar sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Universitas Lambung Mangkurat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, pelaksanaan KKN Tematik Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Menurut Rahmat, persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agent of change yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengembangkan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, memperkuat peran bank sampah dan TPS3R, serta mengajak masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Rahmat, Kamis (2/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Banjarbaru mencapai sekitar 199 ton per hari, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 198 ton per hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Sebanyak 534 mahasiswa akan diterjunkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama 30 hari.
Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa mendapatkan pembekalan yang memadukan teori dan praktik lapangan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah.
Rahmat menambahkan, materi pembekalan meliputi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, strategi pengelolaan sampah, penghitungan timbulan sampah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti PDU Guntung Paikat, Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA Regional Banjarbakula.
“Dengan pembekalan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata mengenai sistem pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan sehingga mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif,” katanya.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pembekalan dengan sungguh – sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meninggalkan program yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah KKN berakhir.
Rahmat berharap melalui KKN Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, dan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DLHKALSEL-MRF/RIW/APR)
