Komisi II Dorong BUMD Genjot PAD, Ambapers Usul Naikkan Tarif Alur Barito Untuk Ekspor Batubara
Sumber humas DPRD Kalsel
Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (29/7), DPRD tidak hanya mengevaluasi target bisnis masing-masing perusahaan daerah, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai strategi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, agar seluruh BUMD mampu menyusun program yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Ia menilai setiap perusahaan daerah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Sinergi antara BUMD, Bank Kalsel, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Suripno menyampaikan, setiap BUMD telah memaparkan program kerja, target usaha, hingga strategi pengembangan bisnis yang akan dijalankan pada 2027.
Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat daya saing perusahaan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan.
“Kami berharap seluruh BUMD mampu menghadirkan terobosan yang tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat peran sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, mengusulkan penyesuaian tarif jasa melintasi alur ambang Sungai Barito khusus bagi angkutan batubara yang diekspor ke luar negeri.
Namun, masih menunggu persetujuan dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) Banjarmasin maupun pusat, serta rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sebelum diterapkan kepada pengguna jasa.
“Apabila disetujui, kebijakan itu diperkirakan mampu meningkatkan setoran dividen PT Ambapers kepada PT Bangun Banua dari sekitar Rp17 miliar menjadi Rp26 miliar per tahun,” tutupnya.
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD serta Bank Kalsel, membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2027.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan PT Jamkrida Kalsel, PT Ambaper, PT Bangun Banua, serta Direktur Bank Kalsel beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/APR)
