Perkuat Peran Umat dan Nilai Kebangsaan, MUI Kalsel Gelar Mukerda I dan Dialog Kebangsaan
Foto bersama usai penyerahan Bendera Merah Putih oleh Waketum MUI Pusat
Banjarbaru – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyusun arah kebijakan organisasi untuk 5 tahun ke depan melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Masa Khidmat 2026–2030 yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan di Banjarbaru, Senin (15/6).
Mukerda I MUI Kalimantan Selatan dibuka Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud, dan turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta sekitar 500 peserta dari berbagai unsur MUI se-Kalimantan Selatan.
Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan, KH Ahmad Syairazi mengatakan, program yang dirumuskan dalam Mukerda harus mampu diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Melalui forum ini kita melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus menetapkan agenda – agenda prioritas yang akan menjadi arah gerak organisasi pada masa yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Syairazi, sejak berdiri MUI memegang dua peran utama, yakni sebagai Khadimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah atau mitra pemerintah.
Di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai daerah religius, peran tersebut dinilai semakin strategis karena ulama menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan kehidupan.
Karena itu, MUI tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat, mulai dari akidah, ibadah, pendidikan, ekonomi syariah, ketahanan keluarga, hingga persoalan sosial dan kebangsaan.
“Fatwa, tausiah, rekomendasi, dan berbagai program MUI harus menjadi instrumen yang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi umat dan bangsa,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menaruh harapan besar agar hasil Mukerda mampu memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso menegaskan, MUI memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi, sekaligus menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan beragama.
Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Arus informasi yang tidak terkendali di media sosial memunculkan berbagai persoalan seperti penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga paham-paham yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Karena itu nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI perlu diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap program kerja yang dihasilkan dalam Mukerda tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial di daerah.
Adi menyebut sejumlah isu yang memerlukan perhatian bersama antara lain peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pemberantasan narkotika, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga pelestarian lingkungan hidup.
“Pemerintah dan ulama harus saling merangkul untuk memperkuat solidaritas kebangsaan. Kepatuhan umat kepada ulama diharapkan dapat dioptimalkan untuk mengajak masyarakat berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan daerah,” katanya. (SYA/RIW/EPS)
