El Nino Ancam Perpanjang Kemarau, BPBD Kalsel Tekankan Langkah Mitigasi
Banjarbaru – Fenomena El Nino diperkirakan akan memperpanjang musim kemarau di Kalimantan Selatan, dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ancaman bencana tidak hanya terbatas pada karhutla, tetapi juga banjir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, baru-baru ini menjelaskan, bahwa perubahan pola cuaca yang tidak menentu menuntut adanya kesiapsiagaan berkelanjutan dari seluruh pihak.
Menurut Ronny, dua potensi bencana utama yang harus diantisipasi bersama adalah banjir dan kebakaran hutan serta lahan.
Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana sewaktu-waktu.
“Risiko bencana di daerah kita merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampaknya,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
“Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif,” sahut Ronny.
Di sisi lain, BPBD Kalsel juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penanggulangan bencana.
Selama ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masih sering dianggap sebagai beban biaya. Padahal, menurut Ronny, mitigasi justru merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar.
Ia menjelaskan, secara global setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam mitigasi bencana dapat menghemat hingga empat sampai tujuh rupiah dalam biaya penanganan darurat dan pemulihan.
“Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, BPBD Kalsel terus mendorong penguatan kapasitas relawan serta pengembangan sistem peringatan dini sebagai bagian dari strategi mitigasi.
Selain itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Ronny menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Selatan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin dinamis,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)
