Pansus II DPRD Kalsel Mulai Bedah LKPj, Komitmen Mitra Kerja Jadi Sorotan
Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, saat diwancara
Banjarmasin – Proses evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mulai memasuki tahap pembahasan.
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menggelar rapat bersama mitra kerja dengan fokus pada sektor ekonomi dan keuangan, Rabu (25/3) sore.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, dimana masing-masing mitra kerja memaparkan program kerja, realisasi kegiatan, serta capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.
Adapun mitra kerja yang turut hadir, meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, serta Bank Kalsel.
Yani Helmi menjelaskan, pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga sektor pendukung perekonomian.
Dimana, secara umum pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja mitra kerja yang dinilai tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita membicarakan banyak hal terkait persoalan ekonomi dan keuangan. Kami berkesimpulan bahwa seberapapun efisiensi yang diberlakukan, mitra kerja tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Menurut Yani Helmi, komitmen tersebut menjadi indikator penting, untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan, khususnya menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.
Rapat perdana Pansus II dalam rangka pembahasan LKPj Gubernur Kalsel akan dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. Pansus II DPRD Kalsel, akan terus menggali data serta mengevaluasi capaian kinerja dari setiap mitra kerja, untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.
“Ke depan akan kita dalami lagi, supaya rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut Yani Helmi menyampaikan, melalui pembahasan LKPj ini, DPRD Kalsel berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan.
“Ini nantinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
